Indonesian Mining Association

  • Create an account
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Bantah BPK, Freeport Sebut Sudah Tindak Lanjuti soal Kerusakan Lingkungan

E-mail Print PDF

JAKARTA, - PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebutkan pihaknya sudah menindak lanjuti semua rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dua hal. Hal yang dimaksud adalah tentang pelanggaran izin kawasan hutan lindung serta dampak kerusakan lingkungan atau perubahan ekosistem akibat limbah hasil penambangan.

"PTFI yakin telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memperbaharui izin lingkungannya dan sedang dalam proses untuk menanggapi poin lainnya yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Vice President Corporate Communications PTFI Riza Pratama saat dihubungi Kompas.com, pada Selasa (20/3/2018) pagi.

Riza menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyampaikan sanksi administratif kepada pihaknya pada Oktober 2017 silam. Sanksi diberikan karena PTFI dinilai melakukan aktivitas tertentu yang menurut pihak Kementerian tidak sejalan dengan izin lingkungan perusahaan.

Selain itu, dalam keterangannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyebut ada kegiatan operasional tertentu oleh PTFI yang tidak konsisten dengan studi perizinan lingkungan perusahaan hingga perlunya upaya perbaikan terhadap kualitas udara, drainase air, penanganan limbah tertentu, serta pengelolaan tailing.

"PTFI telah terlibat dalam proses pembaharuan izin lingkungannya melalui pengajuan dan pembahasan dengan Kementerian, yang dimulai pada akhir 2014," tutur Riza.

Dia juga membantah pernyataan anggota BPK Rizal Djalil kemarin yang mengatakan PTFI tidak menanggapi sama sekali rekomendasi dari BPK. Menurut Riza, semua tahapan perbaikan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah, termasuk dengan hasil pemantauan perbaikan lingkungan.

"Data pemantauan, yang secara berkala dilaporkan kepada pemerintah, memperlihatkan bahwa lingkungan akan kembali pulih sebagaimana sebelumnya secara cepat setelah penambangan selesai," kata Riza.

Nantinya, setelah kegiatan penambangan, wilayah pengendapan tailing akan dijadikan aset bagi masyarakat di sana. Lahan itu disebut Riza bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar, salah satunya sebagai kawasan pertanian.

BPK bersama tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebelumnya menghitung, nilai ekosistem yang dikorbankan dari pembuangan limbah operasional penambangan mencapai Rp 185.018.377.987.478.

Pembuangan limbah operasional penambangan juga berdampak pada kawasan hutan, sungai, muara hingga ke daerah laut. BPK turut menerima data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang memperlihatkan luasan wilayah terdampak limbah semakin besar.

BPK juga mendapati PTFI menggunakan kawasan hutan lindung untuk operasional penambangannya dengan luasan minimal 4.535,93 hektar. Hal ini melanggar karena PTFI belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Kompas TV Izin ekspor diberikan selama setahun dengan volume sebanyak 1,25 juta ton.

 Sumber : Kompas.com, 20 Maret 2018

 

Bantah BPK, Freeport Sebut Sudah Tindak Lanjuti soal Kerusakan Lingkungan

E-mail Print PDF

JAKARTA, - PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebutkan pihaknya sudah menindak lanjuti semua rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dua hal. Hal yang dimaksud adalah tentang pelanggaran izin kawasan hutan lindung serta dampak kerusakan lingkungan atau perubahan ekosistem akibat limbah hasil penambangan.

"PTFI yakin telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memperbaharui izin lingkungannya dan sedang dalam proses untuk menanggapi poin lainnya yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Vice President Corporate Communications PTFI Riza Pratama saat dihubungi Kompas.com, pada Selasa (20/3/2018) pagi.

Riza menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyampaikan sanksi administratif kepada pihaknya pada Oktober 2017 silam. Sanksi diberikan karena PTFI dinilai melakukan aktivitas tertentu yang menurut pihak Kementerian tidak sejalan dengan izin lingkungan perusahaan.

Selain itu, dalam keterangannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyebut ada kegiatan operasional tertentu oleh PTFI yang tidak konsisten dengan studi perizinan lingkungan perusahaan hingga perlunya upaya perbaikan terhadap kualitas udara, drainase air, penanganan limbah tertentu, serta pengelolaan tailing.

"PTFI telah terlibat dalam proses pembaharuan izin lingkungannya melalui pengajuan dan pembahasan dengan Kementerian, yang dimulai pada akhir 2014," tutur Riza.

Dia juga membantah pernyataan anggota BPK Rizal Djalil kemarin yang mengatakan PTFI tidak menanggapi sama sekali rekomendasi dari BPK. Menurut Riza, semua tahapan perbaikan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah, termasuk dengan hasil pemantauan perbaikan lingkungan.

"Data pemantauan, yang secara berkala dilaporkan kepada pemerintah, memperlihatkan bahwa lingkungan akan kembali pulih sebagaimana sebelumnya secara cepat setelah penambangan selesai," kata Riza.

Nantinya, setelah kegiatan penambangan, wilayah pengendapan tailing akan dijadikan aset bagi masyarakat di sana. Lahan itu disebut Riza bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar, salah satunya sebagai kawasan pertanian.

BPK bersama tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebelumnya menghitung, nilai ekosistem yang dikorbankan dari pembuangan limbah operasional penambangan mencapai Rp 185.018.377.987.478.

Pembuangan limbah operasional penambangan juga berdampak pada kawasan hutan, sungai, muara hingga ke daerah laut. BPK turut menerima data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang memperlihatkan luasan wilayah terdampak limbah semakin besar.

BPK juga mendapati PTFI menggunakan kawasan hutan lindung untuk operasional penambangannya dengan luasan minimal 4.535,93 hektar. Hal ini melanggar karena PTFI belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Kompas TV Izin ekspor diberikan selama setahun dengan volume sebanyak 1,25 juta ton.

 Sumber : Kompas.com, 20 Maret 2018

 

Cadangan Emas Timika Melimpah

E-mail Print PDF

JAKARTA, KOMPAS - Cadangan emas. di tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, masih melimpah. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan dalam divestasi saham sampai 51 persen milik Freeport kepada pihak Indonesia. Proses negosiasi terkait divestasi masih terus berlangsung.

Negosiasi banyak berkutat soal besaran nilai divestasi dan proses atau tahapannya. Peme-, rintah menargetkan proses divestasi rampung pada April 2018. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum ditunjuk sebagai perusahaan induk per-, tambangan yang mengambil divestasi saham Freeport

Head of Corporate Communications Inalum Rendi A Witular mengatakan, ketersediaan cadangan emas dan tembaga menjadi salah satu pertimbangan dalam usaha pengambilan divestasi saham Freeport Ia meyakinkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian saham dan belanja modal akan setimpal dengan sisa cadangan yang ada Bahkan, Inalum masih akan mendapat untung yang layak.

"Biaya modal yang dikeluarkan untuk tambang bawah tanah memang mencapai jutaan dollar AS. Namun, EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi) yang diperoleh juga besar, terutama sejak 2023 nanti, mencapai 1,4 miliar dollar AS dan sesudahnya terus menanjak," kata Rendi, Selasa (20/3), di Jakarta

Berdasarkan data yang didapat Kompas, cadangan emas di Timika diperkirakan masih tersisa sebanyak 163 juta ons. Angka tersebut belum memasukkan hasil eksplorasi di wilayah lain yang diperkirakan punya potensi emas cukup besar.

Terkait keputusan pemerintah mengambil divestasi tanpa menunggu kontrak Freeport rampung pada 2021, lanjut Rendi, disebabkan sejumlah faktor, menyangkut aspek teknis, ekonomi, dan sosial. Apabila kontrak Freeport tidak diperpanjang dan pengelolaannya diambil alih, maka perlu waktu sekitar lima tahun agar operasi pertambangan di Timika kembali normal.

Hal itu berarti kehilangan potensi pendapatan selama lima tahun dalam hal pajak, royalti, dan manfaat tak langsung lainnya

Ketua Indonesian Mining Institute Irwandy Arif mengatakan, pertimbangan sisa cadangan mineral pada tambang yang dikelola Freeport menjadi hal penting dalam proses divestasi Sisa cadangan akan berkait erat dengan biaya divestasi yang dikeluarkan pemerintah. Terkait hal ini, pemerintah harus cermat berhitung.

"Soal valuasi mineral dalam proses divestasi, tak jarang valuasi mineral kerap lebih tinggi ketimbang nilai sesungguhnya di kemudian hari karena harga komoditas selalu naik turun. Sulit diprediksi dengan akurat. Sekali lagi, pemerintah harus benar-benar cermat," ujar Irwandy.

Sampai saat ini, saham pemerintah melalui Inalum di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 9,36 persen. Berdasarkan peraturan yang ada. Freeport harus melepas sahamnya sampai sedikitnya 51 persen.

(APO)

 Sumber : KOMPAS, 21 Maret 2018

 

Cadangan Emas Timika Melimpah

E-mail Print PDF

JAKARTA, KOMPAS - Cadangan emas. di tambang yang dikelola PT Freeport Indonesia di Timika, Papua, masih melimpah. Hal itu menjadi salah satu pertimbangan dalam divestasi saham sampai 51 persen milik Freeport kepada pihak Indonesia. Proses negosiasi terkait divestasi masih terus berlangsung.

Negosiasi banyak berkutat soal besaran nilai divestasi dan proses atau tahapannya. Peme-, rintah menargetkan proses divestasi rampung pada April 2018. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum ditunjuk sebagai perusahaan induk per-, tambangan yang mengambil divestasi saham Freeport

Head of Corporate Communications Inalum Rendi A Witular mengatakan, ketersediaan cadangan emas dan tembaga menjadi salah satu pertimbangan dalam usaha pengambilan divestasi saham Freeport Ia meyakinkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembelian saham dan belanja modal akan setimpal dengan sisa cadangan yang ada Bahkan, Inalum masih akan mendapat untung yang layak.

"Biaya modal yang dikeluarkan untuk tambang bawah tanah memang mencapai jutaan dollar AS. Namun, EBITDA (laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi) yang diperoleh juga besar, terutama sejak 2023 nanti, mencapai 1,4 miliar dollar AS dan sesudahnya terus menanjak," kata Rendi, Selasa (20/3), di Jakarta

Berdasarkan data yang didapat Kompas, cadangan emas di Timika diperkirakan masih tersisa sebanyak 163 juta ons. Angka tersebut belum memasukkan hasil eksplorasi di wilayah lain yang diperkirakan punya potensi emas cukup besar.

Terkait keputusan pemerintah mengambil divestasi tanpa menunggu kontrak Freeport rampung pada 2021, lanjut Rendi, disebabkan sejumlah faktor, menyangkut aspek teknis, ekonomi, dan sosial. Apabila kontrak Freeport tidak diperpanjang dan pengelolaannya diambil alih, maka perlu waktu sekitar lima tahun agar operasi pertambangan di Timika kembali normal.

Hal itu berarti kehilangan potensi pendapatan selama lima tahun dalam hal pajak, royalti, dan manfaat tak langsung lainnya

Ketua Indonesian Mining Institute Irwandy Arif mengatakan, pertimbangan sisa cadangan mineral pada tambang yang dikelola Freeport menjadi hal penting dalam proses divestasi Sisa cadangan akan berkait erat dengan biaya divestasi yang dikeluarkan pemerintah. Terkait hal ini, pemerintah harus cermat berhitung.

"Soal valuasi mineral dalam proses divestasi, tak jarang valuasi mineral kerap lebih tinggi ketimbang nilai sesungguhnya di kemudian hari karena harga komoditas selalu naik turun. Sulit diprediksi dengan akurat. Sekali lagi, pemerintah harus benar-benar cermat," ujar Irwandy.

Sampai saat ini, saham pemerintah melalui Inalum di PT Freeport Indonesia hanya sebesar 9,36 persen. Berdasarkan peraturan yang ada. Freeport harus melepas sahamnya sampai sedikitnya 51 persen.

(APO)

 Sumber : KOMPAS, 21 Maret 2018

 
Page 4 of 834