Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah Masih Kaji Opsi Lain

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian ESDM tengah mencari opsi lain selain menerbitkan izin usaha Pertambangan khusus sementara untuk memuluskan kegiatan ekspor konsentrat yang telah terhenti sejak 12 Januari 2017.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) Arcandra lahar mengatakan, saat ini merupakan masa peralihan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Oleh karena itu, perlu ada kebijakan baru agar kegiatan operasi Pertambangan tidak terhenti.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1/2017 dan Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017, rekomendasi izin ekspor mineral yang belum dimurnikan, termasuk konsentrat, hanya bisa diberikan pada perusahaan IUP dan IUPK saja.

"Itu option (IUPK sementara). Ada cara lain dan itu sedang dibicarakan," katanya di kantor Kementerian ESDM, Selasa (7/2).

Menurutnya, pemerintah tidak ingin industri mati yang mengakibatkan ribuan perkerja harus terkena pemutusan hubungan kerja. Di sisi Iain, ada rambu-rambu yang yang harus dipatuhi.

PT Freeport Indonesia (PTF1) telah menyatakan kesediaannya untuk berubah status dari KK menjadi IUPK. Namun, dengan beberapa persyaratan yang diajukan oleh perusahaan asal Amerika Serikat tersebut, proses perubahan status tersebut bisa memakan waktu lama.

Arcandra mengungkapkan dari 11 persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan rekomendasi izin ekspor konsentrat, ada beberapa poin yang masih sulit tercapai. Salah satunya ketentuan perpajakan yang harus prevailing setelah berstatus IUPK.

Dia menegaskan, pemerintah masih mencari jalan tengah atas masalah tersebut. PTFI pun masih ngotot sistem perpajak-annya tetap nail down.

"Kita cari jalan tengah karena tidak mungkin dapat 100% semuanya dalam negosiasi. Namanya pemaksaan atau ancaman kalau harus 100%," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasi-us Jonan mengatakan, pihaknya bakal menerbitkan IUPK sementara agar ekspor PTFI bisa dilanjutkan sebelum IUPK permanen diperoleh.

Chief Executive Officer Freeport-McMoRan, induk usaha PTFI, Richard C. Adkerson mengatakan, PTFI telah terlibat aktif dengan pemerintah terkait pembahasan kelanjutan operasi secara penuh. "Kami kecewa hal ini masih belumterselesaikan dan prihatin dengan dampak negatif bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama tenaga kerja kami dan ekonomi lokal."

(Lucky L. Leatemia)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 08 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 09:36 )
 

Freeport Belum Penuhi Syarat Ekspor Konsentrat Mineral

Surel Cetak PDF

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum memberikan izin ekspor mineral olahan (konsetrat) kepada PT Freeport Indonesia. Freeport belum mendapat izin ekspor karena belum memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.

"Izin ekspor ampai saat ini belum diberikan karena dia belum mengajukan," kata ‎Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot, dalam sebuah diskusi, di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (6/2/2017).

Selain mengajukan permohonan Freeport juga harus memenuhi syarat yang telah ditetapkan pemerintah sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor Tahun 2017. Dalam aturan tersebut perusahaan yang ingin melakukan ekspor konsentrat harus mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter).

Sebelumnya, Freeport Indonesia menyatakan akan mengikuti regulasi yang telah ditetapkan Pemerintah Indonesia, yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 beserta turunannya yaitu Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 5 dan 6 Tahun 2017.

Presiden Direktur Freeport Indonesia‎ Chappy Hakim mengatakan, Freeport tidak akan menolak ketentuan pemerintah yang diatur dalam peraturan terkait kegiatan pertambangan mineral dan batubara (minerba) yang baru dikeluarkan Pemerintah tersebut.

Namun menurut Chappy, karena aturan tersebut baru keluar, maka perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut sedang mengatur posisi untuk melaksanakan agar tetap aktif melakukan pengerukan sumber emas dan tembaga di perut bumi Papua.

Oleh karena itu, Chappy belum bisa memberikan penjelasan yang lebih, terkait segala hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan tentang pertambangan yang baru diterbitkan Pemerintah Indonesia. "Saya belum bisa memberikan penjelasan apapun, proses belum selesai. sebelum establish saya tidak bisa menjelaskan apapun," tutup Chappy.

Untuk diketahui, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017‎ dengan turunannya Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, sebagai payung hukum perpanjangan ekspor konsentrat selama 5 tahun kedepan, bagi perusahaan pemegang IUPK.‎

Jika Freeport ingin bisa mengekspor mineral olahan (konsentrat) harus merubah statusnya yang saat ini Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun2017, ada ketentuan ‎perusahaan tambang Penanam Modal Asing (PMA) harus melepas sahamnya sebesar 51 persen. (Pew/Gdn)

 Sumber : Liputan6.com, 06 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 09:32 )
 

Government Stands Firm As Freeport Threatens To Cut Production

Surel Cetak PDF

The government seems set to ignore threats by United States-mining giant Freeport-McMoran Inc to cut production at its Papuan mine and slash its local workforce if it does not receive a permit to continue exporting Copper concentrates by the middle of the month.

Last month, the government relaxed a ban on mineral exports so long as miners still in possession of a contract of work (CoW) converted it to a special mining permit (IUPK).

Freeport Indonesia, the mining giants local unit, has not complied, according to the Energy and mineral Resources ministry. The ministrys mineral and coal director general, Bambang Gatot Ariyono, said on Monday that not one mining firm had submitted an official application to convert to a IUPK.

"We have not given [Freeport Indonesia] an export. permit because, as stipulated by ministerial decree No. 5/2017 and No. 6/2017, if the company has not submitted a proposal and has not fulfilled the requirements, then we cannot issue the permit. They must still submit a proposal," he said.

The conversion is stipulated in the two ministerial decrees as derivatives of the fourth revision of government Regulation No. 23/2010 on the management of mineral and coal businesses that allows miners to continue exporting Copper concentrates, certain amounts of low-grade nickel and washed bauxite.

The issuance of the ministerial regulation contravenes the 2009 mining Law, which imposed a total ban on mineral ore exports in 2014, and stipulated that mining companies must build domestic smelters in a bid to strengthen the processing industry.

According to the Processing and Smelting Companies Association (AP3I), 32 new smelters—24 of which are nickel smelters—have been built in the country since 2012, with a total investment of around USS20 billion.

Nevertheless, Freeport Indonesia has not shown significant progress in developing smelters, and with its status as a CoW holder, it was forced to stop exporting Copper concentrates on Jan. 12.

This does not seem to bode well for either Freeport Indonesia or Freeport-McMoran, which issued a press statement last Friday demanding that the government grant it a continuation of exports or else the firm would have to reduce its production to match available domestic capacity at PT Smelting, which processes approximately 40 percent of Freeport Indonesia’s concentrate production.

Freeport Indonesia said it would also be required to significantly adjust its cost structure, reduce its workforce and suspend investment in its underground development projects and new smelter.

"For each month of the delay in obtaining approval to export, PT FIs [Freeport Indonesia] share of production is projected to be reduced by approximately 70 million pounds of Copper and 70,000 ounces of gold," it said.

Freeport-McMoran claims that by immediately converting to an IUPK. it would have to forgo its rights to fiscal and legal certainty and that it had "advised the government that it cannot accept these conditions unless a mutually satisfactory replacement agreement is completed". Meanwhile Bambang said converting to an IUPK would nullify Freeport Indonesias CoW before its expiration in 2021.

Center for Energy and mining Law (Pushep) executive director Bisman Bhaktiar said that although Freeports production cut might hurt state revenues in the short term, the long-term benefits of forcing all CoW holders to convert to an IUPK would be fruitful for the downstream sector.

"If [Freeport] cannot export it will definitely have a negative impact in both the social and economic sense. However, that will only be for the short term and the governments task is to anticipate this and handle it quickly," he said.

"For each month of the delay in obtaining approval to export, PTFI's (Freeport Indonesia} share of production is projected to be reduced by approximately 70 million pounds of Copper and 70,000 ounces of gold."

Fedina S. Sundaryani

 Source : The Jakarta Post, February 07, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 09:21 )
 

Pemerintah Tetap Proses Izin Sementara Freeport

Surel Cetak PDF

Perusahaan meminta syarat untuk mengakhiri kontrak karya.

JAKARTA - Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi Izin

Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara yang diajukan PT Freeport Indonesia. Pemerintah bakal menunjuk verifikator independen untuk mengevaluasi permohonan tersebut. "Sesegera mungkin. Sekarang sudah mulai dibahas," ujar Bambang di Jakarta, kemarin. Bambangmenambahkan, hingga saat ini Freeport tak menyinggung tentang permintaan izin ekspor. Padahal,eksporperusahaan berhenti sejak 12 Januari lalu.

Freeport telah bersedia meneruskan pembangunan fasilitas pemurnian mineral di Gresik, Jawa Timur. Kemajuan pembangunan infrastruktur itu mandek di angka 13 persen sejak Juli 2016.

Menteri Energi Ignasius Jonan sebelumnya mengemukakan IUPK sementara menjadi jalan keluar karena proses penerbitan izin permanen memakan waktu. Izin sementara itu berjangka waktu 3-6 bulan. Ekspor yang berhenti selama proses tersebut dikhawatirkan mengganggu perekonomian Papua. Dampak lainnya adalah angka pengangguran bakal bertambah.

Izin sementara bisa terbit jika Freeport tetap berkomitmen membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian. "Ini masa transisi. Mereka enggak bisa apa-apa. Kan, enggak fair juga."

Kebijakan Jonan meru-pakanbuntut ancaman CEO Freeport McMoran Richard Adkerson pada pekan lalu. Di hadapan wartawan di New York, Amerika Serikat, Richard mengancam bakal mengurangi 40 persen produksi Freeport jika pemerintah tidak memperpanjang izin ekspor.

Namun izin sementara dipersoalkan pakar hukum pertambangan dari Universitas Taruma-negara, Ahmad Redi. Dia menganggap Jonan menyalahgunakan wewenang karena mengambil kebijakan tanpa dasar hukum. Dia menilai upaya Jonan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Redi menyebut IUPK, sementara berlawanan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.

Pada pekan lalu, Freeport masih meminta pemerintah menyetujui perpanjangan izin ekspor. CEO Freeport Indonesia, Chappy Hakim, menganggap penjualan hasil tambang merupakan hak perusahaan yang termuat dalam kontrak karya.

Sementara itu, kata Chappy, IUPK, yang menjadi satu-satunya jalan untuk memuluskan ekspor, tidak menjamin kepastian hukum dan fiskal. Dia juga meminta kepastian operasi pasca-kontrak karya kedaluwarsa pada 2021." Kami sudah menyampaikan kepada pemerintah kalau tidak bisa menerima hal tersebut, kecuali ketentuan peralihan disepakati kedua belah pihak," kata dia melalui keterangan pers.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2017, pemegang kontrak karya tidak bisa beralih status tanpa penetapan wilayah IUPK terlebih dulu oleh menteri. Peralihan status bakal menciutkan wilayah Freeport dari 212 ribu hektare menjadi 25 ribu hektare. Perusahaan juga dibebani kewajiban divestasi, peningkatan penggunaan komponen lokal, dan penghiliran barang tambang. Pemerintah berhak menarik iuran tetap, royalti, retribusi, pajak bumi dan bangunan, serta pajak penghasilan. Besaran pungutan berubah-ubah sesuai dengan kebijakan pemerintah (prevailing).

Syarat Perolehan IUPK

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sementara supaya ekspor konsentrat Freeport berlanjut. Izin sementara diberikan karena birokrasi untuk membuat izin permanen memakan waktu. Berikut ini prosedur untuk mendapatkan izin sementara.

Mengajukan surat permohonan beserta dokumen

  1. Peta dan batas koordinat wilayah dengan luasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  1. Bukti pelunasan iuran tetap dan iuran produksi.
  1. Rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Menteri Energi menyetujui permohonan IUPK paling lambat 14 hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap.

 Sumber : Koran Tempo, 07 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 09:19 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL