Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pembangunan Smelter Freeport Sulit Capai Target

Surel Cetak PDF

JAKARTA Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik B. Soetjipto, menyatakan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral perusahaannya sulit memenuhi tenggat yang dipatok pemerintah. Sebab, belum ada kepastian tentang perpanjangan operasi perusahaan asal Amerika Serikat itu di Indonesia, setelah kontrak karya habis pada 2021.

"Freeport perlu waktu yang cukup panjang untuk pengembalian modal investasi tambang underground dan investasi smelter," kata Rozik melalui pesan pendek, kemarin. Menurut dia, dengan sisa waktu operasi Pertambangan Freeport tujuh tahun, belum cukup bagi perusahaan untuk mengembalikan modal.

Rozik mengakui Freeport belum membangun smelter seperti yang diminta pemerintah. Namun perusahaan sudah mengerjakan basic engineering dari pabrik smelter. "Secara fisik belum, tapi studi untuk penetapan teknologinya sudah," kata dia.

Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral, R. Sukhyar, mengisyaratkan akan menunda izin ekspor Freeport Indonesia jika pembangunan smeller meleset dari target. Untuk mendapatkan izin ekspor, pemerintah mensyaratkan kemajuan pembangunan smelter minimal mencapai 60 persen pada 2015. "Kalau belum memenuhi 60 persen dari target enam bulanan, ya harus diperbaiki. Kalau tidak, ya, ada penundaan ekspor," kata dia, Selasa lalu.

Sukhyar menjelaskan, target pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian mineral telah jelas diatur kementerian. Karena itu, jika Freeport tidak dapat mencapai target yang ditentukan, minimal 60 persen pada Februari 2015, pemerintah akan menunda ekspornya.

Menurut Sukhyar, kalau Freeport sudah mendapat lahan lokasi smelter, artinya perusahaan tambang itu langsung dapat mencapai target pembangunan smelter sebesar 60 persen. "Kalau dapat lahan di atas Rp 1 triliun," katanya.

Menteri Energi Sudirman Said mengatakan akan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan. "Kami lihat seluruh aturan, dan kalau waktunya diterapkan, diterapkan. Tapi kan semangat kami memfasilitasi," kata Sudirman. Menurut dia, hal itu akan berlaku umum dan tidak ada kasus spesifik yang akan menjadi pengecualian. ALI HIDAYAT

 Sumber : Koran Tempo, 18 Desember 2014

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 22 Desember 2014 07:42 )