Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Perundingan Pemerintah dan Freeport Berjalan Konstruktif

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Perundingan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menemukan titik temu. Namun, perundingan untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua pihak tersebut sejauh ini berjalan konstruktif.

Direktur dan EVP Government Relations PTFI Tony Wenas mengakui perundingan yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah berjalan konstruktif dan positif dimana kedua pihak memiliki itikad yang baik untuk mencapai kesepakatan yang win-win solution.

"Ya, perundingan berjalan konstruktif dan positif," ujar Tony dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi, di Jakarta, Kamis (23/3).

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid sebelumnya mengatakan, pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih belum menemui kesepakatan terkait polemik kontrak tambang tembaga tersebut

"Kami substansi sepakat belum bisa bicara dulu. Sampai Betul-betul deal, kita sepakat Poinnya kita bersama-sama dalam jangka pendek ini adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport ini terus kita diskusikan," kata Hadi di

Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (23/3), seperti dilansir Antara.

Ia juga menjelaskan bahwa PTFI masih meminta jaminan fiskal. Namun, ia menggaris bawahi bahwa hal tersebut permintaan jangka panjang, sebab melibatkan kementerian lainnya.

Sementara itu, pemerintah menjamin kepastian investasi PT Freeport Indonesa di Kabupaten Mimika, Papua, asalkan anak perusahaan Freeport McMoRan itu mengikuti peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan percaya pada iktikad baik Pemerintah Indonesia. Jika Freeport tetap pada tuntutannya dan tidak percaya pada iktikad baik pemerintah, negosiasi tidak akan mencapai titik temu dan Pemerintah akan bertindak sesuai hukum Indonesia.

"Pemerintah tidak pernah dan tidak akan memaksa Freeport untuk tetap pada rezim kontrak karya atau mengikuti IUPK Jika mau agar konsentrat tetap diekspor, ya, ikut IUPK Kami tidak mau dan tidak bisa dipaksa untuk melanggar undang-undang," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di sela-sela acara peresmian kapan Floating Production Unit (FPU) di Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (21/3).

Dihubungi terpisah, pengamat pertambangan Simon Sembiring meminta PTFI menghormati Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah menghormati KK yang diteken pada 1991. Namun konsekuensinya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tidak bisa ekspor konsentrat Pasalnya, pemerintah melaksanakan amanat UU

Minerba terkait hilirisasi pertambangan. "Apa istimewanya dia? Melawan pemerintah dan UU," tegas Simon kepada Investor Daily, kemarin.

Pemerintah masih mengizinkan pemegang IUPK untuk ekspor konsentrat hingga lima tahun ke depan. Hanya saja, izin ekspor itu diberikan bagi IUPK yang membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bijih atau smelter. Pemegang KK bisa dapat izin ekspor bila beralih menjadi IUPK.

Freeport sebenarnya ingin menjadi IUPK. Namun dengan syarat stabilitas fiskal dan jaminan hukum dalam KK dituangkan dalam IUPK. Menurut Simon, hal tersebut sulit dikabulkan. Pasalnya, rezim fiskal IUPK selama ini bersifat prevailing. Artinya, mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Kalau enggak mau jadi IUPK ya diam saja. Sesuaikan produksi dengan kebutuhan. Toh KK dihormati sampai 2021," ujar dia.

Sejak Selasa (21/3) lalu, produksi konsentrat PTFI hanya sebesar 40% dari kapasitas. Produksi tersebut sesuai kapasitas PT Smelting di Gresik untuk memurnikan konsentrat tersebut Pasalnya, kapasitas smelter milik Smelting tersebut sebesar 1 juta ton konsentrat per tahun.

Seperti diketahui, PTFI merasa keberatan atas desakan pemerintah untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. Pemerintah juga mewajibkan PTFI untuk melakukan divestasi saham sebesar 51%.

Pemerintah juga sudah memberikan IUPK pada 10 Februari 2017. Namun, Freeport tak mau mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tidak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku {prevailing), tidak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (nailed down).

Pada 17 Februari 2017, Freeport Indonesia sudah bertemu dengan Pemerintah untuk memberikan poin-poin keberatan. Kedua pihak ini pun memiliki waktu 120 hari sejak keesokan harinya untuk mencari win-win solution. Namun jika tidak mencapai titik temu, Freeport akan mengambil jalan arbitrase.

Kontrak Karya (KK) Generasi I antara Pemerintah Indonesia dan Freeport ditandatangani pada 1967. Kontrak berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada 1991. Tahun 1992, kontrak karya Freeport diperpanjang, dengan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi II oleh Pemerintah RI dan Freeport, berlaku 30 tahun (1992-2012).

Pada 2009, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU itu, KK tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak (pasal 169). Sedangkan Pasal 170 UU Minerba mewajibkan seluruh pemegang KK yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU Minerba diundangkan, yakni tahun 2014.

Pada 25 Juli 2014, MoU renegosiasi amendemen KK antara Freeport dengan pemerintah ditandatangani. Dalam MoU ini disepakati kewajiban divestasi 30% serta pajak badan secara nailed down (tetap hingga kontrak berakhir) serta pajak lainnya prevailing (menyesuaikan aturan yang berlaku) hingga tahun 2021.

Pada 7 Oktober 2015, Menteri ESDM ketika itu mengirimkan surat kepada Freeport Indonesia yang menyatakan bahwa Freeport dapat terus melakukan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021 dan Freeport berkomitmen untuk melakukan investasi.

Pada 11 Januari 2017, pemerintah seharusnya menutup ekspor mineral mentah dan konsentrat. Namun, kembali pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor, dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan. Dalam PP ini, pemegang KK dapat mengekspor konsentrat tapi harus mengubah KK mereka menjadi IUPK Dengan memegang IUPK, perusahaan bisa ekspor konsentrat hingga 5 tahun ke depan dengan membayar Bea Keluar (BK).

Dengan PP 1/2017 ini, Freeport bisa megajukan perpanjangan izin 2x10 atau dua kali izin, masing-masing 10 tahun. Tapi, jika tetap mau rezim KK, Freeport harus menunggu hingga tahun 2019 untuk bisa perpanjangan KK Karena sesuai PP mengenai KK, perpanjangan KK hanya bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Kontrak Karya Freeport yang berakhir 2021 bisa mendapat perpanjangan sejak 2016 kalau berubah menjadi IUPK Sedangkan KK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, baru bisa diperpanjang pada 2019.

Nurjoni dan Rangga Prakoso

 Sumber : Investor Daily, 24 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 09:58 )
 

RI to make up with mineral investors

Surel Cetak PDF

THE JAKARTA POST/JAKARTA

As Indonesia grapples with a credibility gap in light of a recent policy that is set to harm billions of dollars of investment in the mineral processing industry, the government has attempted to make amends by promising to provide incentives.

A Cabinet meeting was held on Wednesday to ease concerns lodged by smelting industries after a regulation was issued in January enabling miners to continue exports of copper concentrates and allowing the shipment of low-grade nickel ore and washed bauxite for the next five years.

The regulation has been seen as contradictory to the government’s stance in developing the processing industry, especially as exporting raw minerals remains much cheaper than investing in smelter construction.

Despite the contradiction, President Joko "Jokowi" Widodo seems to be out of touch with reality as he has called on officials to solve obstacles facing the development, including the policy inconsistencies that Indonesia is notorious for.

"If there are any regulations that get in the way, such as permits that overlap, then I ask that they get trimmed immediately. I understand that in order to boost downstream development, industries must be given certainty that they will be able to operate for the long run," Jokowi said.

"It is a must for us to provide incentives to companies that are willing to develop our downstream industry," Jokowi said, without specifically outlining the incentives.

Despite the damage caused, Jokowi has remained firm in his stance that growing the downstream industry is his top priority and exporting raw commodities can no longer be tolerated.

Indonesia has attempted to develop its processing industry for the mining sector for almost a decade but with little progress.

Then President Susilo Bambang Yudhoyono initiated in 2009 the implementation of a total ban on exports of raw and semi processed minerals by 2015 under the 2009 Mining Law, to develop the processing industry.

However, his administration caved to complaints that many companies were not ready for the ban and had yet to build smelters due to the short time frame given. A government regulation was then issued to extend the deadline to Jan. 11, 2017.

The ban was relaxed once more in January, much to the ire of many investors in the smelter industry who have committed up to US$20 billion over the past four years to build 32 new smelters, 24 of which aim to process nickel ores, according to data from the Processing and Smelting Companies Association (AP3I).

Coordinating Maritime Affairs Minister Luhut Pandjaitan said potential incentives for investors had yet to be detailed at the meeting.

However, he emphasized Jokowi’s demand to integrate smelters with downstream industries in special economic zones across the country, which could cut costs. "We all want to create added value and stop exporting raw materials. The President wants everything to be integrated and we are working on it," he said.

Gaining investors’ confidence will remain challenging.

AP31 deputy chairman Jonatan Handojo said the government’s recent policy was the last straw for many investors that have had to endure consistently flip-flopping policies.

"It is definitely an obstacle. For example SMI (PT Sulawesi Mining Investment]) has decided to postpone the construction of three smelters in Morowali (Central Sulawesi), and there are many others that face the same fate," he said.

"What is dead certain is that it is no longer appetizing to invest in Indonesia because there is no consistency in the regulations."

As Indonesia is among the world’s biggest suppliers of nickel, the January policy sent shock waves across the international community, which is already feeling the pinch of lower prices due to oversupply.

After banning nickel ore shipments since early 2014, the new policy is projected to see an immediate shipment of 5 million tons of low-grade nickel ore, enough to put pressure on prices.

A study by the State-Owned Enterprises Ministry revealed that lower nickel prices as an impact of the policy could cause the local smelting industry an estimated $340 million in losses, based on the assumption that output will reach 200,000 tons per year at $9,800 per ton. The study also suggests that the export of 5 million tons of ore would only bring $75 million in profit, with pressure on prices resulting in net profit of $15 per ton.

Fedina S Sundaryani

 Source : The Jakarta Post, April 23, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 09:53 )
 

Induk BUMN Tambang Bisa Beli 9 Persen Saham Freeport

Surel Cetak PDF

Pemerintah akan memutuskan mekanisme pengambilalihan.

Retno Sulistyowati Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA - Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Fajar Harry Sampurno, mengatakan induk perusahaan negara sektor pertambangan bisa membeli saham PT Freeport Indonesia sampai 9,36 persen. Dia optimistis holding BUMN pertambangan memiliki kemampuan tersebut. "Aturannya 51 persen. Tapi kalau untuk mencapai 51 persen ya bertahaplah,"kata Fajar di Jakarta, kemarin.

Menurut Fajar, Kementerian BUMN telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Isinya, pernyataan minat untuk membeli saham Freeport Indonesia dalam proses divestasi. Menteri Keuangan pun telah membalas surat tersebut, dan menanyakan kesanggupan BUMN. "Kami sudah membalas kembali. Kami sanggup."

Fajar memastikan Kementerian BUMN dalam posisi siap jika sewaktu-waktu pemerintah memutuskan menunjuk perusahaan pelat merah untuk mengambil alih saham divestasi Freeport Indonesia. "Kami membuat persiapan, kami lakukan konsolidasi," ia menambahkan

Sejauh ini, kata Fajar, belum ada keputusan final apakah pemerintah pusat yang secara langsung akan mengambil saham divestasi tersebut alias tanpa melalui BUMN. Atau, pengambilalihan akan dilakukan melalui perusahaan negara. "Hal itu akan diputuskan oleh pemerintah pusat."

Saat ini, ia mengatakan, Kementerian BUMN menghormati proses perundingan yang sedang dilakukan Kementerian Energi dengan Freeport Indonesia. "Sebaiknya ditunggu saja hasilnya. Kami tidak ikut-ikut," ujar dia.

Sebelumnya; Staf Khusus Menteri BjUMN sekaligus Ketua Tim Gabungan Divestasi Freeport, Budi Gunadi Sadikin, memperkirakan saham yang akan dilepas dalam divestasi sebesar 10,64 persen. Jika BUMN mendapat izin untuk mengam-bilalihnya, saham akan ditampung di induk BUMN pertambangan.

Budi menambahkan, saham pemerintah di Freeport Indonesia sebesar 9,36 persen juga akan dialihkan ke holding BUMN pertambangan tersebut. Rencananya, PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) Tbk ditunjuk sebagai pemimpin induk perusahaan. Adapun PT Antam (Persero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk akan melebur kedalamnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 mengharuskan Freeport Indonesia melepas 51 persen saham. Menteri Energi Ignasius Jonan sebelumnya mengatakan divestasi harus ditawarkan kepada pemerintah pusat terlebih dulu.

Tapi Freeport Indonesia merasa kewajibannya hanya melepas 30 persen saham karena perusahaan mengembangkan tambang bawah tanah. Freeport merujuk pada hasil renegosiasi kontrak pada 2014.

Freeport sempat menawarkan harga divestasi senilai US$ 1,7 miliar untuk 10,64 persen saham. Padahal, berdasarkan hitungan Kementerian Energi, semestinya hanya US$ 630 juta. Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara, Bambang Gatot Ariyono, pernah mengatakan harga yang ditawarkan Freeport terlalu mahal karena memasukkan komponen cadangan tembaga hingga 2041. Padahal, penawaran harga seharusnya dihitung berdasarkan biaya penggantian investasi atau replacement cost.

DIKO OKTARA

 Sumber : Koran Tempo, 23 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 09:49 )
 

Perusahaan Induk Minati Freeport

Surel Cetak PDF

Payung Hukum Penyertaan Modal Belum Tuntas

JAKARTA, KOMPAS - Divestasi saham PT Freeport Indonesia menjadi incaran perusahaan induk pertambangan yang pembentukannya masih dalam proses. Sejauh ini proses pembentukannya masih berkutat pada payung hukum. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) ditunjuk menjadi perusahaan induk sektor tambang.

"BUMN sudah menyampaikan minat (membeli saham PT Freeport Indonesia) ke Kementerian Keuangan lewat surat Intinya menyatakan kesanggupan. Nah, pembentukan holding (perusahaan induk) adalah bagian dari rencana itu," ujar Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media pada Kementerian BUMN Fajar Hary Sampurno, Rabu (22/3), di Jakarta.

Payung hukum yang belum tuntas, menurut Fajar, berupa peraturan pemerintah (PP) mengenai penyertaan modal nontunai kepada perseroan. Perusahaan induk tambang terdiri dari sejumlah perusahaan terbuka, yaitu PT Aneka Tambang (Per- sero) Tbk, PT Timah (Persero) Tbk, dan PT Bukit Asam (Persero) Tbk.

Peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal nontunai itu masih dalam proses sinkronisasi di Kementerian Hukum dan HAM.

Fajar menambahkan, saham Pemerintah Indonesia di PT Freeport Indonesia saat ini sebesar 9,36 persen. Sesuai amanat PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, perusahaan tambang milik asing wajib mendivestasikan saham sedikitnya 51 persen setelah tahun ke-10 berproduksi. "Sesuai PP No 1/2017 tersebut, prioritas utama adalah ditawarkan kepada pemerintah pusat, lalu pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD. Sejauh ini, belum ada keputusan bulat, apakah pemerintah pusat atau BUMN yang membeli saham tersebut," ujarnya.

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro menambahkan, kendati payung hukum belum tuntas, pihaknya terus berkomunikasi dengan semua pemangku kepentingan, seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Keuangan. Ia optimistis masalah tersebut segera tuntas.

"Komunikasi jalan terus. Besok (Kamis ini), kami akan membahas masalah perusahaan induk ini dengan Komisi VI DPR," katanya

Aloysius menambahkan, secara resmi pemerintah sudah menunjuk PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Ina-lum menjadi perusahaan induk. Saham Inalum saat ini 100 persen milik pemerintah. Adapun saham pemerintah pada Aneka Tambang, Bukit Asam, dan Timah masing-masing 65 persen.

Secara terpisah, Menteri ESDM Ignasius Jonan menolak berkomentar saat ditanya mengenai kemajuan perundingan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan status operasi kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perundingan itu juga menyangkut divestasi saham PT Freeport Indonesia.

Prospektif

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia Supriatna Suhala berpendapat, industri" batubara masih prospektif hingga beberapa puluh tahun ke depan. Salah satu alasannya, batubara Indonesia memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan batubara yang dihasilkan China China sebagai pengguna batubara terbesar di dunia pun mengimpor batubara dari Indonesia

Sementara itu, PT Bukit Asam Tbk siap mengakuisisi perusahaan lain untuk membantu pertumbuhan perusahaan secara non-organik. Akuisisi menyasar beberapa perusahaan dari berbagai sektor industri.

"Kami memiliki banyak dana tunai yang dapat digunakan untuk merger dan akuisisi. Saya mendapat mandat untuk lebih agresif lagi. Pertumbuhan tidak hanya dilakukan secara organik, tetapi juga anorganik," kata Direktur Bukit Asam Achmad Sudarto di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, pembicaraan akhir mengenai akuisisi ini sudah dilakukan dengan sejumlah perusahaan. Perusahaan itu ada di berbagai sektor, seperti batubara, transportasi, pembangkit tenaga listrik, dan minyak kelapa sawit

Sudarto menambahkan, tahun ini ada target memperbesar aset perusahaan, tetapi tidak bisa hanya dari pertumbuhan organik. "Kalau hanya mengandalkan dari batubara, paling bisa 30 persen karena ada hambatan transportasi. Kami baru bisa berkembang sekitar lima tahun mendatang," katanya

Rencana Bukit Asam menerbitkan obligasi global 2,5 miliar dollar AS tahun ini juga belum direalisasikan. Menurut Sudarto, Bukit Asam masih memiliki dana tunai yang dapat digunakan jika diperlukan. Perusahaan juga masih memiliki pinjaman siaga. Dengan demikian, obligasi baru akan diterbitkan pada 2018 atau 2019.

(APO/JOE)

 Sumber : KOMPAS, 21 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 09:43 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL