Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Asosiasi Pertambangan Ekspor Mineral Mentah Melanggar UU Minerba

Surel Cetak PDF

By: Febrina Ratna, Andy Dwijayanto, Agus Triyono

JAKARTA - Para penambang tembaga bisa bernafas lega. Sebab, pemerintah akan merilis Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang membuka lagi ekspor konsentrat tembaga. Dua produk hukum itu kabarnya sudah direstui Presiden Joko Widodo dan akan dibereskan di Kementerian Hukum dan HAM.

"Aturan ini makan waktu satu, dua, tiga hari.

Dalam pekan ini selesai semua," ungkap Ignasius Jonan, Menteri ESDM, dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (10/1) malam.

Jonan mengungkapkan, ada beberapa poin yang akan diatur dalam PP dan Permen ESDM tersebut. Pertama, perubahan status kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan kewajiban divestasi. Kedua, poin perpanjangan ekspor konsentrat dengan kewajiban membangun smelter, pengenaan pajak ekspor dan pengolahan byih kadar rendah.

Sejumlah hal menjadi pertimbangan pemerintah untuk memperpanjang ekspor konsentrat tembaga. Mulai dari kesempatan kerja di sektor pertambangan, serta peningkatan pendapatan negara. "Kita harus meningkatkan investasi karena tidak mungkin investasi seluruhnya diciptakan APBN," tandas Jonan.

Dia juga menegaskan, pembukaan keran ekspor tembaga ini bukan berarti tiada lagi kewajiban pengolahan mineral mentah di dalam negeri (hilirisasi) dan divestasi saham pertambangan.

Dua hal itu tetap wajib dijalankan oleh penambang. "Kami tetap mengikuti substansi UU Minerba. jadi enggak ada upaya pelanggaran peraturan, karena harus sesuai perundangan yang ada,", tegas Jonan.

Oleh karena itu, ia berharap publik tak menganggap pembuatan PP dan Permen ESDM ini hanya untuk memuluskan keinginan perusahaan tertentu, misalnya PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. "Mohon pengertian. PP dan peraturan menteri ini tak dibuat khusus untuk badan usaha tertentu, tapi untuk semua sektor," tandasnya. Tak uning niat pemerintah ini menuai kritik. Jonatan Handojo, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I), misalnya, menyatakan dirinya tak yakin Presiden Joko Widodo mengambil langkah gegabah mengeluarkan PP. Sebab, pembukaan ekspor mineral mentah melanggar UU Minerba.

Bahkan dia mengingatkan, pengesahan PP ekspor konsentrat bisa berdampak politis dan menggoyang kelangsungan pemerintahan saat ini.

Dus, dia berharap pemerintah tetap tegas menegakkan aturan dan tak takut kehilangan royalti dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Freeport senilai US$ 700 juta per tahun. "Freeport bisa mengajukan ke pengadilan arbitrase jika ekspor diset op. Tapi, pemerintah tidak perlu takut," tegas dia.

Syahrir AB, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA), juga menilai, tak ada untungnya membuka ekspor mineral karena perusahaan tambang mineral berkomitmen membangun smelter.

"Daripada meloloskan ekspor konsentrat, lebih baik memberikan insentif bagi smelter, memudahkan perizinan dan biaya energi murah," terang Syahrir.

 Sumber : Kontan, 11 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Januari 2017 04:58 )
 

Jokowi Beri Sinyal Perpanjang Izin Ekspor

Surel Cetak PDF

 

Pemerintah Menginginkan Saham Mayoritas Dalam Divestasi Saham Freeport Indonesia.

 

by Amirullah Suhada, Istman MP, Robby Irfany, Arkhelaus

 

JAKARTA - Presiden Joko Widodo mengarahkan agar keputusan tentang relaksasi ekspor konsentrat harus memperhatikan empat hal. Pertama, tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi; kedua, menciptakan lapangan pekerjaan; ketiga, Indonesia harus memiliki saham mayoritas dari divestasi saham PT Freeport Indonesia; serta keempat, penerimaan negara tidak boleh kurang. Jokowi menginginkan pengelolaan sumber daya alam harus berpihak pada kepentingan nasional. "Prinsipnya, sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," ujar dia dalam rapat terbatas di Kantor Kepresidenan, kemarin.

 

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memastikan Presiden sudah mengambil keputusan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. "Presiden sudah memutuskan peraturan yang memperhatikan kepentingan rakyat banyak, pekerja, serta penerimaan negara," ujar dia.

 

Sebelumnya, Luhut mengatakan, Jokowi akan memutuskan revisi keempat peraturan pemerintah yang mengatur relaksasi ekspor konsentrat. Sejatinya, pemegang kontrak karya harus mengolah dan memurnikan mineral hasil tambang di dalam negeri minimal lima tahun sejak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara berlaku delapan tahun lalu.

 

Namun hal itu tak terlaksana di sejumlah perusahaan pertambangan seperti Freeport akibat smelter (fasilitas pemurnian) yang dibangun tak kunjung siap. Pemerintah akhirnya memberikan pelonggaran ekspor melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014.

 

Tahun ini menjadi waktu terakhir bagi masa penjualan mineral olahan. Selain tembaga, mineral olahan lain yang dibatasi adalah pasir besi, bijih besi, mangan, timbal, dan seng. Tujuannya, agar kegiatan pengolahan dan pemurnian tambang bisa berjalan di dalam negeri. Pelonggaran ekspor konsentrat yang diberikan pemerintah sesuai dengan ketentuan akan berakhir hari ini, Rabu, 11 Januari 2017.

 

Luhut menambahkan. Presiden Joko Widodo juga ingin pemerintah pada ujungnya tetap memiliki saham lebih besar dibanding perusahaan pasca-divestasi. Nilai yang ditargetkan adalah 51 persen.

 

Adapun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan keputusan soal relaksasi ekspor tambang akan diputuskan Rabu hari ini. Jonan mengatakan, Presiden meminta agar tak ada peraturan yang membuat perekonomian lokal dan nasional terganggu. "Apalagi mengganggu penciptaan lapangan pekerjaan," kata dia.

 

Sebelumnya, juru bicara Freeport Indonesia, Riza Pratama, menyatakan tidak mengajukan perpanjangan surat permohonan perpanjangan ekspor konsentrat tembaga kepada pemerintah. Freeport menunggu sikap pemerintah mengenai keran ekspor setelah batas waktu berakhir. "Kami menunggu arahan pemerintah," ujar dia.

 

 Sumber : Koran Tempo, 11 Januari 2017


Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Januari 2017 04:56 )
 

Jokowi Kumpulkan Para Menteri, Bahas Hilirisasi Mineral

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) siang ini mengumpulkan para menteri di kantornya untuk membahas kebijakan hilirisasi mineral. Rapat dibuka oleh Jokowi pada 15.20 WIB.

Para pejabat yang hadir di antaranya Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri LHK Siti Nurbaya, Kepala BKPM Thomas Lembong, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan.

Dalam sambutannya saat membuka rapat, Jokowi berpesan agar kekayaan mineral dan batu bara dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka kebijakan yang dibuat harus berpihak pada kepentingan rakyat.

"Saya menekankan, pemanfaatan sumber daya alam, baik mineral maupun batu bara, harus dihitung dengan cermat. Prinsip yang harus dipegang adalah sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan pemanfaatannya memperhatikan keberlanjutan, juga lingkungan hidup. Lebih penting lagi, berpihak pada kepentingan nasional kita," ucap Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/1/2017).

Sebelumnya Kementerian ESDM telah menyiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam RPP tersebut, para pemegang Kontrak Karya seperti PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), dan sebagainya didorong untuk mengubah status kontraknya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi.

Dengan mengubah KK menjadi IUPK, para pemegang KK bisa tetap mengekspor konsentrat (mineral olahan yang belum sampai tahap pemurnian). Maka setelah 11 Januari 2017 nanti Freeport dan AMNT bisa memperoleh izin ekspor konsentrat.

Sebab, Undang Undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) hanya mengatur batas waktu pelaksanaan kewajiban melakukan pemurnian kepada pemegang KK. Sedangkan untuk pemegang IUPK tidak diatur.

Sebagai penjelasan, UU Minerba mewajibkan pemegang KK untuk melakukan hilirisasi mineral paling lambat 5 tahun setelah UU diterbitkan alias 2014. Sedangkan bagi pemegang IUPK tidak ada batasan waktu. (mca/mkl)

 Sumber : detik.com, 10 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Januari 2017 04:54 )
 

Pertambangan Untuk Kemakmuran Rakyat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pengelolaan sumber daya alam, termasuk mineral dan batubara, harus berorientasi pada kemakmuran rakyat. Hal ini menuntut kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam juga berorientasi jangka panjang dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Saat ini Indonesia memiliki cadangan batubara terbesar ke-10 di dunia yang diperkirakan habis dalam 83 tahun mendatang. Maka, pemanfaatan sumber daya alam mesti berlandaskan kalkulasi matang agar rakyat, daerah, dan negara benar-benar menikmati hasilnya pada masa mendatang.

"Prinsipnya, sumber daya alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Pengelolaannya harus memperhatikan kemanfaatan, keberlanjutan, dan aspek lingkungan hidup." ujar Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas tentang pelaksanaan kegiatan usaha mineral dan batubara di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (10/1).

Hingga kemarin sore. rapat terbatas belum memutuskan nasib izin konsentrat mineral yang belum diolah, yang berakhir Rabu (11/1) ini. Rapat dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa malam, mengatakan, pemerintah berpedoman agar kegiatan perekonomian daerah dan nasional tak terganggu. Pemerintah juga mempertimbangkan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat

"Jangan sampai ada kegiatan pertambangan yang tutup atau hilirisasi tidak berjalan yang malah menyebabkan kesempatan kerja masyarakat berkurang," kata Jonan.

Jonan memastikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara akan direvisi Revisi PP yang selesai dalam satu hari atau dua hari ini akan diikuti dengan aturan turunan setingkat peraturan menteri.

Sejak pengaturan ekspor konsentrat tembaga pada 2014, akumulasi kuota ekspor konsentrat PT Freeport Indonesia sampai dengan 11 Januari 2017 sebesar 4,76 juta ton.

Secara terpisah, anggota Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Ladjiman Damanik mengatakan, kebijakan pelonggaran ekspor dalam tiga tahun terakhir menciptakan nuansa ketidakadilan. Sebab, ada jenis mineral tertentu yang tidak bisa diekspor, sedangkan jenis mineral lainnya bisa diekspor. Padahal, mineral yangbisa diekspor itu juga belum memenuhi kewajiban pemurnian di dalam negeri.

"Kebijakan yang dibuat pemerintah sebaiknya yang bisa memberikan rasa keadilan bagi pengusaha tambang. Terus terang, kebijakan pelonggaran ekspor mineral bukan hasil pemurnian pada jenis mineral tertentu yang tampaknya akan diperpanjang lagi ini Bisa menimbulkan kecemburuan," katanya.

 Sumber : KOMPAS, 11 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Januari 2017 04:51 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL