Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Kantongi Izin Kontrak

Surel Cetak PDF

Lucky L. Leatemla

Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA - Kementerian ESDM menerbitkan peraturan anyar yang mengakomodasi perubahan status PT Freeport Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa pengakhiran kontrak karya (KK) untuk jangka waktu tertentu.

Beleid yang diundangkan pada 31 Maret 2017 tersebut berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 28/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

Pada Pasal 1 Permen ESDM No. 28/2017, ketentuan Pasal 19 dari Penmen No. 5/2017 diubah sehingga pengajuan IUPK tidak otomatis mengakhiri KK.

Ayat 1 Penmen yang baru menyebutkan, "Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi kepada Menteri"

Padahal, aturan sebelumnya menyebutkan, "Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi sekaligus pengakhiran kontrak karya kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir."

Beleid tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberikan status IUPK kepada PTFI dengan opsi berubah kembali ke KK. Hal itu bisa dilakukan apabila dalam jangka waktu tertentu, sesuai IUPK yang diterbitkan, tidak tercapai penyelesaian atas penyesuaian pelaksanaan IUPK Operasi Produksi.

Saat ini, hanya PTFI yang bisa mendapat manfaat dalam waktu dekat atas terbitnya peraturan ini. Pasalnya, pemerintah dan perusahaan asal AS itu sedang merundingkan kelanjutan kegiatan operasinya.

Adapun, negosiasi terkait penyelesaian masalah jangka panjang yang mencakup stabilitas investasi, kelanjutan operasi, divestasi saham, dan pembangunan smelter, masih akan dilangsungkan hingga 10 Oktober 2017. Jika tidak tercapai kesepakatan, PTFI boleh kembali menyandang status KK.

Terkait dengan terbitnya peraturan itu, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi dan Dirjen Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono enggan memberikan penjelasan.

Riza Pratama, juru bicara PTFI, juga enggan memberikan tanggapan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai Permen ESDM No. 28/2017 merupakan permen ilegal karena bertentangan dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurutnya, peraturan itu diterbitkan hanya untuk kepentingan PTFI saja.

Tidak sesuai dengan kaidah hukum dan mencampuradukkan izin dengan kontrak," tuturnya.

Pakar hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan beleid tersebut bukti pemerintah gagal bernegosiasi dengan PTFI. "Pemberian IUPK tanpa harus mengakhiri KK tidak dapat dibenarkan dalam rezim UU Minerba," ujarnya.

Lucky L. Leatemla

 Sumber : Bisnis Indonesia, 11 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:44 )
 

Govt lays down basis for temporary special mining permits

Surel Cetak PDF

The Energy and Mineral Resources Ministry has revised one of its rules to qualify for temporary special mining permits (lUPK) for miners negotiating terms of conversion from a contract of work (CoW) with the government.

Ministerial Decree No. 28/2017, a substitute for Decree No. 5/2017 on adding value to minerals through domestic processing, was signed on March 31, just days before the ministry announced that it had awarded major gold and copper miner PT Freeport Indonesia an eight-month IUPK, thus enabling it to secure an export permit for its copper concentrates.

Prior to the publication of the amendment on Monday, many parties argued that Freeport Indonesia’s IUPK was groundless as previous regulations stipulated that miners could only obtain such a permit after they "finished negotiating 11 requirements.

Freeport Indonesia, a subsidiary of United States mining giant Freeport McMoRan Inc., on the other hand, has been given IUPK status and time to negotiate its conversion terms until October.

Under the revised decree, the minister can award miners an IUPK once they submit a proposal to convert from their CoW.

The short-term IUPK may either last until the CoW’s expiry or a "specific time period to accommodate adjustments to continued operations."

When asked about the revision. Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan was tight-lipped.

"I forget, ask me next time," he said on Monday.

The new decree also allows miners to return to their CoW after the time period set by the minister if the adjustments fail. Under the previous rule, a CoW was immediately deemed null after conversion.

Furthermore, the decree also stipulates that the terms and conditions written in a CoW will still apply even though the miners have gained short-term IUPK status.

While some may perceive the revision as a means of accommodating Freeport Indonesia, the firm, backed by its parent company, has consistently rejected the requirements to change its CoW to an IUPK, arguing that they violated the investment certainty provided by its CoW dating back to 1991.

After the government passed Government Regulation (PP) No. 1/2017, which demands miners convert their CoW into an IUPK, divest 51 percent of their shares to national entities and build smelters within five years, in exchange for export permits, tensions esca-latebetween Freeport Indonesia and the government, with the former threatening to take the latter to international arbitration.

Following a short pause, the firm earlier this month resumed production at 40 percent of its normal rate after securing an export permit for anode slime, a byproduct of copper processing.

Separately, Freeport Indonesia spokesman Riza Pratama said the firm had not yet obtained an export permit for copper concentrates, but was still in the process of doing so.

The decision to grant a temporary IUPK came just before US Vice President Mike Pences visit to Indonesia next week.

Freeport-McMoRan is known to be politically connected, as the majority of its shares are owned by US billionaire Carl Icahn, a special adviser on regulatory reform to US President Donald Trump.

Experts contacted by The Jakarta Post claim that the new revision \iolates the 2009 Mining Law and was only issued to ensure Freeport Indonesias cooperation.

Mining expert Bisman Bakhtiar cited several \iolations, including that the revision did not comply with the Mining Law in that a mining area should first be listed as a state reserve area (WPN) once its CoW expires.

Furthermore, it also does not make the decision to award an IUPK mining area to miners subject to approval by the House of Representatives.

Executive director of the Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Dis-an Budi Santoso, meanwhile, 4 said the revision revealed clearly that the government was bowing to pressure from Freeport Indonesia.

"If the government really wants to allow Freeport to export its concentrates only, it honestly doesnt need to keep manipulating regulations. All it needs to do is to appoint a third party that wants to build a copper-related smelter. With the cooperation [between Freeport and the third party], Freeport no longer needs to build one as it has fulfilled that requirement," he said.

JP/ Fedina S. Sundaryani

 Source : The Jakarta Post, April 11, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:42 )
 

Kelanjutan Smelter Freeport Tunggu Kepastian Operasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA - PT Freeport Indonesia mulai melanjutkan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur setelah ada kepastian operasi pasca 2021. Dengan sisa waktu masa tinggal 4 tahun lagi maka kelanjutan operasi menjadi faktor utama investasi.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pembangunan smelter itu membutuhkan investasi mencapai USS 2,3 miliar. Dana sebesar itu akan dikucurkan oleh pemegang saham Freeport McMoRan Inc jika ada kepastian perpanjangan operasi sampai dengan 2041. "Kepastian investasi yang dibutuhkan membangun smelter," kata Riza di Jakarta, akhir pekan lalu.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sebenarnya sudah punya fasilitas pemurnian konsentrat Tembaga di Gresik milik PT Smelting. Smelter tersebut berkapasitas satu juta ton konsentrat Tembaga per tahun atau mampu menyerap 40 persen produksi Freeport. Kemudian pada 2014 silam Freeport menambah kapasitas smelter 2 juta ton konsentrat agar 100 persen hasil produksinya dimurnikan di dalam negeri. Hanya saja hingga kini kemajuan pembangunannya belum sampai tahap konstruksi.

Riza menegaskan Freeport berkomitmen menggarap smelter ekspansi dan akan segera melanjutkan pembangunan setelah hak operasionalnya diperpanjang. Dalam Kontrak Karya (KK) memang diatur hak perpanjangan operasi dua kali 10 tahun berturut-turut alias hingga 2041. Permohonan perpanjangan tersebut sudah diajukan ke pemerintah sejak 2015 lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian hal tersebut. "Kami berkomitmen membangun smelter," ujarnya.

Pemerintah bisa segera memberi kepastian perpanjangan operasi jika Freeport beralih status dari KK menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang menyatakan permohonan perpanjangan operasi IUPK dapat diajukan paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum habis masa berlaku.

Hanya saja jika Freeport tetap berstatus sebagai KK maka perpanjangan operasi dapat diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa berlaku. Artiannya bila Freeport memilih tetap menjadi KK maka kepastian perpanjangan operasi bisa diberikan pemerintah paling cepat di 2019 mendatang.

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 10 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:39 )
 

Penjelasan Lengkap ESDM Soal Pemberian IUPK ke Freeport

Surel Cetak PDF

Jakarta - Pemerintah akhirnya menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku selama 8 bulan, sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017 untuk PT Freeport Indonesia. Dengan IUPK yang sifatnya sementara itu, Freeport bisa mengekspor konsentrat lagi sampai 10 Oktober 2017.

Langkah ini dipertanyakan banyak pihak. Ada yang mencap pemerintah tak konsisten, melunak, tunduk, dan sebagainya.

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid, menerangkan latar belakang, dasar, alasan, dan posisi pemerintah dalam perundingan dengan Freeport untuk meluruskan persepsi yang beredar di masyarakat.

Berikut penjelasan lengkapnya:

Menyusul konferensi pers oleh Sekjen dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Selasa 4 April 2017, berkembang pemberitaan, komentar, opini, dan analisis yang mempertanyakan dan mempersoalkan komitmen dan konsistensi Pemerintah/Kementerian ESDM dalam penanganan persoalan PT Freeport Indonesia.

Tidak sedikit yang menghakimi pemerintah tidak konsisten, melunak, dipecundangi, dan sebagainya.

Agar publik dan pihak-pihak berkepentingan tidak tersesat oleh informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai fakta, saya perlu menyampaikan penjelasan sebagai klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang.

Dalam berunding dengan Freeport, Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017. Atas dasar itu, posisi dan sikap Kementerian ESDM adalah menggunakan perundingan untuk memastikan Freeport mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%.

Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers 10 Februari 2017, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson tegas menolak perubahan KK menjadi IUPK, menolak membayar bea keluar ekspor konsentrat, dan menolak divestasi saham 51%. Ditambah penegasan akan membawa ke arbitrase internasional jika dalam 120 hari tidak tercapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, ketika mengawali perundingan pada Februari 2017, standing position kedua belah pihak sangat jelas.

Kedua belah pihak sepakat membagi perundingan dalam dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka waktu perundingan adalah enam bulan, terhitung sejak Februari 2017.

Fokus perundingan jangka pendek adalah perubahan KK menjadi IUPK.

Perubahan KK menjadi IUPK menjadi prioritas karena akan menjadi dasar bagi perundingan tahap berikutnya. Di samping itu, IUPK memungkinkan operasi Freeport di Timika, Papua, kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan bagi masyarakat Timika khususnya dan Papua umumnya.

Setelah empat pekan berunding, Freeport sepakat menerima IUPK. Meski demikian Freeport meminta perpanjangan waktu perundingan dari enam bulan sejak Februari menjadi delapan bulan sejak Februari. Kementerian ESDM menyepakati permintaan tersebut, sehingga waktu tersisa terhitung sejak April ini adalah enam bulan.

Enam bulan adalah waktu tersisa untuk perundingan jangka panjang, meliputi pokok bahasan stabilitas investasi yang dituntut Freeport sebagai syarat menerima IUPK, kelangsungan operasi Freeport, dan divestasi saham 51%.

Sesuai PP 1/2017, pemegang IUPK bisa mengajukan rekomendasi ekspor konsentrat untuk enam bulan, dengan syarat menyampaikan komitmen pembangunan smelter dalam lima tahun, membayar bea keluar yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan divestasi saham hingga 51%. Poin tentang divestasi akan masuk dalam pembahasan jangka panjang.

Progres pembangunan smelter akan diverifikasi oleh verifikator independen setelah enam bulan. Jika hasil verifikasi menunjukkan progres pembangunan smelter tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kementerian ESDM, maka rekomendasi ekspor akan dicabut.

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua pemegang IUPK, tanpa kecuali. Prosedur ini telah ditempuh pemegang KK lainnya yang telah beralih ke IUPK, yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu bernama Newmont).

Dengan demikian jelas bahwa landasan operasi Freeport dalam enam bulan ke depan adalah IUPK.

Alhasil, target perundingan jangka pendek telah tercapai, termasuk kembali normalnya operasi Freeport di Timika sehingga ekses sosial dan ekonomi yang terjadi sejak pelarangan ekspor Freeport pada 12 Januari 2017 tidak meluas dan berkepanjangan.

Perundingan tahap kedua akan dimulai pekan kedua April, dengan landasan yang kokoh, yaitu IUPK. Perundingan melibatkan instansi/lembaga terkait, di antaranya Kemenkeu, BKPM, Kemendagri, Pemprov Papua, termasuk di dalamnya Pemkab Timika dan wakil masyarakat adat di Timika.

Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, Freeport bisa kembali ke KK dengan konsekuensi tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.

Dengan demikian cukup jelas dan gamblang bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM konsisten pada komitmen mewujudkan hilirisasi mineral, serta memperkuat kedaulatan nasional melalui kepemilikan 51% saham. (mca/wdl)

https://finance.detik.com/energi/d-3466745/penjelasan-lengkap-esdm-soal-pemberian-iupk-ke-freeport

 Sumber : detik.com, 06 April 2017

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL