Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Jonan Teken Permen Masa Transisi Perubahan KK ke IUPK

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan payung hukum terkait masa transisi perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Payung tersebut ialah Peraturan Menteri ESM No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Beleid ini hanya merevisi ketentuan dalam pasal 19 Permen ESDM No. 5/2017 yang kurang lebih menyatakan pemberian IUPK berarti pengakhiran KK. Sedangkan bentuk revisinya menjadi IUPK diberikan untuk jangka waktu sampai berakhirnya masa berlaku KK atau untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi. Kemudian disebutkan pula pada saat IUPK diberikan, KK serta kesepakatan lainnya antara pemerintah dengan pemegang KK tetap berlaku. Selain itu memuat ketentuan KK dapat diberlakukan kembali bila tidak terdapat penyelesaian dalam penyesuaian IUPK.

Berdasarkan catatan Investor Daily, bunyi beleid ini hampir sama dengan IUPK yang diterbitkan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk PT Freeport Indonesia pada 10 Februari kemarin. Ada batas waktu selama 6 bulan untuk melakukan penyesuaian. Bila tidak tercapai kesepakatan maka bisa kembali lagi menjadi KK

Hanya saja kala itu Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C. Adkerson menolak IUPK tersebut lantaran belum memuat stabilitas fiskal dan kepastian hukum. Namun pada awal April kemarin. Freeport berubah sikap sembilan puluh derajat yang bersedia menerima IUPK dan melakukan negosiasi penyesuaian fiskal dan jaminan hukum selama 6 bulan ke depan. Perubahan sikap itu bisa jadi disebabkan oleh ditandatanganinya Permen ESDM 26 ini pada 30 Maret kemarin. Dengan beleid ini maka Freeport memiliki pegangan dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah terkait perubahan KK menjadi IUPK.

Ketika dikonfirmasi ke Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Huiron menolak memberi penjelasan terkait Permen 26/2017 tersebut. Dia menyarankan agar bertanya kepada Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M. Djuraid. Namun Hadi pun enggan memberi penjelasan. Dia bilang sebaiknya menanyakan hal tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Nah, ketika Bambang ditanyakan mengenai Permen 26 itu. dia malah mengarahkan ke Hufron.

Secara terpisah. Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan pemberian IUPK tanpa mengakhiri KK tidak dibenarkan dalam rezim UU Minerba. Terdapat rezim kontrak dan izin pada saat bersamaan tidak sesuai UU Minerba. Presiden harus bersikap," kata Redi di Jakarta, Senin (10/4). (rap)

 Sumber : Investor Daily, 11 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:47 )
 

Freeport Kantongi Izin Kontrak

Surel Cetak PDF

Lucky L. Leatemla

Alamat surel ini dilindungi dari robot spam. Anda perlu mengaktifkan JavaScript untuk melihatnya

JAKARTA - Kementerian ESDM menerbitkan peraturan anyar yang mengakomodasi perubahan status PT Freeport Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa pengakhiran kontrak karya (KK) untuk jangka waktu tertentu.

Beleid yang diundangkan pada 31 Maret 2017 tersebut berupa Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 28/2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian di Dalam Negeri.

Pada Pasal 1 Permen ESDM No. 28/2017, ketentuan Pasal 19 dari Penmen No. 5/2017 diubah sehingga pengajuan IUPK tidak otomatis mengakhiri KK.

Ayat 1 Penmen yang baru menyebutkan, "Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi kepada Menteri"

Padahal, aturan sebelumnya menyebutkan, "Perubahan bentuk pengusahaan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 angka 2 dilakukan dengan mengajukan permohonan perubahan bentuk pengusahaan pertambangannya menjadi IUPK Operasi Produksi sekaligus pengakhiran kontrak karya kepada Menteri sebelum jangka waktu berakhir."

Beleid tersebut sekaligus menjadi dasar hukum bagi pemerintah dalam memberikan status IUPK kepada PTFI dengan opsi berubah kembali ke KK. Hal itu bisa dilakukan apabila dalam jangka waktu tertentu, sesuai IUPK yang diterbitkan, tidak tercapai penyelesaian atas penyesuaian pelaksanaan IUPK Operasi Produksi.

Saat ini, hanya PTFI yang bisa mendapat manfaat dalam waktu dekat atas terbitnya peraturan ini. Pasalnya, pemerintah dan perusahaan asal AS itu sedang merundingkan kelanjutan kegiatan operasinya.

Adapun, negosiasi terkait penyelesaian masalah jangka panjang yang mencakup stabilitas investasi, kelanjutan operasi, divestasi saham, dan pembangunan smelter, masih akan dilangsungkan hingga 10 Oktober 2017. Jika tidak tercapai kesepakatan, PTFI boleh kembali menyandang status KK.

Terkait dengan terbitnya peraturan itu, Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Hufron Asrofi dan Dirjen Mineral dan Batubara Bambang Gatot Ariyono enggan memberikan penjelasan.

Riza Pratama, juru bicara PTFI, juga enggan memberikan tanggapan.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar menilai Permen ESDM No. 28/2017 merupakan permen ilegal karena bertentangan dengan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Menurutnya, peraturan itu diterbitkan hanya untuk kepentingan PTFI saja.

Tidak sesuai dengan kaidah hukum dan mencampuradukkan izin dengan kontrak," tuturnya.

Pakar hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan beleid tersebut bukti pemerintah gagal bernegosiasi dengan PTFI. "Pemberian IUPK tanpa harus mengakhiri KK tidak dapat dibenarkan dalam rezim UU Minerba," ujarnya.

Lucky L. Leatemla

 Sumber : Bisnis Indonesia, 11 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:44 )
 

Govt lays down basis for temporary special mining permits

Surel Cetak PDF

The Energy and Mineral Resources Ministry has revised one of its rules to qualify for temporary special mining permits (lUPK) for miners negotiating terms of conversion from a contract of work (CoW) with the government.

Ministerial Decree No. 28/2017, a substitute for Decree No. 5/2017 on adding value to minerals through domestic processing, was signed on March 31, just days before the ministry announced that it had awarded major gold and copper miner PT Freeport Indonesia an eight-month IUPK, thus enabling it to secure an export permit for its copper concentrates.

Prior to the publication of the amendment on Monday, many parties argued that Freeport Indonesia’s IUPK was groundless as previous regulations stipulated that miners could only obtain such a permit after they "finished negotiating 11 requirements.

Freeport Indonesia, a subsidiary of United States mining giant Freeport McMoRan Inc., on the other hand, has been given IUPK status and time to negotiate its conversion terms until October.

Under the revised decree, the minister can award miners an IUPK once they submit a proposal to convert from their CoW.

The short-term IUPK may either last until the CoW’s expiry or a "specific time period to accommodate adjustments to continued operations."

When asked about the revision. Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan was tight-lipped.

"I forget, ask me next time," he said on Monday.

The new decree also allows miners to return to their CoW after the time period set by the minister if the adjustments fail. Under the previous rule, a CoW was immediately deemed null after conversion.

Furthermore, the decree also stipulates that the terms and conditions written in a CoW will still apply even though the miners have gained short-term IUPK status.

While some may perceive the revision as a means of accommodating Freeport Indonesia, the firm, backed by its parent company, has consistently rejected the requirements to change its CoW to an IUPK, arguing that they violated the investment certainty provided by its CoW dating back to 1991.

After the government passed Government Regulation (PP) No. 1/2017, which demands miners convert their CoW into an IUPK, divest 51 percent of their shares to national entities and build smelters within five years, in exchange for export permits, tensions esca-latebetween Freeport Indonesia and the government, with the former threatening to take the latter to international arbitration.

Following a short pause, the firm earlier this month resumed production at 40 percent of its normal rate after securing an export permit for anode slime, a byproduct of copper processing.

Separately, Freeport Indonesia spokesman Riza Pratama said the firm had not yet obtained an export permit for copper concentrates, but was still in the process of doing so.

The decision to grant a temporary IUPK came just before US Vice President Mike Pences visit to Indonesia next week.

Freeport-McMoRan is known to be politically connected, as the majority of its shares are owned by US billionaire Carl Icahn, a special adviser on regulatory reform to US President Donald Trump.

Experts contacted by The Jakarta Post claim that the new revision \iolates the 2009 Mining Law and was only issued to ensure Freeport Indonesias cooperation.

Mining expert Bisman Bakhtiar cited several \iolations, including that the revision did not comply with the Mining Law in that a mining area should first be listed as a state reserve area (WPN) once its CoW expires.

Furthermore, it also does not make the decision to award an IUPK mining area to miners subject to approval by the House of Representatives.

Executive director of the Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Dis-an Budi Santoso, meanwhile, 4 said the revision revealed clearly that the government was bowing to pressure from Freeport Indonesia.

"If the government really wants to allow Freeport to export its concentrates only, it honestly doesnt need to keep manipulating regulations. All it needs to do is to appoint a third party that wants to build a copper-related smelter. With the cooperation [between Freeport and the third party], Freeport no longer needs to build one as it has fulfilled that requirement," he said.

JP/ Fedina S. Sundaryani

 Source : The Jakarta Post, April 11, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:42 )
 

Kelanjutan Smelter Freeport Tunggu Kepastian Operasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA - PT Freeport Indonesia mulai melanjutkan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur setelah ada kepastian operasi pasca 2021. Dengan sisa waktu masa tinggal 4 tahun lagi maka kelanjutan operasi menjadi faktor utama investasi.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pembangunan smelter itu membutuhkan investasi mencapai USS 2,3 miliar. Dana sebesar itu akan dikucurkan oleh pemegang saham Freeport McMoRan Inc jika ada kepastian perpanjangan operasi sampai dengan 2041. "Kepastian investasi yang dibutuhkan membangun smelter," kata Riza di Jakarta, akhir pekan lalu.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sebenarnya sudah punya fasilitas pemurnian konsentrat Tembaga di Gresik milik PT Smelting. Smelter tersebut berkapasitas satu juta ton konsentrat Tembaga per tahun atau mampu menyerap 40 persen produksi Freeport. Kemudian pada 2014 silam Freeport menambah kapasitas smelter 2 juta ton konsentrat agar 100 persen hasil produksinya dimurnikan di dalam negeri. Hanya saja hingga kini kemajuan pembangunannya belum sampai tahap konstruksi.

Riza menegaskan Freeport berkomitmen menggarap smelter ekspansi dan akan segera melanjutkan pembangunan setelah hak operasionalnya diperpanjang. Dalam Kontrak Karya (KK) memang diatur hak perpanjangan operasi dua kali 10 tahun berturut-turut alias hingga 2041. Permohonan perpanjangan tersebut sudah diajukan ke pemerintah sejak 2015 lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian hal tersebut. "Kami berkomitmen membangun smelter," ujarnya.

Pemerintah bisa segera memberi kepastian perpanjangan operasi jika Freeport beralih status dari KK menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang menyatakan permohonan perpanjangan operasi IUPK dapat diajukan paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum habis masa berlaku.

Hanya saja jika Freeport tetap berstatus sebagai KK maka perpanjangan operasi dapat diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa berlaku. Artiannya bila Freeport memilih tetap menjadi KK maka kepastian perpanjangan operasi bisa diberikan pemerintah paling cepat di 2019 mendatang.

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 10 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:39 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL