Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Jalan Melanggengkan Freeport Masih Terjal

Surel Cetak PDF

Jalan melanggengkan bisnis Freeport di Grasberg masih panjang.

Havid Vebri, Pratama Guitarra

Hampir setengah abad, PT Freeport Indonesia mengeruk Emas dan Tembaga di Gunung Grasberg Timika papua. Kini mereka berupaya mempertahankan ladang Emas itu lebih lama lagi.

Poin perpanjangan kontrak itulah yang jadi salah satu batu ganjalan kepastian bisnis PT Freeport Indonesia di Grasberg papua. Poin kedua, yang menjadi perdebatan antara Freeport dengan pemerintah Indonesia selain perpanjangan kontrak adalah permintaan pemerintah agar Freeport menjual saham PT Freeport Indonesia kepada pihak Indonesia hingga batas minimal 51%.

Ketiga, keinginan Freeport mendapatkan perlakuan khusus di bidang perPajakan yakni tarif Pajak flat selama masa kontrak. Keempat, tarik ulur pemenuhan janji PT Freeport untuk membangun pabrik pengolahan konsentrat Tembaga dan Emas di dalam negeri atawa Smelter, agar keinginan pemerintah untuk melarang Ekspor konsentrat Tembaga bisa terealisasi.

Seperti kita tahu, Freeport sejatinya sudah punya Smelter di Gresik Jawa Timur, bernama PT Smelting. Tapi kapasitasnya Smelter ini terlalu kecil sehingga tidak mampu mengolah seluruh konsentrat Tembaga hasil pengerukan dari Gresberg.

Janji untuk PT Freeport untuk menambah Investasi smele-ter di Gresik Jawa Timur ini sejatinya sudah mereka dengung-kan sejak tiga tahun terakhir. Tapi, realisasinya masih saja jalan di tempat

Meskipun persoalan negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport ini berkutat di empat isu besar tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji, yang juga berperan sebagai Ketua Tim negosiasi optimistis akan ada jalan keluar menuju kesepakatan. Ia menyebut, sejatinya Kementerian ESDM dan PT Freeport punya kesepahaman untuk menyelesaikan proses negosiasi ini hingga 10 Oktober 2017 mendatang. Namun, pemerintah menargetkan perundingan kelar akhir bulan ini. "Ini sesuai arahan Pak Menteri Ognasius Jonan) waktu rapat koordinasi di Kementerian Keuangan yang sepakat akhir Juli 2017 ini selesai," kata Teguh.

Artinya masih ada waktu pekan ini dan pekan depan untuk menuntaskan negosiasi dengan PT Freeport. Rencananya pemerintah akan mengundang bos besar Freeport Inc, Richard C. Adkerson McMoran akhir Juli ini, agar segera membuat kesepakatan atas hasi negosiasi tim yang berlangsung selama ini. "Jadi keputusannya di akhir Juli ya seperti itu ya (harus tunduk)," jelas Teguh tanpa mem-perinci apa saja poin-poin kesepakatan yang bakal dicapai.

Teguh menegaskan pemerintah juga tidak mau bertele-tele dalam menghadapi Freeport. Sebab pemerintah ingin agar perusahaan ini melanjutkan Investasi mereka di Indonesia, sekaligus menjadi simbol bahwa iklim Investasi di Indonesia masih nyaman bagi investor.

Amerika Serikat ini sudah menurut saat pemerintah memaksa mereka meninggalkan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ini artinya kedudukan PT Freeport dengan pemerintah tidak lagi setara.

Freeport sebagai investor musti tunduk ke pemerintah sebagai regulator. "Jadi sudah sepakat mengenai instrumen regulasi IUPK. Sekarang dibahas Smelter dan kelangsungan operasi," katanya.

Kedua, mengenai perpanjangan masa operasi di Indonesia, Teguh mengklaim sudah ada kesepakatan untuk mEmasukkan perpanjangan izin operasi 2x10 tahun. Artinya meskipun Freeport berstatus IUPK mereka tetap berhak mendapatkan perpanjangan izin.

Artinya, pasca kontrak berakhir pada 2021 nanti, PT Freeport akan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2031, dan bisa mendapatkan Perpanjangan Operasi kedua hingga 2041.

Kesepakatan ini masih memungkinkan, lantaran diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 01/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Mi-nerba). Meskipun perpanjangan izin operasi ini sifatnya tidak otomatis. "Arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan, diperpanjang sampai 2031. Setelah mereka memenuhi semua persyaratan baru perpanjangan yang kedua," jelasnya.

Persyaratan yang dimaksud adalah poin ketiga yakni untuk merealisasikan Investasi membangun fasilitas Smelter di Gresik. Begitu juga soal proses Divestasi saham 51% harus kelar.

Seperti diketahui, di PP No 1/2017 menyebutkan, semua perusahaan tambang asing wajib menjual 51% saham secara bertahap, mulai tahun keenam sampai tahun kesepuluh. Artinya, PT Freeport Indonesia, wajib melepas lagi 41% sahamnya di masa mendatang, setelah sebelumnya melepas 10% kepada pemerintah Indonesia

Namun, manajemen PT Freeport hingga kini belum setuju dengan beberapa poin yang ditawarkan pemerintah. Salah satunya tetap keukeuk pada posisi awal, yakni meminta perpanjangan langsung hingga 2041. Alasan Freeport, nilai Investasi sebesar US$ 15 miliar yang dirancang hingga 2041 bisa berubah. Belum lagi ada kewajiban membangun Smelter. "Kami berharap mendapat perpanjangan langsung ke 2041," kata Jurubicara Freeport Indonesia Riza Pratama dalam pesan singkat kepada KONTAN.

Soal poin keempat yakni pembangunan Smelter, Freeport menjanjikan Investasi sebesar USS 2,3 miliar. Perusahaan ini mengklaim akan membangun Smelter baru di lahan milik PT Petrokimia Gresik.

Sementara poin kelima yakni mengenai Pajak, Teguh menyebut belum ada titik temu. Ia mengusulkan tetap mengikuti aturan Pajak yang berlaku sekarang, seperti seperti berlaku bagi perusahaan lain. "Intinya penerimaan negara harus lebih baik itu Freeport juga setuju. Cuma apakah prevailing terus di-lock atau di-na(7 down itu belum final," bebernya.

Melihat alotnya negosiasi ini pengamat Pertambangan Budi Santoso menyarankan pemerintah lebih tegas karena dengan aturan baru Freeport tak ubahnya seperti perusahaan lain yang minta izin. Ia melihat negosiasi berpasangan tak ubahnya seperti kontrak karya.

Aturan Baru Pemicu Kisruh Freeport

12 Jan 2009:

UU No 4 tahun 2009 diterbitkan, salah satu poin soal kewajiban melakukan pemurnian di dalam negeri. Untuk Freeport berlaku mulai 11 Januari 2017.

14 Okt 2014:

Pemerintah menerbitkan PP No 77 tahun 2014 yang antara lain menetapkan Divestasi Freeport sebagai perusahaan yang melakukan Tambang Bawah Tanah hanya 30%. Dengan demikian, sisa Divestasi hanya 20,64% lagi.

11 Jan 2017:

- Pemerintah menerbitkan PP No 1 tahun 2017 yang di antaranya memaksa Freeport untuk mengubah status KK menjadi IUPK bila ingin tetap mengEkspor Konsentrat dalam waktu lima tahun ke depan

- Kewajiban Divestasi untuk perusahaan tambang asing, termasuk Freeport juga menjadi 51%.

Sumber Riset KONTAN

Havid Vebri, Pratama Guitarra

Sumber : KONTAN, No. 42 / XXI / 17 July – 23 July, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 04:46 )