Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Beli Freeport, Pemerintah Siapkan Duit Rp 40 Triliun

Surel Cetak PDF

Dana Pensiun siap mendanai pembelian saham milik Freeport Mc MoRan jika ada instruksi

JAKARTA. Pemerintah pusat memastikan akan mengambil sisa divestasi saham milik Freeport McMoRan di Freeport Indonesia sebesar 40,64%. Sebelumnya pemerintah sudah mendapatkan 9,36%. Kepastian itu setelah amunisi dana untuk membeli sisa divestasi saham itu sudah didapatkan, yakni dari dana pensiun (dapen) badan usaha milik negara (BUMN).

Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bidang Komunikasi Hadi Djurait menyatakan, pemerintah saat ini sedang fokus melakukan negosiasi terkait izin ekspor, perubahan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan juga sisa divestasi saham. Khusus divestasi, pemerintah sudah mendapatkan kepastian dana pembelian saham divestasi itu dari dapen.

Menurutnya, dana sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo. "Disiapkan melalui Dapen. Pemerintah yang akan ambil, ya, bukan BUMN," terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (7/3). .

Divestasi saham ini masuk dalam perundingan jangka panjang yang sedang dibahas. Kewajiban divestasi sudah tercantum dalam Paraturan Pemerintah (PP) Nomor 01 Tahun 2017 Tentang Pelaksana Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Sedangkan estimas dana yang disiapkan antara Rp 30 triliun sampai Rp 40 triliun. "Itu yang disiapkan dapen. Nanti tahap pertama kita ow-nership-nya. Operatorship masih Freeport," tegasnya. Sedangkan terkait divestasi saham yang diminta oleh Pemerintah Kabupaten Mimika antara 10% - 20%, menurut Hadi masih dalam pembahasan.

Besaran dana yang disiapkan dapen tersebut sudah sesuai valuasi yang dilakukan pemerintah saat Freeport menawarkan 10,64% yang ditaksir sekitar USS 630 juta. Artinya harga wajar 51% saham divestasi Freeport versi pemerintah adalah US$ 3 miliar atau Rp 40,7 triliun.

Sementara, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, sejauh ini Freeport memang belum menyepakati divestasi saham wajib 51% sesuai PP 01/2017 apabila kegiatan produksi sudah dilakukan selama 10 tahun. "Kita berjuang dulu bagaimana Freeport mau melakukan divestasi 51%. Nanti persoalan dengan daerah itu sambil jalan," terangnya di Kantor Kementerian ESDM, Selasa (7/3).

Jurubicara Freeport Indonesia, Riza Pratama enggan berkomentar banyak. "Kami masih terus berunding dengan pemerintah," katanya.

Mudjiharno M Sudjono, Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), menyatakan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait pembelian saham Freeport McMoran. Tapi kalau ada instruksi tentu akan jalan. Dapen yang besar antara lain Dapen Telkom, Pertamina, PLN, Dapen BRI dan BNI. "Yang penting sebagai investasi aman dan menguntungkan, pasti kita ambil. Ada hitung-hitungannya," kata dia ke KONTAN, Selasa (7/3).

Tapi Mudjiharno mengingatkan, Dapen sudah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2017. Kemungkinan dalam RKAP belum tercantum soal Freeport. Kalau dapen membeli, memakai skema penyertaan langsung, karena Freeport bukan perusahaan publik alias go public. Lalu, harus ada arahan investasi. "Tidak boleh kalau tidak ada," ujar Mudjiharno. 

Saat ini total investasi dana pensiun sudah Rp 200 triliun. "Prinsipnya begitu ada instruksi kita akan kalkulasi dan ada prosedur. Apakah semuanya akan merevisi RKAP 2017, sepanjang aman dan menguntungkan. Begitu tidak menguntungkan,"ya, tunggu dulu," terangnya

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 10 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 09:23 )
 

Pemerintah AS Berharap Ada Solusi Terkait Freeport

Surel Cetak PDF

JAYAPURA-Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr mengatakan hingga kini pemerintah Amerika Serikat terus melakukan pemantauan dan mendorong Pemerintah Indonesia dan juga perusahaan milik pengusaha besar Mc Moran untuk terus membuka komunikasi bersama, sehingga bisa mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dikatakan, Pemerintah Amerika Serikat akan terus memantau permasalahan yang terjadi saat ini ditubuh perusahaan tambang asal negaranya PT Freeport Indonesia. Dimana saat ini masih tarik ulur terkait kontrak karya dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

"Pak Jokowi menyebutkan ini sebagai win - win solution (jalan keluar-red) dan saya sangat setuju dengan winwin solutionini. Karena inikan memberikan sinyal kepada investor asing di masa yang akan datang yang ingin berinvestasi di Indonesia. Ini akan menunjukkan Indonesia memiliki daya saing tingkat global,"ungkapnya kepada wartawan di Swiss-Bellhotel Jayapura.kemarin.

Joseph Donovan sendiri baru tiga bulan menjabat Dubes AS untuk Indonesia dan kunjungan kerjanya selama 4 hari di tanah Papua merupakan kunjungan perdananya pasca dirinya menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo di bulan Januari lalu.

Selama di Jayapura Duta Besar yang datang bersama Direktur Misi Badan Pembangunan Internasional Amerika (USAID), Erin McKee, mengaku perlu belajar banyak tentang Indonesia. Termasuk juga perlu banyak belajar mengenai Papua.

"Pak Gubernur berbaik hati sekali beliau menjelaskan kepada saya tentang kondisi Papua dan juga prioritas beliau dalam pembangunan di bidang ekoriomi/bebernya.

Selama berada di Jayapura, Dubes Donovan berencana akan bertemu dengan sejumlah tokoh LSM dan perwakilan warga Papua yang pernah mengambil studi di Amerika Serikat dan telah kembali ke Papua.

Donovan juga selama berada di Jayapura sebagian besar kegiatannya dilakukan untuk mengunjungi program-program USAID di bidang lingkungan hidup seperti penebangan hutan secara illegal dan juga kekerasan berbasis gender.

Persoalan di Freeport juga mendapat perhatian DPR Papua dalam hai ini Komisi 1. Sekretaris Komisi 1 DPR Papua, Ma thea Mamoyao, S.Sos, meminta masalah PT. Freeport Indonesia harus dipikirkan secara serius oleh Pemerintah Provinsi Papua.

"Saya pikir perlu dibentuk tim bersama antara Pemerintah Provinsi Papua dan DPRPapua. Jangan melihat masalah Freeport hanya tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mimika. Kalau kita bicara kedalam, kita memang meminta untuk karyawan-karyawan itu tidak di PHK atau dirumahkan sementara. Pasalnya masih dalam tahap-tahap negosiasi," ungkapnya kepada wartawan, kemarin.

Sementara itu pemerintah menuntut PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk menyetujui kewajiban pelepasan saham atau divestasi hingga 51 persen. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcaridra Tahar mengungkapkan, hal tersebut sejatinya memang kewajiban yahg harus dipenuhi raksasa tambang asal AS itu.

"Kita berjuang dulu gimana caranya agar Freeport mau divestasi saham 51 persen. Persoalan bagaimana dengan daerah, itu sambil jalan," ujarnya di gedung Kementerian ESDM, Jakarta, kemarin (7/3).

Arcandra menyatakan, sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 9 Tahun 2017 tentangTata Cara Divestasidan Mekanisme Penetapan Saham Divestasi, pemerintah tetap berpegangan pada alur urutan penawaran saham. Prioritas pertama adalah pelepasan. Yakni, dalam ketentuan pertama. penawaran saham kepada pemerintah pusat.

Jika pusat tidak berminat, penawaran saham diberikan kepada pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kemudian pihak swasta melalui penawaran saham publik. "Jadi, penyelesaiannya kita lihat dari urutan tadi," tambahnya.

Di tempat yang sama, Bupati Mimika Eltinus Omaleng menuturkan, pemda menuntut pemerintah pusat untuk membagi divestasi saham PT Fl yang mencapai 10-20 persen. Menurut dia, hal itu merupakan bentuk kompensasi dari kegiatan operasional PT FI selama ini kepada masyarakat dan suku adat setempat. "Kalau tidak (setuju), tutup saja semua. Pemda minta hak ulayat 10-20 persen. Itu nilai kompensasi," katanya.

Sementara itu, konflik antara pemerintah dan PT Freeport Indonesiayang terus bergulir turut rnembuat para pekerja ketir-ketir. Apalagi setelah para pekerja kontrak yang baru-baru ini mendapat ancaman dirumahkan.

Kemarin Menteri ESDM Ignasius Jonan dan jajarannya juga bertemu dengan jajaran Komnas HAM terkait dengan polemik PT FI yang juga berdampak pada masyarakat dan suku adat setempat, komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalius Pigai mengungkapkan, belum pernah ada proses transaksi jual beli dengan masyarakat adat Suku Amungme, pemilik hak ulayat.

(yan/ans/nat/JPG)

 Sumber : Cendrawasih Pos, 08 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 08:53 )
 

DPR sarankan pemerintah hindari arbitrasi Freeport

Surel Cetak PDF

Nunukan (ANTARA News) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mentarankan kepada pemerintah agar menghindari arbitrasi untuk menyelesaikan kasus PT Freeport Indonesia.

Anggota Komisi VII DPR RI Ari Yusnita di Nunukan, Senin mengatakan hal itu bahwa masalah yang terjadi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia seringkali menjadi pembahasan pada tingkat komisi.

Sesuai dengan hasil rapat komisi, disarankan sedapat mungkin menghindari sidang arbitrasi mengingat kelangsungan hidup tenaga kerja yang mencapai puluhan ribu orang.

Sebagaimana ancaman managemen PT Freeport Indonesia yang akan melaporkan ke pengadilan internasional apabila pemerintah tidak bersedia mengubah kebijakannya dari kontrak karya (KK) menjadi IUPK (izin usaha Pertambangan khusus).

Ia menyatakan bahwa langkah negosiasi antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah menjadi jalan terbaik menemukan solusi yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Namun dia yakin bahwa pemerintah Indonesia akan memenangkan perselisihan tersebut apabila melalui arbitrasi karena kekuatan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan Batubara.

Memang legislator partai Nadem ini mengaku, belum ada kesepahaman antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia tentang pembagian saham 51 persen yang dikehendaki pemerintah dan pembangunan smelter.

Pertimbangan DPR RI agar tidak ditempuh jalur hukum arbitrasi adalah nasib pekerja yang bisa terkatung-katung selama tiga bulan selama masa persidangan karena penghentian operasi perusahaan milik Amerika Serikat itu.

"Komisi VII lebih pada pertimbangan nasib pekerja yang mencapai puluhan ribu orang apabila ditempuh jalur hukum arbitrasi. Meskipun diyakini pemerintah Indonesia bisa memenangkan persidangan tersebut," kata dia.

(KR-MRN/I014)Editor: Ruslan Burhani

 Sumber : ANTARA, 07 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 08:50 )
 

Alleged rights violations weigh on Freeport’s shoulders

Surel Cetak PDF

MINING – The cases against gold and copper miner PT Freeport Indonesia (FI) are piling as the national rights body has stated that the firm has violated the rights of indigenous people during its 50-year operation in Papua.

According to an investigation carried out by the National Commission for Human Rights (Komnas HAM) from 2015 to 2017, FI has never paid compensation for the land it has been using as its working areas in Mimika, Papua, to its original owners - the indigenous Amungme people.

The commission claimed to have gone deep into various ministries, including the Energy and Mineral Resources Ministry, the Agrarian and Spatial Planning Ministry and the Environment and Forestry Ministry, during the investigation and called the Mimika administration and FI for questioning.

"We asked all of them whether or not there was proof of land transactions by Freeport Indonesia in the past. They weren’t able to present such evidence. Even the Agrarian and Spatial Planning Ministry said it knew nothing about it," Komnas HAM commissioner Natalius Pigai said on Tuesday evening after handing over the investigation report to Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan.

The commission concludes that there have been violations on the rights of indigenous people, whose lands have been unilaterally seized by the Indonesian government and FI. It argued that there should be compensation for the people, whether in the form of money or shares of the company. The Mimika administration in Papua has demanded 10 to 20 of percent shares in FI to compensate for the use of the land for the past 50 years.

FI, a subsidiary of United States-based mining giant Freeport-McMoRan Inc., was granted its first contract of work (CoW) in 1967 to operate the Ertsberg mine in Papua by the regime of former president Soeharto as the country tried to attract investments. At that time, the Ertsberg mine was known as the richest copper deposit ever found on the ground with an estimated 13 million tons of ore reserves above the ground and 14 million tons of underground ore within a depth of 100 meters.

In 1991, FIs contract was extended for 30 years following the company’s plan to further develop the Grasberg mine, located only two kilometres away from Ertsberg and eventually known as the world’s biggest gold mine and second-largest copper mine.

Mimika regent Eltinus Oma-leng claims in his book, entitled Papua Asks for Shares, that at least 212,000 hectares of land have been seized from the Amungme people for the companys operations.

He pointed to article 136 of the 2009 Mining Law, which requires mining license holders to settle all land disputes before starting their operations in related areas.

"The havebeen no compensation for 50 years. We dont know whom it met, whether or not it has land certificate," Eltinus said at the Energy and Mineral Resources Ministry on Tuesday.

Eltinus said the Mimika or Papua administration was ready to make a certain agreement with FI to allow the latter to pay for the shares in instalments over a period of five years. The administration, he added, was also ready to waive its dividend rights during the instalment period.

Responding to this matter. Energy and Mineral Resources deputy minister ArcandraTahar said the government would try to resolve the entire case of FI by involving the indigenous people. FIs latest CoW requires the firm to have sold 51 percent of its stake to Indonesian entities by 2011 or 45 percent if it has sold a minimum of 20 percent in the local stock market

However, a string of regulations were issued along the way that eventually allowed FI to dodge the requirement until Ignasius reversed the course recently.

"We will talk about the details of the divestment process later. However, it should still be based on the existing regulations stipulating that the company’s shares would first be offered to the central government," Arcandra said.

Viriya P. Singgih THE JAKARTA POST/JAKARTA

 Source : The Jakarta Post, March 08, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 08:48 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL