Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ketentuan Fiskal Jadi Pembahasan Perubahan Status Freeport

E-mail Print PDF

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ketentuan fiskal menjadi salah satu pembahasan dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan status itu agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa kembali melakukan ekspor mineral hasil olahan alias konsentrat.

Wakil Menteri ESDM Arcan-dra Tahar mengatakan Freeport menginginkan rezim fiskal seperti dalam Kontrak Karya yang bersifat naildown. Artinya, pungutan fiskal bersifat tetap hingga akhir masa operasi. Padahal, dengan perubahan status menjadi IUPK maka rezim fiskal menjadi prevailing alias mengi-. kuti ketentuan yang berlaku.

"Aturaan yang ada di Amerika sana, tidak ada naildown adanya prevailing. Kalau mau debat boleh. Tax (pajak) itu berubah loh tiap tahunnya disana," kata Arcandra di Jakarta, Selasa (7/2).

Arcandra menuturkan dalam pembahasan dengan Freeport tentunya dicari jalan tengah. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Hanya saja dia enggan membeberkan apa saja keinginan Freeport yang menjadi pertimbangan. "Kita cari jalan tengah. Misalnya oke dari Menko, oke dengan sisi perusahaan. Karena tidak mungkin dapat 100 persen semuanya dalam negosiasi. Itu namanya pemaksaan atau ancaman kalau 100 persen," ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah menginginkan Freeport untuk segera dapat mengirim konsentrat ke luar negeri, Dia mengatakan, pemerintah tidak ingin industri mati yang kemudian berdampak pada ribuan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun pemberian izin ekspor itu ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hanya saja Arcandra enggan membeberkan solusi yang ditawarkan kepada Freeport untuk bisa segera dapat izin ekspor. Dia enggan memastikan opsi itu berupa IUPK Sementara. "Ada cara lain dan itu sedang dibicarakan," ujarnya.

Perubahan status menjadi IUPK menyusul peraturan teranyar yang melarang pemegang Kontrak Karya mengekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat sejak 11 Januari 2017 kemarin. Pemegang Kontrak Karya masih bisa ekspor konsentrat jika mengajukan perubahan status menjadi IUPK dan membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.

Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C. Adk-erson sebelumnya mengatakan Freeport Indonesia bersedia mengkonversi Kontrak Karya ke IUPK asalkan memperoleh. kesepakatan stabilitas investasi dengan hak kepastian hukum dan fiskal seperti dalam Kontrak Karya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 08 Februari 2017

Last Updated ( Monday, 13 February 2017 09:39 )