Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Ekspor Konsentrat Terganjal Aturan

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pengusaha mineral mentah hingga kini belum bisa mengekspor konsentrat. Sebab, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tentang petunjuk teknis (juknis) pembentukan tim verifikasi independen. Padahal tim inilah bertugas memantau pembangunan smelter eksportir konsentrat

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Susigit menyatakan, draf aturan itu sudah selesai. Namun, instansi ini masih harus menunggu pembentukan tim verifikasi independen. "Pembahasan kriteria verifikasi independen ini belum selesai. Siapa? Bagaimana prosesnya, siapa yang membiayai, independen betul-betul," terangnya di Kantor Dirjen Minerba, Senin (6/3).

Dia memperkirakan, pembentukan tim tersebut akan selesai dalam minggu ini. Tujuannya adalah agar perusahaan yang akan mengekspor konsentrat bisa siap-siap menentukan angka rekomendasi ekspor, serta skema dalam pembangunan smelter. "Saya dapat laporan bahwa minggu-minggu ini harus sudah selesai supaya tidak menghambat kegiatan ekspor," terangnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah menginginkan agar tim tersebut bekerja independen. Oleh karena itii, pembentukan tim verifikasi independen akan melibatkan semua lapisan masyarakat terutama mereka yang memiliki pengalaman melakukan verifikasi.

Selain itu, tim ini akan melibatkan kalangan dari perguruan tinggi. Tim verifikasi independen ini akan ditunjuk langsung oleh pemerintah.

Sebelumnya Kementerian ESDM mengatakan, setelah menunjuk anggota tim, pemerintah akan mendanai kinerja tim tersebut melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN. "Saya belum melihat dananya (APBN). Tapi anggaran tim verifikasi independen diajukan di anggaran tahun 2017," ungkapnya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Nikel Indonesia (APNI) Lad-jiman Damanik membenarkan bahwa saat ini belum ada perusahaan tambang yang mengajukan ekspor konsentrat karena terhambat aturan itu. Karena itulah ia berharap pemerintah segera menyelesaikan petunjuk teknis, termasuk didalamnya mengenai kepastian suplai dalam negeri maupun untuk luar negeri. 

Ia menyebutkan, saat ini cadangan nikel kadar rendah yang ada di Indonesia mencapai 6,3 miliar ton nikel dan sejauh ini belum bisa diekspor. Ladjiman menyebut pengusaha lebih suka mengeruk nikel high grid.  Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 07 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 08:21 )
 

Pemerintah-Freeport Buka Penawaran Baru

Surel Cetak PDF

JAKARTA --Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia memasuki babak baru. Masing-masing pihak bakal mengajukan bentuk penawaran mengenai kepastian fiskal dan hukum dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Keinginan Freeport akan diakomodasi jika selaras dengan keinginan pemerintah.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot, pertemuan antara pemerintah danperwakilan Freeport masih bergulir. Pertemuan berikutnya akan membahas keinginan Freeport dan sejauh mana pemerintah bisa mengakomodasinya.

"Masing-masing pihak sedang menyusun apa yang menjadi posisinya masing-masing," kata Bambang di Jakarta, akhir pekan lalu. Namun, ia menolak membeberkan kapan negosiasi akan digelar.

Bambang Gatot menjelaskan, Freeport menginginkan instrumen kepastian dalam kontrak karya (KK) dituangkan dalam IUPK. Keinginan Freeport telah diakomodasi pemerintah dalam Peraturan Menteri ESDM No 15 Tahun 2017. Pasal 8 beleid itu menyatakan, ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara pemerintah dan pemegang KK menjadi bagian tak terpisahkan dari pemberian IUPK. Ketentuan itu pun tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK.

"Hanya yang perlu diingat, Undang-Undang Minerba mengamanatkan peningkatan penerimaan negara. Nah, di situ negosiasi terjadi terkait kepastian fiskal dan hukum," ujar dia.

Silang sengketa antara Freeport dan pemerintah berawal ketika perusahan tambang terbesar di dunia asal Amerika Serikat (AS) itu menolak IUPK yang diterbitkan Kementerian ESDM. Freeport berkeras tak mau KK berganti IUPK. Freeport bersedia KK-nya diubah menjadi IUPK asalkan diberi hak yang sama dengan KK.

Secara terpisah, Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengungkapkan, IUPK yang diterbitkan pada 10 Februari 2017 memberi waktu kepada Freeport selama enam bulan untuk melakukan negosiasi. Selama setengah tahun berstatus IUPK, Freeport bisa mengekspor konsentrat tembaga, menyusul izin ekspor yang diterbitkan Kementerian ESDM untuk Freeport sejak 17 Februari lalu.

"Dalam enam bulan ini semestinya berjalan normal dan masyarakat tidak jadi korban. Itu solusi dan titik tengah dari pemerintah, sehingga perusahaan tetap berjalan. Mereka pun punya waktu untuk mengkaji apakah menerima sepenuhnya IUPK ini atau ada pikiran lain," tutur dia. (az)

Sumber : BeritaSatu, 06 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 08:17 )
 

Pemerintah-Freeport Buka Penawaran Baru

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia memasuki babak baru. Masing-masing pihak bakal mengajukan bentuk penawaran mengenai kepastian fiskal dan hukum dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Keinginan Freeport akan diakomodasi jika selaras dengan keinginan pemerintah.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot, pertemuan antara pemerintah dan perwakilan Freeport masih bergulir. Pertemuan berikutnya akan membahas keinginan Freeport dan sejauh mana pemerintah bisa mengakomodasinya.

"Masing-masing pihak sedang menyusun apa yang menjadi posisinya masing-masing," kata Bambang di Jakarta, akhir pekan lalu. Namun, ia menolak membeberkan kapan negosiasi akan digelar.

Bambang Gatot menjelaskan. Freeport menginginkan instrumen kepastian dalam kontrak karya (KK) dituangkan dalam IUPK. Keinginan Freeport telah diakomodasi pemerintah dalam Peraturan Menteri ESDM No 15 Tahun 2017. Pasal 8 beleid itu menyatakan, ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara pemerintah dan pemegang KK menjadi bagian tak terpisahkan dari pemberian IUPK. Ketentuan itu pun tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK.

"Hanya yang perlu diingat, Undang-Undang Minerba mengamanatkan peningkatan penerimaan negara. Nah, di situ negosiasi terjadi terkait kepastian fiskal dan hukum," ujar dia.

Silang sengketa antara Freeport dan pemerintah berawal ketika per-usahan tambang terbesar di dunia asal Amerika Serikat (AS) itu menolak IUPK yang diterbitkan Kementerian ESDM. Freeport berkeras tak mau KK berganti IUPK Freeport bersedia KK-nya diubah menjadi IUPK asalkan diberi hak yang sama dengan KK (lihat tabel/pointer)

Secara terpisah, Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengungkapkan, IUPK yang diterbitkan pada 10 Februari 2017 memberi waktu kepada Freeport selama enam bulan untuk melakukan negosiasi. Selama setengah tahun berstatus IUPK Freeport bisa mengekspor konsentrat tembaga, menyusul izin ekspor yang diterbitkan Kementerian ESDM untuk Freeport sejak 17 Februari lalu.

"Dalam enam bulan ini semestinya berjalan normal dan masyarakat tidak jadi korban. Itu solusi dan titik tengah dari pemerintah, sehingga perusahaan tetap berjalan. Mereka pun punya waktu untuk mengkaji apakah menerima sepenuhnya IUPK ini atau ada pikiran lain," tutur dia.

Tetap Menolak

Di pihak lain, Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Richard C Adkerson menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada sikap yang telah disampaikan kepada pemerintah pada 17 Februari silam. Freeport menolak rekomendasi i2in ekspor dan penerbit-kan IUPK "Soalnya, IUPK belum memuat kepastian fiskal dan hukum seperti di KK" tandas dia.

Menurut Richard, Freeport kini mengalami kondisi kahar (force majeure), menyusul terhentinya kegiatan produksi karena perusahaan itu belum bisa mengekspor konsentrat Karena ekspor terhambat, tempat penyimpanan tak lagi mampu menampung konsentrat yang diproduksi perusahaan tersebut Sebab, 40% hasil produksi tidak terserap PT Smelting di Gresik, Jawa Timur akibat terjadinya aksi pemogokan.

PT Smelting merupakan smelter yang memurnikan konsentrat tembaga Freeport dengan kapasitas satu juta ton. "Itu memaksa Freeport menghentikan operasi produksi pada 10 Februari," ucap dia.

Dia mengemukakan, bila FT Smelting beroperasi kembali maka produksi konsentrat Freeport akan disesuaikan dengan kebutuhan smelter. Artinya, pengurangan produksi konsentrat itu menyebabkan berkurangnya hampir 50% investasi, belanja barang dalam negeri, dan kontraktor.

Pengurangan pegawai ini, kata Richard, berlaku bagi semua. Tidak ada perbedaan bagi pekerja ekspatriat maupun pekeria Indonesia. Dia bilang pekeria asing di tambang Papua hanya bagian kecil saja. "Sekitar 98% pekerja Freeport merupakan pekerja Indonesia yang mayoritas berasal dari Papua," ujar dia.

Dia menerangkan, dari 32 ribu pekerja di tambang Freeport, sekitar 12 ribu di antaranya merupakan karyawan langsung. "Pengurangan pekerja ini bukan suatu bentuk pemaksaan dalam proses negosiasi dengan pemerintah. Jika Anda tidak bisa jual 60% hasil produksi, apa yang akan Anda lakukan? Kami berharap segera ada solusinya," papar dia.

Berdasarkan data Dinas Ketenaga-kerjaaan dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, jumlah pekeria yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 1.341 orang per 2 Maret lalu. PHK berlaku bagi pegawai kontraktor, sedangkan status dirumahkan berlaku bagi karyawan Freeport

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, operasi tambang bisa berjalan meski izin ekspor tidak terbit. Tapi tingkat produksi konsentrat hanya sekitar 40% sesuai kebutuhan PT Smelting. "Awal Maret, Smelting sudah beroperasi. Produksi kami hanya mengandalkan Smelting," ujar dia.

Sementara itu, pada Jumat (3/3) pekan lalu. Menteri ESDM Ignasius Jonan bertemu mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Usai pertemuan itu, Sudirman menerangkan perihal surat yang ditandatanganinya selaku Menteri ESDM pada 7 Oktober 2015 silam. Surat itu ditujukan kepada Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffet

"Surat itu harus dipahami sebagai proses nego yang sedang berlangsung waktu itu dan saya terjemahkan sebagai common letter. Surat tersebut ditulis atas perintah Pak Presiden sebagai follow up pertemuannya dengan chaiman Freeport waktu itu," ucap dia.

Surat itu kini menjadi pegangan Freeport dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Richard Adkerson menagih janji pemerintah agar tetap menerapkan ketentuan fiskal dan hukum KK sebagaimana tercantum dalam surat tersebut

Sudirman Said meminta semua pihak tidak berpolemik mengenai surat itu. Pemerintah dan Freeport juga diharapan segera mencapai titik temu. "Saya yakin sekali, mudah-mudahan para pemerintah dan Freeport menemukan jalan tengah, nggak perlu saling menyudutkan," tandas dia.

Diambil Alih BUMN

Pengamat pertambangan yang juga Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso memperkirakan pemerintah dan Freeport akan sulit menca pai win-win solution.

Pemerintah, menurut Budi, sudah memberi toleransi sangat longgar kepada Freeport "Pemerintah sudah memberi kelonggaran agar Freeport bisa tetap mengekspor konsentrat. Agar tidak menyalahi ketentuan UU Minerba, KK memang harus diganti IUPK," tutur dia.

Dia mengungkapkan, jika Freeport sejak awal tidak setuju konsep IUPK, seharusnya keberatan itu sudah disampaikan sejak 2009, yakni sejak UU Minerba disahkan. "Nyatanya mereka diam saja, itu artinya mereka setuju ketentuan itu," tegas dia.

Budi mengatakan, jika Freeport tidak bersedia mengikuti keten-. tuan yang digariskan UU, pemerintah harus bertindak tegas. Apalagi jika Freeport sampai mem-PHK karyawan. "Sebenarnya mudah saja bagi pemerintah. Biarkan saja, toh kontrak Freeport akan habis pada 2021, biarkan habis dan tidak perlu diperpanjang. Saat itulah momentum bagi BUMN untuk melanjutkan kontrak," tandas dia.

Budi Santoso mengakui, salah satu klausul KK menyebutkan pemerintah tidak boleh menghalangi perpanjangan kontrak tanpa alasan yang jelas. Tapi klausul itu bisa dipatahkan dengan menyertakan fakta-fakta sebagai dasar alasan yang kuat dari pemerintah, misalnya Freeport melakukan wanprestasi," tutur dia.

Ihwal ancaman Freeport membawa sengketa ini ke arbitrase, menurut Budi, pemerintah tidak perlu khawatir. Peluang pemerintah untuk menang sangat besar, karena acuan pemerintah sangat kuat, yakni undang-undang.

Dia menambahkan, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menyiapkan lembaga, perusahaan, atau perusahaan induk (holding) untuk mengambil alih kegiatan operasi Freeport. Kendati belum pasti, tidak ada salahnya jika pemerintah menyiapkan jauh-jauh hari. "Kedua, pemerintah harus menyiapkan tim hukum yang kuat untuk menghadapi gugatan Freeport" ucap dia.

Bagi tenaga kerja yang di-PHK, menurut dia, pemerintah bisa menyalurkannya pada proyek-proyek infrastruktur. "Pemerintah kan sedang gencar membangun infrastruktur, khususnya di Papua, mereka bisa disalurkan ke sana." kata Budi.

Secara terpisah. Juru bicara Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) Fredrik Magai menyatakan, aktivitas tambang Freeport di Papua tinggal 20% karena terhentinya operasi produksi konsentrat tembaga sejak 10 Februari.

Kegiatan yang masih berlangsung hanya perawatan tambang dan alat berat. Perawatan tambang dilakukan untuk tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah. "Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga tebing-tebing pada tambang tersebut agar tidak longsor," kata Fredrik yang dihubungi dari Mimika. Minggu (5/3). Sedangkan, General Superintendent Environmental Freeport Indonesia Robert Sarwom menambahkan, terhentinya produksi konsentrat membuat air sungai yang mengaliri tailing atau pasir sisa tambang kini menjadi jernih. Padahal biasanya sungai tersebut berwarna keruh. Dia menegaskan, tailing tidak berbahaya maupun beracun. Namun karena volumenya masih besar, tailing masih ditetapkan sebagai limbah bahari berbahaya dan beracun (B3). Robert menerangkan, tailing tersebut tidak mengalir bebas ke pesisir pantai selatan Papua, tapi ditampung di daerah pengendapan seluas 23.000 hektare di dataran rendah yang telah disetujui pemerintah melalui izin amdal. Banyak warga Timika yang mendulang emas di daerah pengendapan itu.

Sementara itu, Fredrik saat ini sudah berada di Jakarta bersama dengan karyawan Freeport lainnya. Mereka berencana menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian ke Kementerian ESDM, serta Presiden Joko Widodo. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi serupa di kota Timika pada 17 Februari lalu. Aksi di Jakarta berlangsung pada 7-8 Maret diikuti 250 orang. Fredrik menegaskan, aksi bertujuan untuk meminta pemerintah memperhatikan nasib pekerja.

"Ini murni gerakan solidaritas. Aksi ini jangan dinilai untuk menekan pemerintah dalam proses negosiasi dengan Freeport yang berlangsung. Dia berharap perusahaan bisa ekspor konsentrat lagi sehingga operasi produksi kembali berjalan normal," tuturnya.

SENGKETA FREEPORT PEMERINTAH

  1. 1.Sikap Pemerintah:
  2. 2.Berdasarkan UU Minerba. Freeport harus bersedia mengubah status kontraknya dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
  3. 3.Pemerintah melarang Freeport mengekspor konsentrat jika statusnya belum menjadi IUPK.
  4. 4.Freeport harus membangun smelter dalam 5 tahun.
  5. 5.Freeport harus melaksanakan divestasi 51%.
  6. 6.Ketentuan pajak bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan perpajakan yang berlaku.

Sikap Freeport:

  1. 1.Memegang teguh kontrak karya (KK) hingga masa kontrak 2021, dengan alasan kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi pekerja dan pemegang saham.
  2. 2.Bersedia mengubah KK menjadi IUPK asalkan diberi hak yang sama dengan KK.
  3. 3.Ada jaminan pemerintah soal kepastian hukum dan fiskal.
  4. 4.Bersedia membangun smelter asalkan ada kepastian perpanjangan kontrak.
  5. 5.Ketentuan pajak bersifat naildown (tetap sampai kontrak berakhir).
  6. 6.Memberi waktu kepada pemerintah untuk negosiasi selama 120 hari sejak bulan
  7. 7.ini. Jika negosiasi gagal, Freeport akan menggugat pemerintah ke arbitrase dan menuntut ganti Rp 500 triliun.
  8. 8.Besaran divestasi sesuai KK. yakni 30%.

Perbedaan KK dan IUPK Kontrak Karya (KK):

  1. 1.Status pajanjian: kontak.
  2. 2.Kedudukan pemerintah dan Freeport sebagai pemegang KK
  3. 3.Hak dan kkewajiban: sesuai yang tercantum dalam KK.
  4. 4.Ketentuan pajak dan PNBP: stabil tidak berubah-ubah hingga masa kontrak habis (naildown).
  5. 5.Kewajiban pemegang KK: wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan aatau tahun 2014 (berdasarkan Pasal 170 UU Minerba).
  6. 6.Divestasi: 30% freeport ingin tetap sebagai pemegang saham mayoritas).
  7. 7.Perpanjangan kontrak: Menteri ESDM baru dapat memberikan perpanjangan kontrak 2 tahun sebelum kontak berakhir pada 2021, yakni pada 2019 (Pasal112B Ayat 2 PP No 77/2014).

Sikap Freeport:

  1. a.Memegang teguh kontrak karya (KK) hingga masa kontrak 2021. dengan alasan kestabilan dan pelindungan jangka panjang bagi pekerja dan pemegang saham
  2. b.Bersedia mengubah KK menjadi IUPK asalkan diberi hak yang sama dengan KK.
  3. c.Ada jaminan pemerintah soal kepastian hukum dan fiskal.
  4. d.Bersedia membangun smelter asalkan ada kepastian perpanjangan kontrak.
  5. e.Ketentuan pajak bersifat naildown (tetap sampai kontrak berakhr).
  6. f.Memberi waktu kepada pemerintah untuk negosiasi selama 120 hari sejak bulan ini. Jika negosiasi gagal. Freeport akan menggugat pemerintah ke arbritase dan menuntut ganti Rp 500 triliun.
  7. g.Besaran divestasi sesuai KK, yakni 30%

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK):

  1. 1.Status perjanjian izin.
  2. 2.Kedudukan pemerintah lebih tinggi dari Freeport, karena negara adalah pemberi izin yang berada diatas perusahaan pemegang izin.
  3. 3.Hak dan kewajiban: mengacu pada UU Minerba dan PP No 2 Tahun 2017.
  4. 4.Ketentuan pajak dari PNBP: bersifat prevailling. Berdasarkan pasal 131 UU Minerba, besarnya pajak dan PNBP dari pemegang IUPK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. 5.Kewajiban pemegang IUPK: wajib melakukan pemurnian, namun tidak diberi batasan waktu untuk merampungkan smelter (Pasal 102 dan 103 UU Minerba).
  6. 6.Divestasi: Freeport dan perusahaan tambang asing pemegang IUPK lainnya wajib melakukan divestasi saham hingga 51% kepada pihak Indonesia secara bertahap setelah 1 tahun memasuki masa produksi (Pasal 97, PP No 1/2017)
  7. 7.Perpanjangan kontrak: IUPK dimungkinkan diperpanjang 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK (Pasal 72 dalam PP No 1/2017), sehingga Freeport bisa mengajukan perpanjangan kontrak 5 tahun sebelum habis masa kontrak 2021.

Fakta-fakta Sengketa Freeport-Pemerintah:

  1. a.Berdasarkan Pasal 170 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pemegang kontrak karya (KK) wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, yakni pada 2014. Dengan demikian Freeport sebagai pemegang KK tak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga (hanya produk yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor).
  2. b.Hingga kini: Freeport baru bisa memurnikan 40% dari konsentrat tembaganya di smelter Gresik.
  3. c.Pemerintah sudah memberikan relaksasi selama 3 tahun hingga 11 Januari 2017 lewat Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014, tapi Freeport tak juga membangun smelter sendiri.
  4. d.Freeport menolak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan izin ekspor yang diberikan pemerintah dengan alasan IUPK tidak memberikan kepastian dan stabilitas untuk jangka panjang. Freeport ingin mempertahankan hak-haknya seperti dalam KK.
  5. e.Dalam KK tahun 1991, freeport wajib mendivestasikan saham hingga 51% kepada pihak Indonesia. Namun, berdasarkan butir-butir kesepakatan amandemen KK antara pemerintah dan Freeport pada 25 Juli 2017, Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham 30% sampai 2019 kepada pihak Indonesia. Sampai saat ini, Freeport baru mendivestasikan 9,36% saham kepada pihak Indonesia.
  6. f.Berdasarkan KK 1991, divestasi 51 % saham Freeport kepada pihak Indonesia dalam dua tahap selama 20 tahun. Divestasi pertama sebesar 9, 36% dilakukan dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Divstasi kedua sebesar 2% per tahun mulai 2001, hingga kepemilikan nasional sejak 51%. Berarti 51% saham Freeport harusnya sudah berada di tangan peemerintah, BUMN, BUMD, atau swasta nasional sejak 2011, atau sebelum KK diamandemenkan pada 25 Juli 2014, dimana besaran divestasi diturunkan dari 51% menjadi 30%. Tapi Freeport baru mendivestasi 9,36% sahamnya kepad pihak Indonesia. Mulai awal 2016, Freeport menwarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah, namun divestasi belum terealisasi.
  7. g.Pemerintah dianggap melanggar UU jika tidak melaksanakan Pasal 170 UU Minerba.
  8. h.Pada 10 Februari 2017, Menteri Esdm menerbitkan IUPK agar Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg, Papua.
  9. i.Untuk bisa tetap mengekspor konsJAKARTA - Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia memasuki babak baru. Masing-masing pihak bakal mengajukan bentuk penawaran mengenai kepastian fiskal dan hukum dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Keinginan Freeport akan diakomodasi jika selaras dengan keinginan pemerintah.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot, pertemuan antara pemerintah dan perwakilan Freeport masih bergulir. Pertemuan berikutnya akan membahas keinginan Freeport dan sejauh mana pemerintah bisa mengakomodasinya.

"Masing-masing pihak sedang menyusun apa yang menjadi posisinya masing-masing," kata Bambang di Jakarta, akhir pekan lalu. Namun, ia menolak membeberkan kapan negosiasi akan digelar.

Bambang Gatot menjelaskan. Freeport menginginkan instrumen kepastian dalam kontrak karya (KK) dituangkan dalam IUPK. Keinginan Freeport telah diakomodasi pemerintah dalam Peraturan Menteri ESDM No 15 Tahun 2017. Pasal 8 beleid itu menyatakan, ketentuan-ketentuan dalam KK serta dokumen kesepakatan lainnya antara pemerintah dan pemegang KK menjadi bagian tak terpisahkan dari pemberian IUPK. Ketentuan itu pun tetap berlaku sampai jangka waktu yang ditetapkan dalam IUPK.

"Hanya yang perlu diingat, Undang-Undang Minerba mengamanatkan peningkatan penerimaan negara. Nah, di situ negosiasi terjadi terkait kepastian fiskal dan hukum," ujar dia.

Silang sengketa antara Freeport dan pemerintah berawal ketika per-usahan tambang terbesar di dunia asal Amerika Serikat (AS) itu menolak IUPK yang diterbitkan Kementerian ESDM. Freeport berkeras tak mau KK berganti IUPK Freeport bersedia KK-nya diubah menjadi IUPK asalkan diberi hak yang sama dengan KK (lihat tabel/pointer)

Secara terpisah, Staf Khusus Bidang Komunikasi Menteri ESDM Hadi M Djuraid mengungkapkan, IUPK yang diterbitkan pada 10 Februari 2017 memberi waktu kepada Freeport selama enam bulan untuk melakukan negosiasi. Selama setengah tahun berstatus IUPK Freeport bisa mengekspor konsentrat tembaga, menyusul izin ekspor yang diterbitkan Kementerian ESDM untuk Freeport sejak 17 Februari lalu.

"Dalam enam bulan ini semestinya berjalan normal dan masyarakat tidak jadi korban. Itu solusi dan titik tengah dari pemerintah, sehingga perusahaan tetap berjalan. Mereka pun punya waktu untuk mengkaji apakah menerima sepenuhnya IUPK ini atau ada pikiran lain," tutur dia.

Tetap Menolak

Di pihak lain, Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoRan Richard C Adkerson menegaskan, pihaknya tetap berpegang pada sikap yang telah disampaikan kepada pemerintah pada 17 Februari silam. Freeport menolak rekomendasi i2in ekspor dan penerbit-kan IUPK "Soalnya, IUPK belum memuat kepastian fiskal dan hukum seperti di KK" tandas dia.

Menurut Richard, Freeport kini mengalami kondisi kahar (force majeure), menyusul terhentinya kegiatan produksi karena perusahaan itu belum bisa mengekspor konsentrat Karena ekspor terhambat, tempat penyimpanan tak lagi mampu menampung konsentrat yang diproduksi perusahaan tersebut Sebab, 40% hasil produksi tidak terserap PT Smelting di Gresik, Jawa Timur akibat terjadinya aksi pemogokan.

PT Smelting merupakan smelter yang memurnikan konsentrat tembaga Freeport dengan kapasitas satu juta ton. "Itu memaksa Freeport menghentikan operasi produksi pada 10 Februari," ucap dia.

Dia mengemukakan, bila FT Smelting beroperasi kembali maka produksi konsentrat Freeport akan disesuaikan dengan kebutuhan smelter. Artinya, pengurangan produksi konsentrat itu menyebabkan berkurangnya hampir 50% investasi, belanja barang dalam negeri, dan kontraktor.

Pengurangan pegawai ini, kata Richard, berlaku bagi semua. Tidak ada perbedaan bagi pekerja ekspatriat maupun pekeria Indonesia. Dia bilang pekeria asing di tambang Papua hanya bagian kecil saja. "Sekitar 98% pekerja Freeport merupakan pekerja Indonesia yang mayoritas berasal dari Papua," ujar dia.

Dia menerangkan, dari 32 ribu pekerja di tambang Freeport, sekitar 12 ribu di antaranya merupakan karyawan langsung. "Pengurangan pekerja ini bukan suatu bentuk pemaksaan dalam proses negosiasi dengan pemerintah. Jika Anda tidak bisa jual 60% hasil produksi, apa yang akan Anda lakukan? Kami berharap segera ada solusinya," papar dia.

Berdasarkan data Dinas Ketenaga-kerjaaan dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, jumlah pekeria yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 1.341 orang per 2 Maret lalu. PHK berlaku bagi pegawai kontraktor, sedangkan status dirumahkan berlaku bagi karyawan Freeport

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, operasi tambang bisa berjalan meski izin ekspor tidak terbit. Tapi tingkat produksi konsentrat hanya sekitar 40% sesuai kebutuhan PT Smelting. "Awal Maret, Smelting sudah beroperasi. Produksi kami hanya mengandalkan Smelting," ujar dia.

Sementara itu, pada Jumat (3/3) pekan lalu. Menteri ESDM Ignasius Jonan bertemu mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Usai pertemuan itu, Sudirman menerangkan perihal surat yang ditandatanganinya selaku Menteri ESDM pada 7 Oktober 2015 silam. Surat itu ditujukan kepada Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffet

"Surat itu harus dipahami sebagai proses nego yang sedang berlangsung waktu itu dan saya terjemahkan sebagai common letter. Surat tersebut ditulis atas perintah Pak Presiden sebagai follow up pertemuannya dengan chaiman Freeport waktu itu," ucap dia.

Surat itu kini menjadi pegangan Freeport dalam bernegosiasi dengan pemerintah. Richard Adkerson menagih janji pemerintah agar tetap menerapkan ketentuan fiskal dan hukum KK sebagaimana tercantum dalam surat tersebut

Sudirman Said meminta semua pihak tidak berpolemik mengenai surat itu. Pemerintah dan Freeport juga diharapan segera mencapai titik temu. "Saya yakin sekali, mudah-mudahan para pemerintah dan Freeport menemukan jalan tengah, nggak perlu saling menyudutkan," tandas dia.

Diambil Alih BUMN

Pengamat pertambangan yang juga Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso memperkirakan pemerintah dan Freeport akan sulit menca pai win-win solution.

Pemerintah, menurut Budi, sudah memberi toleransi sangat longgar kepada Freeport "Pemerintah sudah memberi kelonggaran agar Freeport bisa tetap mengekspor konsentrat. Agar tidak menyalahi ketentuan UU Minerba, KK memang harus diganti IUPK," tutur dia.

Dia mengungkapkan, jika Freeport sejak awal tidak setuju konsep IUPK, seharusnya keberatan itu sudah disampaikan sejak 2009, yakni sejak UU Minerba disahkan. "Nyatanya mereka diam saja, itu artinya mereka setuju ketentuan itu," tegas dia.

Budi mengatakan, jika Freeport tidak bersedia mengikuti keten-. tuan yang digariskan UU, pemerintah harus bertindak tegas. Apalagi jika Freeport sampai mem-PHK karyawan. "Sebenarnya mudah saja bagi pemerintah. Biarkan saja, toh kontrak Freeport akan habis pada 2021, biarkan habis dan tidak perlu diperpanjang. Saat itulah momentum bagi BUMN untuk melanjutkan kontrak," tandas dia.

Budi Santoso mengakui, salah satu klausul KK menyebutkan pemerintah tidak boleh menghalangi perpanjangan kontrak tanpa alasan yang jelas. Tapi klausul itu bisa dipatahkan dengan menyertakan fakta-fakta sebagai dasar alasan yang kuat dari pemerintah, misalnya Freeport melakukan wanprestasi," tutur dia

Ihwal ancaman Freeport membawa sengketa ini ke arbitrase, menurut Budi, pemerintah tidak perlu khawatir. Peluang pemerintah untuk menang sangat besar, karena acuan pemerintah sangat kuat, yakni undang-undang.

Dia menambahkan, ada dua hal yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, menyiapkan lembaga, perusahaan, atau perusahaan induk (holding) untuk mengambil alih kegiatan operasi Freeport. Kendati belum pasti, tidak ada salahnya jika pemerintah menyiapkan jauh-jauh hari. "Kedua, pemerintah harus menyiapkan tim hukum yang kuat untuk menghadapi gugatan Freeport" ucap dia.

Bagi tenaga kerja yang di-PHK, menurut dia, pemerintah bisa menyalurkannya pada proyek-proyek infrastruktur. "Pemerintah kan sedang gencar membangun infrastruktur, khususnya di Papua, mereka bisa disalurkan ke sana." kata Budi.

Secara terpisah. Juru bicara Gerakan Solidaritas Peduli Freeport (GSPF) Fredrik Magai menyatakan, aktivitas tambang Freeport di Papua tinggal 20% karena terhentinya operasi produksi konsentrat tembaga sejak 10 Februari.

Kegiatan yang masih berlangsung hanya perawatan tambang dan alat berat. Perawatan tambang dilakukan untuk tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah. "Kegiatan ini bertujuan untuk menjaga tebing-tebing pada tambang tersebut agar tidak longsor," kata Fredrik yang dihubungi dari Mimika. Minggu (5/3). Sedangkan, General Superintendent Environmental Freeport Indonesia Robert Sarwom menambahkan, terhentinya produksi konsentrat membuat air sungai yang mengaliri tailing atau pasir sisa tambang kini menjadi jernih. Padahal biasanya sungai tersebut berwarna keruh. Dia menegaskan, tailing tidak berbahaya maupun beracun. Namun karena volumenya masih besar, tailing masih ditetapkan sebagai limbah bahari berbahaya dan beracun (B3). Robert menerangkan, tailing tersebut tidak mengalir bebas ke pesisir pantai selatan Papua, tapi ditampung di daerah pengendapan seluas 23.000 hektare di dataran rendah yang telah disetujui pemerintah melalui izin amdal. Banyak warga Timika yang mendulang emas di daerah pengendapan itu.

Sementara itu, Fredrik saat ini sudah berada di Jakarta bersama dengan karyawan Freeport lainnya. Mereka berencana menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemudian ke Kementerian ESDM, serta Presiden Joko Widodo. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi serupa di kota Timika pada 17 Februari lalu. Aksi di Jakarta berlangsung pada 7-8 Maret diikuti 250 orang. Fredrik menegaskan, aksi bertujuan untuk meminta pemerintah memperhatikan nasib pekerja.

"Ini murni gerakan solidaritas. Aksi ini jangan dinilai untuk menekan pemerintah dalam proses negosiasi dengan Freeport yang berlangsung. Dia berharap perusahaan bisa ekspor konsentrat lagi sehingga operasi produksi kembali berjalan normal," tuturnya.

SENGKETA FREEPORT PEMERINTAH

  1. 1.Sikap Pemerintah:
  2. 2.Berdasarkan UU Minerba. Freeport harus bersedia mengubah status kontraknya dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).
  3. 3.Pemerintah melarang Freeport mengekspor konsentrat jika statusnya belum menjadi IUPK.
  4. 4.Freeport harus membangun smelter dalam 5 tahun.
  5. 5.Freeport harus melaksanakan divestasi 51%.
  6. 6.Ketentuan pajak bersifat prevailing atau menyesuaikan aturan perpajakan yang berlaku.

Sikap Freeport:

  1. 1.Memegang teguh kontrak karya (KK) hingga masa kontrak 2021, dengan alasan kestabilan dan perlindungan jangka panjang bagi pekerja dan pemegang saham.
  2. 2.Bersedia mengubah KK menjadi IUPK asalkan diberi hak yang sama dengan KK.
  3. 3.Ada jaminan pemerintah soal kepastian hukum dan fiskal.
  4. 4.Bersedia membangun smelter asalkan ada kepastian perpanjangan kontrak.
  5. 5.Ketentuan pajak bersifat naildown (tetap sampai kontrak berakhir).
  6. 6.Memberi waktu kepada pemerintah untuk negosiasi selama 120 hari sejak bulan
  7. 7.ini. Jika negosiasi gagal, Freeport akan menggugat pemerintah ke arbitrase dan menuntut ganti Rp 500 triliun.
  8. 8.Besaran divestasi sesuai KK. yakni 30%.

Perbedaan KK dan IUPK Kontrak Karya (KK):

  1. 1.Status pajanjian: kontak.
  2. 2.Kedudukan pemerintah dan Freeport sebagai pemegang KK
  3. 3.Hak dan kkewajiban: sesuai yang tercantum dalam KK.
  4. 4.Ketentuan pajak dan PNBP: stabil tidak berubah-ubah hingga masa kontrak habis (naildown).
  5. 5.Kewajiban pemegang KK: wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan aatau tahun 2014 (berdasarkan Pasal 170 UU Minerba).
  6. 6.Divestasi: 30% freeport ingin tetap sebagai pemegang saham mayoritas).
  7. 7.Perpanjangan kontrak: Menteri ESDM baru dapat memberikan perpanjangan kontrak 2 tahun sebelum kontak berakhir pada 2021, yakni pada 2019 (Pasal112B Ayat 2 PP No 77/2014).

Sikap Freeport:

  1. a.Memegang teguh kontrak karya (KK) hingga masa kontrak 2021. dengan alasan kestabilan dan pelindungan jangka panjang bagi pekerja dan pemegang saham
  2. b.Bersedia mengubah KK menjadi IUPK asalkan diberi hak yang sama dengan KK.
  3. c.Ada jaminan pemerintah soal kepastian hukum dan fiskal.
  4. d.Bersedia membangun smelter asalkan ada kepastian perpanjangan kontrak.
  5. e.Ketentuan pajak bersifat naildown (tetap sampai kontrak berakhr).
  6. f.Memberi waktu kepada pemerintah untuk negosiasi selama 120 hari sejak bulan ini. Jika negosiasi gagal. Freeport akan menggugat pemerintah ke arbritase dan menuntut ganti Rp 500 triliun.
  7. g.Besaran divestasi sesuai KK, yakni 30%

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK):

  1. 1.Status perjanjian izin.
  2. 2.Kedudukan pemerintah lebih tinggi dari Freeport, karena negara adalah pemberi izin yang berada diatas perusahaan pemegang izin.
  3. 3.Hak dan kewajiban: mengacu pada UU Minerba dan PP No 2 Tahun 2017.
  4. 4.Ketentuan pajak dari PNBP: bersifat prevailling. Berdasarkan pasal 131 UU Minerba, besarnya pajak dan PNBP dari pemegang IUPK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
  5. 5.Kewajiban pemegang IUPK: wajib melakukan pemurnian, namun tidak diberi batasan waktu untuk merampungkan smelter (Pasal 102 dan 103 UU Minerba).
  6. 6.Divestasi: Freeport dan perusahaan tambang asing pemegang IUPK lainnya wajib melakukan divestasi saham hingga 51% kepada pihak Indonesia secara bertahap setelah 1 tahun memasuki masa produksi (Pasal 97, PP No 1/2017)
  7. 7.Perpanjangan kontrak: IUPK dimungkinkan diperpanjang 5 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUPK (Pasal 72 dalam PP No 1/2017), sehingga Freeport bisa mengajukan perpanjangan kontrak 5 tahun sebelum habis masa kontrak 2021.

Fakta-fakta Sengketa Freeport-Pemerintah:

  1. a.Berdasarkan Pasal 170 UU No 4 Tahun 2009 tentang Minerba, pemegang kontrak karya (KK) wajib melakukan pemurnian mineral dalam waktu 5 tahun sejak UU diterbitkan, yakni pada 2014. Dengan demikian Freeport sebagai pemegang KK tak bisa lagi mengekspor konsentrat tembaga (hanya produk yang sudah dimurnikan yang boleh diekspor).
  2. b.Hingga kini: Freeport baru bisa memurnikan 40% dari konsentrat tembaganya di smelter Gresik.
  3. c.Pemerintah sudah memberikan relaksasi selama 3 tahun hingga 11 Januari 2017 lewat Peraturan Pemerintah No 1 Tahun 2014, tapi Freeport tak juga membangun smelter sendiri.
  4. d.Freeport menolak izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dan izin ekspor yang diberikan pemerintah dengan alasan IUPK tidak memberikan kepastian dan stabilitas untuk jangka panjang. Freeport ingin mempertahankan hak-haknya seperti dalam KK.
  5. e.Dalam KK tahun 1991, freeport wajib mendivestasikan saham hingga 51% kepada pihak Indonesia. Namun, berdasarkan butir-butir kesepakatan amandemen KK antara pemerintah dan Freeport pada 25 Juli 2017, Freeport hanya diwajibkan melakukan divestasi saham 30% sampai 2019 kepada pihak Indonesia. Sampai saat ini, Freeport baru mendivestasikan 9,36% saham kepada pihak Indonesia.
  6. f.Berdasarkan KK 1991, divestasi 51 % saham Freeport kepada pihak Indonesia dalam dua tahap selama 20 tahun. Divestasi pertama sebesar 9, 36% dilakukan dalam 10 tahun pertama sejak 1991. Divstasi kedua sebesar 2% per tahun mulai 2001, hingga kepemilikan nasional sejak 51%. Berarti 51% saham Freeport harusnya sudah berada di tangan peemerintah, BUMN, BUMD, atau swasta nasional sejak 2011, atau sebelum KK diamandemenkan pada 25 Juli 2014, dimana besaran divestasi diturunkan dari 51% menjadi 30%. Tapi Freeport baru mendivestasi 9,36% sahamnya kepad pihak Indonesia. Mulai awal 2016, Freeport menwarkan 10,64% sahamnya kepada pemerintah, namun divestasi belum terealisasi.
  7. g.Pemerintah dianggap melanggar UU jika tidak melaksanakan Pasal 170 UU Minerba.
  8. h.Pada 10 Februari 2017, Menteri Esdm menerbitkan IUPK agar Freeport dapat melanjutkan kegiatan operasi dan produksinya di Tambang Grasberg, Papua.
  9. i.Untuk bisa tetap mengekspor konsentrat, Freeport harus berubah status dari KK menjadi IUPK.

(az) Rangga Prakoso, Euis Rita Hartati

 entrat, Freeport harus berubah status dari KK menjadi IUPK.

(az) Rangga Prakoso, Euis Rita Hartati

 Sumber : Investor Daily, 06 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 08:00 )
 

Indonesia Terus Lanjutkan Hilirisasi Minerba

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Indonesia tetap akan terus melanjutkan hilirisasi atau peningkatan nilai tambah produk tambang di dalam negeri. Beleid-beleid yang diterbitkan belum lama ini juga dalam rangka mewujudkan hilirisasi ini.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengatakan, saat ini terdapat 22 proyek pabrik pengolahan dan pemurnian bijih (smelter) di dalam negeri, di mana 10 smelter sudah beroperasi dan 12 lainnya masih tahap konstruksi. Namun, realisasi penambahan smelter ini masih diharap target pemerintah, sebagian besar baru memproses sampai menjadi konsentrat saja.

"Hilirisasi tetap menjadi target, oleh karena itu PP 1/2017 dan Permen turunannya itu tujuannya buat itu (hilirisasi)," kata dia dalam Indonesia Mining Outlook 2017 di Jakarta, Rabu (1/3).

PP 1/2017 yang mengatur kegiatan pertambangan mineral dan batubara, diakuinya memang memberikan kesempatan ekspor untuk perusahaan

tambang. Namun, kesempatan ekspor tidak diberikan dengan mudah. Pemerintah mengatur syarat-syarat ketat seperti harus membayar bea keluar ekspor dan harus membangun smelter dalam kurun waktu lima tahun. Selain itu, ekspor juga hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (1UPK).

u Itu kami juga tidak kasih secara bebas karena kami mencari perusahaan-perusahaan yang serius untuk bangun pabrik ataupun refinery di Indonesia dalam semua aspek," ujar dia. 

Dia menegaskan, beleid ini tidak berarti pemerintah memaksa perusahaan pemegang KK mengubah kontraknya menjadi IUPK. Perusahaan juga memiliki opsi untuk bekerja sama dengan perusahaan pemilik smelter untuk mengolahkan bijih mineralnya. Kebijakan ini diklaimnya tidak akan membuat pengusaha tambang bangkrut

Pihaknya menargetkan pada 2021-2022 nanti hilirisasi minerba dapat terwujud di Indonesia dengan berbabagai instrumen pengawasan oleh pemerintah. Walaupun, diakuinya bahwa

investasi smelter cukup besar. Sementara keekonomian dan keuntungan proyek smelter tidak iebih besar dari industri tambang itu sendiri.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menambahkan, dampak hilirisasi sangat besar bagi Indonesia. Pengolahan dan pemurnian lebih lanjut tentu akan menaikkan nilai jual dari produk tersebut Selain itu, produk yang dihasilkan juga dapat memenuhi kebutuhan bahari baku industri nasional. "Satu smelter itu akan menggerakan lima sampai enam industri ke depannya," kata dia.

Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha menuturkan, kebijakan hilirisasi ini akan diperjelas dalam revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara. Utamanya, pihaknya akan memastikan justifikasi yang akurat dari istilah peningkatan nilai tambah atau nilai produk tambang. Contohnya, pemurnian jelas dapat dipastikan akan meningkatkan nilai tambah bijih mineral, 

(ayu)

 Sumber : Investor Daily, 02 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 23 Maret 2017 07:47 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL