Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Inalum Tawar Murah Saham Milik Rio Tinto

Surel Cetak PDF

Perjalanan Negosiasi Divestasi Freeport

Pratama Guitarra

JAKARTA - Rencana pemerintah membeli 40% hak partisipasi atau pa rt ic ipa ti ng interest Rio Tinto di tambang Grasberg PT Freeport Indonesia memasuki babak baru.

Memasang target selesai April 12018, induk BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) rupanya sudah mengajukan harga penawaran imtuk 40% porsi PI milik Rio Tinto. "Inalum menawar 40% seharga US$ 550 juta," ujar sumber KONTAN.

Dalam menghitung valuasi harga PI 40% milik Rio Tinto, Inalum menyewa Morgan Stanley, PricewaterhouseCoopers (PWC) dan Danareksa. Untuk membiayai akuisisi hak milik Rio Tinto, Inalum akan mendapat pinjaman dari bank Jepang, Amerika Serikat dan bank-bank nasional.

Tawaran harga itu terbilang murah, bahkan lebih rendah ketimbang Inalum membeli langsung saham Freeport

McMoran (FCX) di New York Stock Exchange. Per 20 Maret 2018, pukul 23.19 WIB, harga FCX bertengger di harga US$ 18,39 per saham.

Nali, dari risalah pembahasan divestasi saham Freeport Indonesia yang didapat KONTAN, ada alasan Inalum berani memasang tawaran rendah: Rio Tinto ingin hengkang dari Grasberg. Perusahaan itu ingin menjadi perusahaan tambang yang peduli terhadap lingkungan. Adapun, Freeport Indonesia dinilai banyak terbelit masalah lingkungan.

Jika ini benar, negosiasi divestasi saham Freeport Indonesia bakal kembali alot. Pasalnya, tahun 2015, FCX me-. nawarkan 10%saham Freeport Indonesia seharga US$ 1,9 miliar atau US$ 7,6 miliar untuk 40% saham Freeport Indonesia Adapun hitungan harga "pemerintah Indonesia yakni hanya US$ 3,2 miliar.

Head of Corporate Comu-nication Inalum, Rendi A Witular enggan berkomentar terkait tawaran harga PI tersebut. Dia hanya menyatakan, "Pembelian PI Rio Tinto untuk menyatukan equity interest dan economic interest menjadi 51% bagi Indonesia, sementara 49% untuk Freeport McMoran," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (20/3).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyo-no menegaskan, jika valuasi harga selesai, Inalum segera bernegosiasi dengan Rio Tinto. "Jika semua sepakat, baru lapor ke Menteri ESDM untuk dikeluarkan RJPK," ujarnya

Direktur Centre for Indonesian Resources Stmtegic Studies (Cirrus) Budi Santoso menilai, negosiasi itu dikebut demi mencapai target penyelesaian kesepakatan di April nanti. Yang penting, tetap cermat dan hati-hati meski harus ngebut mengejar target.

Risalah Pembahasan Divestasi Freeport Indonesia

  1. 1.Freeport mempunyai interpretasi KK yang berbeda dengan pemerintah. Interpretasi ini membuka peluang arbitrase dengan peluang menang pihak Indonesia dan Freepo rt 50 50
  1. 2.Transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah investasinya USS 5 miliar. Investasi ini berpotensi terhambat 5-10 tahun jika ada arbitrase tanpa ada kejelasan perpanjangan izin operasi.
  1. 3.Indonesia masih membutuhkan keahlian Freeport Indonesia untuk mengembangkan Grasberg. _________
  1. 4.Jika Indonesia tidak memperpanjang operasi Freeport maka mereka akan berhenti melakukan penambangan block caving yang mengakibatkan longsor
  1. 5.Harga yang ditawarkan oleh Rio Tinto lebih murah ketimbang membeli saham milik Freeport McMoRan.inc secara langsung. Tahun 2015, FCX menawarkan 10% saham mereka di Freeport Indonesia ke Indonesia senilai USS 1,9 miliar atau USS 7,6 miliar untuk 40%. ______________________
  1. 6.Rio Tinto ingin hengkang dari tambang Grasberg karena keinginannya untuk menjadi environmentally friendly miner. Rio Tinto beranggapan bahwa tailing Freeport Indonesia telah merusak lingkungan dan memicu kekhawatiran investor internasional. Tahun 2008, Norwegia melarang Dana Pensiun negara untuk menginvestasikan dana di Rio Tinto karena masalah lingkungan terkait operas" di Grasberg.

Sumber Risalah proses divestasi Freeport

Perjalanan Negosiasi Divestasi Freeport

12 Jan 2018

Pemerintah mengalokasikan 10% saham divestasi untuk Pemda Papua

28-29 Jan 2018

Perundingan Pemerintah, Inalum, Rio Tinto, Freeport Mc Moran, terkait seluruh aspek seluruh operasional Freeport Indonesia

18 Feb 2018

Rapat Inalum dengan Tim Penasehat Keuangan untuk membahas hasil due diligence dan Valuasi PT Freeport Indonesia

28 Feb 2018

Penawaran Non-Binding Offer Inalum kepada no Tinto Plc terkait rencana akuisisi saham/participat-ing interest Rio Tinto di Fl

5 Maret 2018

Rapat terbatas kabinet terkait divestasi Freeport

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 21 Maret 2018

 

Inalum Tawar Murah Saham Milik Rio Tinto

Surel Cetak PDF

Perjalanan Negosiasi Divestasi Freeport

Pratama Guitarra

JAKARTA - Rencana pemerintah membeli 40% hak partisipasi atau pa rt ic ipa ti ng interest Rio Tinto di tambang Grasberg PT Freeport Indonesia memasuki babak baru.

Memasang target selesai April 12018, induk BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) rupanya sudah mengajukan harga penawaran imtuk 40% porsi PI milik Rio Tinto. "Inalum menawar 40% seharga US$ 550 juta," ujar sumber KONTAN.

Dalam menghitung valuasi harga PI 40% milik Rio Tinto, Inalum menyewa Morgan Stanley, PricewaterhouseCoopers (PWC) dan Danareksa. Untuk membiayai akuisisi hak milik Rio Tinto, Inalum akan mendapat pinjaman dari bank Jepang, Amerika Serikat dan bank-bank nasional.

Tawaran harga itu terbilang murah, bahkan lebih rendah ketimbang Inalum membeli langsung saham Freeport

McMoran (FCX) di New York Stock Exchange. Per 20 Maret 2018, pukul 23.19 WIB, harga FCX bertengger di harga US$ 18,39 per saham.

Nali, dari risalah pembahasan divestasi saham Freeport Indonesia yang didapat KONTAN, ada alasan Inalum berani memasang tawaran rendah: Rio Tinto ingin hengkang dari Grasberg. Perusahaan itu ingin menjadi perusahaan tambang yang peduli terhadap lingkungan. Adapun, Freeport Indonesia dinilai banyak terbelit masalah lingkungan.

Jika ini benar, negosiasi divestasi saham Freeport Indonesia bakal kembali alot. Pasalnya, tahun 2015, FCX me-. nawarkan 10%saham Freeport Indonesia seharga US$ 1,9 miliar atau US$ 7,6 miliar untuk 40% saham Freeport Indonesia Adapun hitungan harga "pemerintah Indonesia yakni hanya US$ 3,2 miliar.

Head of Corporate Comu-nication Inalum, Rendi A Witular enggan berkomentar terkait tawaran harga PI tersebut. Dia hanya menyatakan, "Pembelian PI Rio Tinto untuk menyatukan equity interest dan economic interest menjadi 51% bagi Indonesia, sementara 49% untuk Freeport McMoran," ujarnya kepada KONTAN, Selasa (20/3).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyo-no menegaskan, jika valuasi harga selesai, Inalum segera bernegosiasi dengan Rio Tinto. "Jika semua sepakat, baru lapor ke Menteri ESDM untuk dikeluarkan RJPK," ujarnya

Direktur Centre for Indonesian Resources Stmtegic Studies (Cirrus) Budi Santoso menilai, negosiasi itu dikebut demi mencapai target penyelesaian kesepakatan di April nanti. Yang penting, tetap cermat dan hati-hati meski harus ngebut mengejar target.

Risalah Pembahasan Divestasi Freeport Indonesia

  1. 1.Freeport mempunyai interpretasi KK yang berbeda dengan pemerintah. Interpretasi ini membuka peluang arbitrase dengan peluang menang pihak Indonesia dan Freepo rt 50 50
  1. 2.Transisi dari tambang terbuka ke tambang bawah tanah investasinya USS 5 miliar. Investasi ini berpotensi terhambat 5-10 tahun jika ada arbitrase tanpa ada kejelasan perpanjangan izin operasi.
  1. 3.Indonesia masih membutuhkan keahlian Freeport Indonesia untuk mengembangkan Grasberg. _________
  1. 4.Jika Indonesia tidak memperpanjang operasi Freeport maka mereka akan berhenti melakukan penambangan block caving yang mengakibatkan longsor
  1. 5.Harga yang ditawarkan oleh Rio Tinto lebih murah ketimbang membeli saham milik Freeport McMoRan.inc secara langsung. Tahun 2015, FCX menawarkan 10% saham mereka di Freeport Indonesia ke Indonesia senilai USS 1,9 miliar atau USS 7,6 miliar untuk 40%. ______________________
  1. 6.Rio Tinto ingin hengkang dari tambang Grasberg karena keinginannya untuk menjadi environmentally friendly miner. Rio Tinto beranggapan bahwa tailing Freeport Indonesia telah merusak lingkungan dan memicu kekhawatiran investor internasional. Tahun 2008, Norwegia melarang Dana Pensiun negara untuk menginvestasikan dana di Rio Tinto karena masalah lingkungan terkait operas" di Grasberg.

Sumber Risalah proses divestasi Freeport

Perjalanan Negosiasi Divestasi Freeport

12 Jan 2018

Pemerintah mengalokasikan 10% saham divestasi untuk Pemda Papua

28-29 Jan 2018

Perundingan Pemerintah, Inalum, Rio Tinto, Freeport Mc Moran, terkait seluruh aspek seluruh operasional Freeport Indonesia

18 Feb 2018

Rapat Inalum dengan Tim Penasehat Keuangan untuk membahas hasil due diligence dan Valuasi PT Freeport Indonesia

28 Feb 2018

Penawaran Non-Binding Offer Inalum kepada no Tinto Plc terkait rencana akuisisi saham/participat-ing interest Rio Tinto di Fl

5 Maret 2018

Rapat terbatas kabinet terkait divestasi Freeport

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 21 Maret 2018

 

Bantah BPK, Freeport Sebut Sudah Tindak Lanjuti soal Kerusakan Lingkungan

Surel Cetak PDF

JAKARTA, - PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebutkan pihaknya sudah menindak lanjuti semua rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dua hal. Hal yang dimaksud adalah tentang pelanggaran izin kawasan hutan lindung serta dampak kerusakan lingkungan atau perubahan ekosistem akibat limbah hasil penambangan.

"PTFI yakin telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memperbaharui izin lingkungannya dan sedang dalam proses untuk menanggapi poin lainnya yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Vice President Corporate Communications PTFI Riza Pratama saat dihubungi Kompas.com, pada Selasa (20/3/2018) pagi.

Riza menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyampaikan sanksi administratif kepada pihaknya pada Oktober 2017 silam. Sanksi diberikan karena PTFI dinilai melakukan aktivitas tertentu yang menurut pihak Kementerian tidak sejalan dengan izin lingkungan perusahaan.

Selain itu, dalam keterangannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyebut ada kegiatan operasional tertentu oleh PTFI yang tidak konsisten dengan studi perizinan lingkungan perusahaan hingga perlunya upaya perbaikan terhadap kualitas udara, drainase air, penanganan limbah tertentu, serta pengelolaan tailing.

"PTFI telah terlibat dalam proses pembaharuan izin lingkungannya melalui pengajuan dan pembahasan dengan Kementerian, yang dimulai pada akhir 2014," tutur Riza.

Dia juga membantah pernyataan anggota BPK Rizal Djalil kemarin yang mengatakan PTFI tidak menanggapi sama sekali rekomendasi dari BPK. Menurut Riza, semua tahapan perbaikan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah, termasuk dengan hasil pemantauan perbaikan lingkungan.

"Data pemantauan, yang secara berkala dilaporkan kepada pemerintah, memperlihatkan bahwa lingkungan akan kembali pulih sebagaimana sebelumnya secara cepat setelah penambangan selesai," kata Riza.

Nantinya, setelah kegiatan penambangan, wilayah pengendapan tailing akan dijadikan aset bagi masyarakat di sana. Lahan itu disebut Riza bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar, salah satunya sebagai kawasan pertanian.

BPK bersama tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebelumnya menghitung, nilai ekosistem yang dikorbankan dari pembuangan limbah operasional penambangan mencapai Rp 185.018.377.987.478.

Pembuangan limbah operasional penambangan juga berdampak pada kawasan hutan, sungai, muara hingga ke daerah laut. BPK turut menerima data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang memperlihatkan luasan wilayah terdampak limbah semakin besar.

BPK juga mendapati PTFI menggunakan kawasan hutan lindung untuk operasional penambangannya dengan luasan minimal 4.535,93 hektar. Hal ini melanggar karena PTFI belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Kompas TV Izin ekspor diberikan selama setahun dengan volume sebanyak 1,25 juta ton.

 Sumber : Kompas.com, 20 Maret 2018

 

Bantah BPK, Freeport Sebut Sudah Tindak Lanjuti soal Kerusakan Lingkungan

Surel Cetak PDF

JAKARTA, - PT Freeport Indonesia (PTFI) menyebutkan pihaknya sudah menindak lanjuti semua rekomendasi yang sebelumnya disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dua hal. Hal yang dimaksud adalah tentang pelanggaran izin kawasan hutan lindung serta dampak kerusakan lingkungan atau perubahan ekosistem akibat limbah hasil penambangan.

"PTFI yakin telah menyerahkan dokumen yang diperlukan untuk memperbaharui izin lingkungannya dan sedang dalam proses untuk menanggapi poin lainnya yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," kata Vice President Corporate Communications PTFI Riza Pratama saat dihubungi Kompas.com, pada Selasa (20/3/2018) pagi.

Riza menjelaskan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah menyampaikan sanksi administratif kepada pihaknya pada Oktober 2017 silam. Sanksi diberikan karena PTFI dinilai melakukan aktivitas tertentu yang menurut pihak Kementerian tidak sejalan dengan izin lingkungan perusahaan.

Selain itu, dalam keterangannya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menyebut ada kegiatan operasional tertentu oleh PTFI yang tidak konsisten dengan studi perizinan lingkungan perusahaan hingga perlunya upaya perbaikan terhadap kualitas udara, drainase air, penanganan limbah tertentu, serta pengelolaan tailing.

"PTFI telah terlibat dalam proses pembaharuan izin lingkungannya melalui pengajuan dan pembahasan dengan Kementerian, yang dimulai pada akhir 2014," tutur Riza.

Dia juga membantah pernyataan anggota BPK Rizal Djalil kemarin yang mengatakan PTFI tidak menanggapi sama sekali rekomendasi dari BPK. Menurut Riza, semua tahapan perbaikan dilaporkan secara berkala kepada pemerintah, termasuk dengan hasil pemantauan perbaikan lingkungan.

"Data pemantauan, yang secara berkala dilaporkan kepada pemerintah, memperlihatkan bahwa lingkungan akan kembali pulih sebagaimana sebelumnya secara cepat setelah penambangan selesai," kata Riza.

Nantinya, setelah kegiatan penambangan, wilayah pengendapan tailing akan dijadikan aset bagi masyarakat di sana. Lahan itu disebut Riza bisa dimanfaatkan untuk warga sekitar, salah satunya sebagai kawasan pertanian.

BPK bersama tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor (IPB) sebelumnya menghitung, nilai ekosistem yang dikorbankan dari pembuangan limbah operasional penambangan mencapai Rp 185.018.377.987.478.

Pembuangan limbah operasional penambangan juga berdampak pada kawasan hutan, sungai, muara hingga ke daerah laut. BPK turut menerima data dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) yang memperlihatkan luasan wilayah terdampak limbah semakin besar.

BPK juga mendapati PTFI menggunakan kawasan hutan lindung untuk operasional penambangannya dengan luasan minimal 4.535,93 hektar. Hal ini melanggar karena PTFI belum mengantongi izin pinjam pakai kawasan hutan, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004.

Kompas TV Izin ekspor diberikan selama setahun dengan volume sebanyak 1,25 juta ton.

 Sumber : Kompas.com, 20 Maret 2018

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL