Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Aturan Penghiliran Tambang Digugat

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil Pengawal Konstitusi Sumber Daya Alam menggugat aturan ekspor mineral mentah ke Mahkamah Agung. Koalisi meminta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017, serta Peraturan Menteri Energi Nomor 6 Tahun 2017 yang terbit pada awal tahun lalu dibatalkan. "Tergugatnya Presiden dan Menteri Energi,"kata ketua tim kuasa hukum Koalisi, Bisman Bakhtiar, di Jakarta, kemarin.

Pakar hukum pertambangan dari Universitas Tarumanegara, Ahmad Redi, menilai regulasi pemerintah yang baru itu bertentangan dengan Pasal 102-103 Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara yang mengatur kewajiban pemurnian mineral. Regulasi pemerintah yang baru mengizinkan pemegang kontrak karya tambang, seperti PT Freeport Indonesia, dapat melanjutkan ekspor mineral olahan jika izinnya berubah menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Menurut Redi, status izin kontrak karya tidak bisa langsung beralih menjadi IUPK. IUPK harus didahului dengan pengembalian wilayah kerja kepada negara. Wilayah tersebut, menurut Redi, seharusnya ditawarkan dulu kepada badan usaha milik negara.

Redi mengatakan tiga regulasi itu juga melanggar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XIl/2014 tentang Kewajiban Pengolahan dan Pemurnian Hasil Penambangan di Dalam Negeri. MK berpendapat kewajiban penghiliran tambang harus dijalankan karena sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 33. "MK mempertegas UU Minerba. Kini malah pemerintah yang melanggar nya," ujar Redi.

KHAIRUL ANAM / ROBBY IRFANY

 Sumber : Koran Tempo, 31 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:25 )
 

Bisnis Tambang Kembali Mengambang

Surel Cetak PDF

Pratama Guitarra, Azis Husaini

JAKARTA. Masyarakat Koalisi Sipil akhirnya benar-benar mewujudkan niatnya: menggugat kebijakan pelonggaran ekspor mineral mentah ke Mahkamah Agung (MA) hari ini, Kamis (30/3).

Dalam materi gugatan yang diterima KONTAN, ada tiga aturan pemerintah yang digugat. Pertama, Peraturan Pemerintah (PP) No 1/2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No: 23/2010 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba.

Kedua, aturan turunan PP tersebut. Yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri.

Ketiga, Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 6 /2017 tentang Tatacara dan Persyaratan Pemberian Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian, {liliat infografis)

Tak pelak, gugatan ini berefek bagi bisnis pertambangan. Ketidakpastian bisnis akan besar. Direktur Centre for Indonesian Resources Startegic Studies Budi Santoso, mengatakan, perusahaan tambang yang akan melakukan ekspor akan menimbang kembali rencana mereka. "Bila ekspor berjalan dan kontrak sudah-dilakukan, tapi di tengah jalan berhenti, mereka bisa rugi," katanya ke KONTAN, Rabu (29/3)

Sekretaris Perusahaan PT Aneka Tambang Tbk Treng-gono Sutioso mengatakan, prinsipnya Antam melakukan kegiatan ekspor sesuai aturan. "Kami tak dapat berkomentar mengenai gugatan MA," ujar Trenggono ke KONTAN. Antam sudah mengajukan ekspor nikel kadar rendah 6 juta ton hingga setahun ke depan. Ada tiga perusahaan lain yang juga mengajukan ekspor, masing-masing 6 juta ton.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Nikel Indonesia Ladjim-an Damanik mengatakan, Pemerintah Filipina membolehkan penambang mereka mengekspor byih nikel berkadar 1%-1,3% ke China hingga 20 juta ton nikel per tahun.

Kata dia, pengusaha tentu memanfaatkan peluang pelonggaran ekspor itu. "Kami ekspor byih nikel kadar rendah," ujar dia Selama ini byih nikel kadar 1,7% ke bawah dibuang saat menggali bijih nikel berkadar 1,8%. "Padahal jumlahnya banyak dan punya nilai ekonomis," ujar dia.

Jika kelak MA membatalkan kebijakan pelonggaran ekspor tentu ini akan berdampak besar bagi pebisnis nikel. Hanya, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyo-no bilang, kegiatan ekspor tetap bisa berjalan. "Kalau mau gugat, let and go," tegasnya

Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia Jonathan Handojo mengatakan, kebijakan pelonggaran ekspor membuat pengusaha meraba-raba lagi dalam pembangunan smelter. Jadi "Kami dukung gugatan itu," kata dia

Poin Gugatan Aturan Minerba

  1. Relaksasi ekspor untuk konsentrat dan mineral mentah selama 5 tahun ke depan untuk pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) dan IUP Khusus (lUPK). Mineral mentah yang diekspor adalah nikel dan bauksit. Aturan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 102,103, dan Pasal Pasal 170 UU Minerba serta Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VII/2014.
  1. Perubahan status kontrak karya (KK) menjadi IUPK dengan seketika. Dalam UU Minerba ada beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum ada perubahan status mulai dari Penetapan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yang harus disetujui DPR hingga penetapan WIUPK yang harus ditawarkan terlebih dahulu pada BUMN.

Gugatan Kamis 30 Maret 2017 Penggugat Koalisi Masyarakat Sipil (KMS)

REDAKSI

Pratama Guitarra, Azis Husaini

 Sumber : Kontan, 30 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:20 )
 

Gugatan Diajukan ke MA

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Setelah sempat tertunda sejak Januari 2017, gugatan atas tiga peraturan yang diterbitkan pemerintah terkait dengan peningkatan nilai tambah mineral siap diajukan ke Mahkamah Agung oleh Koalisi Masyarakat Sipil.

Ketigas regulasi itu akan dijukan uji materi ke Mahkamah Agung. Pertama, Peraturan Pemerintah No. 1/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kedua, Peraturan Menteri ESDM No. 5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri. Ketiga, Permen ESDM No. 6/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Hasil Pengolahan dan Pemurnian.

Pakar hukum sumber daya alam Universitas Tarumanagara Ahmad Redi, yang juga tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil, mengatakan bahwa gugatan siap diajukan hari ini (29/3). Gugatan tersebut dilayangkan sambil menunggu kejelasan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) tentang dugaan maJaadministrasi penerbitan ketiga peraturan tersebut.

"Kami memutuskan untuk langsung ke MA [Mahkamah Agung). Yang pasti ORI sudah melakukan tahapan pemeriksaan," katanya, Senin (27/3).

Dalam gugatan yang akan diajukan tersebut, setidaknya ada dua poin utama dalam ketiga peraturan itu yang dianggap menyalahahi Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kepala Pusat Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko menjelaskan, peraturan-peraturan tersebut merupakat paket aturan yang memiliki daya dorong untuk memastikan program penghiliran mineral berjalan lancar.

Dia menuturkan, dalam 5 tahun pengawasan pembangunan fasilitas pemurnian (smelter) akan lebih ketat. Dengan demikian pemerintah bisa memastikan smelter baru atau yang sedang dibangun bisa selesai tepat waktu.

(Lucky L leatemla)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 29 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 08:11 )
 

Freeport Kantongi Jaminan Investasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Pemerintah akan memberikan kepastian investasi terhadap PT Freeport Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab terhadap investasi yang telah digelontorkan perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut.

Bentuk kepastian investasi itu akan dibahas dalam perundingan tahap dua antara Pemerintah Indonesia dengan Freeport Indonesia. Perundingan tahap dua itu akan fokus pada stabilitas dan jaminan investasi.

Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Hadi M. Djuraid mengatakan, perundingan tahap kedua RI-Freeport Indonesia akan segera dibahas bersama dengan Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Dalam Negeri, masyarakat adat Papua, dan pihak terkait lainnya.

"Perundingan tahap kedua akan membahas soal jaminan investasi Freeport. Hal itu akan dibahas pada perundingan tahap kedua. Perundingan ini akan digelar secepatnya. Semakin cepat, semakin baik," katanya, Jumat (24/3).

Hadi menambahkan, Kementerian Keuangan akan memberikan opsi bagi Freeport Indonesia. Dalam perundingan itu, pemerintah tetap akan mencarikan solusi saling menguntungkan kedua belah pihak.

Pengamat pertambangan Hendra Sinadia mengatakan, Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Pemerintah Nomor 1/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tidak mengatur soal perjanjian jaminan investasi.

Dia menjelaskan, pemerintah perlu mempertimbangkan jaminan investasi Freeport, seperti pembahasan pajak, royalti, dan jangka waktu operasi perusahaan di Tanah Air. Freeport akan mengucurkan dana investasi senilai US$ 16 miliar untuk kegiatan produksi. Untuk itu, perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu membutuhkan jaminan investasi.

(Gemal A.N. Panggabean)

 Sumber : Bisnis Indonesia, 27 Maret 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 05 April 2017 06:20 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL