Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Negosiasi Perusahaan Kemenkeu Dipercepat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian ESDM akan mengaudiensi para pemegang kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan Pertambangan batu bara yang belum meneken amendemen kontrak dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat negosiasi terkait dengan masalah fiskal.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko mengatakan, pihaknya baru mengundang para bos perusahaan tambang untuk berdiskusi soal amendemen kontrak. Khusus untuk pemegang kontrak karya (KK) dan perjanjian karya pengusahaan Pertambangan batubara (PKP2B) yang belum menandatangani amendemen kontrak. Kementerian ESDM berpesan agar penyelesaiannya dipercepat.

Pasalnya, hal tersebut akan berkaitan langsung dengan peningkatan kontribusi keuangan kepada negara. "Yang belum mencapai titik temu aspek keuangan atau Pajak. Menteri [ESDM] mendorong agar ada dialog dan audiensi dengan Menteri Keuangan," katanya, akhir pekan lalu.

Dari enam isu utama renegosiasi kontrak yang terdiri dari luas wilayah, peningkatan nilai tambah, divestasi, penggunaan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN), penerimaan negara, dan kelanjutan operasi, masalah fiskal atau penerimaan negara menjadi yang paling alot.

"Yang pasti, perusahaan punya hak dan kewajiban. Misalnya, bayar royalti dan Pajak. Ini yang terus dibahas," ujarnya.

Sejauh ini, sudah ada 21 kontrak karya yang telah telah diamandemen. Sementara itu, 11 perusahaan lainnya masih dalam tahap negosiasi dan dua perusahaan, yakni PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara telah berubah statusnya menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK).

Selain itu, 37 perusahaan berlisensi PKP2B telah menandatangani amendemen kontrak, 32 perusahaan dalam tahap negosiasi, empat perusahaan telah terminasi, dan satu perusahaan sedang dalam proses penutupan tambang.

Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Tino Ardhyanto menilai, sangat penting bagi pemerintah untuk menjaga keekonomian dan cadangan selama renegosiasi berlangsung. Artinya, di samping meningkatkan kontribusinya terhadap negara, pemerintah harus mEmastikan keberlangsungan operasi Pertambangan.

"Keberpihakan negara terhadap industri secara keseluruhan dan menjaga nilai keekonomian dari cadangan sangat penting," katanya.

Amanat penyesuaian kontrak-kontrak tambang tersebut telah dituangkan dalam UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dalam undang-undang tersebut, penyesuaian seharusnya paling lambat dilakukan pada 2010 atau 1 tahun setelah regulasi tersebut diundangkan.

(Lucky L Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 17 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 04:48 )
 

Jalan Melanggengkan Freeport Masih Terjal

Surel Cetak PDF

Jalan melanggengkan bisnis Freeport di Grasberg masih panjang.

Havid Vebri, Pratama Guitarra

Hampir setengah abad, PT Freeport Indonesia mengeruk Emas dan Tembaga di Gunung Grasberg Timika papua. Kini mereka berupaya mempertahankan ladang Emas itu lebih lama lagi.

Poin perpanjangan kontrak itulah yang jadi salah satu batu ganjalan kepastian bisnis PT Freeport Indonesia di Grasberg papua. Poin kedua, yang menjadi perdebatan antara Freeport dengan pemerintah Indonesia selain perpanjangan kontrak adalah permintaan pemerintah agar Freeport menjual saham PT Freeport Indonesia kepada pihak Indonesia hingga batas minimal 51%.

Ketiga, keinginan Freeport mendapatkan perlakuan khusus di bidang perPajakan yakni tarif Pajak flat selama masa kontrak. Keempat, tarik ulur pemenuhan janji PT Freeport untuk membangun pabrik pengolahan konsentrat Tembaga dan Emas di dalam negeri atawa Smelter, agar keinginan pemerintah untuk melarang Ekspor konsentrat Tembaga bisa terealisasi.

Seperti kita tahu, Freeport sejatinya sudah punya Smelter di Gresik Jawa Timur, bernama PT Smelting. Tapi kapasitasnya Smelter ini terlalu kecil sehingga tidak mampu mengolah seluruh konsentrat Tembaga hasil pengerukan dari Gresberg.

Janji untuk PT Freeport untuk menambah Investasi smele-ter di Gresik Jawa Timur ini sejatinya sudah mereka dengung-kan sejak tiga tahun terakhir. Tapi, realisasinya masih saja jalan di tempat

Meskipun persoalan negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport ini berkutat di empat isu besar tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji, yang juga berperan sebagai Ketua Tim negosiasi optimistis akan ada jalan keluar menuju kesepakatan. Ia menyebut, sejatinya Kementerian ESDM dan PT Freeport punya kesepahaman untuk menyelesaikan proses negosiasi ini hingga 10 Oktober 2017 mendatang. Namun, pemerintah menargetkan perundingan kelar akhir bulan ini. "Ini sesuai arahan Pak Menteri Ognasius Jonan) waktu rapat koordinasi di Kementerian Keuangan yang sepakat akhir Juli 2017 ini selesai," kata Teguh.

Artinya masih ada waktu pekan ini dan pekan depan untuk menuntaskan negosiasi dengan PT Freeport. Rencananya pemerintah akan mengundang bos besar Freeport Inc, Richard C. Adkerson McMoran akhir Juli ini, agar segera membuat kesepakatan atas hasi negosiasi tim yang berlangsung selama ini. "Jadi keputusannya di akhir Juli ya seperti itu ya (harus tunduk)," jelas Teguh tanpa mem-perinci apa saja poin-poin kesepakatan yang bakal dicapai.

Teguh menegaskan pemerintah juga tidak mau bertele-tele dalam menghadapi Freeport. Sebab pemerintah ingin agar perusahaan ini melanjutkan Investasi mereka di Indonesia, sekaligus menjadi simbol bahwa iklim Investasi di Indonesia masih nyaman bagi investor.

Amerika Serikat ini sudah menurut saat pemerintah memaksa mereka meninggalkan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Ini artinya kedudukan PT Freeport dengan pemerintah tidak lagi setara.

Freeport sebagai investor musti tunduk ke pemerintah sebagai regulator. "Jadi sudah sepakat mengenai instrumen regulasi IUPK. Sekarang dibahas Smelter dan kelangsungan operasi," katanya.

Kedua, mengenai perpanjangan masa operasi di Indonesia, Teguh mengklaim sudah ada kesepakatan untuk mEmasukkan perpanjangan izin operasi 2x10 tahun. Artinya meskipun Freeport berstatus IUPK mereka tetap berhak mendapatkan perpanjangan izin.

Artinya, pasca kontrak berakhir pada 2021 nanti, PT Freeport akan mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 2031, dan bisa mendapatkan Perpanjangan Operasi kedua hingga 2041.

Kesepakatan ini masih memungkinkan, lantaran diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 01/2017 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Mi-nerba). Meskipun perpanjangan izin operasi ini sifatnya tidak otomatis. "Arahan Menteri ESDM Ignasius Jonan, diperpanjang sampai 2031. Setelah mereka memenuhi semua persyaratan baru perpanjangan yang kedua," jelasnya.

Persyaratan yang dimaksud adalah poin ketiga yakni untuk merealisasikan Investasi membangun fasilitas Smelter di Gresik. Begitu juga soal proses Divestasi saham 51% harus kelar.

Seperti diketahui, di PP No 1/2017 menyebutkan, semua perusahaan tambang asing wajib menjual 51% saham secara bertahap, mulai tahun keenam sampai tahun kesepuluh. Artinya, PT Freeport Indonesia, wajib melepas lagi 41% sahamnya di masa mendatang, setelah sebelumnya melepas 10% kepada pemerintah Indonesia

Namun, manajemen PT Freeport hingga kini belum setuju dengan beberapa poin yang ditawarkan pemerintah. Salah satunya tetap keukeuk pada posisi awal, yakni meminta perpanjangan langsung hingga 2041. Alasan Freeport, nilai Investasi sebesar US$ 15 miliar yang dirancang hingga 2041 bisa berubah. Belum lagi ada kewajiban membangun Smelter. "Kami berharap mendapat perpanjangan langsung ke 2041," kata Jurubicara Freeport Indonesia Riza Pratama dalam pesan singkat kepada KONTAN.

Soal poin keempat yakni pembangunan Smelter, Freeport menjanjikan Investasi sebesar USS 2,3 miliar. Perusahaan ini mengklaim akan membangun Smelter baru di lahan milik PT Petrokimia Gresik.

Sementara poin kelima yakni mengenai Pajak, Teguh menyebut belum ada titik temu. Ia mengusulkan tetap mengikuti aturan Pajak yang berlaku sekarang, seperti seperti berlaku bagi perusahaan lain. "Intinya penerimaan negara harus lebih baik itu Freeport juga setuju. Cuma apakah prevailing terus di-lock atau di-na(7 down itu belum final," bebernya.

Melihat alotnya negosiasi ini pengamat Pertambangan Budi Santoso menyarankan pemerintah lebih tegas karena dengan aturan baru Freeport tak ubahnya seperti perusahaan lain yang minta izin. Ia melihat negosiasi berpasangan tak ubahnya seperti kontrak karya.

Aturan Baru Pemicu Kisruh Freeport

12 Jan 2009:

UU No 4 tahun 2009 diterbitkan, salah satu poin soal kewajiban melakukan pemurnian di dalam negeri. Untuk Freeport berlaku mulai 11 Januari 2017.

14 Okt 2014:

Pemerintah menerbitkan PP No 77 tahun 2014 yang antara lain menetapkan Divestasi Freeport sebagai perusahaan yang melakukan Tambang Bawah Tanah hanya 30%. Dengan demikian, sisa Divestasi hanya 20,64% lagi.

11 Jan 2017:

- Pemerintah menerbitkan PP No 1 tahun 2017 yang di antaranya memaksa Freeport untuk mengubah status KK menjadi IUPK bila ingin tetap mengEkspor Konsentrat dalam waktu lima tahun ke depan

- Kewajiban Divestasi untuk perusahaan tambang asing, termasuk Freeport juga menjadi 51%.

Sumber Riset KONTAN

Havid Vebri, Pratama Guitarra

Sumber : KONTAN, No. 42 / XXI / 17 July – 23 July, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 04:46 )
 

Sistem Kontak Karya Sudah Tidak Relevan

Surel Cetak PDF

JAKARTA. KOMPAS - Di era saat ini, yang diwarnai kekuatan pengawasan publik, model kontrak karya dalam pengelolaan sumber daya alam oleh pihak swasta sudah tidak relevan.

Negara selaku pemilik sumber daya alam memiliki kewenangan penuh dalam mengelola sumber daya alam. Negara tidak bisa disejajarkan dengan korporasi sebagai pihak ketiga yang mengelola sumber daya alam.

Hal itu disampaikan Yustisia Rahman, alumnus Sydney Law School, dalam diskusi bertema "Menguji Kedaulatan Negara terhadap Kesucian Kontrak Karya Freeport", Kamis (13/7), di Jakarta. Narasumber lain dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia for Global Justice (IGJ) tersebut adalah peneliti tata kelola Mineral dan baru bara Publish What You Pay Indonesia, Agung Budiono, serta penasihat IGJ, Gunawan.

"Asas kesucian kontrak karya yang melibatkan negara dengan . perusahaan swasta tak lagi relevan dengan kondisi sekarang. Sebab, negara sudah banyak mengintervensi hubungan korporasi dengan pekerjanya lewat sejumlah aturan tertentu," ujar Yustisia.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, lanjut Yustisia, negara punya kuasa dan wewenang lebih tinggi selaku pemilik sumber daya Pengelolaan sumber daya alam oleh pihak ketiga hendaknya diatur dalam kerangka hukum publik yang memberikan peluang dilakukannya renegosiasi secara berkala.

"Dalam kontrak karya, posisi negara dan perusahaan setara," ujarnya

Yustisia meyakini, jika sengketa antara Pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia berakhir buntu dan harus diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase Internasional, posisi pemerintah sangat kuat

Agung menambahkan, di tengah proses negosiasi, pemerintah sebaiknya tetap memegang prinsip yang berlaku. Sistem kontrak karya (KK) yang saat ini berlaku bagi Freeport tidak bisa serta-merta diubah menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK).

"Wilayah Pertambangan yang dikelola Freeport harus ditetapkan terlebih dahulu sebagai wilayah pencadangan negara," kata Agung (APO)

 Sumber : KOMPAS, 14 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 04:31 )
 

Freeport Diminta Masuk Bursa Efek

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Direktur-utama PT Bursa Efek Indonesia (BEI), Tito Sulistio, meminta PT Freeport Indonesia melepas sebagian sahamnya di pasar modal dalam negeri. Freeport merupakan satu dari 52 perusahaan yang diminta bergabung di BEI karena meraup keuntungan di Indonesia.

Tito menjelaskan, pendapatan terbesar perusahaan Amerika itu berasal dari Indonesia. "Wajar dong jika listed di sini. Memperoleh pendapatan besar dari Indonesia, tapi holding company listing di luar negeri," kata Tito di kantornya, kemarin.

Perusahaan asing yang dibidik agar mencatatkan diri sebagai emiten di dalam negeri tersebut di antaranya dari sektor Pertambangan, properti, kelapa sawit, dan perkebunan. Puluhan perusahaan tersebut memperoleh pendapatan dan menyimpan asetnya di Indonesia, tapi menjadi emiten di bursa saham negara lain, seperti Singapura, Malaysia, Cina, dan Australia.

Tito melanjutkan, induk perusahaan Freeport sebenarnya pernah masuk daftar bursa efek dalam negeri pada 1994-1995. Freeport masuk melalui PT IndoCopper Investama dengan saham 9,36 persen. "IndoCopper sekarang sudah delisting," ucap Tito.

Itu sebabnya, kata dia, BEI terus berupaya menarik perusahaan semacam Freeport. Untuk itu, ada tiga hal yang dipersiapkan agar perusahaan-perusahaan itu bersedia melantai. Pertama, mempersiapkan kualitas pasar modal Indonesia. Tito menjelaskan, pelaku pasar sebelumnya enggan melantai di BEI karena khawatir terhadap likuiditas. Tapi, menurut dia, likuiditas bursa kini sudah lebih baik hingga mencapai Rp 340 ribu per hari."Kami juga sudah Investment grade." kata dia.

Cara kedua, adalah menyasar perusahaan yang berutang di atas Rp 1 triliun kepada perbankan. Jumlahnya sekitar 120 perusahaan. Menurut dia, perusahaan yang mampu mendapat pinj aman sebesar itu dianggap memiliki kinerja bagus. Ketiga, mengajak anak perusahaan badan usaha milik negara untuk melantai. "Indonesia punya banyak proyek infrastruktur dan sudah waktunya dibiayai pasar modal. Jangan terlalu banyak dari APBN," katanya.

Menanggapi permintaan BEI, juru bicara PT Freeport Indonesia, Riza Pratama, mengatakan perusahaannya dari dulu sudah berminat. Bahkan niat ini telah disampaikan kepada Tito. Tapi hal itu urung dilakukan karena belum ada regulasi. Riza berujar, Freeport akan melantai di bursa asal dianggap sebagai divestasi. "Setahu saya aturannya belum ada. Divestasi itu harus ditawarkan dulu ke negara, pemerintah pusat, perusahaan milik negara, perusahaan daerah, baru ke bursa saham," kata Riza.

Freeport, kata Riza, tertarik mencatatkan saham di BEI karena harga pasar menguntungkan dan menjunjung asas transparansi. Menurut dia, selama ini orang menganggap perusahaannya tidak transparan. "Dengan masuk ke bursa, orang akan melihat kami transparan," ucapnya.

VINDRY FLORENTIN/AHMAD FAIZ

 Sumber : Koran Tempo, 14 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 04:08 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL