Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Local Miners Encourage Freeport to go Public

Surel Cetak PDF

Viriya P. Singgih

A loca lmining association has called on the government to allow gold and Copper miner PTFreeport Indonesia (PTFI) to meet its 51 percent divestment requirement through an initial public offering (IPO), which is regarded as fairer and less costly to the two conflicting parties.

The government has been bogged down in lengthy negotiations with PTFI, the local unit of United States-based mining giant Freeport-McMoRan (FCX), since the beginning of the year over the latters future operation in the country.

The government has demanded PTFI issue new shares to be bought by national entities so that the latter can meet its 51 percent divestment requirement. Meanwhile, the company prefers to go public by floating its shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

Indonesian mining Association (IMA) executive director Syahrir A.B. said that an IPO would be a better option because the price of PTFI shares would be determined in accordance with fair market value.

At present, the government and FCX have jointly established an independent valuator team to calculate the value of the companys shares. Nonetheless, the miner has stated that the valuation method should include its future production from the Grasberg mine in papua until 2041, compared with the governments insistence on only calculating it until 2021.

"We think that the IPO option can accommodate the interests of all stakeholders involved," Syahrir said on Tuesday.

"The settlement of the PTFI case will be a precedent for other mining companies in the future. So, if we fail to handle it correctly, the mining sectors Investment climate will be badly affected."

Ignatius Denny Wicaksono, head of issuer development at the IDX, also welcomed the idea of PTFI going public.

He said the government did not have to worry that foreign entities would take over a majority stake in PTFI through an IPO because it could secure ownership portions by certain national entities, including regional administrations and state-owned enterprises, through a fixed allotment mechanism.

"All this time, it has been common for a company to allocate 98 to 99 percent of its offered shares to certain buyers, while only 1 or 2 percent of shares are really offered to the public," Denny said, adding that the IDX could allot the shares in line with the issuers needs.

Furthermore, he said the government could also sell its stake in PTF Ieasily on the secondary market if it decided to do so someday, while the general public would be able to buy the companys shares and monitor its per- formance transparently.

As of Oct. 13, there were 44miningfirms among the total 560 listed companies in the IDX.

The listed miners have a combined market capitalization of Rp 318.26 trillion (US$23.46 billion), or 4.89 percent of the bourses total market capitalization.

The IMA also stated that ever-changing divestment policies had long hampered the renegotiation and amendment of several contracts of work (CoWs) in the country, including those held by PT Nusa Halmahera Minerals and PT Weda Bay Nickel.

As of April, the government had only been able to complete the amendment of 21 of the total 34 CoWs since renegotiations started in 2010 as mandated by the 2009miningLaw.

While the miners original CoWs stipulated a 51 percent divestment requirement, the previous administration decided to revise this to 30 percent or 40 percent under certain conditions. However, President Joko "Jokowi" Widodos administration reversed it back this year.

Meanwhile, Emanuel Bria, the country manager for Indonesia at the Natural Resource Governance Institute (NRGI), said the governments obsession with taking majority stakes in foreign mining firms could backfire as it would be obliged to fund future operations and further burden the state budget.

"For instance, in the case of PTFI, the government needs to prepare a huge amount of funds to take over 51 percent of the companys shares as well as to develop the underground Grasberg mine, estimated to cost around $7 billion," he said.

Viriya P. Singgih

 Source : TheJakartaPost, November 01, 2017

 

Divestasi Saham Akan Beri Beban Ganda

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah bakal memiliki beban ganda dalam proses divestasi perusahaan Tambang asing yang beroperasi di Indonesia. Selain harus membelanjakan uang untuk membeli saham, pemerintah turut menanggung pembiayaan operasi perusahaan sesuai porsi kepemilikan saham.

Oleh karena itu, divestasi saham harus benar-benar dimanfaatkan bagi negara.

Indonesia Country Manager Natural Resource Governance Institute (NRGI) Emanuel Bria mengatakan, dalam kasus divestasi saham PT Freeport Indonesia, pemerintah harus membayar ganda. Pertama, pemerintah membelanjakan uang untuk membeli saham Freeport hingga mencapai 51 persen. Kedua, pemerintah harus mengeluarkan dana untuk membiayai operasi Tambang bawah tanah Freeport di Timika, Papua.

"Kepemilikan saham 51 persen belum tentu identik dengan manfaat yang besar. Pemerintah perlu mempertimbangkan kekuatan dana yang ada Jangan sampai dana yang ada tergerus atau menciptakan utang baru untuk membeli saham," kata Emanuel dalam forum pakar Indonesian mining Association, Selasa (31/10), di Jakarta.

NRGI, ujar Emanuel, merekomendasikan kebijakan divestasi saham perusahaan Tamban milik asing sebaiknya ditinjau ulang. Sebab, fungsi negara dalam pelayanan publik adalah membelanjakan dana yang ada untuk pembangunan infrastruktur atau pembiayaan lainnya, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dana yang ada sebaiknya tidak untuk pembelanjaan usaha komersial.

Mantan Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto mengatakan, ada beban kewajiban yang besar terhadap pemilik saham mayoritas, terutama dalam pembiayaan operasi perusahaan. "Semua pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, dan masyarakat umum harus paham bahwa divestasi tak melulu soal hak, tetapi juga kewajiban pemegang saham," kata Martiono.

Berdasarkan hitungan pemerintah, nilai 51 persen saham PT Freeport Indonesia diperkirakan sekitar 4 miliar dollar AS atau setara Rp 54 triliun dengan nilai tukar Rp 13.500 per dollar AS. Selama 50 tahun operasi Freeportdi Indonesia, kepemilikan saham pemerintah masih 9,36 perse.

. (APO)

Sumber : KOMPAS, 01 November 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 16 November 2017 04:30 )
 

Divestasi Saham Akan Beri Beban Ganda

Surel Cetak PDF

JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah bakal memiliki beban ganda dalam proses divestasi perusahaan Tambang asing yang beroperasi di Indonesia. Selain harus membelanjakan uang untuk membeli saham, pemerintah turut menanggung pembiayaan operasi perusahaan sesuai porsi kepemilikan saham.

Oleh karena itu, divestasi saham harus benar-benar dimanfaatkan bagi negara.

Indonesia Country Manager Natural Resource Governance Institute (NRGI) Emanuel Bria mengatakan, dalam kasus divestasi saham PT Freeport Indonesia, pemerintah harus membayar ganda. Pertama, pemerintah membelanjakan uang untuk membeli saham Freeport hingga mencapai 51 persen. Kedua, pemerintah harus mengeluarkan dana untuk membiayai operasi Tambang bawah tanah Freeport di Timika, Papua.

"Kepemilikan saham 51 persen belum tentu identik dengan manfaat yang besar. Pemerintah perlu mempertimbangkan kekuatan dana yang ada Jangan sampai dana yang ada tergerus atau menciptakan utang baru untuk membeli saham," kata Emanuel dalam forum pakar Indonesian mining Association, Selasa (31/10), di Jakarta.

NRGI, ujar Emanuel, merekomendasikan kebijakan divestasi saham perusahaan Tamban milik asing sebaiknya ditinjau ulang. Sebab, fungsi negara dalam pelayanan publik adalah membelanjakan dana yang ada untuk pembangunan infrastruktur atau pembiayaan lainnya, seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan. Dana yang ada sebaiknya tidak untuk pembelanjaan usaha komersial.

Mantan Direktur Utama PT Newmont Nusa Tenggara Martiono Hadianto mengatakan, ada beban kewajiban yang besar terhadap pemilik saham mayoritas, terutama dalam pembiayaan operasi perusahaan. "Semua pihak, mulai dari pemerintah, legislatif, dan masyarakat umum harus paham bahwa divestasi tak melulu soal hak, tetapi juga kewajiban pemegang saham," kata Martiono.

Berdasarkan hitungan pemerintah, nilai 51 persen saham PT Freeport Indonesia diperkirakan sekitar 4 miliar dollar AS atau setara Rp 54 triliun dengan nilai tukar Rp 13.500 per dollar AS. Selama 50 tahun operasi Freeportdi Indonesia, kepemilikan saham pemerintah masih 9,36 perse.

. (APO)

Sumber : KOMPAS, 01 November 2017

 

Menyambut CEO Freeport, Sri Mulyani & Jonan Bersua

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kamis (10/8) sore, Menteri Keuangan Sri Mulyani bertandang ke kantor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Kedua punggawa Presiden Joko Widodo itu bertemu selama dua jam.

Kabarnya kedatangan Sri Mulyani ini untuk mempersiapkan pertemuannya dengan Oiief Executive-Officer (CEO) Freeport McMoRaN Richard Adkerson yang akan berkunjung ke Indonesia. Sebelumnya, Jonan memang pernah mengatakan, Sri Mulyani akan menemui Adkerson dalam rangka negosiasi Freeport Indonesia. Kementerian Keuangan mendapat tugas menyelesaikan dua isu. yakni stabilitas Investasi dan Divestasi 51% saham Freeport.

Ketika dikonfirmasi perihal kedatangan Sri Mulyani dan materi pembicaraan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM, sekaligus Ketua Tim Renegosiasi PT Freeport Indonesia Teguh Pamuji enggan berkomentar. Sementara Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono hanya menyatakan bahwa saat ini yang memiliki wewenang bicara hanya Menteri ESDM. "Belum ada pembahasan yang baru, kita satu suara, ada di Menteri Jonan," tandasnya, sambil masuk ke dalam mobilnya di halaman Kantor Kementerian ESDM, Kamis (10/8).

Seperti diketahui, tenggat verifikasi pemurnian {Smelter) Freeport Indonesia adalah 15 Agustus 2017. Jika belum ada progres, izin Ekspor perusahaan itu akan dicabut.

Pratama Guitarra

Sumber : Kontan, 11 Agustus 2017

Terakhir Diperbaharui ( Kamis, 24 Agustus 2017 09:27 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL