Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Masih Enggan Ekspor Konsentrat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kendati telah sepakat untuk mengubah status kontrak karya menjadi izin usaha Pertambangan khusus, PT Freeport Indonesia masih enggan melakukan ekspor konsentrat Tembaga sebelum ada aturan baru yang jelas.

Juru bicara PT Freeport Indonesia (PTFI) Riza Pratama mengatakan, pihaknya masih menunggu finalisasi dari Kementerian ESDM terkait kepastian regulasi ekspor konsentrat Tembaga.

Setelah selesai, barulah pihaknya bersedia untuk memproses rekomendasi izin ekspor yang telah diberikan Kementerian Energi dan Sumber Daya mineral (ESDM) ke Kementerian Perdagangan untuk mendapatkan izin ekspor.

"Kita tunggu finalisasi [peraturan] agar bisa segera ekspor. Kita tunggu rekomendasi dari ESDM. Nanti rekomendasi itu dikasih ke (Kementerian] Perdagangan," katanya, Rabu (5/3).

Dia mengungkapkan, tujuan ekspor konsentrat Tembaga PTFI masih sesuai dengan kontrak sebelumnya, antara Iain Filipina, Jepang, dan Korea Selatan. Namun, sejauh ini belum ada persiapan pengapalan konsentrat Tembaga.

"Ekspor kita ke Jepang, Filipina, Korea dengan kontrak yang sudah ada setelah dinyatakan force majeure [keadaan di luar kendali] sebelumnya," ujarnya.

Sesuai dengan rekomendasi izin ekspor yang telah diterbitkan oleh ESDM pada 17 Februari 2017, PTFI berhak mengekspor 1,11 juta ton konsentrat Tembaga untuk jangka waktu 1 tahun.

Pengapalan konsentrat Tembaga ke PT Smelting di Gresik, Jawa Timur sudah berjalan. Namun, volumenya masih menyesuaikan dengan kapasitas gudang penyimpanan perusahaan smelter tersebut. Pasalnya, kegiatan operasi Smelting sempat terhenti yang mengakibatkan menumpuknya cadangan konsentrat Tembaga di gudang penyimpanannya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji me ngatakan kendati belum ada kesepakatan jangka panjang dengan PTFI, perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sudah boleh mengekspor konsentrat Tembaga karena telah bersedia berubah menjadi IUPK.

PTFI boleh kembali pada status kontrak karya (KK) apabila hingga 10 Oktober 2017 belum juga ada kesepakatan dengan pemerintah Indonesia. Untuk itu, pemerintah pun tengah menyiapkan peraturan baru sebagai landasan hukum.

"Kalau 8 bulan tidak sepakat maka boleh kembali ke KK 100%. Regulasi yang memayungi, kita akan mengakomodasikan untuk melandasi itu," tuturnya.

Teguh enggan mengungkapkan kapan peraturan itu bisa bisa terbit. Dia hanya mengatakan bentuknya berupa Peraturan Menteri ESDM.

IUP BERMASALAH

Sementara itu, penetapan final terkait dengan pencabutan izin usaha Pertambangan (IUP) bermasalah yang belum berstatus clean and clear (CC) menunggu putusan pengadilan yang dinyatakan berkekuatan hukum tetap atas gugatan yang diajukan perusahaan.

Direktur Jenderal mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, pihaknya belum bisa memutuskan berapa jumlah perusahaan yang izinnya harus dicabut oleh gubernur. Penataan izin tambang tersebut seharusnya selesai sejak Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 43/2015.

Namun, muncul ketidakpuasan dari sebagian perusahaan yang dinyatakan belum CC dan terancam dicabut izinnya. Alhasil, gugatan pun beramai-ramai diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). "Dengan kondisi yang sampai saat ini masih berkasus hukum, kita tunggu keputusan inkracht [berkekuatan hukum tetap] dari pengadilan," kata Bambang.

Bambang belum bisa mengungkapkan berapa jumlah perusahaan yang mengajukan gugatan tersebut. Namun, dia menyatakan jumlahnya bisa mencapai ratusan.

Setelah ada putusan pengadilan, Kementerian ESDM akan merapatkan hasilnya dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan pihak lainnya yang berhubungan dengan masalah hukum seperti Kementerian Hukum dan hak asasi manusia, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, serta pihak kejaksaan.

Sementara itu, hingga 4 April 2017, dari total 8.524 IUP yang tercatat oleh Kementerian ESDM, hanya 3.588 perusahaan yang memiliki surat keputusan (SK) masih aktif, sedangkan sisanya sebanyak 4.936 IUP sudah habis masa berlaku surat keputusannya.

SK tersebut dihitung sampai dengan Desember 2016 berdasarkan rekapitulasi data yang masuk ke Direktorat Jenderal mineral dan Batubara.

Dari 3.588 IUP dengan SKaktif tersebut, sebanyak 2.985 IUP telah berstaus CC, sedangkan 603 IUP belum berstatus CC.

Direktur Centre for Indonesian Resources Strategic Studies (Ciruss) Budi Santoso menilai, pemerintah harus berhati-hati ketika memutuskan untuk mencabut IUP bermasalah. "Kalau mencabut IUP yang belum CC bisa berpotensi digugat karena status CC itu tidak ada dasar hukumnya." "PTFI masih menunggu Peraturan Menteri ESDMsebagai landasan hukumperusahaan itu untuk mengekspor konsentrat Tembaga."

 Sumber : Bisnis Indonesia, 06 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 08:14 )
 

Selama Negosiasi, Freeport Berstatus IUPK

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT Freeport Indonesia masih menggelar proses negosiasi terkait dengan kelanjutan usaha perusahaan tambang emas tersebut. Selama masa perundingan, Freeport berstatus sebagai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji menyatakan, Kementerian ESDM dan Freeport sudah menyepakati proses negosiasi berlangsung sampai Oktober 2017. Selama periode tersebut. Freeport berstatus sebagai IUPK agar bisa mengekspor mineral mentah dan menjalankan usaha. Kalau sampai Oktober 2017 tidak mencapai kata sepakat. Freeport bisa kembali kontrak karya," terangnya, saat konfereasi pers di Kantor Kementerian ESDM. Selasa (VA).

Konsekuensinya, jika Freeport memilih kontrak karya maka perusahaan tersebit tidak bisa mengekspor- mineral mentah. Namun jika memilih IUPK. Freeport bisa mengekspor mineral mentah asalkan juga mematuhi ketentuan lain terkait dengan ekspor mineral mentah. "Pemerintah akan comply dengan regulasi setelah IUPK ini, untuk menjembatani penyelesaian yang cukup panjang ini," jelas dia.

Direktur Jenderal (Dirjen) Mineral dan Batubara (Miner-ba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyonqrmenyatakan, dengan status IUPK ini, Freeport sudah bisa mengajukan izin ekspor. Perusahaan ini bisa mengajukan rekomendasi kuota 1,1 juta ton konsentrat tembaga per tahun.

Tapi Freeport harus mengajukan rekomendasi ekspor ke Kementerian Perdagangan disertai pembangunan smelter. "Walaupun IUPK, tapi tidak membangun smelter tetap tidak bisa ekspor. Dalam enam bulan tidak tercapai, dicabut," tegasnya.

Riza Pratama Jurubicara Freeport mengatakan, pihaknya sepakat menjadi IUPK tetapi belum mengajukan izin ekspor mineral. "Mudah-mudahan dalam waktu dekat ekspor," kata dia

Direktur Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan Bisman Bhaktiar mengatakan, pemberian IUPK ke Freeport hanya akal-akalan." Pemerintah memaksakan kehendak dan dengan berbagai cara memberikan izin ekspor," jelasnya.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Sipil akan menggugat pemberian status IUPK Sementara itu kepada Freeport.

Pemberian status tersebut tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak ada di dalam PP No 1/2017, Permen ESDM 5/2017 dan Permen ESDM No 6/2017 yang sudah terbit. Pratama Guitarra

 Sumber : Kontan, 05 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 08:07 )
 

Freeport gets red-carpet treatment, again

Surel Cetak PDF

THE JAKARTA POST/JAKARTA - Copper and gold miner PT Freeport Indonesia is getting the red-carpet treatment once again, as the government is allowing the company to resume exports despite the companys mounting responsibilities.

The export activities are made possible with the issuance of a temporary special mining permit (IUPK) by the Energy and Mineral Resources Ministry that is backdated to Feb. 10 and valid for eight months.

With the temporary IUPK in place, Freeport will be able to use the ministrys recommendation it obtained in February to export 1.11 million wet metric tons (wmt) of copper concentrate for a year.

The company, the operator of the worlds largest gold mine and second-largest copper mine, is now waiting for an export permit to be issued by the Trade Ministry.

Despite the short export period, Freeport is seen as having dodged the bullet again, because it was previously required to convert its contract of work (CoW) to a permanent IUPK, divest 51 percent of its shares and build a smelter within five years before being able to export, as stipulated by Government Regulation (PP) No. 1/2017.

Freeport - backed by its parent company, United States-based mining giant Freeport-McMoran Inc. - had consistently rejected the requirements and argued that they violated the investment certainty provided by the present CoW, dating back to 1991.

The disagreement had led to a standstill and Freeport warned that it could take the Indonesian government to international arbitration.

The miner had been unable to sell its copper concentrate overseas, creating a large pileup at its compound in Papua.

However, earlier this month. Freeport resumed production at 40 percent of its normal rate after securing an export permit for anode slime, a byproduct of copper processing.

The temporary IUPK decision came just before US Vice President Mike Pences visit to Indonesia this month. Freeport-McMoran is known to be politically connected, as US billionaire Carl Icann, special adviser on regulatory reform to US President Donald Trump, is a major shareholder in the company.

The government has defended its decision, even though there is no legal basis that backs the temporary IUPK issuance and no concrete agreement has been made regarding the divestment and smelter issues.

The Energy and Mineral Resources Ministrys secretary-general, Teguh Pamudji, said in a press conference on Tuesday that it was working to ensure a smooth transition from the CoW to the IUPK.

"In any public policy, including in regulations surrounding the energy and mineral resources sector, there will always be an opportunity for the government to guide [businesses]," he said, insisting that such guidance applied to all firms wanting to convert their CoWs to IUPKs.

The government claims that during the next six months, it will continue negotiating with the company over the terms for a full conversion of the miners CoW, including the issues of investment stability, divestment and smelter construction.

It will also conduct a semiyear-ly evaluation on Freeports smelter commitment. The firm previously promised to construct a smelter in Gresik, East Java.

Teguh said if the government and Freeport Indonesia failed to see eye-to-eye in the next six months, the miner would be allowed to return to its CoW, but would be barred from exporting its copper concentrates again.

The 2009 Mining Law stipulates that the holderof a CoW cannot export its production without processing it domestically first.

Freeport spokesman Riza Pratama said the firm would be willing to fully convert its CoW to an IUPK as long as the lartergrant-ed investment stability, which entails legal and fiscal cer-tainties that are equal to the ones outlined in the current CoW.

"We are in the process of obtaining an export permit," he told The Jakarta Post on Tuesday.

BMI Research, a unit of Fitch Group, predicts in a recent report that Freeport will likely continue to negotiate with the government to maintain its operations in the country, as copper and gold prices are expected to rise to US$5,800 per ton and $1,525 per ounce, respectively, by 2021.

Fedina S. Sundaryani

 Source : The Jakarta Post, April 05, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:58 )
 

Freeport Dapat IUPK Sementara 8 Bulan

Surel Cetak PDF

PEMERINTAH melalui Kementerian ESDM menyepakati penetapan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang bersifat sementara hingga Oktober 2017 bagi PT Freeport Indonesia.

"Pada pembahasan jangka pendek minggu lalu, kami sepakat dengan Freeport bahwa akan ditetapkan IUPK yang bersifat sementara karena punya tenggat 8 bulan." kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Teguh Pamudji dalam jumpa pers di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah dan Freeport melakukan perundingan intensif sejak Februari lalu saat perusahaan tambang berbasis di Amerika Serikat itu menyatakan keberatan atas perubahan status kontrak tambang dari kontrak karya (KK) ke IUPK.

Teguh menjelaskan ada dua hal yang dilakukan pemerintah dalam upaya penyelesaian kisruh status kontrak Freeport, yakni jangka pendek dan jangka panjang.

Penyelesaian jangka pendek, lanjut dia, dilatarbelakangi upaya memberikan landasan hukum dan kepastian usaha bagi Freeport.

Di sisi lain, penyelesaian jangka pendek itu juga memberi kejelasan bagi pemerintah atas hubungan kontraktual pasca-penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dengan IUPK yang bersifat sementara selama 8 bulan. Freeport dapat melaksanakan ekspor konsentrat dengan membayar bea keluar selama periode 8 bulan tersebut.

"Berbarengan dengan dikeluarkannya IUPK itu, kami juga masih menghormati ketentuan-ketentuan dalam kontrak karya," jelasnya.

Teguh yang juga Ketua Tim Perundingan Pemerintah dan Freeport menuturkan bahwa mulai pekan depan akan ada perundingan kedua untuk penyelesaian jangka panjang selama 8 bulan mulai 10 Februari hingga 10 Oktober 2017.

Dalam jangka panjang, sejumlah poin akan dibahas, antara lain stabilitas investasi, keberlangsungan operasi, divestasi, serta pembangunan fasilitas pemurnian dan pengolahan mineral (smelter).

(Tes/Ant/X-4)

 Sumber : Media Indonesia, 05 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:55 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL