Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah Tetap Proses Izin Sementara Freeport

Surel Cetak PDF

Perusahaan meminta syarat untuk mengakhiri kontrak karya.

JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi Izin

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara yang diajukan PT Freeport Indonesia. Pemerintah bakal menunjuk verifikator independen untuk mengevaluasi permohonan tersebut. "Sesegera mungkin. Sekarang sudah mulai dibahas," ujar Bambang di Jakarta, kemarin. Bambangmenambahkan, hingga saat ini Freeport tak menyinggung tentang permintaan izin ekspor. Padahal,eksporperusahaan berhenti sejak 12 Januari lalu.

Freeport telah bersedia meneruskan pembangunan fasilitas pemurnian mineral di Gresik, Jawa Timur. Kemajuan pembangunan infrastruktur itu mandek di angka 13 persen sejak Juli 2016.

Menteri Energi Ignasius Jonan sebelumnya mengemukakan IUPK sementara menjadi jalan keluar karena proses penerbitan izin permanen memakan waktu. Izin sementara itu berjangka waktu 3-6 bulan. Ekspor yang berhenti selama proses tersebut dikhawatirkan mengganggu perekonomian Papua. Dampak lainnya adalah angka pengangguran bakal bertambah.

Izin sementara bisa terbit jika Freeport tetap berkomitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian. "Ini masa transisi. Mereka enggak bisa apa-apa. Kan, enggak fair juga."

Kebijakan Jonan meru-pakanbuntut ancaman CEO Freeport McMoran Richard Adkerson pada pekan lalu. Di hadapan wartawan di New York, Amerika Serikat, Richard mengancam bakal mengurangi 40 persen produksi Freeport jika pemerintah tidak memperpanjang izin ekspor.

Namun izin sementara dipersoalkan pakar hukum pertambangan dari Universitas Taruma-negara, Ahmad Redi. Dia menganggap Jonan menyalahgunakan wewenang karena mengambil kebijakan tanpa dasar hukum. Dia menilai upaya Jonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Redi menyebut IUPK, sementara berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Pada pekan lalu, Freeport masih meminta pemerintah menyetujui perpanjangan izin ekspor. CEO Freeport Indonesia, Chappy Hakim, menganggap penjualan hasil tambang merupakan hak perusahaan yang termuat dalam kontrak karya.

Sementara itu, kata Chappy, IUPK, yang menjadi satu-satunya jalan untuk memuluskan ekspor, tidak menjamin kepastian hukum dan fiskal. Dia juga meminta kepastian operasi pasca-kontrak karya kedaluwarsa pada 2021." Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kalau tidak bisa menerima hal tersebut, kecuali ketentuan peralihan disepakati kedua belah pihak," kata dia melalui keterangan pers.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, pemegang kontrak karya tidak bisa beralih status tanpa penetapan wilayah IUPK terlebih dulu oleh menteri. Peralihan status bakal menciutkan wilayah Freeport dari 212 ribu hektare menjadi 25 ribu hektare. Perusahaan juga dibebani kewajiban divestasi, peningkatan penggunaan komponen lokal, dan penghiliran barang tambang. Pemerintah berhak menarik iuran tetap, royalti, retribusi, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan. Besaran pungutan berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah (prevailing).

Syarat Perolehan IUPK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara supaya ekspor konsentrat Freeport berlanjut. Izin sementara diberikan karena birokrasi untuk membuat izin permanen memakan waktu. Berikut ini prosedur untuk mendapatkan izin sementara.

Mengajukan surat permohonan beserta dokumen

  1. Peta dan batas koordinat wilayah dengan luasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi.
  1. Rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Menteri Energi menyetujui permohonan IUPK paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

 Sumber : Koran Tempo, 07 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 09:19 )