Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Overlapping mining policies muddy waters

Surel Cetak PDF

THE JAKARTA POST/JAKARTA

The government has continued to issue contradictory regulations regarding the operation of mining companies in Indonesia, particularly ones related to smelter development and exports.

In May, the Energy and Mineral Resources Ministry issued decree No. 34/2017 on mineral and coal mining licensing and decree No. 35/2017 - a revision of decree No. 6/2017 - on requirements to export processed and refined minerals.

Decree No. 34/2017 stipulates that mining licenses for production operation (IUP-OP) and special mining licenses forproduction operation (IUPK-OP) will be valid for 20 years and may be extended twice, each for a period of 10 years.

These licenses will be the legal basis of a miners activities, ranging from the mining, processing and selling of metal minerals, certain types of non-metal minerals andcoaL

However, they are prohibited from selling their mining products before being processed domestically in accordance with the 2009 Mining Law.

All miners are obliged to comply with this decree, including ones that have converted their contract of work (CoW) into IUPK-OP.

Several giant mining companies, such as gold and copper mintrPT Freeport Indonesia and nickel miner PT Vale Indonesia are in discussions with the government to undertake such contract conversion.

Freeports contract will expire in 2021, while Vales will in 2025.

"[In the future] Freeport and Vale will need to comply with this decree [No. 34/2017] and will have a chance to extend their terms for two times for 10 years," Energy and Mineral Resources Ministry secretary-general Teguh Pamudji told The Jakarta Post recently..

Freeport, which operates the worlds largest gold mine and second-largest copper mine in Grasberg, Papua, was already granted a temporary IUPK by the government on April 4.

The IUPK, backdated to Feb. 10 and valid for eight months, allows Freeport to resume copper exports even though several issues have yet to be resolved.

For instance, according to the 2009 Mining Law, once a miners contract of work expires, its mining area must first be listed as a state reserve area (WPN).

After that, the area should be declared a special mining area (WUPK) and offered to state-owned enterprises to be managed.

Suppose no state firms are interested in managing the area, it will later be offered to private companies through a tender.

"The IUPK given to Freeport is legally defective," Jakarta-based Tarumanagara Universitys legal expert Ahmad Redi told the Post.

Meanwhile, the ministerial decree No. 35/2017 requires the establishment of an independent verification body to examine the export proposals of all miners for certain commodities, namely low-grade nickel, washed bauxite and copper concentrate.

The body will routinely monitor the smelter development progress of the miner - one of the requirements to get the export permit - at least once every six months.

"The result of the verification process will determine whether the export recommendation for a miner can be extended or not" Energy and Mineral Resources Ministry spokesman Sujatmiko said.

"If the progress is less than 90 percent of the original six-month target, the recommendation can be annulled."

However, as of the first week of May, before the issuance of the decree, there were at least four companies that had obtained export recommendations, namely Freeport, copper producer PT Amman Mineral Nusa Tenggara, state-owned diversified miner PT Aneka Tambang and nickel miner PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara.

Antam even announced recently that it had exported 165,000 wet metric tons (wmt) of low-grade nickel ore, with content below 1.7 percent, to China and was preparing the shipping schedule for a second batch.

Processing and Smelting Companies Association (AP3I) deputy chairman Jonathan Handojo acknowledged the irregularities in the policies, saying that they were made to accommodate Freeports needs.

He also added that export recommendations for Antam and Fajar Bhakti defied decree No. 35/2017 without the existence of a verifier, even though both companies smelter works were visible. Thats the sin of the ministry."

Viriya P. Singgih

 Source : The Jakarta Post, June 05, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 13 Juni 2017 08:15 )
 

Pemerinta Tak Ubah Sikap

Surel Cetak PDF

Perundingan dengan Freeport Mulai Lagi

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah menyatakan tidak akan mengubah sikap dalam perundingan dengan PT Freeport Indonesia. Sikap yang dimaksud adalah tentang ketentuan perpajakan, pembangunan smelter, ataupun divestasi saham. Pekan ini perundingan berlangsung lagi.

Akhir pekan lalu. di Jakarta, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) M Teguh Pamudji mengatakan, pemerintah tetap pada pendirian dalam bernegosiasi dengan Freeport. Ia menyebut tim perunding dari pemerintah sudah menyiapkan berbagai hal yang akan dibahas dalam perundingan nanti.

"Tidak mungkin rasanya. Kami akan pertajam argumentasi pemerintah tentang apa yang menjadi keberatan mereka," kata Teguh saat ditanya apakah pemerintah akan mengabulkan per-mintaan-permintaan Freeport dalam negosiasi tersebut.

Teguh mencontohkan, dalam hal divestasi, berdasarkan aturan yang baru, perusahaan tambang harus melepas sahamnya sedikitnya 51 persen sampai masa sepuluh tahun sejak beroperasi. Menurut Teguh, ketentuan tersebut belum disepakati oleh Freeport Perusahaan itu menginginkan divestasi paling banyak hingga 30 persen berdasarkan ketentuan yang lama

Secara umum, Teguh mengungkapkan kesan yang ditangkap pemerintah selama negosiasi berlangsung adalah Freeport menginginkan ketentuan dalam kontrak karya (KK) diberlakukan dalam izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Atas keinginan-keinginan Freeport tersebut, tim perunding dari pemerintah sudah menyiapkan sejumlah argumentasi yang akan dibawa dalam perundingan. Namun, ia tidak menjelaskan detail apa saja yang akan dibahas dalam perundingan nanti.

"Menteri ESDM dan Menteri Keuangan akan ada pertemuan untuk membahas masalah perpajakan. Menurut rencana. Gubernur Papua juga bakal dilibatkan karena dalam pembahasan itu ada keterkaitan dengan retribusi daerah dan pajak daerah," ujar Teguh.

Sejak Freeport menyatakan sengketa pada Februari 2017, sampai saat ini masih terus berlangsung perundingan antara Freeport dan Pemerintah Indonesia Sengketa bermula dari terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan perubahan keempat PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dengan PP tersebut, Freeport tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga sebelum mengubah status operasi perusahaan dari KK menjadi IUPK.

Selain itu, PP tersebut mengatur kewajiban divestasi saham bagi perusahaan tambang pemegang IUPK milik asing sedikitnya 51 persen hingga masa operasi perusahaan pada tahun ke-10. Selain itu, perusahaan juga dikenai kewajiban membangun smelter selambatnya selesai pada 2022 atau lima tahun setelah PP No 1/2017 terbit Mengenai perpajakan, perusahaan wajib paruh pada ketentuan perundang-undangan RI yang berlaku.

Masih menimbang

Dalam berbagai kesempatan. Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, perusahaan masih menimbang terkait perubahan status operasi dari KK menjadi IUPK. Pihaknya masih terus bernegosiasi dengan Pemerintah Indonesia terkait masalah perpajakan, divestasi saham, dan perpanjangan operasi.

"Kami menginginkan ketentuan yang ada dalam KK juga dicantumkan dalam IUPK. Ketentuan itu adalah skema perpajakan yang tetap, ekspor konsentrat tetap berlangsung, dan perpanjangan operasi perusahaan," kata Riza

Masa operasi Freeport di Papua, berdasarkan KK, sikan berakhir pada 2021. Ketentuan dalam KK membolehkan perusahaan mengekspor konsentrat tembaga dengan dikenai bea keluar yang jumlahnya ditetapkan .pemerintah. Selain itu, skema perpajakan yang diterapkan tidak berubah sampai kontrak berakhir. Dengan perubahan status operasi menjadi IUPK, perusahaan masih diizinkan mengekspor konsentrat dengan syarat disertai kemajuan pembangunan smelter di dalam negeri.

 Sumber : KOMPAS, 05 Junhi 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 13 Juni 2017 08:11 )
 

Kementerian ESDM Freeport Komitmen Bangun Smelter

Surel Cetak PDF

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Negosiasi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terus berlanjut. Sekretaris Jendral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Teguh Pamudji mengatakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut tetap berkomitmen membangun smelter.

"Pertama untuk yang smelter. Pembangunan smelter paling lama lima tahun, tahun 2022, itu sudah sepakat," kata Teguh di Jakarta, Kamis (1/6).

Ia menerangkan, beberapa poin kesepakatan masih bakal dibahas kedua pihak pekan depan. PTFI, kata Teguh, tidak berbicara soal peluang bergabung dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara dalam kepemilikan pabrik smelter.

"Dia nggak bicara. Toh regulasi kita mengatakan dia boleh bekerja sama dengan pihak lain untuk bangun smelter," ujarnya.

Teguh mengatakan pemerintah memberikan batasan waktu lima tahun ke depan kepada PTFI untuk membangun pabrik pengolahan bahan tambang itu. Ia melanjutkan pembahasan mengenai kapan dimulai pembangunan dan besaran bea keluar untuk kegiatan ekspor konsentrat akan dilakukan kedua kubu. "Minggu depan kita mulai lagi," tuturnya.

Pembahasan antara pemerintah dengan PTFI berlangsung hingga OKtober 2017. Selain smelter, butir pembicaraan mengenai, stabilitas investasi Kontrak PTFI akan berakhir pada 2021 jika tidak ada perpanjangan kontrak.

http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/17/06/01/oqv2b1415-kementerian-esdm-freeport-komitmen-bangun-smelter

Sumber : REPUBLIK ONLINE, 01 Juni 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 13 Juni 2017 08:07 )
 

Tahun 2022, Batas Waktu Freeport Bangun Smelter

Surel Cetak PDF

TEMPO.CO , Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam memberikan tenggat lima tahun kepada PT Freeport Indonesia untuk membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter). Pemerintah tengah membahas tiga dokumen yang diberikan raksasa pertambangan Amerika Serikat tersebut.

   "Sesuai kesepakatan, pembangunan smelter itu paling lama 5 tahun. Jadi ya sampai 2022. Beberapa hal yang yang belum mencapai kesepakatan masih dibahas," kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamuji di Gedung Sekjen Kementerian ESDM, Gambir, Jakarta Pusat, 31 Mei 2017.

Teguh menjelaskan tim negosiasi Freeport dari pihak pemerintah tengah membagi kerja pembahasan klausul dalam dua tim. Masing-masing membahas kelangsungan operasi dan pembangunan smelter.

Tim yang membahas kelangsungan operasi sedang menelaah tiga dokumen yang diberikan secara resmi oleh PT Freeport, yakni dokumen IUPK, stabilitas investasi, serta regulasi yang diajukan mereka untuk dijadikan Peraturan Pemerintah. Pekan depan pembahasan akan dilanjutkan.

Sedangkan tim yang membahas pembangunan smelter masih berunding seputar kapan smelter harus dimulai, serta pengaturan ekspor konsentrat dengan besaran bea keluar.

Peraturan Pemerintah yang nanti diterbitkan, jelas Teguh, berlaku umum untuk mengantisipasi peralihan Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus atau IUPK. "Ya, regulasi nantinya sama dengan Kontrak Karya. Berikutnya juga terkait lingkungan," ujar Teguh singkat.

Perihal adanya kabar bahwa Freeport akan membangun smelter melalui kerja sama dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Teguh belum bisa menjawab. "Mereka belum bicara. Tapi toh regulasi kita mengatakan Freeport boleh bekerja sama dengan pihak lain untuk bangun smelter," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot Aryono membenarkan belum adanya progres smelter dari Freeport. "Progres smelter belum. Kalau dengan Amman belum ada lah, itu baru berita aja. Tapi ekspor dikaji setiap 6 bulan, dari April," ucap Bambang. AGHNI ADI | ALI HIDAYAT

https://bisnis.tempo.co/read/news/2017/06/01/090880710/tahun-2022-batas-waktu-freeport-bangun-smelter

 Sumber : TEMPO.CO, 01 Juni 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 13 Juni 2017 08:01 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL