Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Kantongi Izin Kontrak

Surel Cetak PDF

Lucky L. Leatemla

Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA - Kementerian ESDM menerbitkan peraturan anyar yang mengakomodasi perubahan status PT Freeport Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa pengakhiran kontrak karya (KK) untuk jangka waktu tertentu.

Beleid yang diundangkan pada 31 Maret 2017 tersebut berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 28/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

Pada Pasal 1 Permen ESDM No. 28/2017, ketentuan Pasal 19 dari Penmen No. 5/2017 diubah sehingga pengajuan IUPK tidak otomatis mengakhiri KK.

Ayat 1 Penmen yang baru menyebutkan, "Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi kepada Menteri"

Padahal, aturan sebelumnya menyebutkan, "Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi sekaligus pengakhiran kontrak karya kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir."

Beleid tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberikan status IUPK kepada PTFI dengan opsi berubah kembali ke KK. Hal itu bisa dilakukan apabila dalam jangka waktu tertentu, sesuai IUPK yang diterbitkan, tidak tercapai penyelesaian atas penyesuaian pelaksanaan IUPK Operasi Produksi.

Saat ini, hanya PTFI yang bisa mendapat manfaat dalam waktu dekat atas terbitnya peraturan ini. Pasalnya, pemerintah dan perusahaan asal AS itu sedang merundingkan kelanjutan kegiatan operasinya.

Adapun, negosiasi terkait penyelesaian masalah jangka panjang yang mencakup stabilitas investasi, kelanjutan operasi, divestasi saham, dan pembangunan smelter, masih akan dilangsungkan hingga 10 Oktober 2017. Jika tidak tercapai kesepakatan, PTFI boleh kembali menyandang status KK.

Terkait dengan terbitnya peraturan itu, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi dan Dirjen Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono enggan memberikan penjelasan.

Riza Pratama, juru bicara PTFI, juga enggan memberikan tanggapan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai Permen ESDM No. 28/2017 merupakan permen ilegal karena bertentangan dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurutnya, peraturan itu diterbitkan hanya untuk kepentingan PTFI saja.

Tidak sesuai dengan kaidah hukum dan mencampuradukkan izin dengan kontrak," tuturnya.

Pakar hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan beleid tersebut bukti pemerintah gagal bernegosiasi dengan PTFI. "Pemberian IUPK tanpa harus mengakhiri KK tidak dapat dibenarkan dalam rezim UU Minerba," ujarnya.

Lucky L. Leatemla

 Sumber : Bisnis Indonesia, 11 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:44 )