Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Izin Ekspor Freeport Segera Berakhir

Surel Cetak PDF

Pemerintah akan merombak regulasi ekspor hasil tambang

JAKARTA - PT Freeport Indonesia dalam waktu dekat harus menghentikan aktivitas ekspor konsentrat. Izin perpanjangan ekspor perusahaan itu habis pada 11 Januari mendatang. Menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Bambang Gatot Ariyono, kelanjutan izin ekspor Freeport tidak bisa diputuskan dalam waktu dekat lantaran perusahaan itu belum memenuhi sejumlah syarat. "Freeport juga pernah terlambat mengekspor," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengolahan mineral, tahun ini merupakan masa terakhir penjualan mineral olahan. Selain tembaga, mineral olahan lain yang dibatasi adalah pasir besi, bijih besi, mangan, timbel, dan seng. Aturan ini bertujuan agar kegiatan pengolahan dan pemurnian hasil tambang dilakukan di dalam negeri.

Agar boleh melakukan ekspor, perusahaan tambang diwajibkan membangun fasilitas pemurnian dan pengolahan atau smelter di dalam negeri. Selain itu, izin usaha harus diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK dengan konsekuensi penyempitan luas wilayah operasi, peningkatan pajak dan royalti, peningkatan penggunaan komponen lokal, kewajiban divestasi (pelepasan saham), serta penghiliran barang tambang.

Ekspor juga dibatasi dengan harga patokan yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Hingga kini, Freeport belum memenuhi seluruh syarat tersebut. Menurut Bambang, setelah 11 Januari, Freeport belum tentu bisa menjual hasil tambangnya ke luar negeri.

Terakhir, Freeport memperoleh jatah ekspor 1,4 juta ton tembaga, yakni pada periode Agustus 2016-Januari 2017. Volumenya melonjak 54 persen jika dibandingkan dengan ekspor konsentrat bersyarat pertama kali yang diberikan pemerintah pada Juli 2014 yang sebanyak 756 ribu ton. Kementerian Energi saat itu memberikan keluangan ekspor dengan harapan Freeport bisa membangun smelter tembaga. Freeport berjanji untuk membangunnya di Gresik, Jawa Timur, dengan kapasitas pengolahan 2 juta ton konsentrat, yang menelan investasi US$ 2,1 miliar. Namun proyek tersebut mandek.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar menyatakan akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 yang menjadi induk dari peraturan Menteri ESDM tentang pengolahan mineral. Draf terakhir sudah disampaikan Kementerian Energi kepada Kementerian Koordinator Perekonomian pada akhir tahun lalu. "Kami sudah berusaha. Ini yang terbaik," ucap Arcandra.

Dalam revisi aturan ini, kata Arcandra, selain perubahan status IUPK dan pembangunan smelter, perusahaan tambang bakal dikenai bea keluar bagi ekspor mineral. Masa ekspor nantinya bakal diberikan maksimal selama lima tahun.

Saat dimintai tanggapan, juru bicara Freeport, Riza Pratama, menyatakan tidak mengajukan permohonan perpanjangan izin ekspor. Menurut dia, perusahaannya menunggu sikap pemerintah setelah batas waktu izin ekspor berakhir. Soal smelter, dia berdalih pembangunannya tidak berlanjut lantaran terbentur kepastian perpanjangan operasi setelah kontrak karya kedaluwarsa pada 2021. "Kami terus memohon dengan sangat agar pemerintah memberikan perpanjangan operasi," katanya.

Robby Irfany

 Sumber : Koran Tempo, 10 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Januari 2017 04:50 )
 

Freeport Berpeluang Mengekspor Mineral Lagi

Surel Cetak PDF

Relaksasi aturan ekspor mineral mentah masih menyulut pro-kontra

Pratama Guitarra

JAKARTA. Pemerintah pasang badan untuk meloloskan ekspor mineral mentah jenis konsentrat tembaga pasca 12 Januari 2017. Pemerintah berkeyakinan, pelonggaran ekspor mineral mentah tersebut tidak melanggar Undang-Undang No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, UU Minerba yang dibuat tahun 2009 beserta turunannya, tidak jelas sejak awal. Maka dari itu, revisi Peraturan Pemerintah No 23/2010 tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Minerba dipastikan tak melanggar UU Minerba.

Menurut Luhut, pemerintah tidak ingin Presiden Joko Widodo melanggar undang-undang. "Kami sedang menyimak betul-betul solusinya, kami sudah bertemu pilihan, presiden yang memutuskan," terangnya, saat konferensi pers, di Kantor Menko Kemaritiman, Senin (9/1).

Poin penting revisi PP 23/2010 yang siap diterbitkan Kementerian ESDM menyebutkan, untuk mendapatkan relaksasi ekspor, kontrak karya wjib berubah menjadi Izin Usaha ertambangan Khusus (IUPK). Artinya apabila pada tanggal 12 Januari 2017 perusahaan pemegang kontrak karya tidak berubah status menjadi IUPK, kegiatan ekspor akan distop. Soal itu belum diputuskan. Intinya, kita bikin pilihan, ada untung ruginya," tandas Luhut.

Dia menegaskan, dengan turunnya revisi aturan tersebut, PT Freeport Indonesia wajib mengikuti peraturan yang sudah ada. Termasuk dalam urusan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian {smelter).

Ia menyayangkan selama mengantongi kontrak karya dan mendapat kelonggaran ekspor selama enam kali atau tiga tahun ini, Freeport belum menyelesaikan pembangunan smelter. "Jadi jelas, dengan aturan yang sudah ada Freeport harus tunduk sama peraturan kita. Bikin perjanjian. Jangan iya sjya, tapi enggak jalan," tegas Luhut.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyo-no menegaskan, jika aturan tersebut sudah terbit, tapi Freeport belum juga berubah menjadi IUPK, maka secara ketentuan ekspor konsentrat Freeport akan dihentikan.

Penghentian ekspor akan dilakukan, sampai Freeport mengubah ketentuan dari kontrak karya menjadi IUPK "Secara historis, Freeport juga pernah enam bulan tidak ekspor. Newmont juga pernah terlambat. Jadi masih oke secara operasional," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Darmin Nasution enggan menjelaskan mengenai relaksasi ekspor mineral mentah. "Besok (hari iruj akan diputuskan dalam rapat terbatas," ujarnya.

Riza Pratama, Jurubicara Freeport Indonesia, menyatakan, pihaknya masih menunggu aturan IUPK. "Yang jelas kami berkomitmen membangun smelter" kata dia

Pakar Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan, sepanjang belum ada perubahan UU Minerba, kebijakan relaksasi ekspor mineral melanggar UU. "Bila memang ada kebijakan relaksasi, ubah dulu UU Minerba Entah melalui revisi UU Minerba atau melalui perppu. Bukan dengan cara merevisi Peraturan Pemerintah," tandasnya kepada KONTAN, Senin (9/1).

Jonatan Handojo Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia (AP3I) meminta, presiden konsisten dan menyelamatkan amanah UU Minerba "Relaksasi bisa menimbulkan ketidakpastian pada investor," kata dia

Selain itu, presiden harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti PP No 1/2014 agar tidak terjadi kekosongan atau kevakuman landasan hukum kegiatan operasional usaha smelter dalam negeri setelah berakhirnya batas waktu ekspor mineral 11 Januari 2017. Tujuannya, ada jaminan hukum kegiatan usaha smelter.

 Sumber : Kontan, 10 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Januari 2017 04:46 )
 

Pemerintah Cari Solusi untuk Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah tengah mencari solusi bagi PT Freeport Indonesia yang akan terkena dampak kebijakan pelarangan ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri per 12 Januari 2017. Namun, solusi yang diambil sedapat mungkin tidak melanggar undang-undang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri, mulai 12 Januari 2017, hanya mineral hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri yang bisa diekspor. Aturan ini akan berdampak terhadap Freeport Indonesia yang selama ini mendapat fasilitas ekspor konsentrat tembaga. Izin ekspor yang didapat Freeport Indonesia terakhir kali akan berakhir Rabu (11/1) besok.

"Kami sedang mencari solusi terbaik. Kami akan membawa masalah ini dalam rapat terbatas besok (Selasa, 10/1). Jalan tengah sedang disiapkan," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (9/1), di Jakarta.

Luhut mengatakan, ada persoalan mengenai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara pada masa lalu. Menurut dia, persoalan itu terkait aturan turunan undang-undang yang saling bertentangan. Kendati tak menyebut jenis kebijakan yang disiapkan, Luhut memastikan pemerintah sudah menyiapkan formulanya. "Yang penting, investor harus tunduk pada peraturan yang kami buat nanti," kata Luhut.

Kemarin, Luhut memimpin rapat lintas kementerian mengenai kebijakan ekspor konsentrat mineral. Rapat dihadiri Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, dan Menteri BUMN Rini M Soemarno.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Sur-yawirawan, yang hadir dalam rapat, mengatakan, kemungkinan besar pemerintah akan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kendati akan ada kebijakan pelonggaran ekspor konsentrat, pemerintah masih terganjal Pasal 170 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal itu mewajibkan pemegang kontrak karya untuk mengolah dan memurnikan mineral di dalam negeri. "Yang penting bagaimana Freeport bisa tetap jalan. Namun, perlu dipertimbangkan bagaimana undang-undang tidak dilanggar." ujar Putu.

Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan masih menunggu aturan baru terkait ekspor konsentrat. Freeport menyatakan siap bekerja sama dengan pemerintah.

Pekan lalu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, Freeport Indonesia pernah tidak mengekspor konsentrat tembaga selama beberapa bulan. Menurut dia, hal itu tak menyebabkan operasi terganggu.

Sejak pengaturan ekspor konsentrat tembaga pada 2014, akumulasi kuota ekspor konsentrat Freeport Indonesia hingga 11 Januari 2017 sebesar 4,763 juta ton. Berdasarkan data terbaru, realisasi ekspor konsentrat tembaga Freeport Indonesia mencapai 2,219 juta ton. Selain diekspor. Freeport Indonesia memasok konsentrat tembaga ke PT Smelting (smelter) di Gresik, Jawa Timur.

Kepala Bidang Advokasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSD Freeport Indonesia Tri Puspita mengatakan, penghentian ekspor konsentrat tembaga dikhawatirkan menurunkan pendapatan Freeport Indonesia Akibatnya, pekerja di perusahaan yang membuka usaha pertambangan di Tembagapura, Kabupaten Mimika, Papua, itu bisa dirumahkan.

"Ada 9.200 pegawai yang tergabung di SPSI PT Freeport Indonesia. Kalau ditambah pegawai kontrak, sekitar 30.000 orang," kata Tri yang dihubungi dari Jayapura, Papua.

(APO/FLO/ACI)

 Sumber : KOMPAS, 10 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Jumat, 27 Januari 2017 04:44 )
 

Cuma Produsen Tembaga Nikmati Relaksasi Ekspor

Surel Cetak PDF

Kementerian ESDM memberi sinyal relaksasi ekspor hanya untuk tembaga

Pratama Guitarra

JAKARTA. Para penambang komoditas tembaga bakal bernapas lega. Presiden Joko Widodo memang belum mengesahkan revisi Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara (Minerba). Berdasarkan surat tanggal 28 Desember 2016 yang diteken Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar, hanya konsentrat tembaga saja yang bisa mendapatkan relaksasi ekspor.

Sementara enam komoditas lain seperti nikel, bauksit, emas, timah, perak dan kromium belum mendapat peluang ekspor. Kepastian ini tertuang dalam isi Menteri ESDM kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang revisi aturan tersebut.

Bila ini diterapkan, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) terancam tidak bisa memanfaatkan hasil tambang nikel golongan rendah (low grade) 1,7% yang saat ini masih tertahan dalam tempat penimbunan (stockpile) berkapasitas 5 juta ton. "Terdapat potensi ekonomi yang belum bisa kami manfaatkan," kilah Trenggono Sutioso, Sekretaris Perusahaan Aneka Tambang, ke KONTAN, Minggu (8/1).

Prinsipnya, perusahaan pelat merah ini mendukung program hilirisasi bisa berjalan. Terbukti dari beberapa pabrik smelter nikel, emas dan alumina milik perusahaan ini sudah beroperasi.

Bila aturan tersebut sudah resmi, Antam bersiap membatasi penambangan nikel berkadar tinggi. Tujuannya, agar tercipta konservasi cadangan bijih nikel berkadar rendah.

Terkait rencana ke depan, perusahaan ini akan mencari mitra kerja strategis untuk mengembangkan teknologi pengolahan biji nikel kadar rendah yang lebih ekonomis. "Kami juga memerlukan kebijakan lain untuk menciptakan nilai tambah bijih-nikel kadar rendah secara ekonomis dan memanfaatkan potensi bijih nikel yang terbatas," jelasnya.

Ketua Indonesian Mining Institute (IMI) Irwandy Arif menilai, keuntungan relaksasi ekspor cuma berlaku bagi pemegang kontrak karya (KK). "Termasuk pemerintah, baik pusat maupun daerah yang mendapatkan penerimaan negara berupa ekspor komoditas tersebut dari bea keluar," katanya kepada KONTAN (8/1). Justru ia meragukan revisi aturan tersebut bisa mempercepat proses hilirisasi. Maklum, saat ini perusahaan tambang di Indonesia masih tergantung teknologi tambang yang sudah mapan. Apalagi ada komoditas yang masih ekspor, seperti tembaga.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Mineral Indonesia (Apemindo) Ladjiman Damanik, meminta pemerintah bertindak adil atas rencana keputusan tersebut. Perusahaan tambang belum bisa menggarap proyek pemurnian, lantaran tak diserap pasar luar negeri. Kecuali para penambang mengekspor komoditas tambang mentah yang ada permintaannya. "Lebih baik memberi kesempatan ekspor komoditas loio grade lima tahun atau tiga tahun," ujar Ladjiman.

Bila perusahaan tambang tidak mengekspor, perbankan enggan memberi pinjaman lantaran tidak ada rasa percaya. Padahal, modal merupakan salah satu poin bisa ekspansi bisnis. Ia mencontohkan, pemerintah memberikan izin ekspor mineral ke PT Freeport Indonesia. "Freeport bisa ekspor konsentrat, kenapa kami tidak," tegasnya.

Jurubicara PT Freeport Indonesia (PTFI), Riza Pratama enggan berkomentar banyak, karena masih menunggu realisasi aturan tersebut. "Kami menunggu arahan pemerintah selanjutnya Dan akan berkerja sebaik-baiknya dengan pemerintah," katanya kepada KONTAN (8/1).

Sejumlah Poin-Poin Revisi Keempat PP 23/2010:

  • * Permohonan perpanjangan IUP/IUPK paling cepat lima tahun dan paling lambat 1 tahun.
  • * Pemegang IUP mineral dan batubara wajib berpedoman pada harga patokan dari pemerintah.
  • * Divestasi saham ditawarkan berjenjang dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, BUMN, BUMD, swasta nacional dan penawaran di burasa saham.
  • * Pemegang kontrak karya boleh ekspor hasil pengolahan dengan syarat mengubah statusnya menjadi IUPK operasi produksi.
  • * Pemegang IUP operasi produksi diberi kesempatan menjual hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan waktu tertentu.
  • * Penjualan keluar negeri bisa terlaksana setelah ada progres pembangunan smelter dan membayar bea keluar.
  • * Komoditas olahan yang tidak boleh diekspor yakni nikel, bauksit, timah, emas, perak dan kromium.

Sumber: Kementrian ESDM

 Sumber : Kontan, 09 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 11:47 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL