Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Divestasi Perpajakan Belum Disepakati

E-mail Print PDF

JAKARTA - Pemerintah mulai fokus membahas dua poin tersisa yang belum disepakati dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia, yakni stabilitas Investasi dan divestasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri ESDM Ignasius Jonan bertemu langsung pada Kamis (10/8) untuk membahas masalah perundingan dengan Freeport. Pasalnya, Kementerian Keuangan menjadi ujung tombak dalam pembahasan dua poin tersisa, stabilitas Investasi dan divestasi.

Adapun, dua poin lainnya, yakni Perpanjangan Operasi dan pembangunan Smelter telah disepakati oleh Freeport Indonesia. Namun, keputusan perundingan secara keseluruhan harus menunggu hasil dari pembahasan terkait stabilitas Investasi dan divestasi.

Sri Mulyani enggan berkomentar terkait dengan hasil pertemuan tersebut. Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono yang juga hadir dalam pertemuan tersebut memberi sinyal bahwa belum ada keputusan final dari perundingan dengan PTF1.

"Enggak ada yang baru. Masih seperti biasa membahas empat isu itu," katanya, di kantor Kementerian ESDM, Kamis (10/8).

Dalam perkembangannya, pemerintah menyatakan bakal menerbitkan peraturan pemerintah (PP) terkait stabilitas Investasi. Kementerian ESDM pun telah menerima konsep PP tersebut dari Kementerian Keuangan.

Nantinya, PP tersebut akan menjelaskan sistem perPajakan pusat dan daerah bagi Freeport Indonesia. Yang jelas, penerimaan negara dikonsepkan lebih tinggi dibandingkan dengan yang dibayarkan Freeport Indonesia selama berstatus kontrak karya (KK).

Untuk masalah divestasi, Freeport yang membangun Tambang Bawah Tanah masih ingin kewajiban divestasinya sebesar 30% atau sesuai dengan kesepakatan berdasarkan PP No. 77/2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam hal ini, pemerintah telah menegaskan tidak akan menurunkan persentase Divestasi tersebut. Adapun, jangka waktu pelepasannya tengah dibahas. Pemerintah dan Freeport masih memiliki waktu hingga Oktober 2017 untuk menyelesaikan perundingan tersebut.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, hingga saat ini belum ada keputusan final terkait perundingan tersebut. Dia menambahkan bahwa pihaknya akan berubah status sepenuhnya menjadi izin usaha perusahaan khusus (IUPK) dengan syarat ada perjanjian stabilitas Investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan KK.

(Lucky L Leatemia)

Sumber : Bisnis Indonesia, 11 Agustus 2017

Last Updated ( Thursday, 24 August 2017 09:23 )