Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Mengurai Sengkarut Aturan Pemerintah dan Kontrak Freeport

Surel Cetak PDF

Jakarta - Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) sampai hari ini belum mencapai titik temu. PTFI mengancam akan menggugat pemerintah ke Arbitrase Internasional karena merasa hak-haknya dalam Kontrak Karya (KK) dilanggar.

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 (PP 1/2017) yang dikeluarkan pemerintah pada Januari 2017 lalu, membuat Freeport tak bisa lagi mengekspor konsentrat. Akibatnya kegiatan operasi dan produksi di Tambang Grasberg terganggu.

Freeport harus mengubah KK-nya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) jika ingin mendapat izin ekspor konsentrat. Namun, mereka menolak IUPK yang ditawarkan pemerintah, karena menilai IUPK tak memberikan stabilitas untuk investasi berskala besar dan jangka panjang.

Perusahaan tambang yang berpusat di Arizona, Amerika Serikat (AS), ini juga keberatan jika harus melepaskan sahamnya hingga 51% ke pihak Indonesia. Mereka ingin tetap memegang kendali atas PT Freeport Indonesia.

Sebenarnya bagaimana KK dan peraturan-peraturan pemerintah mengatur hak dan kewajiban PTFI?

Pemerintah bersikeras, 51% saham PTFI harus didivestasikan kepada pihak Indonesia. Versi pemerintah, ini tidak bertentangan dengan KK.

Pasal 24 KK tahun 1991 menyebutkan, kewajiban divestasi Freeport terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama adalah melepas saham ke pihak nasional sebesar 9,36% dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Kemudian divestasi tahap kedua mulai 2001. Freeport harus melego sahamnya sebesar 2% per tahun hingga kepemilikan nasional menjadi 51%.

Artinya, 51% saham PT Freeport Indonesia harusnya sudah berada di tangan pemerintah, BUMN, BUMD, atau swasta nasional sejak 2011. Sementara baru 9,36% saham yang sudah didivestasikan ke pemerintah sampai detik ini.

Tetapi PTFI tak merasa berkewajiban melakukan hal itu. Sebab, Pasal 24 d menyatakan bila pemerintah memberlakukan kebijakan lain terkait divestasi yang lebih ringan daripada ketentuan KK, ketentuan yang lebih ringan itu yang berlaku.

Pada 1994, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 (PP 20/1994). PP ini mengizinkan kepemilikan 100% oleh Penanaman Modal Asing (PMA). Dengan adanya PP 20/1994 ini, PTFI merasa tak lagi berkewajiban melepas 51% sahamnya.

Soal kewajiban membangun smelter sebenarnya juga ada dalam KK, yaitu di Pasal 10. Tetapi KK tidak menyebutkan kalau PTFI harus memurnikan semua hasil produksinya. PTFI merasa sudah memenuhi kewajiban ini karena telah membangun smelter di Gresik yang berkapasitas 1 juta ton per tahun, sekitar 30% dari produksi konsentrat PTFi bisa dimurnikan di sana.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang muncul 18 tahun sesudah KK juga ditafsirkan berbeda oleh pemerintah dan PTFI. Pemerintah menginginkan KK disesuaikan dengan ketentuan UU Minerba, tidak boleh bertentangan.

Dasarnya adalah Pasal 169 b UU Minerba yang meminta KK disesuaikan dalam waktu 1 tahun sejak Undang-Undang diterbitkan.

Di sisi lain, Pasal 169a aturan yang sama menyatakan KK yang telah ada sebelum terbitnya UU Minerba dihormati sampai masa berlakunya habis. Pemerintah berpegang pada Pasal 169b, sedangkan PTFI menggunakan Pasal 169 a untuk mempertahankan isi KK sebagaimana adanya.

Ketika ada perbedaan ketentuan antara Undang Undang dengan KK, yang mana yang harus diikuti?

PTFI berpendapat, KK yang harus diikuti, karena Pasal 32 mengatakan peraturan pemerintah tak boleh bertentangan dengan KK. Sebaliknya, pemerintah menomorsatukan Undang Undang. Dalam KK Pasal 23 dinyatakan, PTFI harus senantiasa mentaati semua Undang-Undang dan peraturan yang dari waktu ke waktu berlaku di Indonesia.

Selain itu, Pasal 1337 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur, suatu perjanjian akan terlarang bilang bertentangan dengan hukum. KK sebagai perjanjian menjadi terlarang apabila tak selaras dengan aturan hukum di Indonesia.

Banyaknya peraturan yang multitafsir ini memusingkan kedua belah pihak. Pemerintahan saat ini tersandera oleh berbagai aturan yang dibuat di masa lalu. Kalau didiskusikan semua ini, yang terjadi adalah \'debat kusir\' antara pemerintah dan PTFI.

Arbitrase diyakini malah akan menambah runyam masalah. Dalam sejarahnya, sengketa di Arbitrase pasti menciptakan \'kerusakan\', baik pihak yang menang maupun yang kalah di Arbitrase sebenarnya sama-sama kalah, menderita kerugian besar.

"Saya tidak berharap arbitrase karena itu lose-lose. Jangan sampai terjadi," SVP Geo Engineering PTFI, Wahyu Sunyoto, beberapa waktu lalu.

Andaikan PTFI menang di Arbitrase, mereka tetap rugi karena hubungannya dengan pemerintah tentu sudah rusak. Bisnis mereka di Indonesia kemungkinan tak bisa lagi berjalan sebaik sebelumnya. Dasar kerja sama pemerintah dengan investor adalah kepercayaan. Ketika kepercayaan itu sudah hilang, kerja sama tak mungkin benar-benar terjalin.

Karena itu, Arbitrase sebagai jalan terakhir penyelesaian konflik yang diatur dalam KK Pasal 21 sebisa mungkin dihindari. (mca/wdl)

 Sumber : Detik.com, 27 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 06:18 )
 

Dividen Disiapkan untuk Papua

Surel Cetak PDF

Negosiasi Pemerintah dan PT Freeport Indonesia Terus Berlanjut

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mengkaji kemungkinan pembagian dividen sebesar 5 persen atas bagian pemerintah dari PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Provinsi Papua untuk dikelola masyarakat Dana kelolaan diarahkan untuk sektor produktif, seperti pengembangan pendidikan, pertanian, dan peternakan.

"Kami tata lagi agar dampak kehadiran Freeport bisa dirasakan oleh masyarakat Papua," kata Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Jumat (24/3), di Jakarta.

Menurut Luhut pemerintah tidak melupakan rakyat Papua. Sebagian dividen tersebut digunakan untuk pembangunan daerah agar kehadiran Freeport bisa dirasakan masyarakat "5 persen ini angkanya juga cukup besar, tetapi juga diarahkan uang itu supaya digunakan untuk pendidikan, pertanian, peternakan, dan lainnya," ujar Luhut

Luhut mengemukakan, negosiasi pemerintah dengan PT Freeport Indonesia (FO sejauh ini berjalan cukup maju. Pemerintah mendorong negosiasi dengan prinsip kesetaraan dan mengedepankan aspek legal.

Menurut Luhut Pemerintah Indonesia bisa saja menempel pada aturan, yakni menunggu berakhirnya kontrak Freeport di Papua pada 2021 dan lantas mengambil alih usaha tambang tersebut Namun, pemerintah tetap membuka diri bagi perusahaan untuk perpanjangan kontrak, sepanjang mengikuti ketetapan pemerintah.

"Kami melakukan renegosia-silah, tetapi jangan mereka dong yang atur. Pemerintah yang atur dengan prinsip kesetaraan," kata Luhut

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies Budi Santoso mengatakan, manfaat divestasi saham PT FI sebaiknya tak hanya deviden semata Manfaat lain yang bisa diambil adalah kesempatan mengelola, manajemen, dan penguasaan teknologi Kondisi Papua yang kompleks, khususnya area tambang Freeport di Timika, bisa menjadi pembelajaran yang baik.

"Bila kesempatan itu bisa dimanfaatkan, kompetensi sumber daya manusia kita di sektor tambang bisa semakin baik. Jadi, tak melulu soal dividen. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia juga penting," ujar Budi.

Data dari PT FI, sejak 2012 perusahaan tersebut tak lagi membagikan dividen. Terakhir kali deviden yang diberikan kepada Pemerintah Indonesia pada 2011 sebanyak 202 juta dollar AS. Adapun keseluruhan dividen yang diterima Pemerintah Indonesia sejak 1992 sebanyak 1,287 miliar dollar AS.

Sampai saat ini, perundingan antara pemerintah dengan PT FI masih berlangsung. Perundingan itu menyangkut status operasi perusahaan dari- kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Perubahan status berdampak pada masalah perpajakan, luas operasi perusahaan, ekspor konsentrat dan pembangunan smelter.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan perubahan keempat PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dengan status KK, PT FI tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga kecuali mengubah status operasi menjadi IUPK. Perubahan itu disertai kewajiban membangun smelter dan mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Suasana adil

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, dengan diperpanjangnya proses negosiasi dari 120 hari menjadi 6 bulan, diharapkan suasana adil dan saling menguntungkan dapat terjadi. "Apa pun juga kontrak akan berakhir di 2021 sedangkan cadangan masih berpotensi dikembangkan lebih dari 2021. Itu menjadi basis bagi pemerintah agar kedaulatan negara tetap dijunjung tinggi. Tidak bisa kontrak melebihi undang-undang," kata Satya.

Terkait ketahanan energi, pemerintah sudah memutuskannya untuk menjadi arah kebijakan di sektor minyak dan gas. Karena itu, aturan dibuat untuk mendorong agar industri migas lebih efisien. Salah satunya dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split

"Sumber daya alam tentu kita manfaatkan maksimal, tetapi ha-rus memenuhi kaidah yang wajar," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dalam acara Economy Challenges Energy Outlook, Jumat di Jakarta.

(LKT/APO/NAD)

 Sumber : KOMPAS, 25 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 06:15 )
 

Inalum sets $3b to boost smelting biz

Surel Cetak PDF

State-owned aluminum producer PT Indonesia Asahan Aluminum (Inalum) has allocated US$3 billion in investment to strengthen its processing business by 2021, to boost its leverage and efficiency ahead of the governments plan to transform it into a holding company.

"Most of the funds will be used for the development of smelter grade aluminum [SGA] and to expand our production capacity," Inalum finance director Oggy Achmad Kosasih said on Wednesday.

Inalum, along with state-owned diversified miner PT Aneka Tambang (Antam), signed a memorandum of understanding (MoU) with Aluminum Corporation of China (Chinalco) to jointly develop an SGA in Mempawah, West Kalimantan, with an investment value of about $1.8 billion.

The SGAs first development phase is expected to be complete in 2019 so it can produce 1 million tons of aluminum per year. Its capacity will later expand to 2 million tons per year by 2025 at the latest.

Such a development is in accordance to Inalums long-term plan to gradually increase its aluminum production capacity from about 260,000 tons last year to 500,000 tons in 2021 and eventually 1 million tons in 2025.

The company plans to develop various processing facilities in Kuala Tanjung, North Sumatra, including an aluminum smelter with a capacity of 500,000 tons per year and a wire rod mill with a capacity of 250,000 tons per year.

Meanwhile in North Kalimantan, the company targets an operation of a new aluminum smelter in 2021 with a capacity of 500,000 tons per year and several other facilities, including a wire rod mill with ;i capacity of 100.000 tons per year. t

Eventually, the SGA in Mempawah is expected to supply 1 million tons of aluminum to Kuala Tanjung and to North Kalimantan. "However, were still calculating the investment needed for development in North Kalimantan," Oggy said.

"Aluminum smelters consume a large amount of electricity. So, we have decided to go to North Kalimantan, which has great hydroelectricity potential. The smelters running cost will be much more efficient if were using hydro power plants [PLTA]," he further explained.

According to North Kalimantan administration, the provinces hydroelectricity potential stands at approximately 33,000 megawatts (MW). Several investors have committed to developing hydro power plants in the province, including PT Hannergi Power Indonesia an4 PT Kalimantan Electric City at Mentarang River with a capacity of 500 MW and 7,600 MW, respectively, and PT Kayan Hidro Energi at Kayan River with a capacity of 9,000 MW.

On the other hand, Inalum has been projected to be the holding company for mining firms under the governments restructuring plan. If the plan is realized, Inalum will be mandated to take over the majority stake of gold and copper miner PT Freeport Indonesia, the subsidiary of the US-based mining giant Freeport McMoRan, by 2019 at the latest.

Freeport Indonesia has been in a deadlock over its future operations in the country as the government has imposed converting its contract of work (CoW) signed in 1991 into a special mining license (IUPK) in return for an export permit extension.

If Freeport Indonesia agrees with the contract conversion, it is obliged to divest 51 percent of its stake to local entities. Freeport McMoRan currently owns 90.64 percent of the company, while a mere 9.36 percent is owned by the Indonesian government.

"Aluminum production capacity set to increase to 500,000 tons in 2021,1 million tons in 2025"

"Inalum projected to be holding company, later buy shares in Freeport Indonesia"

Viriya P. Singgih

 Source : The Jakarta Post, March 24, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 10:00 )
 

Perundingan Pemerintah dan Freeport Berjalan Konstruktif

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Perundingan antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia (PTFI) belum menemukan titik temu. Namun, perundingan untuk menyelesaikan sengketa di antara kedua pihak tersebut sejauh ini berjalan konstruktif.

Direktur dan EVP Government Relations PTFI Tony Wenas mengakui perundingan yang dilakukan pihaknya dengan pemerintah berjalan konstruktif dan positif dimana kedua pihak memiliki itikad yang baik untuk mencapai kesepakatan yang win-win solution.

"Ya, perundingan berjalan konstruktif dan positif," ujar Tony dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan redaksi, di Jakarta, Kamis (23/3).

Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M Djuraid sebelumnya mengatakan, pemerintah dan PT Freeport Indonesia masih belum menemui kesepakatan terkait polemik kontrak tambang tembaga tersebut

"Kami substansi sepakat belum bisa bicara dulu. Sampai Betul-betul deal, kita sepakat Poinnya kita bersama-sama dalam jangka pendek ini adalah Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Freeport ini terus kita diskusikan," kata Hadi di

Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (23/3), seperti dilansir Antara.

Ia juga menjelaskan bahwa PTFI masih meminta jaminan fiskal. Namun, ia menggaris bawahi bahwa hal tersebut permintaan jangka panjang, sebab melibatkan kementerian lainnya.

Sementara itu, pemerintah menjamin kepastian investasi PT Freeport Indonesa di Kabupaten Mimika, Papua, asalkan anak perusahaan Freeport McMoRan itu mengikuti peraturan dan perundang-undangan Indonesia dan percaya pada iktikad baik Pemerintah Indonesia. Jika Freeport tetap pada tuntutannya dan tidak percaya pada iktikad baik pemerintah, negosiasi tidak akan mencapai titik temu dan Pemerintah akan bertindak sesuai hukum Indonesia.

"Pemerintah tidak pernah dan tidak akan memaksa Freeport untuk tetap pada rezim kontrak karya atau mengikuti IUPK Jika mau agar konsentrat tetap diekspor, ya, ikut IUPK Kami tidak mau dan tidak bisa dipaksa untuk melanggar undang-undang," ungkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di sela-sela acara peresmian kapan Floating Production Unit (FPU) di Karimun, Kepulauan Riau, Selasa (21/3).

Dihubungi terpisah, pengamat pertambangan Simon Sembiring meminta PTFI menghormati Undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah menghormati KK yang diteken pada 1991. Namun konsekuensinya perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu tidak bisa ekspor konsentrat Pasalnya, pemerintah melaksanakan amanat UU

Minerba terkait hilirisasi pertambangan. "Apa istimewanya dia? Melawan pemerintah dan UU," tegas Simon kepada Investor Daily, kemarin.

Pemerintah masih mengizinkan pemegang IUPK untuk ekspor konsentrat hingga lima tahun ke depan. Hanya saja, izin ekspor itu diberikan bagi IUPK yang membangun pabrik pengolahan dan pemurnian bijih atau smelter. Pemegang KK bisa dapat izin ekspor bila beralih menjadi IUPK.

Freeport sebenarnya ingin menjadi IUPK. Namun dengan syarat stabilitas fiskal dan jaminan hukum dalam KK dituangkan dalam IUPK. Menurut Simon, hal tersebut sulit dikabulkan. Pasalnya, rezim fiskal IUPK selama ini bersifat prevailing. Artinya, mengikuti ketentuan yang berlaku.

"Kalau enggak mau jadi IUPK ya diam saja. Sesuaikan produksi dengan kebutuhan. Toh KK dihormati sampai 2021," ujar dia.

Sejak Selasa (21/3) lalu, produksi konsentrat PTFI hanya sebesar 40% dari kapasitas. Produksi tersebut sesuai kapasitas PT Smelting di Gresik untuk memurnikan konsentrat tersebut Pasalnya, kapasitas smelter milik Smelting tersebut sebesar 1 juta ton konsentrat per tahun.

Seperti diketahui, PTFI merasa keberatan atas desakan pemerintah untuk mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. Pemerintah juga mewajibkan PTFI untuk melakukan divestasi saham sebesar 51%.

Pemerintah juga sudah memberikan IUPK pada 10 Februari 2017. Namun, Freeport tak mau mengubah KK-nya menjadi IUPK. Sebab, IUPK dinilai tidak memberikan kepastian, pajaknya bisa berubah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku {prevailing), tidak seperti KK yang pajaknya tak akan berubah hingga masa kontrak berakhir (nailed down).

Pada 17 Februari 2017, Freeport Indonesia sudah bertemu dengan Pemerintah untuk memberikan poin-poin keberatan. Kedua pihak ini pun memiliki waktu 120 hari sejak keesokan harinya untuk mencari win-win solution. Namun jika tidak mencapai titik temu, Freeport akan mengambil jalan arbitrase.

Kontrak Karya (KK) Generasi I antara Pemerintah Indonesia dan Freeport ditandatangani pada 1967. Kontrak berlaku selama 30 tahun dan berakhir pada 1991. Tahun 1992, kontrak karya Freeport diperpanjang, dengan ditandatanganinya Kontrak Karya Generasi II oleh Pemerintah RI dan Freeport, berlaku 30 tahun (1992-2012).

Pada 2009, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dalam UU itu, KK tetap diberlakukan sampai jangka waktu berakhirnya kontrak (pasal 169). Sedangkan Pasal 170 UU Minerba mewajibkan seluruh pemegang KK yang sudah berproduksi untuk melakukan pemurnian selambat-lambatnya 5 tahun sejak UU Minerba diundangkan, yakni tahun 2014.

Pada 25 Juli 2014, MoU renegosiasi amendemen KK antara Freeport dengan pemerintah ditandatangani. Dalam MoU ini disepakati kewajiban divestasi 30% serta pajak badan secara nailed down (tetap hingga kontrak berakhir) serta pajak lainnya prevailing (menyesuaikan aturan yang berlaku) hingga tahun 2021.

Pada 7 Oktober 2015, Menteri ESDM ketika itu mengirimkan surat kepada Freeport Indonesia yang menyatakan bahwa Freeport dapat terus melakukan kegiatan operasinya hingga 30 Desember 2021 dan Freeport berkomitmen untuk melakukan investasi.

Pada 11 Januari 2017, pemerintah seharusnya menutup ekspor mineral mentah dan konsentrat. Namun, kembali pemerintah mengeluarkan kebijakan relaksasi ekspor, dengan diterbitkannya PP Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat PP No 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan. Dalam PP ini, pemegang KK dapat mengekspor konsentrat tapi harus mengubah KK mereka menjadi IUPK Dengan memegang IUPK, perusahaan bisa ekspor konsentrat hingga 5 tahun ke depan dengan membayar Bea Keluar (BK).

Dengan PP 1/2017 ini, Freeport bisa megajukan perpanjangan izin 2x10 atau dua kali izin, masing-masing 10 tahun. Tapi, jika tetap mau rezim KK, Freeport harus menunggu hingga tahun 2019 untuk bisa perpanjangan KK Karena sesuai PP mengenai KK, perpanjangan KK hanya bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.

Kontrak Karya Freeport yang berakhir 2021 bisa mendapat perpanjangan sejak 2016 kalau berubah menjadi IUPK Sedangkan KK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014, baru bisa diperpanjang pada 2019.

Nurjoni dan Rangga Prakoso

 Sumber : Investor Daily, 24 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 04 April 2017 09:58 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL