Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Akhir Juli, Pemerintah Indonesia Bertemu dengan Bos Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Freeport McMoRan Inc bakal melakukan pertemuan pada akhir Juli ini. Pertemuan itu akan memaparkan perkembangan terakhir perundingan terkait perubahan status PT Freeport Indonesia dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ketua tim perunding pemerintah Teguh Pamudji mengatakan pertemuan itu bakal dilakukan antara Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta President and CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson. Perundingan dengan Freeport sebenarnya ditargetkan rampung pada Oktober nanti. "Keinginannya pak Menteri itu adalah nanti akhir bulan ini, diundang pak Richard kemudian akan disampaikan ini lho hasilnya dari tim pemerintah," kata Teguh di Jakarta, Senin (10/7).

Teguh optimistis beberapa pekan yang tersisa mampu menghasilkan kesepakatan dengan Freeport Meskipun belum tercapai kata sepakat setidaknya dalam pertemuan dijelaskan progres negosiasi yang berjalan. "Apapun juga keputusannya diakhir Juli ya seperti itu ya. Pokoknya ini posisinya pemerintah seperti ini," ujarnya.

Ada empat poin perundingan dengan Freeport yakni kelangsungan operasi, stabilitas Investasi, Divestasi saham 51% serta pembangunan fasilitas pemurnian di dalam negeri (Smelter).

Dikatakannya empat poin itu Kementerian ESDM mendapat tugas membahas terkait kelangsungan operasi dan pembangunan Smelter. Sedangkan mengenai stabilitas Investasi dan Divestasi menjadi ranah Kementerian Keuangan. Dia bilang pemerintah menawarkan Perpanjangan Operasi pasca 2021 selama 10 tahun dan dapat diperpanjang 10 tahun kemudian. Teguh menegaskan perpanjangan tidak bisa diberikan sekaligus 20 tahun. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Minerba yang pemberian Perpanjangan Operasi secara bertahap 2x10 tahun. Sedangkan posisi Freeport menginginkan kepastian perpanjangan hingga 2041.

"Yang jelas itu diperpanjang sampai dengan 2031 itu yang (perpanjangan) pertama. Kan 2x10 tahun jadi enggak bisa langsung sampai dengan 2041," jelasnya.

Teguh yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM menerangkan Freeport bersedia melanjutkan pembangunan Smelter. Dia menegaskan pemerintah menginginkan Smelter tersebut harus rampung paling lambat hingga lima tahun alias pada 2022.

Berdasarkan catatan Investor Daily, Freeport sudah memulai pembangunan Smelter sejak 2014 kemarin di Gresik, Jawa Timur. Smelter tersebut merupakan ekspansi dari Smelter eksisting PT Smelting. Adapun kapasitas Smelter ekspansi itu mencapai 2 juta ton konsentrat Tembaga. Hanya saja pembangunan Smelter itu terhenti lantaran Freeport meminta kepastian Perpanjangan Operasi.

Perubahan status KK menjadi IUPK seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang KK mengEkspor konsentrat terhitung sejak Januari 2017. KK diberikan izin Ekspor bila berubah status menjadi IUPK. Pasalnya hanya IUPK yang membangun Smelter saja mendapat izin Ekspor hingga lima tahun,

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:05 )
 

Kesepakatan Ditarget Selesai Akhir Juli

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Sikap internal pemerintah dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia ditargetkan tercapai akhir Juli 2017 dan akan langsung disampaikan kepada CEO Freeport-McMoRan Inc. Richard C. Adkerson.

Pemerintah masih melakukan pembahasan internal terkait empat isu utama yang dibahas, yakni Perpanjangan Operasi, fasilitas pemurnian (Smelter), Investasi, dan divestasi. Batas akhir perundingan dengan Freeport Indonesia pada Oktober 2017, yaitu 6 bulan sejak dimulai pembahasan pemerintah Indonesia dan Freeport.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM M. Teguh Pamudji mengatakan, pada akhir bulan ini pemerintah ditargetkan telah memiliki sikap atau keputusan soal perundingan tersebut.

"Apapun juga perkembangan atau [hasil] final yang dari tim negosiasi pemerintah dan Freeport itu akan disampaikan ke Pak Richard," katanya, Senin (10/7).

Dalam perkembangannya, isu mengenai Perpanjangan Operasi dan Smelter lebih banyak melibatkan Kementerian ESDM. Sementara itu, poin stabilitas Investasi dan Divestasi banyak melibatkan Kementerian Keuangan.

Untuk Perpanjangan Operasi, pemerintah tetap pada pendiriannya sesuai dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan PP No. 1/2017 yakni bisa dilakukan 2x10 tahun. Artinya, setelah operasinya habis pada 2021, Perpanjangan Operasi Freeport di Indonesia dilakukan hingga 2031 terlebih dahulu. Hal tersebut berbeda dengan keinginan PTFI yang ingin ada kepastian hingga 2041.

"Kan dua kali 10 tahun. Jadi, tidak bisa langsung sampai 2041. Setelah memenuhi persyaratan semuanya, baru perpanjangan yang kedua," tuturnya.

Untuk stabilitas Investasi dan Divestasi pun Freeport Indonesia masih bersilang pendapat dengan pemerintah. Freeport tetap ingin ketentuan keuangannya bersifat nail down atau tetap.

Sementara itu, pemerintah ingin ada peningkatan pendapatan negara lewat penerapan sistem prevailing.

"Yang sudah disepakati itu bahwa [sistem] nanti itu lebih baik dari yang sekarang penerimaan negaranya. Itu karena mandat undang-undang dan Freeport sudah mengiyakan."

Juru bicara PTFI Riza Pratama mengatakan bahwa pihaknya menginginkan kepastian Perpanjangan Operasi hingga 2041.

"Kan syaratnya pemerintah minta kami bangun Smelter, divestasi, terus kita akan masuk Investasi USS 15 miliar. Untuk semua itu kami butuh kepastian sampai 2041 supaya Investasi jalan."

Contohnya saja untuk Smelter, Riza menyatakan, pihaknya akan melanjutkan pembangunan fisik setelah ada kepastian perpanjangan tersebut. Jika tidak dipenuhi, Freeport akan sulit untuk membangun Smelter.

Riza mengungkapkan, sudah ada sinyal Perpanjangan Operasi hingga 2041 dari pemerintah. Namun, dia belum bisa mEmastikan hal tersebut karena masih dalam tahap perundingan.

(Lucky L Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:02 )
 

Pemerintah Inginkan Bagian Negara Naik

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menginginkan bagian negara dari pengelolaan tambang oleh PT Freeport Indonesia di Papua meningkat Keinginan itu disampaikan dalam negosiasi yang terus berlangsung antara pemerintah dan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut

 Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M Teguh Pa-mudji mengatakan, salah satu topik penting yang dibahas dalam negosiasi adalah keinginan pemerintah meningkatkan penerimaan negara dari PT Freeport Indonesia. Ia menyebut bahwa pembahasan itu sudah disetujui Freeport

 Tekan lalu, kami rapat dengan tim kecil dari Freeport Selain kesepakatan soal penerimaan negara, negosiasi juga membahas kemajuan pembangunan Smelter dan perpanjangan izin operasi Freeport," kata Teguh sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR Senin (10 7), di Jakarta.

 Adapun topik negosiasi lainnya, lanjut Teguh, yaitu rencana Divestasi dan perPajakan, ada di ranah Kementerian Keuangan. Pihaknya optimistis negosiasi segera rampung sesuai batas waktu yang disepakati, yaitu akhir Juli 2017.

 Dalam berbagai kesempatan, Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, perusahaan masih menimbang terkait perubahan status operasi dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Pihaknya masih terus bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia terkait masalah perPajakan, Divestasi saham, dan Perpanjangan Operasi.

 "Kami menginginkan ketentuan yang ada dalam KK juga dicantumkan dalam IUPK. Ketentuan itu adalah skema perPajakan yang tetap, Ekspor konsentrat tetap berlangsung, dan Perpanjangan Operasi perusahaan," kata Riza.

 Berdasarkan data PT Freeport Indonesia, royalti yang dibayarkan pada 2014 sebesar 118 juta dollar AS dan naik menjadi 122 juta dollar AS pada 2015. Adapun bea keluar yang dibayarkan pada 2014 sebesar 79 juta dollar AS dan pada 2015 sebesar 109 juta dollar AS. Persentase royalti Emas, Tembaga, dan perak yang diproduksi Freeport naik sejak 2014 lalu.

 (APO)

 Sumber : KOMPAS, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:00 )
 

ESDM akan Tagih Rencana Pembangunan Smelter Amman Mineral

Surel Cetak PDF

Oleh Rangga Prakoso

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunggu rencana detil pembangunan smelteryang akan dibangun oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Sebelumnya, perusahaan tersebut sudah melakukan groundbreaking pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) tembaga di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada April lalu.

"Rencananya pekan depan kami layangkan surat ke Amman," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Bambang Susigit di Jakarta, Jumat (2/6).

Bambang menuturkan rencana detil merupakan tolak ukur dari kemajuan pembangunan smelter. Pasalnya kemajuan smelter menjadi syarat utama perpanjangan izin ekspor konsentrat. Bila dalam enam bulan kemajuan smelter belum mencapai 90 persen dari rencana kerja maka izin ekspor akan dicabut Enam bulan itu dihitung sejak izin ekspor diberikan. Dalam hal ini Amman mengantongi izin ekspor sejak pertengahan Februari kemarin. "Rencana detil itu mereka sendiri yang tentukan. Kami tinggal mengevaluasi ca-paiannya seperti apa," ujarnya. Menteri ESDM Ignasius Jonan sebelumnya pernah memintakan hal yang sama tatkala melakukan kunjungan kerja ke tambang Batu Hijau, Sumbawa pada 28 April kemarin. Dia bilang detil rencana pembangunan smelter yang diserahkan itu berisi target per tahapan masing-masing selama 6 bulan. Detil rencana itu menjadi bahan evaluasi kemajuan smelter setiap 6 bulan. "Jika progres tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui, maka rekomendasi ekspor akan kami cabut," tegasnya.

Rekomendasi ekspor diberikan kepada Amman lantaran telah beralih status dari Kontrak Karta (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Pasalnya sejak awal 2017 kemarin pemerintah menerbitkan kebijakan teranyar yang melarang pemegang KK untuk ekspor konsentrat. Hanya pemegang IUPK yang bangun smelter diberikan izin ekspor selama lima tahun ke depan.

Dengan terbitnya ketentuan itu kemudian Amman mengajukan permohonan perubahan status. Pemerintah telah menyetujui permohonan perubahan bentuk pengusahaan Amman dari KK menjadi IUPK melalui Keputusan Menteri ESDM No. 414 K/30/MEM/2017 pada 10 Februari 2017. Amman merupakan pemegang KK pertama yang beralih menjadi IUPK Amman sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

Amman rencananya membangun smelter dengan kapasitas input sebesar 1 juta ton konsentrat tembaga per tahun dan dapat ditingkatkan hingga 1,6 juta atau 2 juta ton per tahun. Kapasitas tersebut dapat memproses konsentrat baik dari tambang Batu Hijau, maupun suplai potensial dari tambang Elang (saat ini dalam tahap eksplorasi) dan sumber pemasok konsentrat lainnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, saat masih bernama Newmont, pembangunan smelter dilakukan bersama dengan PT Freeport Indonesia di Gresik, JawaTimur. Kerjasama itu terjalin sejak 2014 silam. Namun setelah menjadi Amman, kebijakan itu berakhir dan memilih membangun smelter sendiri seiring dengan terbitnya ketentuan teranyar di sektor minerba. Pasalnya izin ekspor kini bergantung pada progres pembangunan smelter. Bila Amman tetap bekerjasama membangun smelter di Gresik maka artiannya nasib izin ekspornya tergantung Freeport

Rangga Prakoso

 Sumber : Investor Daily, 03 Juni 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 13 Juni 2017 08:22 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL