Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pastikan Divestasi Freeport Bebas Kepentingan Kelompok

Surel Cetak PDF

KEBIJAKAN divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia harus dapat dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah diminta untuk waspad adanya kemungkinan kue besar itu dirongrong oleh kepentingan segelintir orang atau kelompok.

"Kebijakan divestasi ini harus tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat tentang manfaat dan konsekwensinya juga prosesnya. Supaya kebijakan ini tidak dimanfaatkan segelintir orang dan kelompok," terang mantan Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara, Martiono Hadianto pada acara diskusi bertajuk pentingnya tata kelola divestasi sektor pertambangan dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas investasi, di Jakarta, Selasa (31/10).

Menurut dia, kebijakan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia rentan penyalahgunaan karena banyak pihak yang ingin mendapat bagian. Maka perlu mekanisme khusus untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai tujuan sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada masyarakat.

Martiono mengatakan, banyak proses divestasi yang menyalahi tujuan awal akibat masuknya kepentingan tertentu dengan penguasaan saham. Sehingga kejadian tersebut harus menjadi pelajaran berharga dalam proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

"Upaya golongan tertentu masuk proses divestasi ini perlu dihindari karena maksudnya divestasi untuk republik bukan untuk golongan," tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus memastikan pembelian saham PT Freeport Indonesia berjalan transparan dan diketahui masyarakat. Termasuk juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsekwensi dari divestasi.

"Karena keputusan ini sudah diketahui masyarakat luas sehingga prosesnya juga perlu untuk disosialisasikan. Hal ini selain dapat memberikan pehaman yang utuh kepada masyarakat juga bisa mencegah rongrongan kelompok tertentu," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Peneliti dari Natural Resource Governance Institute, Emanuel Bria mengatakan proses divestasi akan lebih terjaga jika melalui initial public offering (IPO). Kemudian seluruh pembagian pembelian sahamnya yang untuk pemerintah pusat dan daerah mesti sesuai.

Tujuan proses tersebut, lanjut dia, supaya divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia benar-benar berjalan sesuai harapan. Tentunya keinginan seluruh masyarakat, divestasi memberikan manfaat lebih dan terhindar dari penyalahgunaan dan kepentingan kelompok tertentu.

"Kalau misalnya dari 51 saham dan alokasi untuk BUMN sekian, pemda sekian sehingga tidak bisa diperdagangkan dengan bebas. Tidak hanya itu mekanisme ini lebih smooth dan lebih dapat dikelola dengan baik dan lebih transparan," pungkasnya. (OL-3)

 Sumber : Media Indonesia.com, 01 November 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 November 2017 04:48 )