Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah Masih Kaji Opsi Lain

E-mail Print PDF

JAKARTA - Kementerian ESDM tengah mencari opsi lain selain menerbitkan izin usaha Pertambangan khusus sementara untuk memuluskan kegiatan ekspor konsentrat yang telah terhenti sejak 12 Januari 2017.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Arcandra lahar mengatakan, saat ini merupakan masa peralihan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan baru agar kegiatan operasi Pertambangan tidak terhenti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, rekomendasi izin ekspor mineral yang belum dimurnikan, termasuk konsentrat, hanya bisa diberikan pada perusahaan IUP dan IUPK saja.

"Itu option (IUPK sementara). Ada cara lain dan itu sedang dibicarakan," katanya di kantor Kementerian ESDM, Selasa (7/2).

Menurutnya, pemerintah tidak ingin industri mati yang mengakibatkan ribuan perkerja harus terkena pemutusan hubungan kerja. Di sisi Iain, ada rambu-rambu yang yang harus dipatuhi.

PT Freeport Indonesia (PTF1) telah menyatakan kesediaannya untuk berubah status dari KK menjadi IUPK. Namun, dengan beberapa persyaratan yang diajukan oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut, proses perubahan status tersebut bisa memakan waktu lama.

Arcandra mengungkapkan dari 11 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat, ada beberapa poin yang masih sulit tercapai. Salah satunya ketentuan perpajakan yang harus prevailing setelah berstatus IUPK.

Dia menegaskan, pemerintah masih mencari jalan tengah atas masalah tersebut. PTFI pun masih ngotot sistem perpajak-annya tetap nail down.

"Kita cari jalan tengah karena tidak mungkin dapat 100% semuanya dalam negosiasi. Namanya pemaksaan atau ancaman kalau harus 100%," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasi-us Jonan mengatakan, pihaknya bakal menerbitkan IUPK sementara agar ekspor PTFI bisa dilanjutkan sebelum IUPK permanen diperoleh.

Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, induk usaha PTFI, Richard C. Adkerson mengatakan, PTFI telah terlibat aktif dengan pemerintah terkait pembahasan kelanjutan operasi secara penuh. "Kami kecewa hal ini masih belumterselesaikan dan prihatin dengan dampak negatif bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama tenaga kerja kami dan ekonomi lokal."

(Lucky L. Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 08 Februari 2017

Last Updated ( Monday, 13 February 2017 09:36 )