Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Negosiasi Perusahaan Kemenkeu Dipercepat

E-mail Print PDF

JAKARTA - Kementerian ESDM akan mengaudiensi para pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan Pertambangan batu bara yang belum meneken amendemen kontrak dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat negosiasi terkait dengan masalah fiskal.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, pihaknya baru mengundang para bos perusahaan tambang untuk berdiskusi soal amendemen kontrak. Khusus untuk pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) yang belum menandatangani amendemen kontrak. Kementerian ESDM berpesan agar penyelesaiannya dipercepat.

Pasalnya, hal tersebut akan berkaitan langsung dengan peningkatan kontribusi keuangan kepada negara. "Yang belum mencapai titik temu aspek keuangan atau Pajak. Menteri [ESDM] mendorong agar ada dialog dan audiensi dengan Menteri Keuangan," katanya, akhir pekan lalu.

Dari enam isu utama renegosiasi kontrak yang terdiri dari luas wilayah, peningkatan nilai tambah, divestasi, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), penerimaan negara, dan kelanjutan operasi, masalah fiskal atau penerimaan negara menjadi yang paling alot.

"Yang pasti, perusahaan punya hak dan kewajiban. Misalnya, bayar royalti dan Pajak. Ini yang terus dibahas," ujarnya.

Sejauh ini, sudah ada 21 kontrak karya yang telah telah diamandemen. Sementara itu, 11 perusahaan lainnya masih dalam tahap negosiasi dan dua perusahaan, yakni PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah berubah statusnya menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK).

Selain itu, 37 perusahaan berlisensi PKP2B telah menandatangani amendemen kontrak, 32 perusahaan dalam tahap negosiasi, empat perusahaan telah terminasi, dan satu perusahaan sedang dalam proses penutupan tambang.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Tino Ardhyanto menilai, sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga keekonomian dan cadangan selama renegosiasi berlangsung. Artinya, di samping meningkatkan kontribusinya terhadap negara, pemerintah harus mEmastikan keberlangsungan operasi Pertambangan.

"Keberpihakan negara terhadap industri secara keseluruhan dan menjaga nilai keekonomian dari cadangan sangat penting," katanya.

Amanat penyesuaian kontrak-kontrak tambang tersebut telah dituangkan dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam undang-undang tersebut, penyesuaian seharusnya paling lambat dilakukan pada 2010 atau 1 tahun setelah regulasi tersebut diundangkan.

(Lucky L Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 17 Juli 2017

Last Updated ( Wednesday, 26 July 2017 04:48 )