Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport accepts govt terms

Surel Cetak PDF

Fedina S. Sundaryani

THE JAKARTA POST/JAKARTA

In a move that is likely to reduce tensions over its future operations, major mining company PT Freeport Indonesia has agreed to convert its contract, paving the way to a resolution in its prolonged dispute with the government.

Energy and Mineral Resources Minister lgnasius Jonan claims that in a change to months of resistance, Freeport Indonesia, a subsidiary of United States-based gold and copper mining giant Freeport-McMoRan (FCX), has agreed to allow its contract of work (CoW) to be converted into a special mining permit (IUPK).

"In principle, they have already agreed to convert to an IUPK. Hopefully, they do not change their mind," Jonan said during a hearing with House of Representatives Commission VII on Thursday.

The conflict between the two parties built up after the mineral export ban took effect in mid-January in compliance with Government Regulation (PP) No! 1/2017.

Freeport Indonesia, the operator of the worlds largest gold and second-largest copper mine in Grasberg, Papua, is required to divest 51 percent of its snares, build a smelter within five years and convert its contract in exchange for a permit to export copper concentrate.

Freeport Indonesia spokesman Riza Pratama separately confirmed that the firm had agreed to convert its CoW into an IUPK, though it was still negotiating the terms with the government.

"Freeport Indonesia is willing to convert its CoW to an IUPK so long as it is granted investment stability, entailing legal and fiscal certainty, equal to the certainties outlined in our [current] CoW," he told The Jakarta Post.

Although Riza declined to disclose its proposed terms, Jonan revealed that the firm had asked to pay the fixed tax as stipulated in its CoW although it is higher than the prevailing tax. Furthermore, it also wants to continue talks on levies imposed in Papua, he added.

The firms acquiescence marks a milestone after weeks of tough negotiations to settle the dispute out of court after both Freeport and the government have pledged to bring the dispute to the United Nations arbitration tribunal.

The progress in the negotiations comes just before US Vice President Mike Pences visit to Indonesia next month. Indonesian officials have said the Freeport dispute is likely to be high on the vice presidents agenda

FCX is known to be politically connected as US billionaire Carl Icann, special adviser on regulatory reform to US President Donald Trump, is the third major FCX shareholder.

Previously, with strong support from its parent company, Freeport Indonesia had consistently rejected the governments requirements, which the company argued had violated the investment certainty provided by the present CoW dating back to 1991.

As a result of the standstill, the miner had been unable to sell its copper concentrates overseas, leading to a large pile up that put a brake on its mining operations.

Earlier this month, Freeport Indonesia, Indonesias biggest oldest foreign investor, resumed production at 40 percent of its normal rate after securing an export permit for anode slime, a byproduct of copper processing.

During the hearing, Jonan also told legislators that the government might allow the miner to ship its copper concentrate while negotiations on the other terms continued so long as the latter officially agreed to the contract conversion.

"As they have technically agreed to an IUPK, they will be able to export so long as they submit a proposal to build a smelter within the next five years following government regulation [PP] No. 1/2017. The government must be firm [in this case]. The company must own an IUPK," Jonan said.

House Commission VII, meanwhile, called on the central government to seek input from the Papuan people before making any future policy about the miner.

"We ask the energy and mineral resources minister to involve Papuan locals in any decision-making process pertaining to Freeport Indonesia in order to comply with the Regional Autonomy Law," chairman Gus Irawan Pasaribu said.

Separately, a coalition of civil societies officially submitted a proposal to the Supreme Court to review PP No. 1/2017 and its subsequent regulations, claiming" that they violated the 2009 Mining Law and offered excessive leeway for miners to continue selling raw and semi-processed minerals abroad.

"Freeport agrees to convert its contract to IUPK"

"Govt to allow Freeport to resume exports"

Fedina S. Sundaryani

 Source : The Jakarta Post, March 31, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:30 )
 

Aturan Penghiliran Tambang Digugat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam menggugat aturan ekspor mineral mentah ke Mahkamah Agung. Koalisi meminta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri Energi Nomor 6 Tahun 2017 yang terbit pada awal tahun lalu dibatalkan. "Tergugatnya Presiden dan Menteri Energi,"kata ketua tim kuasa hukum Koalisi, Bisman Bakhtiar, di Jakarta, kemarin.

Pakar hukum pertambangan dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai regulasi pemerintah yang baru itu bertentangan dengan Pasal 102-103 Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara yang mengatur kewajiban pemurnian mineral. Regulasi pemerintah yang baru mengizinkan pemegang kontrak karya tambang, seperti PT Freeport Indonesia, dapat melanjutkan ekspor mineral olahan jika izinnya berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Menurut Redi, status izin kontrak karya tidak bisa langsung beralih menjadi IUPK. IUPK harus didahului dengan pengembalian wilayah kerja kepada negara. Wilayah tersebut, menurut Redi, seharusnya ditawarkan dulu kepada badan usaha milik negara.

Redi mengatakan tiga regulasi itu juga melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIl/2014 tentang Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Hasil Penambangan di Dalam Negeri. MK berpendapat kewajiban penghiliran tambang harus dijalankan karena sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33. "MK mempertegas UU Minerba. Kini malah pemerintah yang melanggar nya," ujar Redi.

KHAIRUL ANAM / ROBBY IRFANY

 Sumber : Koran Tempo, 31 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:25 )
 

Bisnis Tambang Kembali Mengambang

Surel Cetak PDF

Pratama Guitarra, Azis Husaini

JAKARTA. Masyarakat Koalisi Sipil akhirnya benar-benar mewujudkan niatnya: menggugat kebijakan pelonggaran ekspor mineral mentah ke Mahkamah Agung (MA) hari ini, Kamis (30/3).

Dalam materi gugatan yang diterima KONTAN, ada tiga aturan pemerintah yang digugat. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No: 23/2010 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Kedua, aturan turunan PP tersebut. Yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Ketiga, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 6 /2017 tentang Tatacara dan Persyaratan Pemberian Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, {liliat infografis)

Tak pelak, gugatan ini berefek bagi bisnis pertambangan. Ketidakpastian bisnis akan besar. Direktur Centre for Indonesian Resources Startegic Studies Budi Santoso, mengatakan, perusahaan tambang yang akan melakukan ekspor akan menimbang kembali rencana mereka. "Bila ekspor berjalan dan kontrak sudah-dilakukan, tapi di tengah jalan berhenti, mereka bisa rugi," katanya ke KONTAN, Rabu (29/3)

Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk Treng-gono Sutioso mengatakan, prinsipnya Antam melakukan kegiatan ekspor sesuai aturan. "Kami tak dapat berkomentar mengenai gugatan MA," ujar Trenggono ke KONTAN. Antam sudah mengajukan ekspor nikel kadar rendah 6 juta ton hingga setahun ke depan. Ada tiga perusahaan lain yang juga mengajukan ekspor, masing-masing 6 juta ton.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia Ladjim-an Damanik mengatakan, Pemerintah Filipina membolehkan penambang mereka mengekspor byih nikel berkadar 1%-1,3% ke China hingga 20 juta ton nikel per tahun.

Kata dia, pengusaha tentu memanfaatkan peluang pelonggaran ekspor itu. "Kami ekspor byih nikel kadar rendah," ujar dia Selama ini byih nikel kadar 1,7% ke bawah dibuang saat menggali bijih nikel berkadar 1,8%. "Padahal jumlahnya banyak dan punya nilai ekonomis," ujar dia.

Jika kelak MA membatalkan kebijakan pelonggaran ekspor tentu ini akan berdampak besar bagi pebisnis nikel. Hanya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyo-no bilang, kegiatan ekspor tetap bisa berjalan. "Kalau mau gugat, let and go," tegasnya

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia Jonathan Handojo mengatakan, kebijakan pelonggaran ekspor membuat pengusaha meraba-raba lagi dalam pembangunan smelter. Jadi "Kami dukung gugatan itu," kata dia

Poin Gugatan Aturan Minerba

  1. Relaksasi ekspor untuk konsentrat dan mineral mentah selama 5 tahun ke depan untuk pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (lUPK). Mineral mentah yang diekspor adalah nikel dan bauksit. Aturan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 102,103, dan Pasal Pasal 170 UU Minerba serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VII/2014.
  1. Perubahan status kontrak karya (KK) menjadi IUPK dengan seketika. Dalam UU Minerba ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum ada perubahan status mulai dari Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang harus disetujui DPR hingga penetapan WIUPK yang harus ditawarkan terlebih dahulu pada BUMN.

Gugatan Kamis 30 Maret 2017 Penggugat Koalisi Masyarakat Sipil (KMS)

REDAKSI

Pratama Guitarra, Azis Husaini

 Sumber : Kontan, 30 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:20 )
 

Gugatan Diajukan ke MA

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Setelah sempat tertunda sejak Januari 2017, gugatan atas tiga peraturan yang diterbitkan pemerintah terkait dengan peningkatan nilai tambah mineral siap diajukan ke Mahkamah Agung oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

Ketigas regulasi itu akan dijukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pertama, Peraturan Pemerintah No. 1/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kedua, Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Ketiga, Permen ESDM No. 6/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Pakar hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi, yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mengatakan bahwa gugatan siap diajukan hari ini (29/3). Gugatan tersebut dilayangkan sambil menunggu kejelasan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang dugaan maJaadministrasi penerbitan ketiga peraturan tersebut.

"Kami memutuskan untuk langsung ke MA [Mahkamah Agung). Yang pasti ORI sudah melakukan tahapan pemeriksaan," katanya, Senin (27/3).

Dalam gugatan yang akan diajukan tersebut, setidaknya ada dua poin utama dalam ketiga peraturan itu yang dianggap menyalahahi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kepala Pusat Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko menjelaskan, peraturan-peraturan tersebut merupakat paket aturan yang memiliki daya dorong untuk memastikan program penghiliran mineral berjalan lancar.

Dia menuturkan, dalam 5 tahun pengawasan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) akan lebih ketat. Dengan demikian pemerintah bisa memastikan smelter baru atau yang sedang dibangun bisa selesai tepat waktu.

(Lucky L leatemla)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 29 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:11 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL