Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Ingin Perpanjang Operasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA - PT Freeport Indonesia segera mengajukan pengajuan perpanjangan operasi, dari berakhir tahun 2021 menjadi tahun 2041. Namun, pengajuan itu menunggu enam bulan ke depan.

Jurubicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan, pihaknya belum mengajukan proposal perpanjangan operasi, lantaran masih menunggu aturan yang rencananya terbit dalam enam bulan negosiasi. "Kami masih tunggu stabilitas investasi itu. Dan sekarang kami fokus izin ekspor dulu," terangnya ke KONTAN, Senin (3/4).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 01 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pengajuan perpanjangan kontrak bisa dilakukan lima tahun sebelum kontrak berakhir. Artinya, pada tahun ini Freeport Indonesia memang sudah bisa mengajukan perpanjangan kontrak.

Kepala Biro Komunikasi Layanan InformasiPublik dan Kerjasama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sujatmiko menyatakan, Freeport belum mengajukan perpanjangan operasi. Menurut dia, yang penting berubah dulu menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). "Rekomendasi ekspor akan keluar dari Kemdag. Izinnya jalan, maka akan dibahas kembali dalam enam bulan soal stabilitas investasi itu," terangnya.

Saat ini, Kementerian ESDM serta Kementerian Keuangan, tengah menyiapkan aturan berupa Peraturan Pemerintah terkait dengan stability investment. Poinnya adalah berisi soal pajak dan kepastian hukum dalam berinvestasi. "Ini menjadi pembahasan jangka panjang selama enam bulan. Bagaimana nanti titik temunya," jelasnya.

Dia menegaskan, wilayah Freeport juga masih 90.360 hektare (ha). Belum akan terjadi penciutan lahan menjadi 25.000 ha.

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 04 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:37 )
 

Tidak Ada lagi Arbitrase soal Freeport

Surel Cetak PDF

PROSES negosiasi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia tidak lagi diselimuti atmosfer arbitrase. Hal tersebut diperkuat dengan sikap PTFI yang mulai melunak dengan menerima perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Tidak ada lagi (arah pembicaraan) terkait arbitrase. Sekarang ini kita sepakat penyelesaian dilakukan secara menyeluruh," ujar ketua tim negosiasi antara pemerintah dan PTFI Teguh Pa-mudji melalui sambungan telepon, kemarin.

Sebelumnya, CEO Freeport-McMoran Inc, Richard C Adkerson, mengancam akan menyeret sengketa dengan pemerintah Indonesia terkait perubahan status ini ke jalur arbitrase. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dinilai sebagai keputusan sepihak.

PTFI berpegang teguh pada KK lantaran ketentuan dalam IUPK dianggap tidak memberikan kepastian investasi dari aspek hukum dan fiskal. Ruang negosiasi kedua pihak pun dibuka selama 120 hari sejak 17 Februari 2017.

Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Kamis (30/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan PTFI bersedia menerima perubahan status. Hanya tidak dapat dimungkiri, masih dibutuhkan waktu peralihan agar kesepakatan itu saling menguntungkan.

"Kita sudah sepakat dengan Freeport waktu (peralihan status) ini selama 8 bulan terhitung sejak Februari. Yang jelas semua detail perkembangan sudah dikomunikasikan PTFI dengan headquarter (Freeport-McMoran) di Amerika Serikat," imbuh Teguh. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kementerian ESDM sampai saat ini masih menunggu surat resmi dari PTFI terkait dengan perubahan status walaupun sudah ada sinyal positif.

Dalam proses perundingan yang mencakup peralihan selama delapan bulan, salah satu aspek yang digarisbawahi ialah ketentuan perpajakan. Seperti diketahui, PTFI menginginkan aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat nail-down atau tetap seperti tertuang dalam KK.

Namun, ketentuan perpajakan dalam IUPK mengacu ke skema prevailing yang mengikuti ketentuan pajak yang berlaku sehingga besaran royalti yang dibayarkan berubah-ubah. Mengenai persoalan itu. Kementerian ESDM masih menunggu kebijakan Kementerian Keuangan yang diketahui tengah menyusun aturan tentang pajak perusahaan tambang.

 Sumber : Media  Indonesia, 01 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:50 )
 

Menuju Satu BUMN Tambang

Surel Cetak PDF

"Holdingisasi" perusahaan tambang pelat merah diharapkan bisa memperjelas arah eksplorasi sumber daya alam Indonesia. Pemerintah segera meminta pengesahan DPR. Ancang-ancang untuk mengakuisisi saham Freeport.

Sudah hampir setahun ini Fajar Harry Sampurna bolak-balik keliling Indonesia, menemui karyawan sejumlah perusahaan tambang pelat merah. Sejak Juli tahun lalu, Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini melawat ke beberapa kantong-kantong industri pertambangan, seperti di Halmahera, Maluku Utara, lokasi usaha milik PT Aneka lambang.

Ia juga menyempatkan diri menyambangi para pekerja di lok.isi pertambangan batu bara Ianjung Enim, Muara Enim, Sumatera Selatan, milik PT Bukit Asam. Harry juga mampir ke pabrik pengolahan alumunium di Sumatera Utara.

Kepada para pekerja itu, Harry menjelaskan rencana pemerintah memulai pembentukan holding BUMN lambang. "Saya meyakinkan mereka bahwa holding ini tidak akan ada kebijakan perampingan karyawan," katanya kepada Gatra.

Sejak tahun lalu, pemerintah mulai serius menyiapkan terwujudnya holding BUMN Tambang. Sesuai dengan peta jalan BUMN Tahun 2005-2019, pemerintah membentuk holding BUMN lambang agar dapat menguasai cadangan dan sumber daya mineral dan baru bara, menjalankan program hilirisasi dan

peningkatan kandungan lokal, serta menjadi salah satu perusahaan kelas dunia.

Ada empat perusahaan tambang yang akan disatukan, yaitu PT Timah, PT Bukit Asam, PT Aneka Tambang (Antam), dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). Usaha menggabungkan perusahaan-perusahaan tambang ini perkembangannya memang paling progresif dibandingkan dengan sektor yang lain. Menurut Harry, berkat sosialisasi yang dilakukan, para karyawan hingga manajmen pun mulai memahami bahwa holding ini tidak akan berdampak kepada karyawan.

Sementara itu, pekan lalu, para bos perusahaan tambang pelat merah dikumpulkan Menteri BUMN Rini Soemarno. Pertemuan ini memang khusus membahas kesiapan masing-masing BUMN tambang untuk menjadi bagian dalam holding yang akan dibentuk oleh Kementerian BUMN. Nantinya, induk holding BUMN Tambang tersebut adalah PT Inalum, yang rencananya menguasai 65% saham Antam, 65,02% saham Bukit Asam, dan 65% saham Timah.

Restrukturisasi BUMN lambang melalui holding, yang mcnurut I larry juga bisa disebut sebagai share holding action, paling pas buat sektor tambang, yang bermacam karakternya. Karena hanya akan terjadi pengalihan saham pemerintah ke induk perusahaan. Sementara itu,

perusahaan tambang yang akan menjadi anak usaha, meskipun itu kebanyakan adalah perusahaan terbuka, tidak akan terdelusi sahamnya. Ini sekaligus tetap menjaga kepentingan pemegang saham yang lain. Pengalihan saham ke Inalum juga akan lebih mulus, karena perusahaan ini sahamnya 100% dimiliki negara.

Harry menambahkan, bila Indonesia memiliki perusahaan tambang kelas dunia, seperti Vale atau Rio Tinto, yang mengolah banyak macam komoditas, maka penurunan harga pasar salah satu macam komoditas tidak akan terlalu membebani perusahaan. "Misalnya harga nikel jatuh, perusahaan juga tidak ikut jatuh. Jadi kalau banyak komoditas, ada batu bara, emas, ada nikel, atau yang

lainnya, maka perusahaan akan lebih stabil," ia memaparkan.

Menurut Sekretaris Perusahaan PT Antam, Trenggono Sutiyoso, holding pertambangan akan banyak menciptakan sinergi, seperti pemanfaatan kantor pemasaran bersama, supply chain management , pengembangan SDM, eksplorasi sumber daya dan kerja sama investasi, "Muaranya adalah efisiensi dan pengembangan bisnis yang lebih terintegrasi," ia mengungkapkan.

Pembentukan holding ini juga akan mampu menaikkan kemampuan pendanaan untuk investasi. "Bila ditunjuk oleh pemerintah, holding memiliki kemampuan mengambil saham PT Freeport Indonesia," imbuh Trenggono.

Pembentukan holding tambang ini memang dikatakan sejak awal, sebagai ancang-ancang untuk mencaplok saham Freeport yang saat ini sedang dalam tahap negosiasi dengan pemerintah.

Ogg) Achmad Kosasih, Direktur Keuangan PI Inalum, menyatakan kesiapan pihaknya terkait rencana pengambilalihan saham PT Freeport ini. Sebagai pihak yang akan menjadi kepala dari holding BUMN lambang, PT Inalum juga sudan menyatakan minatnya. "Kalau kita sudah menyatakan minat, kita juga yakin mampu mengelola," katanya.

Namun, Oggy menolak membicarakan teknis pengambilalihan saham tersebut "Pemerintah masih bernegosiasi (lengan Freeport, nanti buyar. Biarlah

konsentrasi di Kementerian ESDM. Selesai mereka, kita yang akan melakukan eksekusinya," ia menegaskan.

Kini, rencana ini tinggal digulirkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Nah, di tahap ini ada kabar, dewan masih belum bisa diyakinkan. Namun, menurut Harry Fajar Sampurno, dewan secara prinsip tidak terlalu keberatan meski ada beberapa hal yang masih mengganjal. Salah satunya adanya kekhawatiran anak-anak usaha Inalum malah menjadi perusahaan swasta.

Namun, menurut Harry, hal itu tidak akan terjadi, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT, status anak usaha PT Inalum tetap BUMN meski minoritas saham lainnya dimiliki oleh publik.

Meski begitu, anggota DPR Komisi XI, Kardaya Wardika, menyatakan, holding BUMN ini jika memang akan dilanjutkan, pemerintah tetap harus hati-hati. "Karena BUMN Tambang itu identik dengan kegiatan menguras kekayaan negara," ujarnya.

BUMN tambang juga sering diberi kemudahan atau previlage khusus dari pemerintah.Jika saham anak usaha BUMN tambang dilepas ke swasta, maka swasta yang malah menikmati perlakuan khusus dari pemerintah.

Jika swasta ini merupakan swasta asing, tidak dapat dipungkiri, pihak asinglah yang ikut merasakan previlage dari pemerintah. Sementara BUMN, kata Kardaya, seharusnya tak semata mencari keuntungan, tapi juga mengemban misi tujuan negara. Sementara itu, pihak swasta, apalagi swasta asing, tujuan utamanya murni mencari laba.

Jadi, pemerintah perlu mempertimbangkan tujuan holding. Apakah manfaatnya lebih banyak daripada kerugiannya. Apakah risikonya sebanding dengan keuntungannya. "Kelihatannya, ini lebih baityak risikonya daripada manfaatnya. Jadi, mesti dikaji kembali," ujar anggota Fraksi Partai (ierindra ini.

Terkait dengan rencana pembelian Freeport melalui holding B UMN, Kardaya menyebut, Pemerintah bisa saja malah hanya menghamburkan uang. Sebab bila menunggu empat tahun lagi, Freeport akan otomatis menjadi milik Indonesia. "Buat apa beli sekarang, kalau sebentar lagi akan jadi milik negara," ia menegaskan.

 Sumber : GATRANo. 22 / XXIII / 30 Mar- 5 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:36 )
 

Freeport Menyandang Status IUPK Sementara

Surel Cetak PDF

Pemerintah memperhatikan operasional Freeport, terutama masalah tenaga kerja

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sudah membuat kesepakatan tak tertulis dengan PT Freeport Indonesia. Kesepakatan itu terkait berubahnya status kontrak karya Freeport menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara. Meski sudah menyandang IUPK Sementara, status kontrak karya milik Freeport tidak gugur.

Dengan menyandang IUPK Sementara, Freeport bisa kembali ekspor konsentrat tembaga dalam waktu dekat. Jonan menegaskan dalam negosiasi jangka pendek itu sudah muncul kesepakatan. "Freeport sudah sepakat menjadi IUPK," terangnya di Gedung DPR, Kamis (30/3).

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menambahkan, masih ada negosiasi enam bulan bersama pemerintah mulai April 2017. Apabila selama enam bulan itu Freeport sepakat dengan semua hasil negosiasi, Freeport selamanya menjadi IUPK. tetapi. "Kalau dalam negosiasi tidak sepakat, Freeport bisa kembali ke kontrak karya," terangnya di Gedung DPR, Kamis (30/3).

Dengan menjadi IUPK, Freeport bisa melaksanakan kegiatan ekspor dengan izin rekomendasi yang sudah diberikan pada 17 Februari 2017 lalu. Kuota ekspor 1 juta ton konsentrat. Syaratnya, wajib membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter).

Apabila status kontrak karya berubah menjadi IUPK, ketentuan pajak juga harus berubah dari nail down menjadi prevailing. Bambang bilang, hal itu masih dinegosiasikan dengan Freeport. Pemerintah juga akan menerbitkan peraturan pemerintah tentang invesment stability. "Kita juga meminta waktu divestasi dan investment stability jadi pembicaraan. Tapi operasional Freeport harus berjalan, karena ada masalah tenaga kerja dan sosial di Papua. Ini perlu diselesaikan," jelasnya.

Sementara, Jurubicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan. Freeport bersedia mengubah kontrak karya menjadi IUPK disertai perjanjian stabilitas investasi. Di dalamnya mendapat kepastian hukum dan fiskal yang setara kontrak karya "Perundingan dengan pemerintah sudah konstruktif, dari kedua pihak," katanya kepada KONTAN, Kamis (30/4).

Soal kepastian ekspor, menurut Riza, pihaknya terus berunding dengan pemerintah dan saat ini berlangsung konstruktif. "Semoga dalam waktu dekat kami mendapatkan solusi yang diterima kedua belah pihak," imbuh dia

Direktur Eksekutif Indonesian Mining Asociation (IPA), Syahrir Abe mengatakan, pemerintah sebenarnya tidak mau mengulang kesalahan sebelumnya Hanya saja, cara pemerintah tetap bertentangan dengan UU Minerba

Misalnya, di UU Minerba pasal 170 mengatakan, dalam lima tahun kontrak karya harus melakukan pemurnian. Memang tidak ada kata pengolahan.

Nah, supaya kontrak karya bisa ekspor harus ditarik ke pasal 130 tentang pengolahan dan pemurnian. "Kalau mau berubah seharusnya menggunakan IUP Operasi Produksi (OP) bukan IUPK. Kalau memakai IUPK itu anak Wilayah Pencadangan Negara. Kami sudah jelaskan ke pemerintah, jangan menggunakan IUPK, tapi IUP OP," tandasnya

Ahmad Redi, Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Universitas Tarumanegara, mengatakan, prinsipnya semua yang dilakukan Menteri ESDM terkait relaksasi dan pemberian IUPK ke pemegang kontrak karya, saat ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Makanya, kemarin Koalisi Masyarakat Sipil melakukan gugatan ke Mahkamah Agung atas tiga peraturan yang telah dikeluarkan pemerintah. "Pemberian IUPK ke Freeport Indonesia jelas menunjukan pemerintah dalam posisi lemah dan takluk kepada Freeport Indonesia" ungkap dia Padahal, publik berharap banyak dengan adanya negosiasi, pemerintah tetap tegas memastikan kewajiban-kewajiban Freeport dilaksanakan sebelum haknya diberikan. "Dari dulu dan sekarang pemerintah selalu mengalah dan menempatkan dirinya di bawah tekanan Freeport," keluh Redi.

Semestinya pemerintah berani menghadapi ancaman arbitrase. Ini jalan terbaik menyelesaikan masalah.

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 31 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:32 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL