Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Timah Bisa Ikut Kuasai Freeport

Surel Cetak PDF

PANGKALPINANG - PT Timah Tbk., diperkirakan ikut menguasai saham bersama tiga perusahaan tambang lainnya yaitu PT Indonesia Asahan Aluminium Persero (Inalum), PT Bukit Asam {PTBA), PT Aneka Tambang (Antam) di PT Freeport Indonesia, bila Divestasi dilakukan.

Rencana ini masuk dalam skenario pemerintah menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, yakni menggunakan perusahaan holding Pertambangan milik negara ini.

Direktur Utama Timah, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani, mEmastikan akan menjadi bagian dalam holding BUMN Industri Pertambangan.

Hanya saja mengenai kepemilikan saham Freeport oleh PT Timah, dia belum berani berspekulasi mengingat harus ada ketetapan mekanisme dari pemerintah dalam perusahaan holding nantinya. "PT Timah akan menjadi bagian daiiholding BUMN industri Pertambangan, namun kalau menguasai saham Freeport belum ada mekanismenya," jelasnya, Kamis (13/7).

Pemerintah Indonesia telah siap dengan berbagai rancangan mengambil alih saham PT Freeport sebanyak 41,64%, guna mencukupi 51% karena saat ini pemerintah hanya memiliki 9,36% saham Freeport.

Jika Divestasi terjadi, holding BUMN Industri Pertambangan, bersama dukungan Pemda dan BUMD akan melakukan proses menguasai saham Freeport menjadi milik pemerintah Indonesia.

Dengan begitu maka secara otomatis, PT Timah yang akan tergabung dalam holding akan memiliki saham. "Mekanisme belum ditetapkan" tutup Riza.

Meskipun holding BUMN Pertambangan diharapkan menjadi solusi pembiayaan, namun ini tidak cukup bila hanya didukung dengan kebijakan.

(K22)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 14 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:34 )
 

Indonesia Seeks Meeting With Freeport CEO To End Copper Mine Dispute

Surel Cetak PDF

JAKARTA/SINGAPORE (Reuters) - Indonesia says it will invite the head of mining giant Freeport McMoRan Inc to Jakarta this month to try to settle a festering dispute over a new deal to operate the world's second-largest copper mine.

The Arizona-based company resumed copper concentrate exports from the mammoth Grasberg mine in April after a 15-week outage related to the argument over mining rights, but a permanent solution to the row is yet to be found.

Uncertainty over output from the mine buoyed international copper prices earlier in the year, with Indonesia a key supplier of the metal to top consumer China.

Any meeting with Freeport CEO Richard Adkerson would be attended by mineral resources minister Ignasius Jonan and finance minister Sri Mulyani Indrawati, mining ministry secretary general Teguh Pamuji said late on Monday.

A U.S.-based Freeport spokesman declined to confirm whether Adkerson would attend the planned meeting, but said both sides continued "to work toward reaching a mutually positive resolution to support our long-term investment plans".

Freeport's share price gained more than 5 percent on Monday to close at $12.52, its biggest single-day percentage climb in 11 weeks.

The conflict comes as Freeport pushes back against parts of new government rules that require miners to adopt a special license, pay new taxes and royalties, divest a 51-percent stake in their operations and relinquish arbitration rights. The company is one of Indonesia's biggest taxpayers.

Freeport has maintained its request for a so-called 'investment stability agreement' to help replicate the legal and fiscal certainty it had under its existing agreement with the government, said Pamuji.

"Perhaps that will be decided on at the high level meeting at the end of this month," he said referring to the stability agreement, adding that minerals minister Jonan was "optimistic" negotiations would conclude in July.

Finance minister Indrawati is known for her no-nonsense approach to negotiations and knack for slicing through red tape.

Freeport has also asked for a guarantee on rights to mine Grasberg up to 2041 before committing to billions of dollars of planned underground mine investments and a second Indonesian copper smelter. But Pamuji said the government were only willing to extend the company's permit by 10 years to begin with, to 2031 from 2021.

Reporting by Wilda Asmarini in Jakarta and Fergus Jensen in Singapore; Additional reporting by Bernadette Christina Munthe in Jakarta and Susan Taylor in Toronto; Editing by Joseph Radford

 Source : REUTERS, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:17 )
 

Negosiasi soal Divestasi 51 % Freeport Masih Alot

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Perundingan antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia menyisakan satu poin pembahasan yang belum jelas pangkalnya. Masing-masing pihak tetap pada pendiriannya. Poin tersebut yakni terkait kewajiban Divestasi saham 51%.

Pemerintah bersikukuh agar perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu melepas 51% saham. Hal ini merujuk pada arahan Presiden Joko Widodo serta Peraturan Presiden No.l Tahun 2017. Sedangkan Freeport pada posisi Divestasi 30%. Pasalnya besaran Divestasi itu sudah disepakati merujuk pada PP 77/2014. Bahkan Freeport sudah menawarkan pelepasan bertahap sebesar 10,64% terlebih dahulu senilai USS 1,7 miliar pada 2015 kemarin.

Akhir Juli ini Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta President and CEO Freeport McMoRan Inc Richard Adker-son akan melakukan pertemuan.

Direktur Centre For Indonesian Resources Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan kewajiban Divestasi 51 persen itu tidak bisa ditawar lagi. Dia meminta pemerintah jangan mengistime-wakan Freeport Pasalnya ketentuan Divestasi 51% sudah dituang dalam PP1/2017. "Divestasi 51% itu harga mati. Pemerintah harus tegas untuk hal ini," kata Budi di Jakarta, Selasa (11/7)..

Budi menuturkan tidak ada jalan tengah (win-win solution) untuk perundingan Divestasi ini. Pasalnya Freeport berstatus Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang artinya tunduk pada peraturan di Indonesia. Dengan lisensi IUPK maka posisi pemerintah tidak sejajar dengan Freeport "IUPK berbeda dengan KK (Kontrak Karya). Freeport harus tunduk ke peraturan yang ada," tegasnya.

Dikatakannya Divestasi 51% berkolerasi dengan pemberian Perpanjangan Operasi. Bila Freeport enggan memenuhi kewajiban 51% maka tidak ada Perpanjangan Operasi pasca 2021 nanti. Dia mengingatkan bahwasanya pemerintah sudah memberi peluang perpanjangan itu. Oleh sebab itu sebaiknya Freeport pun menyanggupi Divestasi 51%. "Kalau mereka tidak mau 51% ya tidak ada perpanjangan," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Freeport Indonesia Riza Pratama menekankan apapun keputusan nanti dalam pertemuan di akhir Juli merupakan untuk kepentingan bersama. Dia bilang perundingan dengan pemerintah berjalan konstruktit "Kami harap keputusan yang disetujui akan menguntungkan semua pihak," ujarnya.

Perubahan status KK menjadi IUPK seiring dengan kebijakan pemerintah yang melarang pemegang KK mengEkspor konsentrat terhitung sejak Januari 2017. KK diberikan izin Ekspor bila berubah status menjadi IUPK. Pasalnya hanya IUPKyang membangun Smelter saja mendapat izin Ekspor hingga lima tahun. Tercatat satu pemegang KK yang telah beralih menjadi IUPK yakni PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Amman sebelumnya bernama PT Newmont Nusa Tenggara. Freeport saat ini sebenarnya berstatus IUPK. Hanya saja Freeport bisa kembali berstatus KK bila negosiasi yang berlangsung paling lambat Oktober ini tidak membuahkan hasil. Jika Freeport kembali menjadi KK maka konsekuensinya tidak bisa Ekspor konsentrat Selama menjadi IUPK saat ini perusahaan mendapatkan izin Ekspor konsentrat. Izin tersebut diberikan terhitung sejak April kemarin,

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 12 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:15 )
 

Investor Dinilai Pengamat Butuh Kestabilan Investasi Tambang

Surel Cetak PDF

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Umum Indonesian Mining Institute Hendra Sinadia menilai untuk menjamin kelangsungan investasi jangka panjang di sektor pertambangan, maka investor membutuhkan jaminan kestabilan investasinya.

Menurut dia, di Jakarta, Selasa, industri pertambangan memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dibandingkan industri lainnya.

Industri pertambangan umumnya bersifat investasi jangka panjang dan padat modal dengan deposit mineral umumnya berada di wilayah terpencil (remote area) dan minim infrastruktur, sehingga berisiko tinggi di berbagai aspek seperti teknis, geologi, pasar, fiskal, kebijakan (policy) dan lingkungan hidup.

Dengan karakteristik yang unik tersebut, lanjutnya, maka umumnya investor pertambangan menginginkan rezim aturan yang khusus agar investasi jangka panjangnya terjamin.

Isu kestabilan investasi itu mencuat di saat perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesiasedang berlangsung.

Freeport bersedia melepaskan kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dengan beberapa syarat antara lain adanya perjanjian stabilitas investasi (investment stability agreement/ISA).

"Jaminan tersebut diperlukan tidak saja bagi PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, tapi juga bagi produsen mineral lainnya dan bahkan perusahaan batubara para pemegang PKP2B. Dalam beberapa tahun ke depan, beberapa perusahaan PKP2B,kontraknya akan berakhir dan akan berubah menjadi IUPK," ujar Hendra.

Menurut dia, pelaku industri pertambangan mengkhawatirkan kepastian investasi jangka panjangnya jika berubah menjadi IUPK.

Apalagi, dalam UU No. 4/2009 diatur pula pungutan tambahan 10 persen dari keuntungan bersih bagi pemegang IUPK.

Lebih tertarik KK

Hendra juga mengatakan investor sebenarnya lebih tertarik dengan skema KK atau PKP2B karena faktor stabilisasi perpajakannya, meskipun tarif PPh badan dalam KK/PKP2B jauh lebih tinggi dari tarif berlaku.

Dicontohkan, tarif PPh badan pemegang PKP2B generasi I mencapai 45 persen dan KK generasi V dan VI sebesar 35 persen, sementara PPh saat ini hanya 25 persen dan 20 persen bagi perusahaan yang terdaftar di bursa.

"Dengan adanya ISA, maka paling tidak perusahaan dapat memproyeksikan investasi mereka untuk beberapa puluh tahun ke depan. Perusahaan membutuhkan ISA agar tarif PPh, tarif royalti dan pungutan lainnya tidak selalu berubah-ubah. Sektor pertambangan di Tanah Air sangat rentan dengan perubahan kebijakan fiskal, seperti tahun 2013 dan 2015, saat pemerintah mewacanakan kenaikan tarif royalti batubara bagi pemegang IUP meski di periode tersebut harga komoditas sedang dalam level rendah." katanya.

ISA, lanjutnya, diyakini dapat memproteksi penambang dari berbagai risiko perubahan kebijakan baik dari aspek perpajakan, keuangan, teknis, nilai tambah,termasuk bea keluar.

Ia menambahkan di sektor pertambangan global, keberadaan ISA adalah hal yang lumrah dan diterapkan di banyak negara produsen mineral mengingat karakteristik sektor pertambangan.

ISA menjadi salah satu daya tarik utama selain tentunya deposit mineralnya.

Menurut dia, Ghana dan Mongolia adalah sedikit contoh produsen mineral yang menerapkan ISA, yang diatur secara spefisik dan berlaku pada skala investasi tertentu.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Center of Indonesian Tax Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai faktor kepastian usaha pada industri pertambangan, yang membutuhkan biaya besar, menjadi pertimbangan investor.

"Investor membutuhkan jaminan kestabilan dan kepastian hukum, apalagi di sektor tambang yang memang perlu investasi besar dan tinggi resiko," ujarnya.

Ia menambahkan, selain kepastian hukum, aspek keekonomian menjadi hal yang mutlak dalam investasi sektor tambang.

Salah satu yang dibutuhkan untuk mencapai skala keekonomian adalah insentif.Editor: Unggul Tri Ratomo

http://www.antaranews.com/berita/639720/investor-dinilai-pengamat-butuh-kestabilan-investasi-tambang

 Sumber : ANTARANEWS.COM, 11 Juli 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 26 Juli 2017 03:13 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL