Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Pemerintah Ultimatum Freeport

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pemerintah mengingatkan PT Freeport Indonesia untuk merealisasikan komitmen pembangunan Smelter atau fasilitas pengolahan hasil tambang. Jika tidak, pemerintah akan mencabut izin Ekspor konsentrat.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Mi-nerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pemerintah memberikan waktu hingga Oktober kepada Freeport untuk memulai proses pembangunan Smelter.

"Kalau tidak ada perkembangannya, akan kami cabut izin Ekspornya," kata Bambang, di Jakarta, Kamis (1/6).

Freeport telah melakukan kegiatan Ekspor konsentrat sejak April 2017. Bambang mengungkapkan, evaluasi akan dilakukan sejak perusahaan tersebut menjalankan kegiatan bisnisnya itu. "Enam bulan sejak mereka mengEkspor pada April," ujarnya.

Bambang mengatakan, pemerintah akan membentuk tim untuk mengevaluasi proses pembangunan Smelter oleh Freeport. Namun, ia enggan menyebutkan siapa saja yang terlibat di dalam tim tersebut.

Kementerian ESDM pada pertengahan Februari 2017 mengeluarkan rekomendasi Ekspor untuk Freeport dengan volume 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) konsentrat Tembaga. Freeport kemudian mengurus ke Kementerian Perdagangan pada April hingga mendapat izin menjalankan proses Ekspor konsentrat.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji menambahkan, kesepakatan pembangunan Smelter merupakah salah satu hasil negosiasi antara pemerintah dengan Freeport.

Teguh menegaskan, perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut tetfp berkomitmen membangun Smelter. "Pertama untuk yang Smelter. Pembangunan Smelter paling lama lima tahun, tahun 2022, itu sudah sepakat," kata Teguh.

Meski begitu, masih ada beberapa poin kesepakatan yang perlu dibahas kedua pihak. Soal Smelter, kata dia, Freeport kemungkinan enggan bergabung dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara dalam kepemilikan pabrik Smelter. Padahal, pemerintah mempersilakan Freeport bekerja sama dengan pihak lain untuk membangun Smelter.

Dia mengatakan, pemerintah memberikan batasan -waktu lima tahun ke depan kepada PTFI untuk merampungkan pabrik pengolahan bahan tambang. Dia menambahkan, pemerintah akan kembali bertemu dengan Freeport untuk membicarakan kapan pembangunan Smelter bisa dimulai. Selain itu, bakal dibahas pula besaran bea keluar untuk kegiatan Ekspor konsentrat. "Pekan depan kita mulai lagi negosiasi," katanya.

Pembahasan antara pemerintah dengan PTFI berlangsung hingga Oktober 2017. Selain Smelter, negosiasi juga membahas soal kontTak Freeport yang akan berakhir pada 2021, jika tidak ada perpanjangan kontrak.

Menteri ESDM Ignatius Jonan menegaskan, pabrik Smelter yang dibangun oleh Freeport tidak harus berlokasi di Timika, Papua.

"Tidak harus di Papua, lebih khusus di Timika. Sebaiknya harus jauh dari lingkungan masyarakat," katanya.

antara ed satria kartika yudha / FREDERIKUS BATA

 Sumber : REPUBLIKA, 02 Juni 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 13 Juni 2017 07:59 )
 

Pemerintah Siap Keluarkan PP Stabilisasi Investasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Lagi-lagi aturan tentang PT Freeport Indonesia Dalam waktu dekat, pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait dengan stabilitas Investasi dan perubahan status dari kontrak karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Teguh Pamudji menyatakan pada perkembangan dalam negosiasi dengan Freeport, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemkeu) tengah, membuat regulasi baru tersebut.

Menurut Teguh, Ketua Badan Kebijakan Fiskal Suahasil datang ke Kementerian ESDM dan mengatakan sudah mempersiapkan regulasi itu. Regulasi itu juga menjadi fokus yang dibahas bersama dengan Freeport Indonesia. "Tapi, kita membuat aturan bukan untuk Freeport, kita membuat untuk melindungi semua," Kata Teguh, di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (31/5). Ketika dikonfirmasi, Ketua Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Suahasil enggan menjawab pertanyaan KONTAN.

Pengamat Hukum Sumber Daya Alam dari Universitas Tarumanegara (Untar) Ahmad Redi menilai, pembentukan PP ini menjadi pertanda bahwa pemerintah kembali dikendalikan Freeport Indonesia. Menurutnya, PP itu sebagai legalisasi konversi KK menjadi IUPK.

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 02 Juni 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 13 Juni 2017 07:56 )
 

Banjir Pasokan Membayangi Harga Tembaga

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Penguatan dollar Amerika Serikat (AS) membuat harga tembaga kembali tertekan. Data Bloomberg, Senin (10/4), menunjukkan, harga tembaga kontrak pengiriman tiga bulan di London Metal Exchange (LME) terkikis 0,4% menjadi US$ 5.805 per metrik ton. Namun, harganya masih melambung 0,9% dalam sepekan terakhir.

Menurut Direktur PT Garuda Berjangka Ibrahim, setelah rilis data yang menyebutkan angka pengangguran di AS berkurang, the greenback kembali perkasa Alhasil, harga komoditas tertekan tak terkecuali tembaga.

Selain itu, ketakutan akan kelebihan pasokan atawa over supply tembaga di pasar global merebak. Penyebabnya, aktivitas pertambangan di Escondida, Chili, milik BHP Billiton Ltd kembali beroperasi, setelah terjadi kesepakatan antara pekerja yang sudah mogok kerja selama 35 hari dengan perusahaan itu.

Tekanan bertambah pasca hubungan PT Freeport Indonesia dengan Pemerintah RI yang menegang mulai mengendur. Ini membuat pasar menduga dalam waktu dekat

Freeport bisa kembali mengoperasikan tambang Grasberg. "Hal tersebut juga dapat membuat banjir pasokan tembaga yang akan membuat harganya jatuh," kata Ibrahim.

Tapi, Bank of America Merrill Lynch tetap melihat harga tembaga masih dibalut tren positif. Katalis utamanya berasal dari membaiknya indeks industri di China ke posisi tertinggi dalam lima tahun belakangan. Posisi China sebagai importir terbesar tembaga membikin harga komoditas ini akan segera rebound. Harga tembaga diproyeksikan bisa mencapai US$ 6.600 per metrik ton pada pertengahan tahun mendatang.

Dari sisi teknikal, Ibrahim menjelaskan, indikator bollinger band dan moving average berada di posisi 20% di atas bollinger bawah, yang mengidentifikasikan kecenderungan penurunan harga. Begitu pula dengan stochastic level 60% negatif turut mengerek ke bawah. Sementara, kedudukan di garis moving average convergence divergence (MACD) dan relative strength index (RSI) berada di posisi 60% positif. Ini mendorong pergerakan fluktuasi harga tembaga di pasar global tidak akan begitu tajam.

Itu sebabnya, Ibrahim pun memprediksikan, harga tembaga hari ini (11/4) berada di rentang US$ 5.700-US$ 5.850 per metrik ton. Sementara dalam sepekan ada di kisaran US$ 5.400-US$ 5.980. Olfi Fitri Hasanah

 Sumber : Kontan, 11 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:49 )
 

Jonan Teken Permen Masa Transisi Perubahan KK ke IUPK

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan payung hukum terkait masa transisi perubahan status dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Payung tersebut ialah Peraturan Menteri ESM No. 28 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Beleid ini hanya merevisi ketentuan dalam pasal 19 Permen ESDM No. 5/2017 yang kurang lebih menyatakan pemberian IUPK berarti pengakhiran KK. Sedangkan bentuk revisinya menjadi IUPK diberikan untuk jangka waktu sampai berakhirnya masa berlaku KK atau untuk jangka waktu tertentu dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasi. Kemudian disebutkan pula pada saat IUPK diberikan, KK serta kesepakatan lainnya antara pemerintah dengan pemegang KK tetap berlaku. Selain itu memuat ketentuan KK dapat diberlakukan kembali bila tidak terdapat penyelesaian dalam penyesuaian IUPK.

Berdasarkan catatan Investor Daily, bunyi beleid ini hampir sama dengan IUPK yang diterbitkan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk PT Freeport Indonesia pada 10 Februari kemarin. Ada batas waktu selama 6 bulan untuk melakukan penyesuaian. Bila tidak tercapai kesepakatan maka bisa kembali lagi menjadi KK

Hanya saja kala itu Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C. Adkerson menolak IUPK tersebut lantaran belum memuat stabilitas fiskal dan kepastian hukum. Namun pada awal April kemarin. Freeport berubah sikap sembilan puluh derajat yang bersedia menerima IUPK dan melakukan negosiasi penyesuaian fiskal dan jaminan hukum selama 6 bulan ke depan. Perubahan sikap itu bisa jadi disebabkan oleh ditandatanganinya Permen ESDM 26 ini pada 30 Maret kemarin. Dengan beleid ini maka Freeport memiliki pegangan dalam melakukan negosiasi dengan pemerintah terkait perubahan KK menjadi IUPK.

Ketika dikonfirmasi ke Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM Huiron menolak memberi penjelasan terkait Permen 26/2017 tersebut. Dia menyarankan agar bertanya kepada Staf Khusus Menteri ESDM Hadi M. Djuraid. Namun Hadi pun enggan memberi penjelasan. Dia bilang sebaiknya menanyakan hal tersebut kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Nah, ketika Bambang ditanyakan mengenai Permen 26 itu. dia malah mengarahkan ke Hufron.

Secara terpisah. Pengamat hukum sumber daya alam dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi mengatakan pemberian IUPK tanpa mengakhiri KK tidak dibenarkan dalam rezim UU Minerba. Terdapat rezim kontrak dan izin pada saat bersamaan tidak sesuai UU Minerba. Presiden harus bersikap," kata Redi di Jakarta, Senin (10/4). (rap)

 Sumber : Investor Daily, 11 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:47 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL