Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Indonesia Allows Exports From Freeport Mine in Stop-Gap Deal

Surel Cetak PDF

Indonesia has issued a temporary mining license to Freeport-McMoRan Inc.’s local unit that will allow the company to resume concentrate exports from the world’s second-largest copper mine after a gap of about 12 weeks.

The permit for Grasberg is valid for eight months from the time that the producer was first offered a special mining license or IUPK in February, Teguh Pamudji, secretary-general at Indonesia’s Energy and Mineral Resources Ministry, told reporters in Jakarta on Tuesday. The government will continue talks with Freeport on a long-term financial stability pact, he said.

A Phoenix-based Freeport spokesman, Eric Kinneberg, reiterated Tuesday that talks to resume exports are continuing. “We are progressing constructive discussions with the government that would enable PT-FI to resume concentrate exports while retaining our contract until a mutually satisfactory replacement agreement is completed,” he said in an email, referring to the Indonesian unit by its initials.

The mining company expects to resume exports soon and will continue discussions with the government on other issues, PT-FI spokesman Riza Pratama said in a text message before the announcement.

The producer will be able to switch back to its Contract of Work from the temporary mining license if a long-term deal is not reached by Oct. 10, but its right to export would be rescinded, Pamudji said.

“We have agreed with Freeport to sit down and discuss the short-term and long-term approach,” Pamudji said. “For the short-term, the continuity is important as Freeport Indonesia has a large impact on Papua, so last week we agreed to release a temporary license. With that, Freeport can export concentrates and pay duties. There’s also an agreement to start talks next week on the long-term approach.”

Supply Disruptions

The two sides have been entangled in a dispute over the company’s contract, including a requirement to divest a majority stake to domestic shareholders and the ability to export. While prices were buoyed this year by the halt in shipments and a strike at the world’s biggest mine at Escondida in Chile, they’ve dropped more than 7 percent from February highs as disruptions eased.

Freeport can restart exports based on a recommendation in February which allowed the company to ship 1.1 million metric tons of concentrates over a period of 12 months, Bambang Gatot Ariyono, director-general of coal and minerals at Energy and Mineral Resources Ministry, told reporters in Jakarta on Tuesday.

The interim deal could allow Freeport to restore operations at the Grasberg mine in Papua to full capacity. The world’s largest publicly traded copper producer has vowed to hold out for investment safeguards before agreeing to a conversion of its Contract of Work into a long-term IUPK. The miner currently operates the mine at about 40 percent to feed a smelter in Gresik on Java island.

New Rules

Under new rules announced in January, Indonesia said companies that want to export semi-processed metals including concentrate must convert their Contract of Work to a special mining license, build smelters and add local investors. Freeport declined to switch to the new system, insisting on the investment guarantees, and its exports have been halted since the middle of January.

The rules stipulate foreign miners must begin selling shares to local entities five years after starting production, and must reach 51 percent of local ownership by the 10th year. Freeport should immediately divest its stake after conversion, because the firm has been mining in the country for more than a decade, Deputy Energy and Mineral Resources Minister Arcandra Tahar said in January. At present, Indonesia holds 9.36 percent of the Freeport unit.

Copper dropped as much as 0.4 percent to $5,730 a ton on the London Metal Exchange after the news Tuesday, before recovering to $5,774 by 5:32 p.m. in London. Citigroup Inc. said last week that global mine supply will probably shrink this year for the first time in more than a decade because of a wave of disruptions from strikes, government disputes and bad weather. Intraday prices reached $6,204 in February, the highest since May 2015.

 Source : Bloomberg, April 04, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:53 )
 

Status IUPK Freeport Terancam Digugat

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Belum usai gugatan Koalisi Masyarakat Sipil atas kebvjakan hilirisasi mineral yang diterbitkan pemerintah, koalisi tersebut juga berencana menggugat kesepakatan pemerintah dengan PT Freeport Indonesia terkait perubahan status kontrak karya mei\jadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Sementara.

Ahmad Redi, Jurubicara Koalisi Masyarakat Sipil, menyatakan, pihaknya sedang memelajari kesepakatan yang dibuat Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia. "Kami menjajaki pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)," kata Ahmad kepada KONTAN, Minggii (2/4).

Pekan lalu, Koalisi Masyarakat Sipil mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait terbitnya tiga aturan. Petianta. Peraturan Pemerintah No. 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Dua peraturan turunannya juga mereka gugat. Yakni Peraturan. Menteri ESDM No.5/2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral di Dalam Negeri Permen ESDM No 6/2017 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Pelaksanaan Penjualan Mineral Ke Luar Negeri Masil Pengolahan dan Pemurnian. "Untuk gugatan yang telah kami ajukan, kami menunggu proses di MA. Kami menunggu dulu sembari mempelajari status IUPK Freeport," jelas Ahmad.

Menanggapi ancaman gugatan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono tidak keberatan. Pihaknya bergeming dengan keputusan yang telah atau disepakati dengan PT Freeport Indonesia. "Kita lihat saja hasilnya nanti," jawab Bambang kepada KONTAN, Minggii (2/4).

Asal tahu saja. Menteri ESDM Ignasius Jonan membuat kesepakatan tak tertulis dengan PT Freeport Indonesia soal perubahan status kontrak karya Freeport Indonesia menjadi IUPK Sementara.

Dengan menyandang status IUPK Sementara, Freeport bisa kembali mengekspor konsentrat tembaga dalam waktu dekat. Setelah status IUPK Sementara disepakati. Kementerian ESDM dan PT Freeport Indonesia masih melakukan negosiasi lanjutan dalam tempo enam bulan lagi mulai April 2017. Bila dalam waktu enam bulan tersebut Freeport Indonesia sepakat dengan semua hasil negosiasi, Freeport Indonesia selamanya menjadi IUPK.

Pratama Guitara

 Sumber : Kontan, 03 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:48 )
 

Tidak Ada lagi Arbitrase soal Freeport

Surel Cetak PDF

PROSES negosiasi antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dan pemerintah Indonesia tidak lagi diselimuti atmosfer arbitrase. Hal tersebut diperkuat dengan sikap PTFI yang mulai melunak dengan menerima perubahan status dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Tidak ada lagi (arah pembicaraan) terkait arbitrase. Sekarang ini kita sepakat penyelesaian dilakukan secara menyeluruh," ujar ketua tim negosiasi antara pemerintah dan PTFI Teguh Pa-mudji melalui sambungan telepon, kemarin.

Sebelumnya, CEO Freeport-McMoran Inc, Richard C Adkerson, mengancam akan menyeret sengketa dengan pemerintah Indonesia terkait perubahan status ini ke jalur arbitrase. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu kecewa dengan kebijakan pemerintah yang dinilai sebagai keputusan sepihak.

PTFI berpegang teguh pada KK lantaran ketentuan dalam IUPK dianggap tidak memberikan kepastian investasi dari aspek hukum dan fiskal. Ruang negosiasi kedua pihak pun dibuka selama 120 hari sejak 17 Februari 2017.

Namun, dalam rapat kerja bersama Komisi VII DPR, Kamis (30/3), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan PTFI bersedia menerima perubahan status. Hanya tidak dapat dimungkiri, masih dibutuhkan waktu peralihan agar kesepakatan itu saling menguntungkan.

"Kita sudah sepakat dengan Freeport waktu (peralihan status) ini selama 8 bulan terhitung sejak Februari. Yang jelas semua detail perkembangan sudah dikomunikasikan PTFI dengan headquarter (Freeport-McMoran) di Amerika Serikat," imbuh Teguh. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Kementerian ESDM sampai saat ini masih menunggu surat resmi dari PTFI terkait dengan perubahan status walaupun sudah ada sinyal positif.

Dalam proses perundingan yang mencakup peralihan selama delapan bulan, salah satu aspek yang digarisbawahi ialah ketentuan perpajakan. Seperti diketahui, PTFI menginginkan aturan pajak dan royalti di IUPK bersifat nail-down atau tetap seperti tertuang dalam KK.

Namun, ketentuan perpajakan dalam IUPK mengacu ke skema prevailing yang mengikuti ketentuan pajak yang berlaku sehingga besaran royalti yang dibayarkan berubah-ubah. Mengenai persoalan itu. Kementerian ESDM masih menunggu kebijakan Kementerian Keuangan yang diketahui tengah menyusun aturan tentang pajak perusahaan tambang.

 Sumber : Media Indonesia, 01 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:46 )
 

Antam Fajar Bhakti Kantongi Ekspor

Surel Cetak PDF

JAKARTA - Kementerian ESDM menerbitkan rekomendasi ekspor mineral mentah berupa bijih nikel berkadar rendah dan bauksit kepada PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. dan PT Fajar Bhakti Lintas Nusantara.

Antam mendapatkan rekomendasi ekspor bijih nikel 2,7 juta ton dan bauksit 850.000 ton. Sementara itu, Fajar Bhaki mendapatkan rekomendasi ekspor 1 juta ton bijih nikel.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan, kuota ekspor bijih mentah tersebut berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Volume ekspor tersebut untuk jangka waktu selama 1 tahun. Setelah mendapatkan rekomendasi ekspor, kedua perusahaan itu harus mengurus izin ekspor ke Kementerian Perdagangan. "Permohonan rekomendasi

Antam dan Fajar Bhakti sudah di-approitd [disetujui]. Semuanya untuk 1 tahun," katanya. Senin (3/4).

Bambang menuturkan, sejauh ini belum ada perusahaan lain yang mengajukan permohonan serupa baik nikel maupun bauksit.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Antam Trenggono Sutioso menuturkan bahwa rekomendasi ekspor tersebut tengah ditindaklanjuti ke Kementerian Perdagangan agar menjadi izin ekspor. Pasalnya, Antam baru bisa melakukan penjualan bijih nikel dan bauksit ke luar negeri setelah memiliki izin dari Kementerian Perdagangan.

Proses perizinan ekspor dari Kementerian Perdagangan biasanya tidak butuh waktu lama, hanya sekitar 1-3 hari kerja.

Menurutnya, kuota yang diperoleh itu sesuai dengan kapasitas input bijih nikel untuk fasilitas pemurnian (smelter] milik Antam. "[Kuota] mengacu pada kapasitas input pabrik yang sudah ada," tuturnya kepada Bisnis.

Berdasarkan Pasal 9 dan 10 Permen ESDM No. 5/2017, nikel dengan kadar kurang dari 1,7% dan bauksit yang telah dilakukan pencucian (washed bauxite) dengan kadar Al2O3 lebih dari atau sama dengan 42% digolongkan dalam mineral logam dengan kriteria khusus.

Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi nikel wajib memanfaatkan nikel kadar rendah tersebut minimal 30% dari total kapasitas input smelter yang dimiliki perusahaan. Setelah terpenuhi, pemegang IUP bisa melakukan ekspor bijih nikel kadar rendah tersebut dalam jumlah tertentu selama 5 tahun.

Pemegang IUP Operasi Produksi bauksit yang telah melakukan proses pencucian bijih dan telah atau sedang membangun smelter pun bisa mengekspor komoditasnya maksimal 5 tahun sejak Permen ESDM No. 5 terbit. Pemerintah menetapkan bea keluar ekspor untuk bijih nikel dan bauksit sebesar 10%.

DIGUGAT

Namun, peraturan tersebut tengah digugatpleh Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) yang mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Agung.

Koalisi itu menilai dibukanya keran ekspor mineral yang belum dimurnikan dinilai melanggar Undang-Undang No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Direktur Centre for Indonesian Resources Startegic Studies (Ciruss) Budi Santoso mengatakan, hal tersebut bakal menjadi pertimbangan perusahaan dalam mengajukan rekomendasi ekspor. Pasalnya, apabila dasar hukum pemberian rekomendasi dan izin ekspor tersebut gugur, perusahaan yang bersangkutan terancam merugi.

"Kalau kegiatan ekspornya sudah jalan dan sudah ada kontrak, tetapi di tengah jalan berhenti, kan mereka [perusahaan] yang rugi nantinya," katanya.

Lucky L Laetamia

 Sumber : Bisnis Indonesia, 04 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 07:43 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL