Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

HARGA BATUBARA DIPREDIKSI BAGUS SAMPAI 3 TAHUN MENDATANG

Surel Cetak PDF

KETUA Indonesian Mining Studies, Irwandy Arif menilai, meski harga batubara sedang naik namun perusahaan batubara tetap harus menjaga efisiensi. Hal ini dikarenakan kenaikan harga batubara memicu kenaikan harga operasional penambangan.

Ini dikarenakan pihak kontraktor yang selama ini ditekan harga operasionalnya karena harga rendah meminta ongkos operasional naik di tengah kondisi harga batubara yang membaik. Meski masih diprediksi mengalami fluktuasi, namun Irwandy melihat harga batubara hingga tiga tahun mendatang masih bagus. Berkisar di harga 60 hingga 80 dolar per ton bisa menjadi angin segar bagi perusahaan batubara nasional.

Kenaikan harga batubara ini dipicu banyaknya pembangkit listrik yang akan mulai beroperasi pada tahun depan. Banyaknya pembangkit listrik yang mulai beroperasi maka membuat permintaan batubara naik.

"Kalau melihat tren harga batubara akan tetap bagus sampai tiga tahun ke depan. Tapi di satu sisi ini juga pasti akan meningkatkan harga operasional penambangan. Efisiensi masih perlu dilakukan oleh perusahaan agar ketika harga batubara tidak lagi stabil perusahaan masih bisa melakukan perencanaan," ujar Irwandy saat dihubungi Republika, Rabu (1/11).

Irwandy juga menjelaskan, efisiensi yang dilakukan perusahaan tambang bisa melalui pemangkasan biaya biaya operasional non kegiatan tambang seperti perjalanan dinas dan ongkos rapat. Hal ini merupakan komponen efisiensi yang paling penting.

Namun, Irwandy tak menampik tak sedikit perusahaan tambang yang melakukan pemangkasan stripping ratio atau penurunan kuota penambangan. Untuk jangka pendek hal ini memang bisa dilakukan, meskipun ia menilai secara jangka panjang hal ini malah akan berbahaya bagi perusahaan tambang karena ongkos biaya yang lebih besar ke depannya.

"Ada yang menurunkan striiping ratio dari 13 persen ke 10 persen. Untuk jangka pendek tak apa. Tapi untuk jangka panjang, nantinya mereka akan dibabankan biaya untuk mengeruk tanah yang lebih besar lagi," ujar Irwandy. Intan Pratiwi/Budi Raharjo

Sumber : REPUBLIKA.co.id, 02 Nopember 2017


 

AMBIL ALIH FREEPORT, JK MINTA MENTERI SIAPKAN SECARA MATANG

Surel Cetak PDF

Ilyas Istianur Praditya

WAKIL Presiden RI Jusuf Kalla (JK) meminta kepada para menteri terkait untuk benar-benar mempersiapkan segala hal sebelum mengambil alih mayoritas saham Freeport Indonesia dari Amerika Serikat (AS).

Wapres JK mengaku, soal pengambilalihan perusahaan yang selama ini dikelola asing, dia tidak ingin Indonesia seperti Venezuela.

"Venezuela itu bangkrut gara-gara mereka menaturalisasi semua proyek, akhirnya investor keluar, lalu produksinya turun, ditambah dikorupsi, akhirnya Venezuela jadi seperti sekarang," kata JK di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (2/11/2017).

"Freeport sudah bekerja lama sekali di negeri kita ini, kita ingin percepat divestasi-nya, padahal masih banyak proyek tambang lainnya yang belum diselesaikan. Jadi soal ini (Freeport Indonesia), tidak usah terlalu cepat mengambil alih," ucap JK.

Dia meminta kepada para menterinya untuk lebih mempersiapkan kemampuan dan teknologi terlebih dahulu sebelum meng-ambil alih perusahaan yang selama ini menjadi milik asing.

Tak hanya soal sumber daya manusia dan teknologi, menurut JK, Indonesia mem-butuhkan modal besar juga jika ingin mengambil alih Freeport Indonesia. Hal ini yang masih menjadi pertanyaan JK.

"Banyak negara yang buru-buru ambil keputusan mengakibatkan banyak orang menjadi tidak percaya dengan negeri itu sendiri. Sekarang ini kita sedang butuh banyak investasi," kata JK.

JK mengaku, saat ini jangan terlalu fokus terhadap divestasi Freeport Indonesia saja, melainkan juga harus memperhatikan berbagai proyek tambang lain yang saat ini belum juga terselesaikan. Seperti salah satunya proses pembangunan smelter.

"Bahwa kalau punya modal cukup bikin smelter saja kita selesaikan dulu, jangan terlalu cepat untuk ambil satu kebijakan. Banyak hal migas kita stagnan, kita butuh lama bangun itu semua karena kita tidak konsiten juga kadang-kadang. Ini kritikan saya juga," tutur dia. (Yas)

Sumber : Liputan 6, 02 Nopember 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 November 2017 07:16 )
 

Pastikan Divestasi Freeport Bebas Kepentingan Kelompok

Surel Cetak PDF

KEBIJAKAN divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia harus dapat dipastikan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Pemerintah diminta untuk waspad adanya kemungkinan kue besar itu dirongrong oleh kepentingan segelintir orang atau kelompok.

"Kebijakan divestasi ini harus tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat tentang manfaat dan konsekwensinya juga prosesnya. Supaya kebijakan ini tidak dimanfaatkan segelintir orang dan kelompok," terang mantan Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara, Martiono Hadianto pada acara diskusi bertajuk pentingnya tata kelola divestasi sektor pertambangan dalam menjaga keberlanjutan dan stabilitas investasi, di Jakarta, Selasa (31/10).

Menurut dia, kebijakan divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia rentan penyalahgunaan karena banyak pihak yang ingin mendapat bagian. Maka perlu mekanisme khusus untuk memastikan kebijakan tersebut sesuai tujuan sebesar-besarnya memberikan manfaat kepada masyarakat.

Martiono mengatakan, banyak proses divestasi yang menyalahi tujuan awal akibat masuknya kepentingan tertentu dengan penguasaan saham. Sehingga kejadian tersebut harus menjadi pelajaran berharga dalam proses divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia.

"Upaya golongan tertentu masuk proses divestasi ini perlu dihindari karena maksudnya divestasi untuk republik bukan untuk golongan," tegasnya.

Untuk itu, lanjut dia, pemerintah harus memastikan pembelian saham PT Freeport Indonesia berjalan transparan dan diketahui masyarakat. Termasuk juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang konsekwensi dari divestasi.

"Karena keputusan ini sudah diketahui masyarakat luas sehingga prosesnya juga perlu untuk disosialisasikan. Hal ini selain dapat memberikan pehaman yang utuh kepada masyarakat juga bisa mencegah rongrongan kelompok tertentu," jelasnya.

Pada kesempatan sama, Peneliti dari Natural Resource Governance Institute, Emanuel Bria mengatakan proses divestasi akan lebih terjaga jika melalui initial public offering (IPO). Kemudian seluruh pembagian pembelian sahamnya yang untuk pemerintah pusat dan daerah mesti sesuai.

Tujuan proses tersebut, lanjut dia, supaya divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia benar-benar berjalan sesuai harapan. Tentunya keinginan seluruh masyarakat, divestasi memberikan manfaat lebih dan terhindar dari penyalahgunaan dan kepentingan kelompok tertentu.

"Kalau misalnya dari 51 saham dan alokasi untuk BUMN sekian, pemda sekian sehingga tidak bisa diperdagangkan dengan bebas. Tidak hanya itu mekanisme ini lebih smooth dan lebih dapat dikelola dengan baik dan lebih transparan," pungkasnya. (OL-3)

 Sumber : Media Indonesia.com, 01 November 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 November 2017 04:48 )
 

Local Miners Encourage Freeport to go Public

Surel Cetak PDF

Viriya P. Singgih

A loca lmining association has called on the government to allow gold and Copper miner PTFreeport Indonesia (PTFI) to meet its 51 percent divestment requirement through an initial public offering (IPO), which is regarded as fairer and less costly to the two conflicting parties.

The government has been bogged down in lengthy negotiations with PTFI, the local unit of United States-based mining giant Freeport-McMoRan (FCX), since the beginning of the year over the latters future operation in the country.

The government has demanded PTFI issue new shares to be bought by national entities so that the latter can meet its 51 percent divestment requirement. Meanwhile, the company prefers to go public by floating its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

Indonesian mining Association (IMA) executive director Syahrir A.B. said that an IPO would be a better option because the price of PTFI shares would be determined in accordance with fair market value.

At present, the government and FCX have jointly established an independent valuator team to calculate the value of the companys shares. Nonetheless, the miner has stated that the valuation method should include its future production from the Grasberg mine in papua until 2041, compared with the governments insistence on only calculating it until 2021.

"We think that the IPO option can accommodate the interests of all stakeholders involved," Syahrir said on Tuesday.

"The settlement of the PTFI case will be a precedent for other mining companies in the future. So, if we fail to handle it correctly, the mining sectors Investment climate will be badly affected."

Ignatius Denny Wicaksono, head of issuer development at the IDX, also welcomed the idea of PTFI going public.

He said the government did not have to worry that foreign entities would take over a majority stake in PTFI through an IPO because it could secure ownership portions by certain national entities, including regional administrations and state-owned enterprises, through a fixed allotment mechanism.

"All this time, it has been common for a company to allocate 98 to 99 percent of its offered shares to certain buyers, while only 1 or 2 percent of shares are really offered to the public," Denny said, adding that the IDX could allot the shares in line with the issuers needs.

Furthermore, he said the government could also sell its stake in PTF Ieasily on the secondary market if it decided to do so someday, while the general public would be able to buy the companys shares and monitor its per- formance transparently.

As of Oct. 13, there were 44miningfirms among the total 560 listed companies in the IDX.

The listed miners have a combined market capitalization of Rp 318.26 trillion (US$23.46 billion), or 4.89 percent of the bourses total market capitalization.

The IMA also stated that ever-changing divestment policies had long hampered the renegotiation and amendment of several contracts of work (CoWs) in the country, including those held by PT Nusa Halmahera Minerals and PT Weda Bay Nickel.

As of April, the government had only been able to complete the amendment of 21 of the total 34 CoWs since renegotiations started in 2010 as mandated by the 2009miningLaw.

While the miners original CoWs stipulated a 51 percent divestment requirement, the previous administration decided to revise this to 30 percent or 40 percent under certain conditions. However, President Joko "Jokowi" Widodos administration reversed it back this year.

Meanwhile, Emanuel Bria, the country manager for Indonesia at the Natural Resource Governance Institute (NRGI), said the governments obsession with taking majority stakes in foreign mining firms could backfire as it would be obliged to fund future operations and further burden the state budget.

"For instance, in the case of PTFI, the government needs to prepare a huge amount of funds to take over 51 percent of the companys shares as well as to develop the underground Grasberg mine, estimated to cost around $7 billion," he said.

Viriya P. Singgih

 Source : TheJakartaPost, November 01, 2017

 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL