Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ekspor Dibuka, Hilirisasi Tambang Bakal Terhambat

Surel Cetak PDF

Ada 178 izin usaha Pertambangan dalam proses membangun smelter.

Abdul Malik

abdul. Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA. Paket kebijakan ekonomi yang dicetuskan Kementerian Koordinator Perekonomian dituding membawa dampak negatif terhadap sektor mineral dan batu bara. Sebab, salah satu rencananya adalah memberikan insentif berupa pembukaan keran ekspor bagi pengusaha tambang. "Jelas sekali ada kepentingan pihak tertentu yang diakomodasi," ujar Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (Iress) Marwan Batubara ketika dihubungi, kemarin.

Menurut Marwan, sejak Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, keran ekspor mineral dibatasi guna mendukung kebijakan hilirisasi Pertambangan yang ditargetkan selesai pada 2017. Kebijakan yang diatur dalam Undang-Undang mineral dan batu bara ini mewajibkan pengolahan dan pemurnian barang tambang dilakukan di dalam negeri.

Target tersebut diperkirakan molor karena pemerintah tidak konsisten terhadap pelarangan ekspor mineral mentah. "Pemerintah ingin mendapatkan dana segar dari ekspor mineral mentah," ujar Marwan.

Marwan berujar, jika pemerintah konsisten mengawasi selesainya hilirisasi, mulai periode 2017-2023 Indonesia bakal mengalami peningkatan perolehan nilai tambah dari mineral sebesar US$ 268 miliar. Dolar yang masuk ini berasal dari sektor hulu dan hilir Pertambangan hingga bidang usaha yang berada di mata rantainya. "Sakit sekarang justru tak apa," katanya.

Ancaman molornya " hilirisasi juga muncul karena pemerintah tidak mempunyai instrumen pengawasan berupa target pasti dalam pembangunan. Dari catatan Iress, terdapat total 178 izin usaha Pertambangan yang tengah dalam proses membangun smelter. Dari jumlah tersebut, sebanyak 102 izin atau mayoritas proyek pengerjaan smelter baru mencapai tahap studi uji kelayakan.

Jonatan Handjojo, business Development Growth Steel Group, induk usaha PT Indoferro- perusahaan penyedia jasa pengolahan dan pemurnian nikel-mengaku kecewa atas rencana pemerintah merelaksasi ekspor mineral. Rencana itu dia ketahui saat mengikuti rapat di Kementerian Perekonomian pada 27 Agustus lalu. "Kami kecewa dan protes saat itu juga," tuturnya.

Sampai saat ini, pemerintah belum menyatakan sikap apakah relaksasi akan diberlakukan. Wacana revisi payung hukum hal terkait juga belum terdengar. "Kita tunggu saja keputusan akhirnya. Masih dalam tahap kajian dan evaluasi," ujar Direktur Jenderal mineral dan batu bara Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral, Bambang Gatot Ariyono.

Menteri Energi dan Sumber Daya mineral Sudirman Said memastikan tidak ada relaksasi aturan larangan ekspor mineral mentah. Pemerintah tetap berfokus pada pembangunan pabrik pemurnian mineral. "Kita konsisten dengan hilirisasi," katanya. Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pemerintah tidak akan mengubah peraturan yang sudah diberlakukan.

Sebelumnya, sebanyak 21 perusahaan smelter dengan total investasi mencapai US$ 30 miliar menyatakan relaksasi larangan ekspor nikel dan bauksit akan membunuh perusahaan smelter dan kredibilitas Indonesia. ROBBY IRFANY I SINGGIH SOARES | MlHIDAYAT

 Sumber : Koran Tempo, 07 September 2015

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 16 September 2015 03:25 )