Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Tidak Ada lagi Arbitrase soal Freeport

Surel Cetak PDF

PROSES negosiasi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia tidak lagi diselimuti atmosfer arbitrase. Hal tersebut diperkuat dengan sikap PTFI yang mulai melunak dengan menerima perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Tidak ada lagi (arah pembicaraan) terkait arbitrase. Sekarang ini kita sepakat penyelesaian dilakukan secara menyeluruh," ujar ketua tim negosiasi antara pemerintah dan PTFI Teguh Pa-mudji melalui sambungan telepon, kemarin.

Sebelumnya, CEO Freeport-McMoran Inc, Richard C Adkerson, mengancam akan menyeret sengketa dengan pemerintah Indonesia terkait perubahan status ini ke jalur arbitrase. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dinilai sebagai keputusan sepihak.

PTFI berpegang teguh pada KK lantaran ketentuan dalam IUPK dianggap tidak memberikan kepastian investasi dari aspek hukum dan fiskal. Ruang negosiasi kedua pihak pun dibuka selama 120 hari sejak 17 Februari 2017.

Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Kamis (30/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan PTFI bersedia menerima perubahan status. Hanya tidak dapat dimungkiri, masih dibutuhkan waktu peralihan agar kesepakatan itu saling menguntungkan.

"Kita sudah sepakat dengan Freeport waktu (peralihan status) ini selama 8 bulan terhitung sejak Februari. Yang jelas semua detail perkembangan sudah dikomunikasikan PTFI dengan headquarter (Freeport-McMoran) di Amerika Serikat," imbuh Teguh. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kementerian ESDM sampai saat ini masih menunggu surat resmi dari PTFI terkait dengan perubahan status walaupun sudah ada sinyal positif.

Dalam proses perundingan yang mencakup peralihan selama delapan bulan, salah satu aspek yang digarisbawahi ialah ketentuan perpajakan. Seperti diketahui, PTFI menginginkan aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat nail-down atau tetap seperti tertuang dalam KK.

Namun, ketentuan perpajakan dalam IUPK mengacu ke skema prevailing yang mengikuti ketentuan pajak yang berlaku sehingga besaran royalti yang dibayarkan berubah-ubah. Mengenai persoalan itu. Kementerian ESDM masih menunggu kebijakan Kementerian Keuangan yang diketahui tengah menyusun aturan tentang pajak perusahaan tambang.

 Sumber : Media Indonesia, 01 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:46 )
 

Antam Fajar Bhakti Kantongi Ekspor

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian ESDM menerbitkan rekomendasi ekspor mineral mentah berupa bijih nikel berkadar rendah dan bauksit kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara.

Antam mendapatkan rekomendasi ekspor bijih nikel 2,7 juta ton dan bauksit 850.000 ton. Sementara itu, Fajar Bhaki mendapatkan rekomendasi ekspor 1 juta ton bijih nikel.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, kuota ekspor bijih mentah tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Volume ekspor tersebut untuk jangka waktu selama 1 tahun. Setelah mendapatkan rekomendasi ekspor, kedua perusahaan itu harus mengurus izin ekspor ke Kementerian Perdagangan. "Permohonan rekomendasi

Antam dan Fajar Bhakti sudah di-approitd [disetujui]. Semuanya untuk 1 tahun," katanya. Senin (3/4).

Bambang menuturkan, sejauh ini belum ada perusahaan lain yang mengajukan permohonan serupa baik nikel maupun bauksit.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Antam Trenggono Sutioso menuturkan bahwa rekomendasi ekspor tersebut tengah ditindaklanjuti ke Kementerian Perdagangan agar menjadi izin ekspor. Pasalnya, Antam baru bisa melakukan penjualan bijih nikel dan bauksit ke luar negeri setelah memiliki izin dari Kementerian Perdagangan.

Proses perizinan ekspor dari Kementerian Perdagangan biasanya tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 1-3 hari kerja.

Menurutnya, kuota yang diperoleh itu sesuai dengan kapasitas input bijih nikel untuk fasilitas pemurnian (smelter] milik Antam. "[Kuota] mengacu pada kapasitas input pabrik yang sudah ada," tuturnya kepada Bisnis.

Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Permen ESDM No. 5/2017, nikel dengan kadar kurang dari 1,7% dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 lebih dari atau sama dengan 42% digolongkan dalam mineral logam dengan kriteria khusus.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi nikel wajib memanfaatkan nikel kadar rendah tersebut minimal 30% dari total kapasitas input smelter yang dimiliki perusahaan. Setelah terpenuhi, pemegang IUP bisa melakukan ekspor bijih nikel kadar rendah tersebut dalam jumlah tertentu selama 5 tahun.

Pemegang IUP Operasi Produksi bauksit yang telah melakukan proses pencucian bijih dan telah atau sedang membangun smelter pun bisa mengekspor komoditasnya maksimal 5 tahun sejak Permen ESDM No. 5 terbit. Pemerintah menetapkan bea keluar ekspor untuk bijih nikel dan bauksit sebesar 10%.

DIGUGAT

Namun, peraturan tersebut tengah digugatpleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung.

Koalisi itu menilai dibukanya keran ekspor mineral yang belum dimurnikan dinilai melanggar Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Centre for Indonesian Resources Startegic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan, hal tersebut bakal menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengajukan rekomendasi ekspor. Pasalnya, apabila dasar hukum pemberian rekomendasi dan izin ekspor tersebut gugur, perusahaan yang bersangkutan terancam merugi.

"Kalau kegiatan ekspornya sudah jalan dan sudah ada kontrak, tetapi di tengah jalan berhenti, kan mereka [perusahaan] yang rugi nantinya," katanya.

Lucky L Laetamia

 Sumber : Bisnis Indonesia, 04 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:43 )
 

Penertiban Izin Usaha Belum Tuntas

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS - Penertiban izin usaha pertambangan yang belum memenuhi kriteria bersih tanpa masalah belum tuntas. Sebelumnya, pemerintah menjanjikan batas akhir evaluasi izin usaha pertambangan pada 31 Januari 2017 dan diumumkan pada awal Maret 2017.

Izin usaha pertambangan yang belum bersertifikat bersih tanpa masalah direkomendasikan untuk dicabut

"Proses evaluasi dan pencocokan data di daerah belum sepenuhnya tuntas. Kami harap sudah ada kabar dalam waktu dekat," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko, Senin (3/4), di Jakarta

Menurut Sujatmiko, tak hanya Kementerian ESDM, penataan izin usaha pertambangan (IUP) itu juga melibatkan institusi pemerintah lain, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi dan pemerintah daerah tempat perusahaan pemegang IUP beroperasi. Fokus penertiban adalah IUP yang belum bersertifikat bersih tanpa masalah (clear and clean/CNQ.

Status CNC pada sebuah IUP menunjukkan perizinan tersebut tertib dalam hal administrasi, tidak tumpang tindih, dan dokumen perizinannya sesuai dengan peruntukan. Status CNC juga dibutuhkan sebagai informasi jumlah cadangan tambang serta pengawasan terkait penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Menurut catatan Kementerian Keuangan, kepatuhan perusahaan tambang mineral dan batubara terhadap pelaporan pajak terbilang rendah. Pada 2011, ada 3.037 wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan (SPT) pajak dan 2.964 wajib pajak tidak melaporkan SPT. Pada 2015, lebih buruk, yakni 2.577 wajib pajak melaporkan SPT dan 3.642 wajib pajak tidak melaporkan.

Dari catatan Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, koalisi masyarakat sipil untuk transparansi dan akuntabilitas sumber daya ekstraktif Indonesia, sejauh ini ada 9.433 IUP di seluruh Indonesia Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.203 IUP berstatus non-CNC dan ada 5.800 IUP yang berakhir masa berlakunya. Dari IUP yang berstatus non-CNC tersebut, sebanyak 1.674 IUP izinnya tumpang tindih dengan kawasan konservasi dan hutan lindung.

"Sampai saat ini belum ada perkembangan signifikan. Pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sebaiknya konsisten mengevaluasi IUP bermasalah tersebut untuk diputuskan dicabut izinnya," kata Ketua Divisi Advokasi dan Jaringan PWYP Indonesia Aryanto Nugroho.

Dalam pengumuman penetapan IUP CNC ke-23 dan daftar TUP yang dicabut oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerin ESDM Bambang Gatot Ariyono, 22 Februari lalu, sebanyak 1.352 IUP direkomendasikan gubernur dan bupati/wali kota untuk mendapat status CNC Dari jumlah tersebut, sebanyak 807 IUP belum memenuhi kriteria CNC

(APO)

 Sumber : KOMPAS, 04 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:40 )
 

Freeport Mau Perpanjangan Kontrak 20 Tahun? Ada Syarat dari Jonan

Surel Cetak PDF

Jakarta - Kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI) di Tambang Grasberg, Papua, akan segera habis pada 2021. Freeport sudah beberapa kali memohon kepada pemerintah agar mendapat perpanjangan 20 tahun.

Menteri ESDM, Ignasius Jonan, mengatakan pihaknya mau saja memberikan perpanjangan hingga 2041 pada PTFI, tapi ada syaratnya.

Freeport harus mau mengubah status kontraknya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017), pemegang KK yang ingin mengekspor konsentrat harus berubah menjadi IUPK.

"Kontrak Freeport sampai 2021 memang sudah mau habis. Apakah kita beri perpanjangan? Ya kita berikan perpanjangan, tapi mereka komit dulu IUPK dan boleh ekspor lagi," kata Jonan dalam wawancara khusus dengan detikFinance, akhir pekan lalu.

Jonan mengungkapkan, PTFI pada prinsipnya sudah mau menerima IUPK. Agar dapat memperoleh izin ekspor konsentrat, PTFI harus berkomitmen membangun smelter dalam waktu 5 tahun.

"Mereka sudah mau dan saya sudah mengeluarkan surat, tinggal mereka menggunakan rekomendasi untuk ekspor. Kami berikan waktu 8 bulan sejak Februari 2017, dan saya minta agar mereka memasukkan program untuk pembuatan smelter. Ini sama dengan perusahaan tambang yang lain, smelternya sampai tahap pemurnian," papar Jonan.

Saat ini pemerintah dan PTFI masih merundingkan soal ketentuan fiskal dalam IUPK. PTFI menginginkan pajak yang ditanggungnya bersifat nailed down seperti dalam KK, yaitu tidak berubah hingga berakhirnya perjanjian.

PTFI tak mau pajak berubah-ubah mengikuti aturan pajak yang berlaku (prevailing). Pemerintah masih mempertimbangkan apakah bisa memenuhi keinginan PTFI ini atau tidak.

"Kalau mau nailed down boleh, cuma di kemudian hari tidak bisa diubah kalau tarif pajak, bila ternyata tarif pajak makin turun. Kalau saya pribadi, saya pilih prevailing, karena tren pajak ke depan semakin menurun. Tapi terserah saja, karena mereka memilih kepastian," ucap Jonan.

Selain itu, pemerintah meminta PTFI menjalankan kewajiban divestasi saham sebesar 51% kepada pihak nasional Indonesia.

"Kita berikan sesuai perundang-undangan maksimal 2 kali 10 tahun. Jadi 10 tahun pertama sambil dia bikin smelter, lalu 10 tahun kedua nanti. Nah nanti perundingan ini sekalian dengan perundingan jadwal divestasi saham sebesar 51%. Itu mandatori (wajib)," tegas Jonan.

Jadi, kalau ingin mendapat perpanjangan, PTFI harus mau mengubah status kontraknya, membangun smelter, dan menjual 51% saham untuk dimiliki pihak Indonesia. (mca/wdl)

https://finance.detik.com/energi/d-3463936/freeport-mau-perpanjangan-kontrak-20-tahun-ada-syarat-dari-jonan

 Sumber : detik.com, 03 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:39 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL