Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Freeport Indonesia Bidik Go Public

Surel Cetak PDF

OTORITAS pasar modal memastikan initial public offering (IPO) perusahaan asing paling banter tahun depan. Pasalnya, proses penawaran saham perdana itu butuh waktu tidak singkat. Apalagi, perusahaan asing itu merupakan emiten bursa Malaysia, Singapura, Sydney, dan New York.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Samsul Hidayat menilai, proses IPO tercepat bisa dilakukan tiga dari 52 perusahaan asing akan go public dalam waktu dekat, yaitu paruh kedua tahun ini. "Mereka masih kalkulasi, soal mekanisme, dan juga melakukan kalkulasi di tingkat internal perusahaan," tutur Samsul.

Di samping itu, perusahaan asing manca beroperasi di Indonesia tidak bisa seenaknya menggelar IPO. Sebagai perusahaan asing tentu butuh skema Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) atau Indonesia Depository Receipt (IDR). Meski begitu, secara mekanisme tidak bakal jauh ada perbedaan dengan perusahaan lokal. "Ya, mekanismenya memang begitu," imbuhnya.

Regulasi SPEI diluncurkan otoritas jasa keuangan (OJK) pada 1997 silam tentang Penawaran Umum SPEI. Tetapi, sejak beleid itu dirilis, belum ada perusahaan asing memanfaatkan. Saat ini, OJK tengah menginisiasi untuk memperbarui aliran itu supaya seusai kondisi terkini. "OJK minta masukan untuk penyempurnaan SPEI," ulas Samsul.

Pemerintah bilang Samsul tidak menutup kemungkinan memberi kemudahan perusahaan manca go public. Sesuai arahan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani kalau pasar modal merupakan pilar ekonomi negara dan pemerintah akan fokus membuat kebijakan memudahkan calon emiten.

Terkait insentif Samsul mengaku tidak terlalu krusial. Alasannya, kebijakan IPO dianggap berdasar kebutuhan perusahaan. Karena ada sejumlah manfaat didapat perusahaan dengan menyandang status emiten. "Justru mereka mendapat banyak benefit setelah go public," tegasnya.

Salah satu perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) PT Freeport Indonesia (PTFl) berencana go public. PTFI juga berkomitmen mendivestasi saham kepada Indonesia 30 persen hingga 2019.

Saat ini, pemerintah baru memiliki 9,36 saham PTFI. Artinya, PT FI harus melepas sekitar 20 persen lebih guna memenuhi kewajiban divestasi saham 30 persen. Nah, bisik-bisik PTFI ingin IPO terdengar Kepala Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida. Hanya kata Nurhaida, PTFI belum menyampaikan secara formal. "Kabarnya begitu. Tapi secara formal belum ada pernyataan," ucap Nurhaida. (far)

 Sumber : INDO.POS, 09 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 11:43 )
 

Pemerintah Isyaratkan Masih Berlakukan Relaksasi Ekspor

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Pemerintah mengisyaratkan tetap memberikan relaksasi ekspor mineral konsentrat bagi perusahaan per tambang an. Hal tersebut tertuang dalam usulan revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang dari Kementerian ESDM kepada Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, tertanggal 28 Desember 2016.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengakui adanya relaksasi ekspor mineral konsentrat tersebut. Hanya saja dia belum bisa memastikan berapa lama jangka waktu ekspor yang diberikan itu. Sedianya batas waktu ekspor konsentrat berakhir pada 11 Januari 2017 nanti.

"Saya bicara prinsip dulu karena itu (usulan revisi PP 23/2010) belum putusan final," ujarnya di Jakarta, Kamis (5/1).

Ketika ditanya apakah lima tahun jangka waktu izin ekspor yang diberikan, Bambang tidak membenarkan atau menyangkalnya. Dia hanya bilang batas waktu izin ekspor mineral konsentrat akan dibahas terlebih dahulu dalam rapat di Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

"Saya enggak mau sebut angkanya karena itu belum putusan final jadi saya enggak mau mendahului keputusan di rapat koordinasi nanti," jelasnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) diketahui sudah menyelesaikan revisi Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Per tambang an Mineral dan Batubara. Naskah tersebut yang sudah dilayangkan ke Kementerian Koordinator bidang Perekonomian itu tertanggal Desember 2016.

Dikonfirmasi mengenai hal tersebut Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar membenarkan. "Itu yang kami ajukan. Keputusannya diserahkan dirapat Menko Perekonomian. Ini yang terbaik menurut kami," kata Arcandra di Jakarta, Kamis (5/1).

Arcandra mengungkapkan naskah revisi PP 23/2010 itu belum bersifat final. Pasalnya akan dibahas dalam rapat koordinasi dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution. Dia belum berani memastikan seluruh usulan tersebut bakal disetujui dalam rapat nanti. "Dari pengajuan ini Menko melihat apa yang sebaiknya dilakukan. Nah kami menunggu apa yang seharusnya kami lakukan," jelasnya.

Berdasarkan catatan Investor Daily, revisi PP 23/2010 sebenarnya sudah pernah diajukan ke Menko Perekonomian ketika Luhut Binsar Pandjaitan menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri ESDM. Berikut antara lain poin-poin usulan Kementerian ESDM tertanggal 28 Desember 2016 yang diperoleh Investor Daily, yakni persyaratan ekspor mineral hasil pengolahan hanya diberikan bagi yang telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian (smelter) di dalam negeri baik secara sendiri atau bekerjasama. Selain itu harus membayar bea keluar atas hasil pengolahan yang dijual ke luar negeri.

Usulan tertanggal 28 Desember 2016 itu pun menegaskan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri tidak berlaku bagi nikel, bauksit, timah, emas, perak dan kromium. (rap)

 Sumber : Investor Daily, 06 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 08:20 )
 

Jonan-Arcandra Kirim Surat ke Darmin Soal Kebijakan Hilirisasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA. Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar telah menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

RPP tersebut dijabarkan dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Menko Perekonomian Darmin Nasution. Surat dikirimkan tanggal 28 Desember 2016, ditandatangani oleh Arcandra atas nama Jonan selaku Menteri ESDM.

Rancangan aturan ini dibuat sehubungan dengan berakhirnya relaksasi ekspor konsentrat (mineral olahan yang belum sampai tahap pemurnian) per 11 Januari 2017. Jonan dan Arcandra menyampaikan sejumlah usulan agar kebijakan hilirisasi mineral tetap dapat dijalankan negara tanpa merugikan perusahaan-perusahaan tambang pemegang Kontrak Karya (KK) seperti PT Freeport Indonesia, PT Amman Mineral Nusa Tenggara, dan perusahaan tambang lainnya.

RPP buatan Kementerian ESDM ini akan segera dibahas bersama dalam rapat koordinasi yang dipimpin oleh Darmin.

"Itu yang kita ajukan, usulan kita. Keputusannya kita serahkan di rapat Menko Perekonomian. Ini yang terbaik menurut kita. Nanti kan Menko melihat apa yang sebaiknya harus dilakukan. Kita menunggu arahan dari Menko," kata Arcandra saat dikonfirmasi terkait surat tersebut, Kamis (5/1/2017).

Berikut isi RPP seperti dikutip detikFinance dari surat Jonan dan Arcandra kepada Darmin:

  1. 1.Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP)/Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi dapat diajukan kepada menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya paling cepat dalam jangka waktu 5 tahun dan paling lambat dalam jangka waktu 1 tahun sebelum berakhirnya jangka waktu IUP/IUPK Operasi Produksi.
  1. 2.Pemegang IUP Operasi Produksi yang menjual mineral dan/atau batubara wajib berpedoman pada harga patokan yang ditetapkan oleh menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya.
  1. 3.Divestasi saham ditawarkan secara berjenjang kepada Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMN, BUMD, serta badan usaha swasta nasional, dan apabila tidak terlaksana dapat dilakukan melalui penawaran umum di bursa saham Indonesia yang harganya ditentukan berdasarkan harga pasar yang wajar (fair market value) termasuk besaran persentase dan jangka waktu pelaksanaan divestasi saham.
  1. 4.Pemegang Kontrak Karya diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan ke luar negeri hasil pengolahan dalam jumlah dan waktu tertentu dengan ketentuan mengubah statusnya menjadi IUPK Operasi Produksi.
  1. 5.Pemegang IUP Operasi Produksi diberikan kesempatan untuk melakukan penjualan ke luar negeri hasil pengolahan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu.
  1. 6.Penjualan ke luar negeri dilakukan dengan ketentuan:
  1. a.Telah atau sedang membangun fasilitas pemurnian di dalam negeri baik secara sendiri atau bekerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan;
  1. b.Membayar bea keluar atas hasil pengolahan yang dijual ke luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  1. 7.Penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah dan jangka waktu tertentu tidak berlaku bagi komoditas mineral logam nikel, bauksit, timah, emas, perak, dan kromium.
  1. 8.Pengenaan bea keluar digunakan untuk pembiayaan pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian oleh BUMN yang ditunjuk oleh Menteri.
  1. 9.Pemberian fasilitas insentif fiskal dan non fiskal dalam rangka mendukung percepatan pembangunan fasilitas pemurnian.

10. Kewajiban pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi untuk menjamin pasokan kebutuhan mineral logam bagi fasilitas pemurnian di dalam negeri.

11. Kewajiban pemegang IUP/IUPK Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian untuk melakukan pengolahan dan pemurnian nikel kadar rendah dalam jumlah atau persentase tertentu. (mca/dna)

 Sumber : detikcom, 05 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 08:17 )
 

Penataan izin tambang rampung

Surel Cetak PDF

Kementerian ESDM enggan mencabut izin bermasalah

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akhirnya menyelesaikan evaluasi izin usaha pertambangan, pada 2 Januari lalu. Hasilnya, dari 9.721 izin, sekitar 3.386 izin berstatus non-clean and clear. Rekapitulasi itu kemudian dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Dalam Negeri, serta pemerintah daerah masing-masing.

Masalahnya, menurut Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Bambang Gatot Ariyono, Kementerian Energi tidak bisa mencabut ribuan izin bermasalah tersebut. Sebab, kewenangan itu berada di tangan pemerintah daerah. "Kami mengumumkan yang clean and clear saja. Terserah mereka mau diapakan, wewenangnya gu-bemur," ujar Bambang di Jakarta, kemarin.

Padahal, Menteri Energi Ignasius Jonan sebelumnya berjanji bakal mencabut izin bermasalah. Menurut Jonan, izin yang tidak tertib harus dicabut "Data harus disegerakan dari pemerintah kabupaten, kota ke provinsi. Kalau tidak dilakukan akan dicabut," kata dia dalam diskusi catatan kinerja mineral dan batu bara, beberapa waktu lalu.

KementerianEnergi mencatat hanya ada 6.335 izin usaha pertambangan (IUP) yang bersih dari masalah. Bambang menjamin sebagian ijin yang diterbitkan Kementerian karena wilayahnya lintas provinsi berstatus clean and clear.

Bambang menjelaskan pemegang izin bermasalah sudah tidak bisa meningkatkan statusnya menjadi clean and clear. Sebab, Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur batas akhir evaluasi oleh pemerintah pusat adalah 2 Januari lalu. Regulasi juga mengatur kategori clean and clear berupa ketaatan administrasi dan kewilayahan.

Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia, Maryati Abdullah, justru menuntut Kementerian Energi turut mencabut izin tambang bermasalah. Menurut dia, kewenangan Menteri tertuang dalam Pasal 152 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara. Pencabutan izin, kata dia, adalah amanat Permen ESDM 43, yang diteken sendiri oleh Menteri Energi.

"Apabila gubernur tidak mencabut, Kementerian ESDM harus menggunakan kewenangannya untuk mencabut dan berkoordinasi dengan kemen-terian/lembaga lain."

Jaringan Advokasi Tambang juga menilai Kementerian Energi bisa mengintervensi penertiban izin. Intervensi dimungkinkan berdasarkan Permen ESDM Nomor 43 Tahun 2016, karena tahap evaluasi oleh pemerintah daerah sudah melewati waktunya. "Semakin lambat, semakin banyak lingkungan yang rusak. Banyak juga area tambang yang menganggur," ujar Koordinator Jatam Merah Johansyah.

Komisi Pemberantasan Korupsimemprediksi penertiban izin oleh pemerintah daerah bakal suli t. Menurut pihak Tim Ahli Koordinasi dan Supervisi Minerba KPK, Dian Patria, beberapa gubernur masih menunggu aturan turunan dari UU Pemerintah Daerah yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) untuk mengevaluasi izin.

Tanpa (PP), kata Dian, pemerintah provinsi tidak bisa menindak izin karena takut dituding melanggar hukum. Dian memberi contoh Provinsi Sumatera Barat yang tidak kunjung membuat aturan turunan dan tidak mencantumkan anggaran pengawasan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menurut dia, perihal regulasi seharusnya menjadi kewenangan Kemendagri. "Wadah hukum dibuat dalam bentuk peraturan daerah (perda)," ujar Dian beberapa waktu lalu.

Robby Irfany

 Sumber : KORAN TEMPO, 05 Januari 2017

Terakhir Diperbaharui ( Rabu, 11 Januari 2017 08:12 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL