Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Konsentrat Tembaga Freeport Menumpuk

Surel Cetak PDF

Pekerja asal Papua berharap, ada solusi dari pemerintah agar mereka bisa bekerja kembali

By Pratama Guitarra, Febrina Ratna, Az is Husai ni

MIMIKA - Stockpile konsentrat PT Freeport Indonesia semakin menggunung. Maklum, sejak 12 Januari 2017 lalu perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah tidak lagi bisa mengekspor, meski kegiatan penambangan baru dihentikan pada 10 Februari 2017 lalu.

Artinya selama" 30 hari Freeport menumpuk stockpile sebanyak 7.050.000 ton konsentrat. Merujuk data milik Freeport Indonesia, pabrik pengolahan byih milik perusahaan memiliki kapasitas produksi 235.000 per hari.

Sayang, Riza Pratama Jurubicara Freeport belum mau menjawab pertanyaan KONTAN soal detail jumlah konsentrat yang tak bisa diolah. Namun, selain balian baku menumpuk dan merugikan Freeport, akibat berhentinya operasi tersebut Freeport sudah merumahkan 12.000 karyawan.

Gambaran pemecatan itu temyata benar. Saat KONTAN menyambangi lokasi rumah dinas karyawan, khususnya di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Timika, sudah ada beberapa karyawan yang diberi waktu satu pekan agar meninggalkan rumah dinas mereka

Salah satunya, Ananto Pratikno. Pegawai Divisi Malaria Kontrol yang bekerja sejak tahun 1992 ini, per Kamis (23/2) lalu, mendapatkan surat yang menyatakan dirinya dirumahkan.

Ketika KONTAN mengunjungi ke tempat kediamannya, Ananto membenarkan, tapi tak mampu berkata-kata. Ia menyerahkan ke istrinya, Nia Ananto, untuk menjawab pertanyaan. Menurut Nia, Ananto menceritakan kondisi perusahaannya kurang sehat.

Nia mengira, kondisi tersebut tidak sedahsyat yang dipikirkan. Mengingat di tahun 2014 lalu Freeport juga pernah mengalami hal serupa, tapi tak sampai merumahkan karyawan. "Selama ini berpolemik bisa selesai," terang Nia, Rabu (1/3).

Yang menjadi dilema, kata Nia, adalah urusan sekolah anak. Karena harus memutus sekolah anaknya, dan harus ikut Nia dan suaminya pulang ke Ciracas, Jakarta Timur. Asal tahu saja, anak sulungnya Nia masih duduk di kelas dua Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Jayawijaya (YPJ) yang didirikan Freeport.

Menurut dia, cobaan terberat menginformasikan ke anak-anak, jika ayah mereka dirumahkan. "Suami saya barisan pertama yang meninggalkan tempat ini, padahal masa pensiun masih empat sampai lima tahun lagi," terangnya

Masih negosiasi

Sejatinya, pemecatan yang dilakukan oleh Freeport sudah terlebih dahulu tersebar melalui surat edaran. Surat itu menyebut, dalam satu bulan terakhir, Freeport telah merevisi rencana operasi, mengumumkan pengurangan drastis tenaga kerja dan memulai evaluasi organisasi.

Surat inu menyebutkan, tindakan-tindakan tersebut teramat berat. "Namun perlu dilakukan agar dapat tetap bertahan saat kita bekerja bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk mencapai jalan keluar yang disepakati bersama guna memungkinkan kita melanjutkan ekspor konsentrat tembaga," terang manajemen di surat per tanggal 28 Februari 2017..

Dalam surat itu manajemen juga menulis, ketidakmampuan Freeport melakukan ekspor yang terjadi bersamaan dengan penghentian sementara operasi PT Smelting di Gresik sejak pertengahan Januari lalu.

Artinya Freeport tidak dapat mengekspor atau mengapalkan konsentrat ke tujuan domestik sejak pertengahan Januari. "Tidak ada penjualan. Tidak ada pendapatan," tandasnya

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan pemerintah dan Freeport terus bertemu dan melakukan negosiasi. Termasuk adanya pengurangan produksi yang dilakukan Freeport dalam Rencana Kerja Anggaran Belanja perusahaan. "Kami ketemu terus," kata Bambang, Rabu (1/3).

Selain itu, kata Bambang, belum ada langkah Freeport melanjutkan ancamannya, yakni menggugat ke arbitrase. "Progresnya ada. Belum ada keputusan jtu (arbitrase)," kata Bambang.

Pemerintah saat ini belum membentuk tim khusus jika Freeport jadi menggugat pemerintah. Sejauh ini Freeport belum melakukan langkah arbitrase.

Namun Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard C. Adker-son menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapat dukungan dari Rio Tinto dan pemegang saham Carl Icahn agar Freeport lebih keras kepada Indonesia "Jika kami ke arbitrase nanti, akan digantikan dengan pengacara tangguh," tegas Adkerson, dalam konferensi pers di Florida, AS mengutip Reuters, Selasa (28/2).

Pratama Guitarra/ Febrina Ratna/ Azis Husaini

 Sumber : Kontan, 02 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 07:43 )
 

Pemegang Saham Dorong Freeport Melawan Indonesia

Surel Cetak PDF

Pemerintah menjanjikan saham divestasi Freeport kepada Papua.

JAKARTA - Pemegang saham Freeport-McMoRan mendorong perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu melawan pemerintah Indonesia dalam kasus sengketa bisnis. "Para pemegang saham kami merasa kami terlalu baik. Sekarang kami berada dalam posisi berjuang untuk hak-hak kami di bawah kontrak," ujar Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, kepada investor pertambangan di Hollywood, Florida, Amerika Serikat, seperti dikutip CNBC, kemarin.

Dia menjelaskan, mitra Freeport, Rio Tinto, mendukung pendekatan anak usaha Freeport-McMoRan, PT Freeport Indonesia, untuk lebih tangguh menghadapi pemerintah Indonesia.

Adkerson menyatakan Freeport telah mengadakan pembicaraan dengan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham itu meminta ketegasan dari Freeport-McMoRan.

Freeport menolak pemberlakuan kontrak baru di Indonesia. Perusahaan tambangitumenolakmeng-ubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus.

Pekan lalu, Adkerson menyatakan akan membawa kasus kontrak Freeport arbitrase internasional. Dia menuding pemerintah melanggar ketentuan dalam Kontrak Karya Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Meski begitu, Adkerson berjanji bakal mengutamakan upaya negosiasi hingga 120 hari ke depan. Jika selepas waktu tersebut perundingan masih buntu, gugatan bakal segera didaftarkan. "Prosedur itu sudah sesuai kontrak karya," kata dia di Jakarta, 20 Februari lalu.

Alasan menggugat pemerintah ke arbitrase, menurut dia, lantaran Freeport berhak mengekspor konsentrat tembaga ke luar negeri. Hak tersebut, menurut Adkerson, telah dibatalkan sepihak oleh Kementerian Energi sejak 12 Januari lalu.

Dia mengatakan pihaknya telah berbicara dengan pemegang saham terbesar. Namun, Adkerson menolak memberikan menjelaskan profil pemegang saham tersebut CNBC menyebutkan salah seorang pemegang saham terbesar ketiga Freeport, adalah Cari Icahn yang menguasai 7 persen saham. Icahn adalah penasihat khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Adkerson berharap sengketa dengan pemerintah Indonesia bisa diselesaikan dengan kooperatif.

Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah Papua akan mendapatkan bagian dari divestasi saham Freeport. "Tentu mereka akan dapat, sampai berapa persen akan kami bicarakan dulu," ujar dia di Jakarta, kemarin.

Ketika ditanyakan soal klaim Bupati Mimika bakal menerima 10-20 persen saham divestasi Freeport, Luhut membantahnya. Dia menambahkan, hal itu hanya karangan dari Bupati saja. "Ya, ngarang aja semua kok. Mereka mau minta segitu, tapi tak mungkin lah."

Setelah bertemu dengan Luhut, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan pemerintah pusat menjanjikan pembagian saham divestasi Freeport sebesar 10-20 persen. Dia menuturkan nantinya saham hasil divestasi itu akan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah

Kabupaten Mimika, dan pemilikPemerintah menjanjikan saham divestasi Freeport kepada Papua.

JAKARTA - Pemegang saham Freeport-McMoRan mendorong perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu melawan pemerintah Indonesia dalam kasus sengketa bisnis. "Para pemegang saham kami merasa kami terlalu baik. Sekarang kami berada dalam posisi berjuang untuk hak-hak kami di bawah kontrak," ujar Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, Richard Adkerson, kepada investor pertambangan di Hollywood, Florida, Amerika Serikat, seperti dikutip CNBC, kemarin.

Dia menjelaskan, mitra Freeport, Rio Tinto, mendukung pendekatan anak usaha Freeport-McMoRan, PT Freeport Indonesia, untuk lebih tangguh menghadapi pemerintah Indonesia.

Adkerson mengatakan Freeport telah mengadakan pembicaraan dengan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham itu meminta ketegasan dari Freeport-McMoRan.

Freeport menolak pemberlakuan kontrak baru di Indonesia. Perusahaan tambangitumenolakmeng-ubah kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus.

Pekan lalu, Adkerson menyatakan akan membawa kasus kontrak Freeport arbitrase internasional. Dia menuding pemerintah melanggar ketentuan dalam Kontrak Karya Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Meski begitu, Adkerson berjanji bakal mengutamakan upaya negosiasi hingga 120 hari ke depan. Jika selepas waktu tersebut perundingan masih buntu, gugatan bakal segera didaftarkan. "Prosedur itu sudah sesuai kontrak karya," kata dia di Jakarta, 20 Februari lalu.

Alasan menggugat pemerintah ke arbitrase, menurut dia, lantaran Freeport berhak mengekspor konsentrat tembaga ke luar negeri. Hak tersebut, menurut Adkerson, telah dibatalkan sepihak oleh Kementerian Energi sejak 12 Januari lalu.

Dia mengatakan pihaknya telah berbicara dengan pemegang saham terbesar. Namun, Adkerson menolak memberikan menjelaskan profil pemegang saham tersebut CNBC menyebutkan salah seorang pemegang saham terbesar ketiga Freeport, adalah Cari Icahn yang menguasai 7 persen saham. Icahn adalah penasihat khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Adkerson berharap sengketa dengan pemerintah Indonesia bisa diselesaikan dengan kooperatif.

Adapun Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah Papua akan mendapatkan bagian dari divestasi saham Freeport. "Tentu mereka akan dapat, sampai berapa persen akan kami bicarakan dulu," ujar dia di Jakarta, kemarin.

Ketika ditanyakan soal klaim Bupati Mimika bakal menerima 10-20 persen saham divestasi Freeport, Luhut membantahnya. Dia menambahkan, hal itu hanya karangan dari Bupati saja. "Ya, ngarang aja semua kok. Mereka mau minta segitu, tapi tak mungkin lah."

Setelah bertemu dengan Luhut, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menyatakan pemerintah pusat menjanjikan pembagian saham divestasi Freeport sebesar 10-20 persen. Dia menuturkan nantinya saham hasil divestasi itu akan dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah

Kabupaten Mimika, dan pemilik hak ulayat di wilayah sekitar tambang Freeport. Lalu sisanya dimiliki oleh pemerintah pusat.

DIKO OKTARA/CNBC/ Ali Nur Yasin

  hak ulayat di wilayah sekitar tambang Freeport. Lalu sisanya dimiliki oleh pemerintah pusat.

DIKO OKTARA/CNBC/ Ali Nur Yasin

 Sumber : Koran Tempo, 01 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 07:27 )
 

ESDM Sulit Memberikan Izin Ekspor ke Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pemerintah mengaku masih sulit untuk mempercepat pemberian status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia. Makanya, Freeport hingga saat ini belum mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tartar mengungkapkan, dari 11 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat, ada beberapa poin yang masih sulit tercapai. Salah satunya ketentuan perpajakan yang harus prevailing, yakni mengikuti perubahan aturan perpajakan yang ada, setelah berstatus UTPK.

Pemerintah masih mencari jalan tengah . Freeport Indonesia masih ngotot sistem perpajakannya tetap nail doicn atau tidak berubah. "Tidak mungkin dapat semuanya dalam negosiasi. Namanya pemaksaan atau ancaman kalau harus 100%," ujar dia, di kantornya, Selasa (7/2). Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, bakal menerbitkan IUPK sementara agar ekspor Freeport berlanjut, sebelum IUPK permanen diperoleh.

Sebelumnya dalam rilis ke KONTAN, Chief Executive Officer Freeport-McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan, Freeport terlibat aktif dengan pemerintah terkait pembahasan kelanjutan operasi secara penuh. "Kami kecewa ini belum selesai dan prihatin dengan dampak negatif bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama tenaga kerja kami dan ekonomi lokal," katanya. Adkerson menginginkan pemerintah mengaktifkan seluruh operasi Freeport Indonesia. Termasuk ekspor konsentrat tembaga tanpa gangguan.

Pratama Guitarra

Sumber : Kontan, 08 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 09:41 )
 

Ketentuan Fiskal Jadi Pembahasan Perubahan Status Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan ketentuan fiskal menjadi salah satu pembahasan dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan status menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Perubahan status itu agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu bisa kembali melakukan ekspor mineral hasil olahan alias konsentrat.

Wakil Menteri ESDM Arcan-dra Tahar mengatakan Freeport menginginkan rezim fiskal seperti dalam Kontrak Karya yang bersifat naildown. Artinya, pungutan fiskal bersifat tetap hingga akhir masa operasi. Padahal, dengan perubahan status menjadi IUPK maka rezim fiskal menjadi prevailing alias mengi-. kuti ketentuan yang berlaku.

"Aturaan yang ada di Amerika sana, tidak ada naildown adanya prevailing. Kalau mau debat boleh. Tax (pajak) itu berubah loh tiap tahunnya disana," kata Arcandra di Jakarta, Selasa (7/2).

Arcandra menuturkan dalam pembahasan dengan Freeport tentunya dicari jalan tengah. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Hanya saja dia enggan membeberkan apa saja keinginan Freeport yang menjadi pertimbangan. "Kita cari jalan tengah. Misalnya oke dari Menko, oke dengan sisi perusahaan. Karena tidak mungkin dapat 100 persen semuanya dalam negosiasi. Itu namanya pemaksaan atau ancaman kalau 100 persen," ujarnya.

Dikatakannya, pemerintah menginginkan Freeport untuk segera dapat mengirim konsentrat ke luar negeri, Dia mengatakan, pemerintah tidak ingin industri mati yang kemudian berdampak pada ribuan pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Namun pemberian izin ekspor itu ada ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Hanya saja Arcandra enggan membeberkan solusi yang ditawarkan kepada Freeport untuk bisa segera dapat izin ekspor. Dia enggan memastikan opsi itu berupa IUPK Sementara. "Ada cara lain dan itu sedang dibicarakan," ujarnya.

Perubahan status menjadi IUPK menyusul peraturan teranyar yang melarang pemegang Kontrak Karya mengekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat sejak 11 Januari 2017 kemarin. Pemegang Kontrak Karya masih bisa ekspor konsentrat jika mengajukan perubahan status menjadi IUPK dan membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri.

Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C. Adk-erson sebelumnya mengatakan Freeport Indonesia bersedia mengkonversi Kontrak Karya ke IUPK asalkan memperoleh. kesepakatan stabilitas investasi dengan hak kepastian hukum dan fiskal seperti dalam Kontrak Karya. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 08 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 09:39 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL