Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Belum Penuhi Syarat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No 1 Tahun 2017 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara pada 12 Januari lalu, PT Freeport Indonesia belum bisa mengekspor konsentrat. Dalam PP tersebut, perusahaan pemegang kontrak karya (KK) wajib mengubah status menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) jika ingin mendapat kewenangan mengekspor konsentrat.

Freeport sudah mengajukan permohonan perubahan status itu. Namun, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengungkapkan, ada persyaratan yang belum dipenuhi perusahaan itu sehingga belum menjadi IUPK.

"Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) memang belum (disampaikan)," ujar Bambang di kantornya, Kamis (2/2). Ia enggan membicarakan lebih lanjut ketika ditanya, apabila Freeport sudah mengajukan RKAB. Ia menegaskan, pemerintah akan memproses sesuai peraturan yang ditetapkan. "Nanti kita lihat Jangan berandai-andai," kata Bambang.

Bambang menuturkan, ada 11 syarat yang harus dipenuhi perusahaan-perusahaan yang ingin mengubah status dari KK menjadi IUPK. Namun, ia tidak menjelaskan secara terperinci.

Pertama, menurut Bambang, perusahaan tambang wajib membangun smelter. Berikutnya adalah membuat pakta integritas. "Kemudian, cadangannya harus diverifikasi KCMI (Komite Cadangan Mineral Indonesia), memenuhi PNBP, juga izin usaha pertambangan yang harus clean and clear," kata Bambang di kantornya.

Dalam hal pembangunan pabrik smelter setiap enam bulan akan ada pemeriksaan dari tim yang dibentuk pemerintah. Jika tidak ada kemajuan, izin ekspor akan dicabut.

Sebelumnya, Menteri ESDM Igna-sius Jonan berencana menerbitkan IUPK sementara untuk Freeport. Hal ini terkait perizinan perusahaan tersebut dalam mengekspor konsentrat.

Jonan mengatakan, IUPK sementara hanya berlaku tiga hingga enam bulan. Jika dalam rentang waktu tersebut Freeport belum juga mendapat IUPK tetap, izin ekspor akan dicabut.

Menurut Jonan, penerbitan IUPK sementara untuk Freeport diperlukan guna membantu perekonomian setempat. Hal ini terkait dengan banyaknya tenaga kerja yang bergantung pada kelancaran bisnis perusahaan asal Amerika Serikat itu.

Mengenai perusahaan lainnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, sejak PP ini dikeluarkan, sejumlah perusahaan yang memiliki KK masih mendalami dampak yang akan mereka dapatkan setelah berubah ke IUPK. Namun, secara garis besar, perubahan status ini telah sesuai dengan keinginan pemerintah, dan bisa dipastikan akan banyak perusahaan yang beralih ke IUPK.

"Mereka pun telah banyak berdi-kusi dengan kita (Kementerian ESDM) atas dampak perubahan ini," kata Arcandra.

Menurutnya, sejauh ini pemerintah belum akan memberikan tenggat waktu untuk perubahan status perusahaan dari KK ke IUPK. Sebab, perubahan ini sangat sensitif menyangkut dengan izin ekspor perusahaan.

Meski demikian, dengan adanya perusahaan yang melakukan pendalaman ke Kementerian ESDM, artinya perubahan status ini mendapat respons baik bagi perusahaan. Pendalaman ini juga terkait dengan stabilisasi investasi, pajak, dan aturan daerah.

"Yang jadi memberatkan adalah pajak, kemudian divestasi, itu yang mereka pelajari. Wajarlah mereka ingin tahu dengan peraturan baru," kata dia memaparkan.

Walau belum ada kepastian berapa banyak perusahaan yang akan berubah menjadi IUPK, Arcandra menilai, investasi dari perusahaan-perusahaan ini sangatlah penting. Pemerintah telah menyiapkan strategi agar pihak asing ikut mengelola dan menanamkan modalnya di dalam negeri.

ed satya fesliam/ FREDERIKUS BATA/DEBBIE SUTRISNO

 Sumber : REPUBLIKA, 03 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 08:07 )
 

Izin Sementara Freeport Terancam Digugat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam mengancam bakal menggugat izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sementara PT Freeport Indonesia ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Pemberian izin itu merupakan opsi yang dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral supaya ekspor konsentrat Freeport bisa berlanjut. "Kami langsung ke PTUN saja, biar segera dihapus," ujar koordinator Koalisi, Ahmad Redi, kemarin.

Redi menilai Menteri Energi Ignasius Jonan menyalahgunakan wewenang karena membuat kebijakan tanpa dasar hukum. Menurut dia, upaya Jonan itu bukanlah suatu diskresi karena bertabrakan dengan peraturan perundang-undangan. Redi mengungkapkan, penerbitan IUPK sementara berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. "Ini terkait keputusan Menteri ESDM yang melampaui batas berlakunya wewenang, di luar materi wewenang, sekaligus tanpa dasar kewenangan."

Koalisi juga tengah membahas pengujian materi Peraturan Menteri Energi Nomor 5 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Energi Nomor 6 Tahun 2017 ke Mahkamah Agung. Menurut mereka, perubahan kontrak karya menjadi IUPK tidak bisa serta-merta karena harus melalui prosedur perolehan wilayah yang ketat. Koalisi juga menganggap pembukaan keran ekspor mineral hanya bermanfaat bagi perusahaan tambang dan memicu kerusakan lingkungan. Pemerintah pun diminta menuntaskan pekerjaan rumah menata 3.386 izin yang berstatus non-clean and clear.

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membela keputusan Jonan. Menurut dia, IUPK sementara adalah jalan tengah supaya Freeport bisa melanjutkan penjualan konsentrat tembaganya ke luar negeri tanpa menyimpang dari kebijakan pemerintah.

Luhut menampik jika IUPK sementara disebut hanya berlaku bagi Freeport. Semua penambang berhak memperoleh izin temporer tersebut selama berkomitmen mematuhi peraturan pemerintah. "Tidak ada itu akomodasi-akomodasi," kata dia.

Menurut Jonan, IUPK sementara menjadi jalan keluar karena penerbitan IUPK permanen memakan waktu lama, yakni tiga sampai enam bulan. Ekspor yang terhenti selama proses tersebut diprediksi mengganggu perekonomian Papua dan menambah angka pengangguran.

Izin sementara bisa terbit jika Freeport tetap berkomitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian. "Ini masa transisi. Mereka enggak bisa apa-apa. Kan enggak fair juga," ucap Jonan.

Kebijakan Jonan itu merupakan buntut ancaman CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, pekan lalu. Di hadapan wartawan di New York, Amerika Serikat, Adkerson mengancam bakal mengurangi 40 persen produksi Freeport jika pemerintah tidak memperpanjang izin ekspor.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Nomor 5 Tahun 2017, peralihan status bakal menciutkan wilayah Freeport dari 212 ribu hektare menjadi 25 nbu hektare. Perusahaan itu juga dibebani kewajiban divestasi, peningkatan penggunaan komponen lokal, dan penghiliran barang tambang. Pemerintah berhak menarik iuran tetap, royalti, retribusi, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan.

Juru bicara Freeport, Riza Pratama, enggan berkomentar tentang IUPK sementara. Menurut dia, perusahaan menyerahkan keputusan kepada pemerintah supaya aktivitas penjualan bisa diteruskan. "Kami akan terus bekerja sama dengan pemerintah untuk mendapat izin ekspor dan kelangsungan operasi kami," ujarnya.

Robby Irfany

Sumber : Koran Tempo, 03 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 07:16 )
 

Freeport to Give Up Current Contract to Extend Indonesian Operations Beyond 2021

Surel Cetak PDF

Jakarta - Freeport Indonesia, the local unit of United States mining giant Freeport McMoRan, has asked the Indonesian government to swap its current contract-of-work with a special mining permit as the miner races against time to secure an extension for exporting gold concentrates from Grasberg in Papua, Indonesia\'s largest gold mine.

The Ministry of Energy and Mineral Resource last week issued a regulation that bars contract-of-work contractors from exporting mining concentrates starting from Jan. 12.

Contractors can only export concentrates once they acquire a special mining permit, the special mining business license (IUPK), the ministry said.

IUPKis one of a new series of licensing regimes to replace the work contracts of all miners that have been operating in Indonesia since the country revised its mining law in 2009.

"Freeport has conveyed to the government its intention to convert its current work contract into IUPK," Freeport spokesman Riza Pratama said on Monday (16/01).

The move marks a significant progress after months of negotiation between the government and Freeport " which had been looking for ways to ensure it can can extend its Indonesian operation beyond 2021, the deadline for its current contract of work.

The government is adamant that the only way Freeport could do that was by complying with the 2009 law, which apart from dropping the contract-of-work, also requires the miner to divest the majority of its shares to local investors and build a smelter in Indonesia to process raw mining ores.

Freeport had been reluctant on complying with the 2009mining law, arguing that its contract-of-work, first signed in the 1960s, shield it from any change in domestic laws and taxation regimes.

Yet the prospect of losing a lot of cash from being unable to export concentrates seemed to forceFreeport\'s hand and leave it with no option but to cave in to the government\'s demand.

Up until last week, Freeport was only allowed to export its concentrates as long as it could show progress in the construction of its smelter in Indonesia.

Riza said if Freeport goes ahead with swapping its contract-of-work for the special mining permit, the company can be sure of continuing its Indonesian operations beyond 2021.

Freeport has already pledged $17 billion in investment to expand its mining operation in Grasberg until 2041 and another $2.1billion to build a smelter in Gresik, East Java.

"We will resume the construction of our smelter as soon as we get our operation rights extended," Riza said.

 Source : JakartaGlobe, January 17, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 07 Februari 2017 04:54 )
 

Aturan Ekspor Mineral Mentah Digugat

Surel Cetak PDF

Koalisi LSM akan mengajukan uji materi Permen ESDM No 5/2017 ke Mahkamah Agung

JAKARTA - Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Permen ESDM) Nomor 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Dalam Negeri, menuai gugatan dari Koalisi Masyarakat Sipil.

Koalisi ini terdiri dari PWYP Indonesia, Jatam, Kahmi, Pushep, LBH Bogor, LBH Depok, Fitra, Walhi Nusa Tenggara Barat, Walhi Bangka Belitung dan Energi World Indonesia. Termasuk pula pakar hukum seperti Ahmad Redi, Marwan Batubara, Fahmy Radhi, Yusri Usman hingga Berly Martawardaya

Koalisi tersebut akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung pada Rabu (18/1). "Kami mengajukan Rabu sebelum konferensi pers," ungkap Ahmad Redi, pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanegara (Untar), kepada KONTAN, Selasa (17/1).

Menurutnya, lolosnya ekspor mineral mentah seperti nikel dan bauksit melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi (MK). Lembaga tersebut menyebutkan, kegiatan ekspor mineral bisa terlaksana, setelah penambang memenuhi kewajiban mengolah dan memurnikan mineral di smelter dalam negeri.

Pihaknya juga mempertanyakan perubahan status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebab perubahan status itu ada tahapannya. Seper-tri harus berubah menjadi Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan kemudian jadi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK)

Kemudian ada penawaran ke BUMN. Bila BUMN tidak berminat baru penawaran terhadap kontrak karya yang berubah menjadi IUPK tersebut bisa tertuju ke swasta dengan lelang. "Perubahan kontrak karya langsung ke IUPK cacat hukum apabila merujuk pada Undang-Undang Minerba," tuturnya.

Sebagai catatan, Permen ESDM No 5/2017 merupakan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 1/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23/ 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Koordinator Nasional PWYP Indonesia Maryati Abdullah menilai, kebijakan pemerintah tersebut tidak konsisten di bidang pertambangan minerba. "Rangkaian relaksasi ini melengkapi daftar inkonsistensi pemerintah terkait kebijakan hilirisasi sejak terbitnya

Permen ESDM No 20/ 2013, Permen ESDM No 1/2014, Permen ESDM No 5/ 2016 sampai terbitnya Permen ESDM terbaru," tandasnya

Hermawansyah, Direktur Swandiri Institute Kalimantan Barat, mengungkapkan berdasarkan laporan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI), larangan ekspor mineral telah menurunkan pertambangan ilegal. Jika ekspor mineral mentah dibuka, pertambangan ilegal akan marak lagi. "Kami tidak bisa membayangkan kerusakan yang terjadi, seperti di Kalimantan Barat," tandasnya

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji memastikan, pihaknya sudah mengkonsultasikan penyusunan beleid tersebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perubahan kontrak karya menjadi IUPK pun tetap sejalan dengan UU Minerba. "Perubahan kontrak karya menjadi IUPK tidak melanggar UU Minerba," katanya, di Kantor Kementerian ESDM. Dalam UU Minerba, wilayah eks kontrak karya menjadi WIUPK tidak perlu melalui konsultasi ke DPR.

Wakil Menteri ESDM Ar-candra Tahar mengatakan, tidak akan mengubah atau merevisi permen tersebut. "Kalau aturannya sudah keluar, kami tetap pertahankan," tegasnya

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 18 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 07 Februari 2017 04:52 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL