Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pendapatan Freeport Semester I dari Grasberg Capai US$ 6 Miliar

Surel Cetak PDF

Realisasi pendapatan Freeport di semester I 2013 turun 36,7% dibanding periode yang sama 2012 sebesar US$ 9,53 miliar.

Ignasius Laya

JAKARTA. Freeport-McMoRan Copper Gold Inc, perusahaan tambang terbesar di dunia, membukukan pendapatan US$ 6,03 miliar pada semester I 2013 dari penjualan tembaga dan emas yang berasal dari tambang Grasberg, Papua.

Laporan resmi Freeport yang dirilis Selasa (23/7), menyebutkan penjualan tembaga tambang Grasberg mencapai 356 juta pound dan 342 ribu ounces emas.

Dengan realisasi hargajual rata US$ 3,20 per pound tembaga, dan US$ US$ 1.431 per ounces emas. Freeport membukukan pendapatan dari penjualan tembaga sebesar USS 1,14 miliar dan penjualan emassebesar US$ 4,89 miliar.

Realisasi pendapatan Freeport di semester I 2013 turun 36,7% dibanding periode yang sama 2012 sebesar US$ 9,53 miliar. Penurunan pendapatan dari tambang Grasberg yang dikelola anak usaha Freeport, PT Freeport Indonesia, dipicu penurunan volume penjualan emas dan penurunan harga jual rata-rata tembaga dan emas.

Penjualan tembaga Januari-Juni tercatat sebanyak 356 juta pound, naik 12,3% dari 317 juta pound pada periode yang sama tahun lalu. Namun realisasi harga jual rata-rata tembaga turun menjadi US$ 3,20 per pound dari US$ 3,56 pound pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan emas Januari-Juni tercatat turun 33,3% menjadi 342 ribu ounces dari 513 ribu ounces pada periode yang sama 2012. Sementara realisasi harga jual rata-rata turun signifikan menjadi US$ 1.431 per ounces dari US$ 1.639 per ounce.

Secara kuartalan, penjualan tembaga kuartal II 2013 tercatat turun 13,6% menjadi 158 juta pound dari 183 juta pound pada kuartal II 2012 sebanyak 183 juta pound. Sedangkan penjualan emas turun 38,8% menjadi 151 ribu ounces dari 247 ribu ounces.

Menurut manajemen Freeport, penurunan penjualan merupakan dampak penghentian sementara operasi tambang Grasberg pasca peristiwa runtuhnya fasilitas latihan bawah tanah di area Big Gossan pada 14 Mei 2013.

Pemerintah Indonesia baru mengizinkan pengoperasian tambang terbuka pada 24 Juni 2013, sementara tambang bawah tanah beroperasi pada 7 Juli 2013.

"Penghentian sementara kegiatan pertambangan dan pengolahan di PT Freeport Indonesia, yang kemudian dilanjutkan, berdampak pada pengurangan produksi yang diperkirakan sekitar 125 juta pound tembaga dan 125 ribu ounces emas untuk kuartal kedua 2013," ungkap manajemen Freeport.

Produksi tembaga dari tambang Grasberg sepanjang semester I 2013 naik 20,9% menjadi 358 juta pound dari 269 juta pound pada periode yang sama 2012.

Namun penghentian sementara tambang mengakibatkan produksi kuartal II 2013 turun 19,6% menjadi 139 juta pound dari 173 juta pound pada kuartal II 2012.

Produksi emas semester I 2013 turun 25,2% menjadi 243 ribu ounces dari 459 ribu ounces pada semester I 2013. Produksi emas kuartal II juga turun 38,8% menjadi 151 ribu ounces dari 247 ribu ounces pada kuartal II 2012.

Freeport melaporkan, pada periode 10 Juli - 19 Juli 2013, pabrik pengolahan bijih atau ore (mill) rata-rata mengolah sekitar 200.000 metrik ton bijih per hari menjadi konsentrat.

Rozik Soetjipto, Presiden Direktur Freeport Indonesia, rm-ngatakan produksi tambang Grasberg tahun ini diperkirakan 20% di bawah target.

"Hanya mencapai 80% dari target karena dua tambang sudah bulan berhenti," kata dia.

Rozik mengatakan bijih mineral dari tambang bawah DOZ tanah memiliki tingkat keasaman yang tinggi sehingga harus ditambahkan kapur untuk menetralisir kandungan asam. Hal ini mempengaruhi produksi konsentrat.

Target Penjualan

Manajemen Freeport menyebutkan produktivitas dalam operasi tambang terbuka Grasberg dan tambang bawah tanah di area Deep Ore Zone (DOZ) tambang terus ditingkatkan.

Saat ini area DOZ diperkirakan menghasilkan 40 ribu metrik ton bijih per hari dan akan mencapai 80 ribu metrik ton bijih per hari pada pertengahan 2014.

"Penjualan dari tambang Indonesia diperkirakan sekitar 0,9 miliar pound tembaga dan 1 juta ounces emas untuk 2013, dibanding dengan 0,7 miliar pound tembaga dan 0,9 juta ounces emas pada tahun 2012," ungkap manajemen Freeport.

Estimasi penjualan tembaga dan emas tahun ini lebih rendah dari perkiraan pada April 2013 terutama disebabkan oleh penghentian sementara operasi tambang yang sebelumnya terjadi.

Selain itu, dampak usaha perusahaan untuk meningkatkan produksi dari tambang bawah tanah dan waktu mengakses kadar emas dan tembaga yang lebih tinggi di tambang terbuka juga berdampak terhadap penurunan produksi.

"Penjualan dari tambang Indonesia diperkirakan akan meningkat pada 2014 sampai 2016 karena Freeport Indonesia akan mendapatkan akses ke kadar bijih yang lebih tinggi," tulis manajemen perseroan.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 25 Juli 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juli 2013 11:05 )
 

Perusahaan Tambang Tidak Harus Bangun Smelter

Surel Cetak PDF

Peningkatan nilai tambah mineral bertujuan agar bijih tidak dibawa keluar tetapi diolah dan dimurnikan di dalam negeri.

Ignasius Laya

JAKARTA. Pemerintah menegaskan kewajiban pengolahan dan pemurnian seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tidak berarti perusahaan tambang harus membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) sendiri.

Thamrin Sihite, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan perusahaan tambang dapat memenuhi kewajiban dengan menyuplai mineral mentah kepada smelter dalam negeri atau bergabung dengan konsorsium yang membangun smelter.

"Mereka tidak harus bikin smelter tetapi diwajibkan mengolah dan memurnikan di dalam negeri. Mereka bisa saja kerja sama dengan perusahaan smelter yang mau nampung ore (bijih) mereka atau gabung dengan konsorsium yang lain. Intinya peningkatan nilai tambah itu biar ore ini tidak dibawa keluar tetapi diolah serta dimurnikan di dalam negeri," kata Thamrin kepada Finance Today, Selasa.

Thamrin mengatakan kewajiban pengolahan dan pemurnian memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar bagi ekonomi nasional. Selain menambah jumlah tenaga kerja, perusahaandapat memperoleh nilai tambah yang selama ini dinikmati negara lain. Hal yang juga penting adalah mineral-mineral ikutan dalam mineral mentah tidak dapat diolah dan berpotensi menambah keuntungan perusahaan.

"Selama ini nikel ore dibawa keluar padahal kandungnya nikelnya maksimal dua persen, 98% itu ada banyak mineral ikutan. Di situ juga ada mineral-mineral tanah jarang yang sangat berharga," kata dia.

Martiono Hardianto, Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA), sebelumnya mengatakan kewajiban pemurnian mineral tidak bisa diseragamkan untuk semua jenis mineral. Studi yang dilakukan Lembaga Afiliasi Penelitian dan Industri Institut Teknologi Bandung menunjukan jenis mineral yang ekonomis untuk dimurnikan adalah bauksit, nikel, dan bijih besi. Sementara tembaga dan zink tidak ekonomis untuk dimurnikan di dalam negeri.

Dia mengatakan tiga komoditas itu jika diolah akan meningkatkan nilai tambah 70% terhadap price base. Konsentrat tembaga telah mencapai 95% dari price base. Jika dimurnikan, nilai tambahnya hanya 5%, namun dengan nilai investasi hampir setengah dari investasi untuk pengolahan oremenjadi konsentrat.

Pengolahan ore menjadi konsentrat tembaga sekitar USS 20 ribu per ton, tetapi pemurnian tembaga (nilai tambah 5%) membutuhkan investasi US$ 10 ribu per ton.

Meniru Nemwont

Menurut Thamrin, perusahaan tambang yang masih menyatakan pembangunan smelter tidak ekonomis dilakukan sendiri dapat meniru langkah kerja sama PT Newmont Nusa Tenggara, PT Indosmelt dan PT Nusantara Smelter.

Newmont telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk memasok konsentrat bagi smelter PT Indosmelt.

Newmont Nusa Tenggara, anak usaha Newmont Mining Corporation, telah menyatakan siap memasok konsentrat untuk smelter yang akan dibangun di dalam negeri.

Rubi W Purnomo, Juru Bicara Newmont Nusa Tenggara, mengatakan Newmont telah menandatangani MoU dengan beberapa perusahaan smelter dalam negeri untuk memasok konsentrat dari tambang Batu Hijau, Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

"Untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait kebijakan peningkatan nilai tambah dalam negeri, saat ini kami sudah menjalin MoU dengan perusahaan-perusahaan smelting dalam negeri, termasuk PT Indosmelt," ungkap dia kepada Finance Today.

Freeport Indonesia, anak usaha Freeport McMoRan Copper-Gold, perusahaan tambang asal Amerika Serikat juga sedang melakukan pembicaraaan dengan Indosmelt untuk kebutuhan suplai konsentrat.

Daisy Primayanti, Head of Corporate Communication Freeport Indonesia, mengatakan pembicaraan itu belum menghasilkan kesepakatan.

"Kami masih terus lakukan pembicaraan (due diligence) dengan Indosmelt dan belum ada MoU final," kata dia kepada Finance Today.

Menurut Daisy, sejauh ini ada tiga kandidat perusahaan smelter nasional yang sedang dalam proses pembicaraan awal dengan Freeport Indonesia untuk pasokan konsentrat, termasuk Indosmelt.

 Sumber : Indonesia Finance Today, 24 Juli 2013

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 25 Juli 2013 10:37 )
 

Sejumlah Poin Masih Jadi Ganjalan

Surel Cetak PDF

Oleh: Hendra Sinadia & Joko Susilo/Resources

Hingga kini, renegosiasi kontrak-kontrak pertambangan belum mencapai hasil seperti yang diinginkan, baik dari sisi pemerintah maupun oleh perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B). Renegosiasi terkesan berjalan lambat dan alot. Terutama menyangkut kontrak perusahaan-perusahaan tambang besar semacam Freeport, Newmont clan Vale.

Terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, renegosiasi dikaitkan dengan keinginan memperpanjang kontrak. Maklum, KK Freeport akan berakhir 2021, Vale akan selesai 2025 dan Newmont akan berujung di 2030.

Sampai saat ini, renegosiasi kontrak Freeport, Vale dan Newmont masih terganjal sejumlah poin dari enam poin yang menjadi pokok renegosiasi kontrak, yaitu besaran royalti, luas wilayah, perpanjangan kontrak, kewajiban pengolahan dan pemurnian, kewajiban divestasi, serta kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri. Ganjalan tersebut lebih disebabkan karena ketentuan dalam UU No. 4/ 2009 yang tidak sejalan dengan rencana jangka panjang dari para pemegang KK.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Rozik Boedioro Soetjipto mengakui, dari enam isu itu, ganjalan yang masih dicarikan solusinya adalah dua poin yaitu masalah luas wilayah dan pengolahan dan pemurnian di dalam negeri.

Pada prinsipnya, jelas Rozik, pihaknya telah mengajukan permohonan untuk wilayah operasi produksi seluas 10 ribu hektare, plus wilayah pendukung, yaitu untuk fasilitas, jalan, tailing disposal dan beberapa lokasi yang mempunyai prospek atau potensi mineral. Total luas wilayah yang kami ajukan adalah 148 ribu hektare. Jadi, ada penurunan 30%dari 212 ribu hektar luas wilayah Freeport saat ini.

Rozik mengatakan, proses renegosiasi terkait kewajiban pembangunan smelter hingga saat ini belum menemukan solusi yang tepat, dan masih dibahas dengan pemerintah. Freeport, katanya, siap berpartisipasi dan menduktung feasibility study terkait pembangunan smelter yang dilakukan secara bersama-bersama oleh instansi pemerintah terkait, badan usaha milik negara (BUMN), pabrik peleburan yang berpengalaman, konsultan dan perguruan tinggi dalam mengkaji pembangunan smelter tembaga di dalam negeri.

Hal tersebut merupakan salah satu opsi yang tengah dikaji oleh internal perusahaan terkait implementasi dari amanat UU No. 4/2009. Sementara opsi lainnya adalah Freeport akan bekerja sama dengan pihak ketiga yang ingin membangun smelter untuk menjamin pasokan konsentrat sebagai bahan baku yang akan diolah di smelter tersebut.

Soal ini, seperti diberitakan Reuters, Senior Vice President Marketing and Sales Freeport McMoRan Copper and Gold Javier Targhetta mengatakan, Freeport lebih memilih untuk menjadi pemasok konsentrat kepada seluruh smelter di dalam negeri dibandingkan dengan membangun smelter sendiri.

Pembangunan smelter menurutnya adalah bisnis yang sulit karena membutuhkan modal yang besar dengan keuntungan yang minim. Bahkan, Javier tidak melihat ada nilai tambah dari sisi current treatment and refining charges (TC/RCs) dari pembangunan smelter itu. Sebagai informasi, perusahaan smelter hanya mengandalkan pemasukan dari biaya TC/RCs tersebut. Adapun pembentukan struktur biaya TC/RC dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran.

Terkait dengan poin mengenai royalti, Rozik mengungkapkan, pihaknya bersedia membayar tarif royalti lebih tinggi. "Itu kami oke. Pajak juga tetap 35% mengikuti tarif pada saat KK ditandatangani, meskipun pajak yang berlaku sekarang 25%, tapi kami diminta untuk tetap tidak boleh turun. Kami sudah bersedia bayar royalti lebih tinggi, tapi kami dengar juga pemerintah minta lebih.”

Menurut informasi, pemerintah menginginkan tarif royalti sebesar 10%. Usulan ini yang dikeluhkan oleh Tony Wenas, Wakil Ketua API-IMA yang menyebutkan tarif royalti 10% tersebut yang tertinggi didunia.

Soal divestasi, sambung Rozik, Freeport McMoran (FCX) sebagai pemegang saham terbesar juga bersedia meningkatkan porsi kepemilikan Indonesia, tapi angka persisnya berapa itu belum. "Dari sisi kami, Freeport sudah memenuhi kontrak karya mengenai divestasi. Bahkan sudah ada pernyataan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bahwa kami sudah divestasi pada tahun 1990-an, yakni 20%. Memang dari 20% itu kemudian terjadi dilusi sehingga pemerintah dari semula 10% tinggal 9,36% dan yang swasta melalui PT Indocopper dari 10%, tinggal 9,36% yang kemudian default. Kami bersedia mengembalikan lagi porsi untuk nasional sebesar 20%, yakni 9,36% dari yang dimiliki saat ini ditambah 10,64% yang kami tawarkan lagi. Jadi, total 20% untuk Indonesia. Kami sudah bersedia dan pemerintah tampaknya memahami."

Saat ini, Freeport sudah mulai menyiapkan infrastruktur untuk tambang bawah tanah sejak 2008. Hal itu dilakukan untuk mencapai produksi di bawah permukaan hingga tahun 2041. Karena di dalam kontrak karya masa operasi produksi 30 tahun plus perpanjangan dua kali 10 tahun. “Kalau kontrak karya diputus pada 2021, bagaimana mengembalikan investasi untuk penyiapan underground. Oleh karena itu, dalam pembicaraan kami dengan pemerintah, masalah ini menjadi bagian dari renegosiasi termasuk permohonan perpanjangan dari Freeport."

Biaya yang dikeluarkan Freeport untuk persiapan infrastruktur tambang bawah tanah setiap tahun sekitar US$ 500 juta - US$ 600 juta. Malah tahun 2013 ini mungkin bisa US$ 1 miliar. Sekarang di tambang bawah tanah, sudah ada sekitar 600 kilometer tunnel, 200 kilometer bekas yang lama dan 400 kilometer tunnel baru untuk eksploitasi ke depan. Nantinya tambang bawah tanah di Freeport akan menjadi yang terbesar di dunia.

Berharap Segera Tercapai

Sementara itu, Presiden Direktur & CEO PT Vale Indonesia Tbk, Nico Kanter menjelaskan, Pihaknya sedang dalam pembahasan dan diskusi intensif dengan kementerian terkait, khususnya Kemenko Perekonomian, Kementerian ESDM, dan Kementerian Keuangan sehubungan dengan proses renegosiasi kontrak karya PT Vale Indonesia.

Proses renegosiasi ini, katanya, tentunya bukan bersifat pemaksaan atau sepihak, tapi berdasarkan kesepakatan bersama yang dilandasi niat baik dan memberi solusi terbaik bagi semua pihak, termasuk investor. "Kami berharap kesepakatan segera tercapai dengan pertimbangan nilai investasi jangka panjang dan manfaat signifikan bagi pemerintah dan masyarakat pemangku kepentingan."

Nico menceritakan, pihaknya sejauh ini sudah beberapa kali bertemu dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa, yang menyambut baik rencana renegosiasi Kontrak Karya PT Vale Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan bersama Group CEO Vale dari Brazil, kemudian juga bersama Direktur Asia Pasifik Vale. "Dalam pertemuan itu, saya menyampaikan bahwa kami siap duduk bersama pemerintah dan menyelesaikan renegosiasi ini secepatnya dengan prinsip win-win solution. Kami juga sudah melakukan sejumlah pertemuan dengan Menteri ESDM, Wamen ESDM, Dirjen Minerba dan tim."

Dari enam poin yang menjadi pokok renegosiasi, yang paling krusial bagi Vale adalah luas lahan, syarat-syarat perpanjangan kontrak, royalti dan divestasi. "Memang untuk luas lahan kami menilai bahwa hal tersebut harus ditinjau kembali. Tetapi semua itu tentu ada latar-belakangnya. Perlu diingat, bahwa PT Vale juga sudah pernah melepas sebagian konsesinya," terang Nico. Terkait dengan pelepasan lahan tambang (relinquishment), pihak IMA pernah menegaskan bahwa faktor pentingnya konservasi lahan adalah salah satu pertimbangan dari perusahaan pertambangan dalam mengelola lahan.

Pada awal Kontrak Karya, Vale mendapat 6,6 juta hektare, semua di Sulawesi. Kini tinggal sekitar 190.000 hektare. Ketika ada UU Minerba di tahun 2009, perusahaan yang sebelumnya bernama Inco ini melepaskan sekitar 28 ribu hektar. "Jadi, luas wilayah yang sudah kami lepaskan cukup signifikan. Namun, kami juga harus fair. Dengan luas wilayah saat ini, kalau tidak kami apa-apakan dalam jangka waktu yang cukup lama, ya tidak benar juga," kata Nico.

Hal ini merupakan salah satu bahan pembahasan utama dalam renegosiasi Vale dengan pemerintah, tentunya dengan menimbang bagaimana konsep pelepasan ini tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku dan sekaligus melibatkan pemerintah daerah agar dapat memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan komunitas terkait. "Tujuan utama Vale, konsep pelepasan ini harus mendapat dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan. Di samping itu, kami juga harus mempertimbangkan "lessons learned" (nilai pembelajaran) dari pengalaman kami melepaskan lahan konsesi di masa lalu. Juga bagaimana kita bersama-sama harus mematuhi aturan-aturan yang berkaitan dengan dampak lingkungan dan sosial."

Dalam proses nanti, ungkapnya, Vale bermaksud untuk menyerahkan lagi lahan seluas 45 ribu hektare. Hal ini sudah disampaikan ke pemerintah daerah setempat. Pertama, dengan Pemda Sulawesi Selatan dimana Vale memiliki konsesi seluas 118 ribu hektare. Kemudian Pemda Sulawesi Tengah, tempat Vale memiliki wilayah konsesi sekitar 40 ribu hektare. Dan dengan Pemda Sulawesi Tenggara, di mana Vale saat ini mempunyai 38 ribuan hektar lahan. Sehingga totalnya sekitar 190 ribu hektare.

Nico yakin, pemerintah, khususnya kementerian terkait antara lain ESDM, Keuangan, dan Kehutanan, juga memiliki tekad yang sama untuk segera menuntaskan renegosiasi Kontrak Karya PT, Vale. Apalagi ini adalah instruksi Presiden. "Kami siap, bahkan lebih dari siap, untuk bersama pemerintah menyelesaikan renegosiasi ini dengan niat baik. Namanya juga renegosiasi, saya yakin tidak ada unsur pemaksaan di sini."

Dia berharap, momentumnya tidak boleh meleset karena ini terkait dengan kepastian untuk melakukan investasi. "Investasi butuh kepastian selain terkait izin juga status Kontrak Karya. Meski demikian saya akan memastikan bahwa program perseroan tetap jalan. Mudah-mudahan kami menjadi perusahaan pertama yang sepakat menyelesaikan renegosiasi kontrak karya dengan pemerintah."

Mengenai royalti, dia menegaskan, Vale sudah bersedia untuk mengadakan penyesuaian royalti yang wajar. Sedangkan hal yang berkaitan dengan divestasi, PT Vale sudah memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak Karya, dan kini PT Vale sudah merupakan perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia.

 Sumber : Majalah RESOURCES, 3rd Edition/ Year 01/ April 2013

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 23 April 2013 10:56 )
 

“Outlook” Regulasi Pertambangan di 2013

Surel Cetak PDF

Oleh : Hendra Sinadia (Ketua Working Group Hukum Pertambangan PERHAPI)

Tahun 2013 sepertinya akan menjadi tahun pertaruhan sektor pertambangan. Betapi tidak menjadi tahun pertaruhan? Di tahun 2013 ini industri pertambangan masih dilanda kecemasan akan prospek harga komoditas mineral dan batubara. Selain itu, tahun 2013 sudah barang tentu akan terjadi peningkatan suhu politik jelang pemilu 2014. Regulasi sebagai produk yang disusun oleh pemerintah dan juga legislatif tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal termasuk kondisi politik. Dengan demikian, sangat menarik mengkaji kemungkinan-kemungkinan dampak regulasi yang sedang disusun atau yang kemungkinan akan diterbitkan.

Industri pertambangan adalah salah satu industri yang diatur secara ketat oleh berbagai regulasi (a heavily regulated industry), sehingga faktor risiko kebijakan (policy risk) merupakan salah satu faktor yang paling dominan bagi investor dalam mempertimbangkan keputusan berinvestasi di sektor yang merupakan salah satu sektor unggulan. Pengaturan regulasi di sektor pertambangan bukan hanya dominasi dari Kementerian ESDM, namun juga sangat tergantung akan pengaturan yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Keuangan dll. Selain itu, di era otonomi daerah, kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah, baik itu tingkat provinsi, kabupaten/kota, bahkan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha sektor pertambangan.

Guna melihat seperti apa perangkat regulasi atau kebijakan lintas sektoral yang akan diterbitkan di tahun 2013 akan berdampak bagi industri pertambangan, kita membaginya dalam koridor kewenangan oleh beberapa institusi pemerintah terkait seperti di bawah ini:

Kehutanan

Memasuki tahun 2013, industri kehutanan langsung dikejutkan oleh pernyataan dari Menteri Kehutanan, yang dikutip diberbagai media nasional beberapa hari lalu, bahwa pemerintah dalam waktu dekat ini akan menaikkan sea atau pinjam pakai lahan hutan untuk pertambangan sekitar 33% menjadi Rp 4 juta per hektare (ha). Pernyataan Menteri Kehutanan tersebut diperkuat oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Meskipun nampaknya pemerintah sudah satu suara mengenai hal tersebut, namun menarik untuk mendengar tanggapan dari Kementerian ESDM sebagai instansi yang mewadahi perusahaan pertambangan.

Kebijakan pemerintah yang menaikkan pungutan tarif pinjam pakai lahan hutan tersebut merupakan keputusan yang diambil terkait penyusunan rancangan peraturan pemerintah (RPP) perubahan PP No. 2 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kehutanan. Sudah barang tentu, kenaikan itu dilandasi atas keinginan dari sektor kehutanan untuk peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kehutanan semata. Nampaknya aspek kepastian hukum dan keberlangsungan usaha tidak mendapatkan porsi perhatian pemerintah dalam menyusun PP tersebut. Pihak industri yang diwakili oleh asosiasi usaha seperti IMA dan APBI telah menyampaikan keberatan secara resmi atas rencana peningkatan tarif pinjam pakai yang sedang digodok oleh Kementerian Kehutanan.

Lingkungan Hidup

Sejak pertengahan tahun lalu, industri pertambangan seakan terhenyak dengan substansi rancangan peraturan pemerintah (RPP) tentang Bahan Berbahaya dan Beracun (atau RPP B3). RPP yang sedang disusun oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) itu “by definition” mengklasifikasikan limbah-limbah pertambangan seperti slag, fly-ash, bottom-ash, tailing dan lain-lain sebagai limbah B3. Tentu saja substansi yang diatur di dalam RPP B3 akan memukul industri pertambangan. Potensi dampak yang akan ditimbulkan sangat signifikan tersebut mungkin tidak menjadi perhatian dalam penyusunan RPP.

Asosiasi industri seperti IMA dan APBI, sejak pertengahan tahun lalu telah menyampaikan keberatan atas RPP yang dalam penyusunan rancangan awalnya tidak meminta masukan dari dunia usaha sebagai pihak yang akan terdampak. Bahkan IMA dan APBI juga berjuang bersama-sama dengan 18 asosiasi lintas industri lainnya dalam memperjuangkan aspirasi dunia usaha ke berbagai institusi pemerintah terkait. Ternyata tidak hanya industri pertambangan saja yang akan merasakan dampak signifikan, tetapi juga lintas industri lainnya, seperti semen, baja, pulp dan kertas, migas, panas bumi dll. Tanpa adanya “political will” dari pemerintah untuk menjembati kebuntuan tersebut, dikhawatirkan RPP B3 akan memukul keberlangsungan usaha dan potensi investasi di sektor pertambangan yang sedang terpuruk dengan penurunan harga komoditas tambang.

Perpajakan

Salah satu rancangan peraturan pemerintah (RPP) yang dinantikan oleh industri pertambangan ialah RPP terkait dengan perlakuan perpajakan bagi industri pertambangan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Saat ini pihak Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan sedang menyusun RPP yang dapat menjadi salah satu barometer investasi pertambangan di masa akan datang. Beberapa aspek yang diharapkan akan diklarifikasi dalam RPP tersebut adalah mengenai kriteria atau ketegori pengakuan atas biaya-biaya yang dapat diperkurangkan (non-deductible expenses) bagi perusahaan pertambangan.

Selain itu, menarik untuk dinantikan apakah pemerintah akan merevisi PP No. 9 Tahun 2012 tentang Tarif PNBP Kementerian ESDM, khususnya tarif tentang royalti pertambangan. Pengusaha batubara yang dalam hal ini pihak APBI menyerukan agar pemerintah menurunkan royalti perusahaan pemegang perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara (PKP2B) agar sama dengan royalti yang dikenakan perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP). Ketentuan tentang royalti ini yang menjadi salah satu materi pembahasan yang alot dalam proses renegosiasi kontrak karya (KK) dan PKP2B.

Pertambangan

Mengenai regulasi atau kebijakan pertambangan yang merupakan kewenangan dari Kementerian ESDM, menarik untuk dicermati dinamika terkait dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“UU Minerba”), khususnya pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait dengan uji materi atas UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya (Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012). Seperti diketahui, MK telah menerima sebagian permohonan uji materi yang diajukan oleh Bupati Kutai Timur terkait dengan beberapa ketentuan di dalam UU Minerba. Putusan MK atas uji materi Bupati Kutai Timur bukanlah putusan pertama yang diambil oleh MK sehubungan dengan uji materi atas UU Minerba. Di pertengahan 2012, MK juga membatalkan beberapa ketentuan mengenai wilayah pertambangan rakyat dan luas wilayah eksplorasi di dalam UU Minerba. Sehingga UU Minerba yang sejatinya disusun sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan, berdasarkan fakta hukum hasil putusan MK, telah terjadi perubahan di beberapa ketentuan. Selain itu, terkait dengan putusan MK yang membatalkan keberadaan BP Migas atas uji materi terhadap Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, menarik untuk dicermati mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh para pihak yang mengajukan uji materi atas UU Migas tersebut. Seperti yang diberitakan di beberapa media, para tokoh-tokoh dibelakang pembubaran BP Migas, berkeinginan untuk mengajukan uji materi atas ketentuan mengenai KK dan PKP2B di dalam Pasal 169 huruf (a) di UU Minerba.

Selain dinamika terkait dengan UU Minerba tersebut, menarik untuk dicermati arah kebijakan pemerintah terkait dengan kewajiban peningkatan nilai tambah yang mewajibkan dilakukannya pengolahan dan pemurnian di dalam negeri efektif Januari 2014. Seperti yang dikhawatirkan sebelumnya oleh berbagai pihak, kebijakan peningkatan nilai tambah hampir pasti tidak akan berjalan seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan situasi seperti ini, patut ditunggu apakah pemerintah akan memberikan fleksibilitas bagi industri pertambangan ataukah pemerintah lebih memilih bersikap tegas tanpa mengindahkan kepentingan yang lebih besar yaitu berkurangnya penerimaan negara, pemutusan hubungan kerja besar-besaran, mandeknya investasi dan dampak negatif lainnya. Meskipun pihak Kementerian ESDM telah memberikan isyarat akan meninjau kembali Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2012, tapi tentunya ketentuan Pasal 170 yang mewajibkan perusahaan pemegang KK untuk melakukan pengolahan dan pemurnian dalam negeri patut dikaji lebih jauh. Apakah revisi atas Permen No. 7 tahun 2012, khususnya revisi atas batas minimum pengolahan dan pemurnian dianggap dapat memberikan kepastian hukum yang lebih kuat? Ataukah pemerintah harus menerbitkan semacam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) atas Pasal 170 UU Minerba?

 

---000---

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 21 Februari 2013 09:26 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL