Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Warns Of Cuts As It Awaits RI Export Permit

Surel Cetak PDF

Freeport-McMoRan Inc, the worlds biggest publicly-listed copper miner, said on Friday it will cut staff, spending and production in Indonesia if it does not get a new export permit by mid-February, amplifying a warning it made last week.

The Phoenix-based miner said it continues to work with the Indonesian government to resolve issues after exports of its copper concentrate were halted Jan. 12. The Southeast Asian country banned export shipments of semi-processed ore to boost its local smelter industry.

Freeport shares were trading 5.7 percent lower at USS15.85 on Friday afternoon. Last week, the stock dropped nearly 6 percent after the company outlined its Indonesian challenges, issued disappointing financial results and cut its 2017 production forecast.

Freeport said it has the right to export copper concentrate from its Grasberg mine in Indonesia without restriction or export duties under its current contract, and was considering alternatives to enforce its rights. For every month it awaits export approval, Freeport said its share of production will be reduced by about 70 million pounds of copper and 70,000 ounces of gold.

"A prolonged production cut could push the market into deficit and prices much higher," RBC Dominion analyst Fraser Phillips said in a note to clients.

Copper prices touched a two-month peak earlier this week as workers at the worlds largest copper mine, Escondida in Chile, voted to strike. On Friday, prices drifted down to S5.772 a ton, near a two-week low, as the mines workers resumed wage talks.

If the export delay in Indonesia continues, Freeport said it would need to make "near-term" production cuts to match capacity at its smelter, which processes about 40 percent of its concentrate production.

It will also need to "significantly adjust its cost structure," reduce staffing, investments on underground development projects and a new smelter, and spending with suppliers. Delays for another new export license, for anode slimes required in smelter operations, could further hurt operations, Freeport said.

To gain a new special mining license, Freeport must agree to pay taxes and royalties that it is currently exempt from and divest up to 51 percent of its Indonesian unit, up from 30 percent under current rules. To date, it has divested only 9.36 percent.

Susan Taylor

 Source : The Jakarta Post, February 06, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 08:23 )
 

Freeport McMoran Ingin Dapat Izin Ekspor

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Freeport-McMoran Inc selaku pemegang saham terbesar PT Freeport Indonesia kembali bereaksi kepada Pemerintah Indonesia. Maklum, hampir sebulan ini anak usaha Freeport McMoran itu belum bisa menunaikan kegiatan ekspor konsentrat tembaga

Sebelumnya pada pekan lalu, Freeport-McMoRan mengancam mengurangi produksi .sampai 60%, melakukan pemutusan hubunga kerja (PHK) pekerja dan menggugat Pemerintah Indonesia Kali ini manajemen Freeport McMoran, meminta pemerintah mengikuti perjanjian kontrak karya (KK) yang sudah ada. Sehingga, Freeport bisa melaksanakan ekspor konsentrat.

Presiden dan CEO Freeport-McMoRan Richard C. Adker-son mengatakan sesuai hak dalam kontrak karya, mestinya Freeport bisa melaksanakan ekspor dengan kepastian fiskal yang ada. Namun sampai saat ini persetujuan belum diberikan. "Kami kecewa, hal ini masih belum terselesaikan dan prihatin tentang dampak negatif bagi seluruh stakeholder, terutama untuk tenaga kerja kami dan ekonomi lokal," terangnya melalui siaran pers tertulis yang diterima KONTAN, Minggu (5/3).

Seperti diketahui, Kementerian ESDM mengeluarkan tiga eleid untuk kegiatan ekspor. Yakni, Peraturan Pemerintah No 1/2017, Permen ESDM No 5/2017 dan Permen ESDM No 6/2017. Inti ketiga aturan itu, perusahaan boleh melakukan ekspor konsentrat, dengan syarat mengubah status dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Lalu komitmen membangun smelter selama lima tahun ke depan. Tak kalah penting, mengharuskan pemegang IUPK asing mendivestasikan 51% saham mereka untuk kepentingan Indonesia, selambat-lambatnya tahun kesepuluh produksi.

Adkerson menyatakan, berdasarkan peraturan baru itu dan diskusi dengan pemerintah, Freeport bersedia mengkonversi KK ke RTK. Syaratnya, kesepakatan stabilitas investasi dengan hak kepastian hukum dan fiskal seperti dalam kontrak karya. "Sesuai surat yang diberikan kepada Freeport tanggal 7 Oktober 2015, pemerintah menjamin ada aturan baru yang memungkinkan perpanjangan kontrak Freeport dengan hak yang sama dengan kepastian hukum dan fiskal seperti dalam kontrak karya," ujarnya

Ia menegaskan. Freeport akan memulai pembangunan smelter, setelah mendapatkan persetujuan perpanjangan hak operasi jangka panjang atau sampai tahun 2041. Selain itu juga Freeport meminta izin ekspor konsentrat tanpa pengenaan bea tambahan.

Wakil Menteri ESDM Ar-candra Tahar mengatakan, penerbitan IUPK sementara masih dievaluasi. Belum dipastikan izin ekspor Freeport memakai IUPK Sementara itu. "Pakai sementara atau tidak masih kita evaluasi." katanya, ke KONTAN. Minggu (5/3).

Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 06 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 08:20 )
 

Pemerintah Diminta Laksanakan Aturan

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha meminta agar pemerintah melaksanakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 yang menyinggung syarat dan ketentuan ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Aturan itu membuat PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang asal Amerika Serikat yang beroperasi di Papua, tidak bisa mengekspor konsentrat tembaga Freeport bakal mengurangi produksi konsentrat, termasuk mengurangi tenaga kerja perusahaan.

Menurut Satya, PP No 1/2017 yang merupakan perubahan keempat PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, sejatinya menjembatani cita-cita hilirisasi mineral di dalam negeri yang tak sepenuhnya terlaksana, seperti yang diatur dalam UU No 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Dengan berbagai aturan turunannya, batas akhir ekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian adalah 11 Januari 2017 dan diperpanjang lagi hingga lima tahun berikutnya lewat PP No 1/2017.

"Bila memang (Freeport Indonesia) tidak memenuhi syarat ekspor, ya, jangan diberi dong (izin ekspornya). Pemerintah harus taat terhadap aturan yang mereka buat sendiri. Apa pun risikonya," kata Satya, Minggu (5/2), di Jakarta.

Di satu sisi, lanjut Satya, ia juga meminta pihak perusahaan agar patuh terhadap ketentuan dan perundangan yang berlaku di Indonesia Dalam hal hilirisasi mineral, perusahaan dikenai kewajiban membangun smelter (fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral) di dalam negeri. Apabila perusahaan tak memenuhi syarat ekspor dan berdampak pada pengurangan produksi atau tenaga kerja itu adalah risiko yang harus ditanggung akibat aturan yang tak dilaksanakan.

Dalam PP No 1/2017 dinyatakan, hanya pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang bisa mengekspor mineral bukan hasil pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Pemegang kontrak karya (KK), seperti PT Freeport Indonesia yang selama ini diperbolehkan mengekspor konsentrat, harus mengubah status operasinya menjadi IUPK untuk mendapat izin ekspor.

Karena itu, untuk mendapat izin ekspor yang berlaku selama setahun, pemegang IUPK harus melampirkan kemajuan pembangunan smelter di dalam negeri Pemerintah mengevaluasi kemajuan pembangunan smelter setiap enam bulan. Apabila kemajuan pembangunan tidak memenuhi syarat, izin ekspor dapat dicabut

Dalam pernyataan resmi yang dimuat di laman Freeport McMoRan Inc. induk usaha PT Freeport Indonesia Jumat (3/2), Presiden dan CEO Freeport McMoRan Inc Richard C Ad-kerson menyebut pihaknya terlibat aktif dengan Pemerintah Indonesia agar PT Freeport Indonesia bisa beroperasi penuh.

Pihaknya mengungkapkan rasa kecewa lantaran belum ada kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia Pengurangan produksi dan tenaga kerja, serta menahan rencana investasi penambangan bawah tanah menjadi beberapa pilihan atas kebuntuan tersebut.

(APO)

Sumber : KOMPAS, 06 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 08:18 )
 

Freeport Tagih Komitmen Pemerintah

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Freeport-McMoRan Inc menagih komitmen Pemerintah Indonesia terkait perpanjangan operasi PT Freeport Indonesia serta hak yang sama mengenai kepastian hukum dan fiskal seperti dalam Kontrak Karya. Komitmen pemerintah itu berdasarkan surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tertanggal 7 Oktober 2015 yang diteken oleh Sudirman Said.

Chief Executive Officer Freeport McMoRan Richard C. Adkerson mengatakan Freeport Indonesia bersedia mengkonversi Kontrak Karya ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) asalkan memperoleh kesepakatan stabilitas investasi dengan hak kepastian hukum dan fiskal seperti dalam Kontrak Karya.

Perubahan status menjadi IUPK menyusul peraturan teranyar yang melarang pemegang Kontrak Karya mengekspor mineral hasil pengolahan alias konsentrat sejak 11 Januari 2017 kemarin. Pemegang Kontrak Karya masih bisa ekspor konsentrat jika mengajukan perubahan status menjadi IUPK dan membangun fasilitas pemurnian mineral (smelter) di dalam negeri. Dengan perubahan status menjadi IUPK itu maka rezim fiskal Freeport tunduk pada ketentuan yang berlaku alias prevailing. Berbeda dengan rezim fiskal pada Kontrak Karya yang bersifat tetap atau naileddown, hingga habis masa berlaku.

"Freeport Indonesia telah menyatakan kepada pemerintah tidak akan sepakat dengan ketentuan tersebut kecuali ada perjanjian yang saling memuaskan," kata Richard dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, akhir pekan lalu.

Richard menuturkan pembangunan smelter akan dilanjutkan setelah ada kepastian perpanjangan operasi. Mengingat masa operasi Freeport Indonesia dalam Kontrak Karya berakhir di 2021 mendatang. Smelter yang dibangun Freeport berada di Gresik, Jawa Timur dengan kapasitas 2 juta ton konsentrat tembaga. Proses pembangunan itu bergulir sejak 2014 silam.

Sampai saat ini, lanjut Richard, pemerintah belum menerbitkan izin ekspor konsentrat bagi Freeport Indonesia. Dia bflang pihaknya akan mengurangi produksi guna menyesuaikan dengan kapasitas PT Smelting di Gresik. Smelting mampu memurnikan konsentrat tembaga sekitar 40 persen dari kapasitas produksi Freeport Indonesia. Diperkirakan pengurangan produksi itu mencapai 70 juta pon tembaga dan 100.000 ounce emas setiap bulan. Hal ini lantaran Freeport Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menyimpan persediaan dalam jumlah signifikan.

"Kami meminta agar ekspor konsentrat diizinkan tanpa pengenaan bea tambahan sementara izin baru dan perjanjian stabilitas dinegosiasikan. Kontrak Karya akan tetap berlaku sampai digantikan oleh alternatif yang saling memuaskan," ujarnya

 Sumber : Investor Daily, 06 Februari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 13 Februari 2017 08:16 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL