Indonesian Mining Association


  • Buat akun
    *
    *
    *
    *
    *
    Fields marked with an asterisk (*) are required.

Kelanjutan Smelter Freeport Tunggu Kepastian Operasi

Surel Cetak PDF

JAKARTA - PT Freeport Indonesia mulai melanjutkan pembangunan fasilitas pemurnian mineral (smelter) di Gresik, Jawa Timur setelah ada kepastian operasi pasca 2021. Dengan sisa waktu masa tinggal 4 tahun lagi maka kelanjutan operasi menjadi faktor utama investasi.

Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan pembangunan smelter itu membutuhkan investasi mencapai USS 2,3 miliar. Dana sebesar itu akan dikucurkan oleh pemegang saham Freeport McMoRan Inc jika ada kepastian perpanjangan operasi sampai dengan 2041. "Kepastian investasi yang dibutuhkan membangun smelter," kata Riza di Jakarta, akhir pekan lalu.

Perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu sebenarnya sudah punya fasilitas pemurnian konsentrat Tembaga di Gresik milik PT Smelting. Smelter tersebut berkapasitas satu juta ton konsentrat Tembaga per tahun atau mampu menyerap 40 persen produksi Freeport. Kemudian pada 2014 silam Freeport menambah kapasitas smelter 2 juta ton konsentrat agar 100 persen hasil produksinya dimurnikan di dalam negeri. Hanya saja hingga kini kemajuan pembangunannya belum sampai tahap konstruksi.

Riza menegaskan Freeport berkomitmen menggarap smelter ekspansi dan akan segera melanjutkan pembangunan setelah hak operasionalnya diperpanjang. Dalam Kontrak Karya (KK) memang diatur hak perpanjangan operasi dua kali 10 tahun berturut-turut alias hingga 2041. Permohonan perpanjangan tersebut sudah diajukan ke pemerintah sejak 2015 lalu. Namun hingga kini belum ada kepastian hal tersebut. "Kami berkomitmen membangun smelter," ujarnya.

Pemerintah bisa segera memberi kepastian perpanjangan operasi jika Freeport beralih status dari KK menjadi izin usaha Pertambangan khusus (IUPK). Dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2017 yang menyatakan permohonan perpanjangan operasi IUPK dapat diajukan paling cepat lima tahun dan paling lambat satu tahun sebelum habis masa berlaku.

Hanya saja jika Freeport tetap berstatus sebagai KK maka perpanjangan operasi dapat diajukan paling cepat dua tahun dan paling lambat enam bulan sebelum habis masa berlaku. Artiannya bila Freeport memilih tetap menjadi KK maka kepastian perpanjangan operasi bisa diberikan pemerintah paling cepat di 2019 mendatang.

(rap)

 Sumber : Investor Daily, 10 April 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:39 )
 

Penjelasan Lengkap ESDM Soal Pemberian IUPK ke Freeport

Surel Cetak PDF

Jakarta - Pemerintah akhirnya menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku selama 8 bulan, sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017 untuk PT Freeport Indonesia. Dengan IUPK yang sifatnya sementara itu, Freeport bisa mengekspor konsentrat lagi sampai 10 Oktober 2017.

Langkah ini dipertanyakan banyak pihak. Ada yang mencap pemerintah tak konsisten, melunak, tunduk, dan sebagainya.

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid, menerangkan latar belakang, dasar, alasan, dan posisi pemerintah dalam perundingan dengan Freeport untuk meluruskan persepsi yang beredar di masyarakat.

Berikut penjelasan lengkapnya:

Menyusul konferensi pers oleh Sekjen dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Selasa 4 April 2017, berkembang pemberitaan, komentar, opini, dan analisis yang mempertanyakan dan mempersoalkan komitmen dan konsistensi Pemerintah/Kementerian ESDM dalam penanganan persoalan PT Freeport Indonesia.

Tidak sedikit yang menghakimi pemerintah tidak konsisten, melunak, dipecundangi, dan sebagainya.

Agar publik dan pihak-pihak berkepentingan tidak tersesat oleh informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai fakta, saya perlu menyampaikan penjelasan sebagai klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang.

Dalam berunding dengan Freeport, Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017. Atas dasar itu, posisi dan sikap Kementerian ESDM adalah menggunakan perundingan untuk memastikan Freeport mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%.

Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers 10 Februari 2017, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson tegas menolak perubahan KK menjadi IUPK, menolak membayar bea keluar ekspor konsentrat, dan menolak divestasi saham 51%. Ditambah penegasan akan membawa ke arbitrase internasional jika dalam 120 hari tidak tercapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, ketika mengawali perundingan pada Februari 2017, standing position kedua belah pihak sangat jelas.

Kedua belah pihak sepakat membagi perundingan dalam dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka waktu perundingan adalah enam bulan, terhitung sejak Februari 2017.

Fokus perundingan jangka pendek adalah perubahan KK menjadi IUPK.

Perubahan KK menjadi IUPK menjadi prioritas karena akan menjadi dasar bagi perundingan tahap berikutnya. Di samping itu, IUPK memungkinkan operasi Freeport di Timika, Papua, kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan bagi masyarakat Timika khususnya dan Papua umumnya.

Setelah empat pekan berunding, Freeport sepakat menerima IUPK. Meski demikian Freeport meminta perpanjangan waktu perundingan dari enam bulan sejak Februari menjadi delapan bulan sejak Februari. Kementerian ESDM menyepakati permintaan tersebut, sehingga waktu tersisa terhitung sejak April ini adalah enam bulan.

Enam bulan adalah waktu tersisa untuk perundingan jangka panjang, meliputi pokok bahasan stabilitas investasi yang dituntut Freeport sebagai syarat menerima IUPK, kelangsungan operasi Freeport, dan divestasi saham 51%.

Sesuai PP 1/2017, pemegang IUPK bisa mengajukan rekomendasi ekspor konsentrat untuk enam bulan, dengan syarat menyampaikan komitmen pembangunan smelter dalam lima tahun, membayar bea keluar yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan divestasi saham hingga 51%. Poin tentang divestasi akan masuk dalam pembahasan jangka panjang.

Progres pembangunan smelter akan diverifikasi oleh verifikator independen setelah enam bulan. Jika hasil verifikasi menunjukkan progres pembangunan smelter tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kementerian ESDM, maka rekomendasi ekspor akan dicabut.

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua pemegang IUPK, tanpa kecuali. Prosedur ini telah ditempuh pemegang KK lainnya yang telah beralih ke IUPK, yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu bernama Newmont).

Dengan demikian jelas bahwa landasan operasi Freeport dalam enam bulan ke depan adalah IUPK.

Alhasil, target perundingan jangka pendek telah tercapai, termasuk kembali normalnya operasi Freeport di Timika sehingga ekses sosial dan ekonomi yang terjadi sejak pelarangan ekspor Freeport pada 12 Januari 2017 tidak meluas dan berkepanjangan.

Perundingan tahap kedua akan dimulai pekan kedua April, dengan landasan yang kokoh, yaitu IUPK. Perundingan melibatkan instansi/lembaga terkait, di antaranya Kemenkeu, BKPM, Kemendagri, Pemprov Papua, termasuk di dalamnya Pemkab Timika dan wakil masyarakat adat di Timika.

Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, Freeport bisa kembali ke KK dengan konsekuensi tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.

Dengan demikian cukup jelas dan gamblang bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM konsisten pada komitmen mewujudkan hilirisasi mineral, serta memperkuat kedaulatan nasional melalui kepemilikan 51% saham. (mca/wdl)

https://finance.detik.com/energi/d-3466745/penjelasan-lengkap-esdm-soal-pemberian-iupk-ke-freeport

 Sumber : detik.com, 06 April 2017

 

Penjelasan Lengkap ESDM Soal Pemberian IUPK ke Freeport

Surel Cetak PDF

Jakarta - Pemerintah akhirnya menerbitkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang berlaku selama 8 bulan, sejak 10 Februari 2017 sampai 10 Oktober 2017 untuk PT Freeport Indonesia. Dengan IUPK yang sifatnya sementara itu, Freeport bisa mengekspor konsentrat lagi sampai 10 Oktober 2017.

Langkah ini dipertanyakan banyak pihak. Ada yang mencap pemerintah tak konsisten, melunak, tunduk, dan sebagainya.

Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M Djuraid, menerangkan latar belakang, dasar, alasan, dan posisi pemerintah dalam perundingan dengan Freeport untuk meluruskan persepsi yang beredar di masyarakat.

Berikut penjelasan lengkapnya:

Menyusul konferensi pers oleh Sekjen dan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Selasa 4 April 2017, berkembang pemberitaan, komentar, opini, dan analisis yang mempertanyakan dan mempersoalkan komitmen dan konsistensi Pemerintah/Kementerian ESDM dalam penanganan persoalan PT Freeport Indonesia.

Tidak sedikit yang menghakimi pemerintah tidak konsisten, melunak, dipecundangi, dan sebagainya.

Agar publik dan pihak-pihak berkepentingan tidak tersesat oleh informasi yang tidak akurat dan tidak sesuai fakta, saya perlu menyampaikan penjelasan sebagai klarifikasi atas berbagai isu yang berkembang.

Dalam berunding dengan Freeport, Kementerian ESDM mengacu dan berpedoman pada UU Nomor 4 Tahun 2009 dan PP Nomor 1 Tahun 2017. Atas dasar itu, posisi dan sikap Kementerian ESDM adalah menggunakan perundingan untuk memastikan Freeport mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Operasi Produksi, membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter), dan divestasi saham hingga 51%.

Tiga poin tersebut tidak bisa ditawar dan dinegosiasi. Yang bisa dirundingkan adalah bagaimana implementasinya.

Sebelumnya, dalam konferensi pers 10 Februari 2017, CEO Freeport McMoRan Richard Adkerson tegas menolak perubahan KK menjadi IUPK, menolak membayar bea keluar ekspor konsentrat, dan menolak divestasi saham 51%. Ditambah penegasan akan membawa ke arbitrase internasional jika dalam 120 hari tidak tercapai kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia.

Dengan demikian, ketika mengawali perundingan pada Februari 2017, standing position kedua belah pihak sangat jelas.

Kedua belah pihak sepakat membagi perundingan dalam dua tahap, yaitu perundingan jangka pendek dan perundingan jangka panjang. Jangka waktu perundingan adalah enam bulan, terhitung sejak Februari 2017.

Fokus perundingan jangka pendek adalah perubahan KK menjadi IUPK.

Perubahan KK menjadi IUPK menjadi prioritas karena akan menjadi dasar bagi perundingan tahap berikutnya. Di samping itu, IUPK memungkinkan operasi Freeport di Timika, Papua, kembali normal sehingga tidak timbul ekses ekonomi dan sosial berkepanjangan bagi masyarakat Timika khususnya dan Papua umumnya.

Setelah empat pekan berunding, Freeport sepakat menerima IUPK. Meski demikian Freeport meminta perpanjangan waktu perundingan dari enam bulan sejak Februari menjadi delapan bulan sejak Februari. Kementerian ESDM menyepakati permintaan tersebut, sehingga waktu tersisa terhitung sejak April ini adalah enam bulan.

Enam bulan adalah waktu tersisa untuk perundingan jangka panjang, meliputi pokok bahasan stabilitas investasi yang dituntut Freeport sebagai syarat menerima IUPK, kelangsungan operasi Freeport, dan divestasi saham 51%.

Sesuai PP 1/2017, pemegang IUPK bisa mengajukan rekomendasi ekspor konsentrat untuk enam bulan, dengan syarat menyampaikan komitmen pembangunan smelter dalam lima tahun, membayar bea keluar yang ditetapkan Menteri Keuangan, dan divestasi saham hingga 51%. Poin tentang divestasi akan masuk dalam pembahasan jangka panjang.

Progres pembangunan smelter akan diverifikasi oleh verifikator independen setelah enam bulan. Jika hasil verifikasi menunjukkan progres pembangunan smelter tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui Kementerian ESDM, maka rekomendasi ekspor akan dicabut.

Ketentuan tersebut berlaku untuk semua pemegang IUPK, tanpa kecuali. Prosedur ini telah ditempuh pemegang KK lainnya yang telah beralih ke IUPK, yaitu PT Amman Mineral Nusa Tenggara (dahulu bernama Newmont).

Dengan demikian jelas bahwa landasan operasi Freeport dalam enam bulan ke depan adalah IUPK.

Alhasil, target perundingan jangka pendek telah tercapai, termasuk kembali normalnya operasi Freeport di Timika sehingga ekses sosial dan ekonomi yang terjadi sejak pelarangan ekspor Freeport pada 12 Januari 2017 tidak meluas dan berkepanjangan.

Perundingan tahap kedua akan dimulai pekan kedua April, dengan landasan yang kokoh, yaitu IUPK. Perundingan melibatkan instansi/lembaga terkait, di antaranya Kemenkeu, BKPM, Kemendagri, Pemprov Papua, termasuk di dalamnya Pemkab Timika dan wakil masyarakat adat di Timika.

Apabila setelah enam bulan ke depan tidak tercapai kesepakatan terkait poin-poin perundingan jangka panjang di atas, Freeport bisa kembali ke KK dengan konsekuensi tidak bisa melakukan ekspor konsentrat.

Dengan demikian cukup jelas dan gamblang bahwa Pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM konsisten pada komitmen mewujudkan hilirisasi mineral, serta memperkuat kedaulatan nasional melalui kepemilikan 51% saham. (mca/wdl)

https://finance.detik.com/energi/d-3466745/penjelasan-lengkap-esdm-soal-pemberian-iupk-ke-freeport

 Sumber : detik.com, 06 April 2017

 

Freeport expects to reach export deal imminently

Surel Cetak PDF

BLOOMBERG/SANTIAGOTORONTO

Freeport-McMoRan Inc. expects to have permits in place "imminently" to resume exports of semi-processed copper from Indonesia for the next six months, allowing the miner to focus on fleshing out a long-term agreement to stay in the country.

"We have been working with the government on this approach, but it has not yet been formally documented," CEO Richard Adk-erson said Wednesday in an interview in Santiago.

"We understand thafs to happen immediately and that there are no areas of controversy in the documentation."

Indonesian authorities said on Tuesday they issued a permit that will allow Phoenix-based Freeport to resume exports of copper concentrates once the trade ministry signs off, which Adker-son said is a administrative matter that doesnt involve additional negotiation.

The resumption of shipments at the worlds second-biggest copper mine will further ease supply constraints in copper after strikes at a Freeport mine in Peru and BHP Billiton Ltd.s Escondida in Chile. It would also bring a welcome boost to the local economy via state revenue and jobs.

"This step is a positive step for the process," Adkerson said in the interview. "Its in nobodys interest to keep us from exporting."

Through its Indonesian arm, Freeport has majority ownership of the Grasberg copper and gold mine, which generated about 18 percent of its revenue last year.

The worlds largest publicly traded copper producer has been embroiled in complex negotiations with the Indonesian government for years as it attempted to extend its so-called Contract of Work (CoW) in the country thafs set to expire in 2021.

In January, the government suspended Freeporfs right to export copper concentrates and in response the company began to curtail production and lay off workers. In February, Freeport served notice saying it has the right to begin arbitration in 120 days if it cant reach an agreement.

ln Wednesdays interview, Adkerson said that while the notice stands, arbitration wouldnt happen if talks are proceeding well.

Grasberg is currently running at about 40 percent to feed a smelter in Gresik on Java island.

Declining to discuss Freeports objectives for the stability agreements, Adkerson referred to a 2014 Memorandum of Understanding in which it agreed to increase royalties, build a smelter and divest as much as 30 percent. He said that while the companys shareholders are being "very supportive," theyre struggling to understand why the government isnt respecting the contract.

"They clearly dont want us to give up our long-term rights just for the short-term ability to export," he said, referring to shareholders.

One of those shareholders is Carl Icann, an activist investor and special adviser to United States President Donald Trump on regulatory matters, who Adkerson said holds "just over 6 percent" of the company.

While the CEO is unaware of any involvement by Icann in the Grasberg efforts, he said the company has been updating the US administration directly on the matter.

The contract talks in Indonesia are of national interest given the high number of US citizens who have part of theirsavings invested in funds that own Freeport stock, Adkerson said. That interest extends to the financial viability of a company whose domestic mines account for about 40 percent of copper in the US, he said.

"We expect the U.S. government will be very supportive of our position," Adkerson said.

If talks fail to yield a mutually beneficial arrangement, Freeporfs best option could be a full sale of Grasberg, according to Jefferies LLC analyst Chris LaFemina.

If that happened it would likely be to the Indonesian government, possibly with a third party or as part of a consortium, in which case the sale would be at a significant discount, LaFemina said Tuesday in an interview from New York.

Based on valuations, the Indonesian government made a year ago, LaFemina estimates the net present value for the asset at USS5.91 billion. That compares to an NPVof S9.8 billion if the political risk were eliminated and the company was allowed to be operated under its current CoW until 2041, the Jefferies analyst said.

"The notion of trying to sell this business with these degrees of uncertainties hanging over it would be difficult," Adkerson said.

Laura Millan Lombrana and Danielle Bochove

 Source : The Jakarta Post, April 07, 2017

Terakhir Diperbaharui ( Selasa, 18 April 2017 09:28 )
 
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL