Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Smelter Terbengkalai, Izin Ekspor Freeport Terancam

Surel Cetak PDF

Pembangunan smelter baru berjalan 11,5 persen.

JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengancam tidak akan merekomendasikan perpanjangan izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia yang berakhir hari ini. Alasannya, hingga kemarin Freeport belum memenuhi sejumlah persyaratan seperti melanjutkan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

"Kondisi di lapangan, kelanjutan pembangunan smelternya belum cukup baik," ujar Menteri Energi Sudirman Said di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Ekspor Mineral, untuk memperpanjang izin ekspor, Freeport harus memperlihatkan bahwa pembangunan smelter di Gresik sudah mencapai 60 persen. Kemajuan pembangunan tersebut dievaluasi oleh Kementerian Energi setiap enam bulan."

Namun, berdasarkan hasil pantauan lapangan Kementerian pada awal Januari lalu, aktivitas pembangunan di area smelter yang ditargetkan berkapasitas 2 juta ton ini sangat minim. Bahkan, lahan untuk pembangunan baru separuh yang direklamasi. "Soal lahan belum ada solusi. Kami sudah surati Freeport," ujar Sudirman.

Freeport juga belum melunasi biaya komitmen pembangunan smelter dalam enam bulan ke depan senilai US$ 530 juta (Rp 7,3 triliun). Menurut Sudirman, surat peringatan sudah disampaikan kepada manajemen Freeport pada 21 Januari lalu. Namun, hingga kini, Freeport belum menanggapi surat tersebut.

Juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, belum bisa dimintai tanggapannya hingga kemarin malam. Namun sebelumnya, Wakil Presiden Legal Freeport Indonesia Clementino Lamury mengakui pembangunan smelter Gresik berjalan lambat. Dia mengatakan pembangunan smelter masih berjalan 11,5 persen.

"Sedang dalam tahap persiapan reward based engineering design. Baru sebagian lahan Petrokimia Gresik yang direklamasi," ujar Clementino dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu pekan lalu.

Meski lambat, Clementino yakin pembangunan smelter bisa rampung tepat waktu pada 2017. Adapun peletakan batu pertama ditargetkan berlangsung pada Juli mendatang. Sebaliknya, Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono ragu smelter Freeport bisa kelar pada 2017. Sebab, saat ini saja, kata dia, uang komitmen US$ 530 juta tidak kunjung dibayar.

"Kalau tidak bayar, ya kami juga tidak akan perpanjang (izin ekspornya)," ujar Bambang. Freeport diketahui telah meminta rekomendasi dari Kementerian Energi untuk memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga sebanyak 700 ribu ton untuk enam bulan ke depan. Surat tersebut diajukan pada akhir tahun lalu. Selain masalah pembangunan smelter, Freeport masih memiliki kewajiban divestasi saham sebesar 30 persen secara total. Saat ini, pemerintah sedang menilai tawaran divestasi 10,64 persen saham Freeport yang dibanderol seharga US$ 1,7 miliar (Rp 23 triliun). Jika jadi dibeli, pemerintah menguasai 20 persen saham perusahaan asal Amerika Serikat tersebut. ROBBY IRFANY Efri Ritonga

Risiko Stop Ekspor

Kementerian Energi pernah menahan izin ekspor Freeport pada 25 Juli 2015. Masalah utamanya sama, soal smelter. Tiga hari kemudian Izin kembali diberikan setelah Freeport menunjukkan kesungguhannya dalam membangun smelter. Berikut Ini beberapa risiko jika ekspor Freeport dlsetop

  1. 1.Pendapatan anjlok

Pendapatan ekspor Freeport Indonesia bakal anjlok hingga 70 persen. Kalau mengacu pada pendapatan bersih Freeport 2014 sebesar USS 500 juta, tanpa ekspor perusahaan ini hanya mendapat US$ 150 juta dari penjualan katoda tembaga.

 

  1. 2.Saham anjlok

Ketika izin ekspor disetop pada Juli 2015, saham Freeport McMoRan di Amerika Serikat tergerus 9,9 persen menjadi USS 12,29 per lembar.

 

  1. 3.Pemerintah digugat

Penghentian ekspor Freeport berisiko membuat pemerintah digugat di arbitrase internasional. Menurut Direktur Center Indonesia for Resources Strategic Studies Budi Santoso, pemerintah bakal kalah gugatan karena penghentian ekspor bertentangan dengan kontrak karya.

  1. 4.Dampak sosial

Penghentian ekspor membuat aktivitas penambangan Freeport terhenti. Akibatnya, perputaran uang mandek dan berisiko menyebabkan konflik sosial.

  1. 5.Pendapatan daerah merosot

Sekitar 92 persen pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Timika dan 37 persen PAD Provinsi Papua berasal dari Freeport. Penghentian kegiatan perusahaan akan menekan PAD kedua daerah tersebut. ROBBY IRFANY

 Sumber : Koran Tempo,26 Januari 2016

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 03 Februari 2016 06:44 )